BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PENGELOLAAN BMN SEKRETARIS UTAMA BNN TAHUN 2017

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PENGELOLAAN BMN

SEKRETARIS UTAMA BNN TAHUN 2017

DASAR HUKUM  UU NO 17/ 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA  UU NO 1 / 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA  Diatur pada Bab VII Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Pasal 42 s/d 49)  PP NO 6/2006 TENTANG PENGELOLAAN BMN/D diubah dengan PP No.38/2008 tentang Perubahan PP No. 6 Tahun 2006 dan dirubah dengan PP No. 27/2014 Tentang Pengelolaan BMN/D  PMK 96/PMK.06/2007 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMINDAHTANGANAN BMN  PM KEU No 90/PMK.06/2014 TTG PERUBAHAN PMK No. 1/PMK.06/2013 TTG PENYUSUTAN BARANG MILIK NEGARA  PMK No. 50/PMK.06/2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BMN. 2

PENGANTAR   



BNN SUDAH 8 KALI MEMPEROLEH PREDIKAT WTP ( WAJAR TANPA PENGECUALIAN ) DARI BPK TH 2013 BNN JUARA III KATEGORI KEPATUHAN PELAPORAN BMN TH 2014 JUARA I DLM UTILISASI BMN KATEGORI KEMENTERIAN / LEMBAGA DG LEBIH DARI 100 SATKER. TH 2015 JUARA III KATEGORI KEPATUHAN PELAPORAN BMN.

PRESTASI TSB SELAIN MENUNJUKKAN DAN MENGGAMBARKAN BENTUK LAPORAN KEUANGAN YG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL JUGA MRPKAN SALAH SATU INDIKATOR YG PENGARUHI TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI ( TH 2014 45 % DAN AKHIR TH 2015 NAIK MENJADI 70 % )

3

HASIL SUPERVISI TERHADAP PERMASALAHAN PENGELOLAAN BMN DI BNN 1.

2. 3.

4. 5. 6. 7. 8.

BELANJA ASET ( BELANJA MODAL ) MENGGUNAKAN MAK 52 (BNNP PAPUA DAN BNNK JAYAPURA ) KURANG INPUT PAJAK DALAM APLIKASI SIMAK BMN SHG NERACA SIMAK DAN SAIBA TDK BALANCE ( BNNP SULTENG, BNNP NTT DAN BNNK KUPANG ) BELANJA PERSEDIAAN TDK MENGGUNAKAN AKUN PERSEDIAAN SHG MUNCUL PERSEDIAAN BLM DIREGISTER DI NERACA SAIBA ( 33 BNNP, 129 BNNK, 2 BALAI DAN 11 SATKER PUSAT ) TIDAK MELAPORKAN ASET YG DIPEROLEH DARI HIBAH ( BNNP BENGKULU DAN LAMPUNG ) TIDAK MENGUSULKAN ASET DLM KONDISI RUSAK BERAT ( 33 BNNP, 129 BNNK, 2 BALAI DAN 11 SATKER PUSAT ) TIDAK MENGUSULKAN PSP THDP ASET YG SUDAH DIPEROLEH ( BATAS WAKTU 6 BLN SEJAK PENGADAAN / SEJAK DICATAT DI SIMAK BMN ) TIDAK MENGUSULKAN RKBMN TIDAK MEMBUAT LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BMN ( PER 31 MARET TAHUN BERIKUTNYA ). 4

TERIMA KASIH DAN APRESIASI

KEPADA BNN PROVINSI SUMATERA UTARA ATAS TERPILIHNYA BNNP SUMATERA UTARA SELAKU UNIT PELAKSANA PENGGUNA BARANG WILAYAH ( UPPB –W) YANG TELAH MEMPEROLEH PENGHARGAAN JUARA 1 KATEGORI PENGELOLAAN BMN TAHUN 2015 DI WILAYAH DJKN SUMATERA UTARA.

