Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaU Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
SALINAN KEPUTUSAN MENTTRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP. 36IM.PPN/HK/ 03 / 20 77 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATTGIS PENINGKATAN KUALITAS MANAJEMEN KINERJA KEMXNTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL MXNTERI PERf,NCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONA],,
bahwa dalam ran8ka akuntabilitas kinerja Kementerian Perencanaan
ir4enimbang
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
perlu ditakukan peningkatan kualitas nranajemen kinetja yang meliputi cascading indlkator kinerja utana dan pen)'usunan laryran Kinerja (LKj) Kementerian Perencanaan. Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; b
bahwa berclasarkan pertimban gan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Peningkatan Kualitas Manajemen Kinerja Kemente rian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasionall C
bahwa pejabat dan pegawai yan9 narnanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini clianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan nlelaksanakan tugas sebagai art&Sota Tim Koordinasi Strategis Peningkatan Kualitas Manajemen Kinerja
Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional;
MenSinSat
..
Mengingat :
1
Undang- Nomor 18 Tahun 2076 tentanS An88ar an Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggara n 2Ol7 (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahtn 2016 Nomor 240, Tambahan Irmbaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 5948; 2
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahsn 2073 tentalrlt Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3
Peraturan Presiden Nomor
29 Tahvn 2074 tentanS
Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 4
Peraturan Presiden Nomor
7 Tahun 2Ol5 tentang
Organisasi
Kementerian NeSara; 5
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentanS Kementerian Petencanaan Pembangunan Nasional;
6
Peratutan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional xbagaimana telah diubah dengan Perutsran Presiden Nomor 2O Tahun 2016;
7
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2Ol4 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinetja, Pelaporan Kinerja dan Tat^ Cata Reviu atas lzporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencan aan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2076
tentang OrSanisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 9
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2076
tentanS Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi KeSiatan dan Anggaran;
MXMUTUSKAN
-3MEMUTUSKAN: Menetapkan
KEPUTUSAN MENTTRI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPAU. BADAN PERENCANAAN PEMBANGI.]NAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PEMNGKATAN
KUALITAS MANAJEMEN KINERJA KEMENTERIAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL,/BADAN PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL. PERTAMA
Membentuk Tim Koordinasi StrateSis Peningkatan Kualitas Manajemen Kinerja Kementerian Petencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencara.an Pembangunan Nasional,
untuk selanjutnya disebut Tim
Peningkatan Kualitas Manajemen Kinerja, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam la:mpiran Keputusan ini. KEDUA
Tim Peningkatan Kualitas Manajemen Kinerja, terdiri atas Penanggung Jawab,
KETIGA
Tim
Pengatah,
Pelaksana, danTenaga Pendukung
Pengarah bertugas n.temberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
KEEMPAT
PerunSSung Jawab bertugas untuk bertanggung jawab atas substansi dan pelaksanaan tugas Tim Peningkatan Kualitas Manajemen Kinerja.
KELIMA
Tim Pelaksana bertuSas:
a.
menlrusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Peningkatan Kualitas Manajemen Knerja;
b.
mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Manajemen Kinerja yang meliputi carcading indikator kinerja utama dan penyusunan laporan kinerja (LKj) Kementerian PPN/Bappenas;
c.
nlen),usun laporan kegiatan Peningkatan Kualitas Manajemen Kinerja
Kementerian PPN/BaPPenas; dan
d.
melaporkan hasil kegiatan Tim Peningkatan Kualitas Manajemen Kinerja kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Penanggung Jawab kegiatan.
KEENAM
-4KEENAM :
TenaSa Pendukung bertugas:
a.
membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan, mengolah bahan untuk penyusunan laporan kegiatan; dan
b.
melaksanakan tuSas-tu8as kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka
pelaksanaan tugas Tim
Peningkatan Kualitas Manajemen Kinerja dibebankan pada AnSSaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggarun 2017.
KEDELAPAN
i
Pada saat Keputusan
ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Kementerian
perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Petencanaan
Pembangunan Nasional Nomor. KEP.2OISES/HK / 02/ 2077 tentan9 Pembentukan Tim Carcading lndikator Kinerja Utama Tahun 2017 dan Nomor KEP.22/ SES/HK/ 02/ 2017 tentanS Pembentukan Tim Penyusunan l,aporan Kinerja Kementeian Perencanaan Pemban8unan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dicabut dan dinyatakan lidak berlaku. KESEMBILAN
:
Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3
lanuari 2017 DitetaPkan di Jakarta Pada
tanggal 16 Maret 201.7
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPAIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,
tld BAMBANG P.S. BRODJONEGORO Salinan sesuai dengan aslinYa Kepala Biro Hukum,
..,.
z RR. Rita
Erawati
SALINAN I-AMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PPN,/ KEPAI-A. BAPPENAS
NOMOR KEP. 36IM.PPN /HW 03/ 20 17 TANGGAL 16 MARET 2017
SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
PEMNGKATAN KUALITAS MANAJEMEN KINERJA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
A. PENGARAH B. PENANGGT.INGJAWAB C. TMPETAKSANA
Menteri PPN/Kepala Bappenas. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
Ketua
Kepala Biro Petencanaan) Organisasi, dan Tata I'aksana, Kementerian PPN/Bappenas.