5

PERMASALAHAN PENGELOLAAN BMN DI BNN

1. KURANG DIPAHAMI DAN DIMENGERTINYA MAKNA PENGELOLAAN BMN OLEH SETIAP PERSONEL DI LINGKUNGAN BNN (DARI PEMANFAATAN /PENGGUNAAN, PERAWATAN/ PEMELIHARAAN DAN PENGAMANAN BMN). 2. KURANGNYA PENGAWASAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TERHADAP PENGELOLAAN BMN. 3. KURANG TERTIBNYA DALAM PENGADMINISTRASIAN DAN PENDATAAN TERHADAP BMN (PENETAPAN STATUS BARANG, KARTU INVENTARIS BARANG, NOMOR REGISTER BARANG SERING TIDAK ADA). 4. BELUM JELASNYA TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DARI PARA PETUGAS OPERATOR SIMAK BMN TERHADAP PENGELOLAAN BMN. 6

PENGELOLAAN BMN KEPALA BNN Selaku Pengguna Barang

Menteri Keuangan Selaku Pengelola Barang

Perencanaan

Perencanaan

Perolehan BMN Penyelesaian Dok. Kepemilikan Penggunaan sebatas untuk penyelenggaraan tupoksi

Barang Milik Negara: •Tidak sesuai Tupoksi •Berlebih Tanah/bangunan idle wajib diserahkan kpd Pengelola Barang Selain tanah dan bangunan

Pengguna Barang Lainnya Penggunaan sebatas utk penyelenggaraan tupoksi

Penetapan Status Penggunaan BMN

Tanah / bangunan yg telah diserahkan

Fungsi Pelayanan

Pihak Lain (Selain Kementerian/Lembaga)

Pemanfaatan: Sewa Pinjam pakai KSP BGS/BSG

Pemindahtanganan:

Penjualan Hibah Tukar menukar PMP

Tindak Lanjut: • Pengalihan Status Penggunaan • Pemanfaatan • Pemindahtanganan

Persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan

Fungsi Budgeter

77

PENGERTIAN BMN Berdasarkan UU No. 1 / 2004 tentang Perbendaharaan Negara (pasal 1 angka 10) BMN adalah:  barang yg dibeli atau diperoleh atas beban APBN  barang yg berasal dari perolehan lainnya yg sah Perolehan lainnya yg sah meliputi barang dari :  hibah/sumbangan atau yg sejenis  pelaksanaan dari perjanjian/kontrak  berdasarkan ketentuan undang-undang  berdasarkan putusan pengadilan yg telah memperoleh kekuatan hukum tetap

8

PENGELOLAAN BMN MELIPUTI

 Perencanaan kebutuhan, penganggaran dan pengadaan BMN  Penggunaan BMN  Penatausahaan BMN  Pengamanan dan pemeliharaan BMN  Penilaian BMN  Pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN

9

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN

Kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang (/persetujuan Pengelola Barang) dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tupoksi satker ybs Tujuan :  Tertib dan pengamanan administrasi  Pengamanan hukum dan fisik  Secepatnya menyesuaikan DBMN  Penyediaan dana operasional dan pemeliharaan 10

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN OLEH PENGGUNA BARANG





BMN selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp 25 juta per unit/satuan BMN alat utama sistem persenjataan pada TNI dan Polri

11

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN OLEH PENGELOLA BARANG

 Tanah dan/atau bangunan  Barang-barang yang mempunyai bukti kepemilikan  Barang-barang dengan nilai perolehan di atas Rp 25 juta per unit/satuan.

12

JENIS JENIS PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN (PSP) BMN

 PSP BMN berupa tanah dan/atau bangunan  PSP BMN selain tanah dan/atau bangunan  PSP BMN yang dioperasikan oleh pihak lain (sesuai tupoksi)  PSP kembali BMN berupa tanah dan/atau bangunan yg tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan tupoksi pengguna Barang/Kuasa pengguna Barang  PSP BMN antar Pengguna barang 13

PEMANFAATAN VS PEMINDAHTANGANAN PEMANFAATAN:  SEWA  PINJAM PAKAI  KERJA SAMA PEMANFAATAN  BGS/BSG

PEMINDAHTANGANAN:  PENJUALAN  HIBAH  TUKAR MENUKAR  PMP ----------------------------- PEMUSNAHAN  SEBAB LAIN

P E N G H A P U S A N

14

PEMANFAATAN BMN Pemanfaatan BMN: Pendayagunaan BMN yang tidak dipergunakan sesuai tupoksi dengan tidak mengubah status kepemilikan Tujuan pemanfaatan BMN :  Optimalisasi BMN  Mengamankan BMN  Meningkatkan pendapatan negara (PNBP) Jenis Pemanfaatan BMN : 1. Sewa 2. Pinjam pakai 3. KSP 4. BGS/BSG 15

SEWA Optimalisasi BMN

DEFINISI SEWA

Pemanfaatan barang milik negara/daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai

DASAR PERTIMBANGAN

Menunjang pelaksanaan tupoksi Mencegah penggunaan BMN oleh pihak lain secara tidak sah.

BMN dapat disewakan apabila belum/tidak digunakan Formula tarif sewa ditetapkan oleh Pengelola Barang

KETENTUAN PENYEWAAN

Penyewa hanya dapat mengubah bentuk BMN tanpa mengubah konstruksi dasar bangunan dgn persetujuan pengelola barang Pembayaran sewa dilakukan sekaligus maksimal pada saat penandatanganan kontrak Biaya yang timbul dalam rangka penilaian, dibebankan pada APBN 16

SEWA Pihak yang dapat menyewakan SUBJEK PENYEWAAN

Pengelola Pengguna BUMN

Pihak penyewa

BUMD

Badan Hukum Lainnya

Perorangan

Tanah dan/atau bangunan yg idle OBJEK SEWA

Sebagian tanah dan/atau bangunan Selain tanah dan/atau bangunan

JANGKA WAKTU

Maks 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang

Dilakukan Evaluasi oleh Pengelola Barang

Pengguna Barang dan disetujui oleh Pengelola Barang 17

PERHITUNGAN TARIF SEWA BMN Sewa Tanah Kosong Sewa tanah = 3,33 % x (Luas tanah x Nilai tanah) Sewa Tanah dan Bangunan Stb = (3,33% x Lt x Nilai tanah) + (6,64% x Lb x Hs x Nsb) contoh: sewa kantin seluas 25 m2 lt=25 m2, lb=25 m2, njop=3 jt, hs=2 jt/th nsb=100% (3,33%x25mx3jt) + (6,64%x25mx2jtx100%)= 5.817.500/th

Keterangan: Nilai Tanah = minimal menggunakan NJOP (per M2) Lb = Luas lantai Bangunan (M2) Hs = Harga satuan bangunan standar dalam keadaan baru (Rp/M2) Nsb = Nilai sisa bangunan (%) Penyusutan untuk bangunan permanen = 2 % / tahun penyusutan maksimal 80 % Selain Tanah dan Bangunan Tarif sewa ditetapkan pengguna barang dgn berkoordinasi dgn instansi terkait.

18

PINJAM PAKAI DEFINISI

PERTIMBANGAN

Penyerahan penggunaan BMN antara Pem. Pusat dgn Pem. Daerah dlm jk waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jk waktu berakhir BMN tsb diserahkan kembali kpd Pemerintah Pusat.