Sekretaris
ASus Sutarman, SE, MAP, MIDS,
Kementerian
PPN/Bappenas. AnSSota
1.
Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabititas Aparatnr) dan Pengawasan I, Kementerian PAN dan RB;
2.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Inspektur Bidang Kinerja
Kelembagaan,
Kementerian PPN/Bappenas;
4.
Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Kementerian PPN/Bappenas;
5.
Direktur Tata RuanS dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktur
Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan
Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
7.
Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Direktur ...
-28
Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
I
Direktur Kesehatan dan Gizi
Masyarakat,
Kementerian PPN/Bappenas; 10.
Direktur Keluarga, Perempuan, Anak,
Pemuda., dan
Olahr aga, Kementerian PPN/Bappenas; 11.
Direktur Kehutanan, Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
12.
Direktur Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian PPN/Bappenas;
Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas;
14.
Direktur Aparatur Ne8ara,
Kementerian
PPN/Bappenas; 15.
Direktur Sistem dan Prosedur
16.
Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian
Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
Pembangunan Sektoral,
Kementerian
PPN/Bappenas;
17.
Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian
Pembangunan Daerah,
Kementerian
PPN/Bappenas;
Kementerian PAN dan RB;
18.
Budi Prawira,
19.
Endah Widyastuti, S. Sos,
SE,
MM,
Kementerian
Tari lestari, S.Si, SE, MS,
Kementerian
PPN/Bappenas;
20.
PPN/Bappenas; 21
Santi Yulianti, SIP, MM,
Kementerian
PPN/Bappenas;
22
Arief Wiroyudo, S.Kom, MT, MPP, Kementerian PPN/Bappenas;
23.
Ira Lubis, ST, MIDP, Kementerian PPN/Bappenas;
24.
Mukhtiali,
25.
Entos, SP, MPHM, Kementerian PPN/Bappenas;
26.
lr. Destri Handayani, M.E,
SE,
MT, Kementerian PPN/Bappenas; Kementerian
PPN/Bappenas;
27. Mohamad...
-J-
27.
Mohamad Rahmat Mulianda, S.Pi,
M.
Mar,
Kementerian PPN/Bappenas; 28.
Zulfriandi, SE, Ak. MM,
Kementerian
PPN/Bappenas;
29.
Riya Farwati, SE, M.SE, MA,
Kementerian
PPN/Bappenas;
30
Chairul Rijal, SE, MAP, MIDS,
Kementerian
PPN/Bappenas;
31.
Chaeruniza Fitriyani, S.Sos, MSP, Kementerian PPN/Bappenas;
32.
Yusuf Suryanto, ST, MSc,
Kementerian
PPN/Bappenas; JJ.
34.
Ir. Gunarta, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
Maya Grandty, SH, LLM,
Kementerian
PPN/Bappenas;
JJ.
Irfan, SH, MH, Kementerian PPN/Bappenas;
36.
Aviana, S.Si, MT, Kementerian PPN/Bappenas;
37.
lnda Monita, SE, MPM,
Kementerian
PPN/Bappenas;
38.
Meitha lka Pratiwi, S.P, MBA,
Kementerian
PPN/Bappenas;
39.
Lilis Widyawati Dwi Lestari, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas;
40.
Widya Sulistyowati, SE, MGPP,
Kementerian
PPN/Bappenas;
47.
Oktorika, SE.Ak, MM, Kementerian PPN/Bappenas;
42,
A.A.A. Diana Aryani Djlantik, SE, MM, Kementerian PPN/Bappenas;
43.
Eri Mulia, SE, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
44.
Ir. Erianti Puspa, MM, Kementerian PPN/Bappenas;
45.
Mukti Ari Widayani,
S.Sos, MSE,
MA, Kementerian
PPN/Bappenas;
MM, Kementerian PPN/Bappenas;
46.
Asriani,
47.
Subay, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
48.
Kahmal Jumadi, S.Sos) Kementerian PPN/Bappenas;
49.
Maharani,SE, Kementerian PPN/Bappenas.
S.Sos,
D. TENAGA . ..
-4D.
1. Mukijo, SAP, Kementerian PPN/Bappenas; 2. Joko Santoso, Kementerian PPN/Bappenas; 3. Prihanto Wahy,u Utomo, Kementerian
TENAGAPENDUKUNG
PPN/Bappenas;
4. 5.
Wido Ng. Raharjo, Kementerian PPN/Bappenas; HaerudinAripin, Kementerian PPN/Bappenas.
MENTERI PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd BAMBANG P.S. BRODJONEGORO Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,
/a*E ? RR. Rita
Erawati