Optimalisasi Untuk menunjang pelaksanaan tupoksi Pemda

Tanah dan/atau Bangunan (Pengelola/Pengguna)

JENIS BARANG

PINJAM PAKAI

SUBJEK PELAKSANA JANGKA WAKTU BIAYA

Selain Tanah dan Bangunan

Pengelola/Pengguna dan Pemda

Maks 2 Tahun dan dapat diperpanjang Pemeliharaan dan segala biaya yang timbul selama masa pelaksanaan pinjam pakai menjadi tanggung jawab peminjam

Tanah dan/atau bangunan yang dipinjam-pakaikan harus digunakan sesuai peruntukan dalam perjanjian pinjam pakai dan tidak diperkenankan mengubah, baik menambah dan/atau mengurangi bentuk bangunan 19

KERJA SAMA PEMANFAATAN DEFINISI

PERTIMBANGAN

Pendayagunaan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya Optimalisasi BMN, meningkatkan penerimaan negara, mengamankan Barang Milik Negara

Tanah dan/atau Bangunan (Pengelola/Pengguna)

JENIS BARANG Selain Tanah dan Bangunan

KSP

SUBJEK PELAKSANA JANGKA WAKTU BIAYA

Pengelola/Pengguna  BUMN/D, Badan Hukum Lainnya (mitra KSP) Maks 30 Tahun dan dapat diperpanjang Tahap persiapan dan pelaksanaan KSP menjadi tanggung jawab mitra KSP

Hasil untuk Negara : Kontribusi tetap Pembagian keuntungan hasil KSP Dapat menerima kontribusi barang untuk tupoksi

20

BANGUN GUNA SERAH/BANGUN SERAH GUNA DEFINISI

PERTIMBANGAN

JENIS BARANG

BGS/ BSG

SUBJEK PELAKSANA JANGKA WAKTU

BIAYA

pemanfaatan tanah milik pemerintah pusat oleh pihak lain dengan cara: mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya;mendayagunakan obyek BGS;diserahkan kembali Obyek BGS kepada Pengelola Barang Untuk menyediakan bangunan dan fasilitasnya dlm rangka tupoksi K/L. Dana pembangunan tdk disediakan APBN.

Pemanfaatan tanah Pemerintah

BUMN, BUMD, Badan hukum lain

Maks 30 tahun

Semua biaya menjadi tanggung jawab mitra BGS/BSG

Selama waktu operasi, sebagian hasil BGS/BSG harus dapat digunakan langsung untuk penyelenggaraan tupoksi paling sedikit 10%. Membayar kontribusi ke rekening kas negara, memelihara obyek BGS/BSG, tidak boleh menggadaikan/menjaminkan. 21 Pada saat berakhirnya masa operasi, obyek BGS/BSG beserta dokumen kepemilikannya diserahkan kepada pengelola barang.

PEMINDAHTANGANAN Penjualan

Tukar Menukar

Pemindah tanganan

Hibah

Penyertaan Modal Pemerintah

Pengalihan Kepemilikan BMN kepada pihak lain dgn menerima penggantian dalam bentuk uang

Pengalihan kepemilikan BMN yg dilakukan antara pempus dg pemda, antar pemda, atau antara pempus/pemda dg pihak lain, dg menerima penggantian dlm bentuk barang, sekurangkurangnya dg nilai seimbang

Pengalihan kepemilikan barang dr pempus kpd pemda, dr pemda kpd pempus antar pemda atau dr pempus/Pemda kpd pihak lain, tanpa memperoleh penggantian Pengalihan kepemilikan BMN yg semula merupakan kekayaan yg tdk dipisahkan mjd kekayaan yg dipisahkan untuk diperhitungkan sbg modal/saham negara/daerah pd BUMN/badan hukum lainnya

22

PENJUALAN

Pertimbangan

Cara

Pelaksanaan

 Optimalisasi  Secara ekonomis lebih menguntungkan  Pelaksanaan Undang Undang Lelang, kecuali dlm hal-hal tertentu:  BMN bersifat khusus - Rumah Negara Gol III yg dijual kpd Penghuni - Kendaraan dinas pejabat yg dijual kepada pejabat negara  BMN lainnya yg ditetapkan Pengelola Barang

BMN tanah, bangunan, kendaraan dan Barang barang oleh Pengguna Barang Dengan persetujuan Pengelola Barang 23

TUKAR MENUKAR

Objek • Untuk memenuhi kebuth. operasional penyelg. pemerintah • Utk optimalisasi BMN • Tidak tesedia dana dalam APBN

• Tanah/Bangunan yg tlh diserahkan kpd Pengelola • Tanah/Bangunan yg msh digunakan utk Tupoksi Pengguna tapi tidak sesuai dg RUTR • BMN selain Tanah/Bangunan

Subjek Pengelola Lapor

Pertimbangan

Pengguna dg persetj. Pengelola

Pihak Lain • Pemda • BUMN/D • Swasta

24

HIBAH

• • • •

Kepentingan Sosial Keagamaan Kemanusiaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Objek • Tanah/Bangunan yg tlh diserahkan kpd Pengelola • Tanah/Bgn yg dr awal direnc. utk dihibahkan sesuai dok. penganggarn • BMN selain Tanah/Bangunan

Subjek Pengelola Lapor

Pertimbangan

Pihak Lain • Pemda • Yayasan Sosial, Keagamaan, Kemanusiaan

Pengguna dg perset. Pengelola

25

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH Tujuan

Pertimbangan • BMN dr awal pengadaannya sesuai Dok. Angg. Diperuntukkan bg BUMN/ BHMN lainnya dlm rgka penugasan Pem. • Lbh optimal bila dikelola BUMN/ BHMN lainnya

Objek • Tanah/Bangunan yg tlh diserahkan kpd Pengelola • Tanah/Bangunan yg dr awal direnc. utk PMP sesuai dok. penganggaran • BMN selain Tanah/Bangunan

Subjek Pengelola Pihak Lain Lapor

• Dlm rangka pendirian, pengembangan & peningkatan kinerja BUMN/ BHMN lainnya

• BUMN • BHMN Lainnya

Pengguna dg persetj. Pengelola

26

PEMUSNAHAN PERSYARATAN :  TIDAK DAPAT DIGUNAKAN, TIDAK DAPAT DIMANFAATKAN, DAN TIDAK DAPAT DIPINDAH TANGANKAN  ALASAN LAIN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN CARA PEMUSNAHAN :  DIBAKAR/DIHANCURKAN/DITIMBUN  DITENGGELAMKAN DALAM LAUT  SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN

27

KEWENANGAN UNTUK MENGUSULKAN PERSETUJUAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMINDAHTANGANAN BMN DI LINGKUNGAN BNN KEPUTUSAN KEPALA BNN NOMOR KEP/405/IX/2012/BNN

NO

MATERI YANG DIUSULKAN

1

Usulan Penetapan status Penggunaan BMN berupa:

a.

Tanah dan/atau Bangunan dengan nilai perolehan BMN per bidang tanah dan/atau unit bangunan

b.

Selain Tanah Bangunan: 1)

KEPALA BIRO UMUM A.N. KEPALA BIRO KEPALA KEPALA BNN UNTUK BMN DI UMUM A.N. BNN KEPALA BNN LINGKUNGAN BNN KEPADA KEPADA KEPADA MENKEU DJKN KAKANWIL KA KPKNL DJKN

KEPALA BNNP ATAU BNNK/KOTA A.N. KEPALA BNN DITINGKAT PROVINSI ATAU KAB/KOTA KAKANWIL DJKN

KA KPKNL

X

Lebih dari Rp.2.500.000. 000,-

Lebih dari Rp.1.000.000.0 00,- s.d Rp.2.500.000.0 00,-

Sampai dengan Rp.1.000.000. 000,-

Lebih dari Rp.1.000.000. 000 s.d Rp.2.500.000. 000,-

Sampai dengan Rp.1.000.00 0.000,-

X

Lebih dari Rp.1.000.000. 000,-

Lebih dari Rp.250.000.000 s.d Rp.1.000.000.0 00

Sampai dengan Rp.250.000.00 0

Lebih dari Rp.250.000. 000 s.d Rp.1.000.000. 000

Sampai dengan Rp.250.000. 000

dan/atau

Barang-barang yang mempunyai bukti kepemilikan seperti sepeda motor, mobil, kapal dan pesawat terbang dengan nilai perolehan BMN per unit

28


NO


2) Barang-barang dengan nilai perolehan BMN per unit

2.

Usulan pemanfaatan berupa:

a.

Tanah dan/atau bangunan: 1) Dalam bentuk sewa dengan pembayaran sewa yang dibayar sekaligus untuk jangka waktu paling lama lima tahun dengan nilai tanah berdasarkan Surat Keterangan NJOP

KEPALA BNN KEPADA MENKEU

X

KEPALA BIRO UMUM A.N. KEPALA BNN KEPADA DJKN

KEPALA BIRO UMUM A.N. KEPALA BNN UNTUK BMN DI LINGKUNGAN BNN KEPADA

KEPALA BNNP ATAU BNNK/KOTA A.N. KEPALA BNN DITINGKAT PROVINSI ATAU KAB/KOTA

KAKANWIL DJKN Lebih dari Lebih dari Rp.1.000.000.0 Rp.250.000.0 00,00 s.d Rp.1.000.000. 000

KAKANWIL DJKN Lebih dari Lebih dari Rp.25.000.000 Rp.250.000.00 s.d 0 s.d Rp.250.000.00 Rp.1.000.000.0 0 00

Lebih dari Rp.25.000.0 00 s.d Rp.250.000. 000

Lebih dari Lebih dari Rp.5.000.000.0 Rp.1.000.000 00,.000 s.d Rp.5.000.000 .000

Sampai dengan Rp.1.000.000. 000

Sampai dengan Rp.1.000.00 0.000

KA KPKNL

KA KPKNL

BMN

X

Lebih dari Rp.1.000.000. 000 s.d Rp.5.000.000. 000

29


NO


2)

b.

Dalam bentuk pinjam pakai untuk jangka waktu paling lama dua tahun dengan nilai tanah berdasarkan Surat Keterangan NJOP 3) Dalam bentuk kerja sama pemanfaatan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun dengan nilai tanah berdasarkan Surat Keterangan NJOP Selain tanah dan/atau bangunan:

KEPALA BNNP ATAU KEPALA BIRO UMUM A.N. KEPALA BNNK/KOTA A.N. KEPALA KEPALA BNN UNTUK BMN BIRO UMUM KEPALA BNN DITINGKAT BNN DI LINGKUNGAN BNN A.N. KEPALA PROVINSI ATAU KEPADA KEPADA BNN KEPADA KAB/KOTA MENKEU DJKN KAKANWIL KAKANWIL KA KPKNL KA KPKNL DJKN DJKN X Lebih dari Lebih dari Sampai Rp.10.000.00 Rp.2.000.00 dengan 0.000,0.000 s.d Rp.2.000.000 Rp.10.000.0 .000 00.000 X

Lebih dari Lebih dari Rp.2.500.000. Rp.1.000.00 000,0.000 s.d Rp.2.500.00 0.000

Sampai dengan Rp.1.000.000 .000

Lebih dari Rp.1.000.000 .000 s.d Rp.2.500.000 .000


30


NO




KEPALA BIRO UMUM A.N. KEPALA BNN UNTUK BMN DI LINGKUNGAN BNN KEPADA KAKANWIL DJKN Lebih dari Rp.100.000.0 00 s.d Rp.500.000.0 00

KEPALA BNNP ATAU BNNK/KOTA A.N. KEPALA BNN DITINGKAT PROVINSI ATAU KAB/KOTA

KAKANWIL DJKN Sampai Lebih dari dengan Rp.100.000.00 Rp.100.000.00 0 s.d 0 Rp.500.000.00 0 KA KPKNL

KA KPKNL

1)

Dalam bentuk sewa dengan pembayaran sewa yang dibayar sekaligus untuk jangka waktu paling lama lima tahun dengan nilai perolehan

X

Lebih dari Rp.500.000.00 0,-


2)

Dalam bentuk pinjam pakai untuk jangka waktu paling lama dua tahun dengan nilai perolehan BMN

X

Lebih dari Lebih dari Rp.2.500.000.0 Rp.500.000.0 00,00 s.d Rp.2.500.000 .000


Lebih dari Rp.500.000.00 0 s.d Rp.2.500.000. 000


3)

Dalam bentuk kerja sama pemanfaatan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun dengan nilai perolehan BMN

X

Lebih dari Lebih dari Rp.1.000.000.0 Rp.250.000.0 00,00 s.d Rp.1.000.000 .000


Lebih dari Rp.250.000.00 0 s.d Rp.1.000.000. 000



NO


3.

Usulan penghapusan BMN yang tidak ditindaklanjuti dengan pemindah tangan berupa : Tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per paket usulan

a.

b.

Selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per paket usulan

4.

Usulan penghapusan BMN yang ditindaklanjuti dengan pemindah tangan BMN berupa :



X

Lebih dari Rp.500.000.00 0,-

X

Lebih dari Rp.250.000.00 0,-

KEPALA BIRO UMUM A.N. KEPALA BNN UNTUK BMN DI LINGKUNGAN BNN KEPADA KAKANWIL KA KPKNL DJKN

Lebih dari Rp.250.000.0 00 s.d Rp.500.000.0 00 Lebih dari Rp.100.000.0 00 s.d Rp.250.000.0 00


KEPALA BNNP ATAU BNNK/KOTA A.N. KEPALA BNN DITINGKAT PROVINSI ATAU KAB/KOTA KAKANWIL KA KPKNL DJKN

Lebih dari Rp.250.000.00 0 s.d Rp.500.000.00 0 Sampai Lebih dari dengan Rp.100.000.00 Rp.100.000.00 0 s.d 0 Rp.250.000.00 0

Sampai dengan Rp.250.000. 000 Sampai dengan Rp.100.000. 000

32


NO

a.

b.

c.



Tanah dan/atau bangunan X yang tidak memerlukan persetujuan Presiden atau DPR dengan nilai tanah berdasarkan Surat Keterangan NJOP Selain tanah dan/atau X bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Presiden atau DPR dengan nilai perolehan BMN Tanah dan/atau bangunan Lebih dari yang memerlukan Rp.10.000 persetujuan Presiden atau .000.000,DPR dengan nilai tanah berdasarkan Surat Keterangan NJOP




Lebih dari Rp.2.500.000. 000,- s.d Rp.10.000.00 0.000

Lebih dari Rp.1.000.00 0.000,- s.d Rp.2.500.00 0.000

Sampai dengan Rp.1.000.000 .000

Lebih dari Rp.1.000.000 .000,- s.d Rp.2.500.000 .000


Lebih dari Rp.1.000.000. 000,- s.d Rp.10.000.00 0.000 X

Lebih dari Rp.500.000. 000,- s.d Rp.1.000.00 0.000 X


Lebih dari Rp.500.000.0 00,- s.d Rp.1.000.000 .000 X

Sampai dengan Rp.500.000 .000

X

X

33


NO

d.



Selain tanah dan/atau Lebih dari bangunan yang memerlukan Rp.10.000 persetujuan Presiden atau .000.000,DPR dengan nilai perolehan BMN


X


X

X


X

X

34

KEWENANGAN UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMINDAHTANGANAN BMN DI LINGKUNGAN BNN KEPUTUSAN KEPALA BNN NOMOR KEP/405/IX/2012/BNN

MATERI YANG DITANDATANGANI

NO

I a.

b.

Penetapan status Penggunaan BMN berupa: Tanah dan/atau Bangunan dengan nilai perolehan BMN per bidang tanah dan/atau unit bangunan Selain Tanah dan/atau Bangunan: 1) Barang-barang yang mempunyai bukti kepemilikan seperti sepeda motor, mobil, kapal, dan pesawat terbang dengan nilai perolehan BMN per Unit 2)

Barang-barang dengan nilai perolehan BMN per Unit

KEPALA BNN

KEPALA BIRO UMUM A.N. KEPALA BNN

KEPALA BIRO UMUM A.N. KEPALA BNN UNTUK BMN DI TINGKAT PUSAT

KEPALA BNNP ATAU BNNK/KOTA DI TINGKAT PROVINSI ATAU KAB/ KOTA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

s.d. Rp. 25.000.000

s.d. Rp. 25.000.000

KETERANGAN

Keputusan penetapan status penggunaan Almatsus oleh Kepala Biro Umum Settama BNN a.n. Kepala BNN

35


NO

2. a.

b.


KEPALA BNN

Pemanfaatan BMN berupa Tanah dan/atau bangunan: Dalam bentuk sewa dengan pembayaran sewa yang dibayar sekaligus untuk Lebih dari jangka waktu paling lama Rp.10.000. lima tahun dengan nilai tanah 000.000 berdasarkan surat keterangan NJOP Dalam bentuk pinjam pakai untuk jangka waktu paling Lebih dari lama dua tahun dengan nilai Rp.10.000. tanah berdasarkan surat 000.000 keterangan NJOP

KEPALA BIRO KEPALA UMUM A.N. BIRO KEPALA BNN UMUM A.N. UNTUK BMN DI KEPALA TINGKAT BNN PUSAT


s.d Rp.10.000. 000.000,-

X

X

s.d Rp.10.000. 000.000,-

X

X

KETERANGAN

36


NO

c.

3.


KEPALA BNN

KEPALA BIRO KEPALA UMUM A.N. BIRO UMUM KEPALA BNN A.N. KEPALA UNTUK BMN BNN DI TINGKAT PUSAT

Dalam bentuk kerjasama pemanfaatan untuk jangka waktu paling lama 30 thn & Lebih dari s.d 50 thn utk infrastruktur Rp.10.000.00 Rp.10.000.00 dengan nilai tanah 0.000 0.000,berdasarkan surat keterangan NJOP Usulan penghapusan BMN yang tidak ditindaklanjuti dengan pemindahtanganan berupa:

X


KETERANGAN

X

37

KEWENANGAN UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMINDAHTANGANAN BMN DI LINGKUNGAN BNN KEPUTUSAN KEPALA BNN NOMOR KEP/405/IX/2012/BNN KEPALA BNNP KEPALA BIRO ATAU KEPALA BIRO UMUM A.N. MATERI YANG KEPALA BNNK/KOTA DI NO UMUM A.N. KEPALA BNN DITANDATANGANI BNN TINGKAT KEPALA BNN UNTUK BMN DI PROVINSI ATAU TINGKAT PUSAT KAB/ KOTA a.

b.

Tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per paket usulan

KETERANGAN

1. X

s.d. atau lebih dari Rp. 250.000.000

X

X

X

Lebih dari Rp. 100.000.000

s/d Rp. 100.000.000

s/d Rp. 100.000.000

Selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per paket usulan 2.

Penghapusan akibat adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, atau menjalankan ketentuan undang-undang, Keputusan penghapusan ditandatangani oleh Kepala BNN; Penghapusan Ranmor, dan Almatsus, Keputusan penghapusan ditandatangani oleh Kepala 38 Biro Umum a.n Kepala BNN.


NO

4.

a.


Usulan penghapusan BMN yang tidak ditindaklanjuti dengan pemindahtanganan BMN berupa: tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Presiden atau DPR dengan nilai tanah berdasarkan Surat Keterangan NJOP

KEPALA BNN

X

KEPALA BIRO KEPALA UMUM A.N. BIRO UMUM KEPALA BNN A.N. KEPALA UNTUK BMN BNN DI TINGKAT PUSAT

s.d Rp.10.000.00 0.000,-

X


X

KETERANGAN

3.Pemindahtangana n tanah dan/atau bangunan dengan cara tukar menukar dan Hibah, Keputusan penghapusan ditandatangani oleh Kepala BNN. 39


NO

b.

c.

d.


selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Presiden atau DPR dengan nilai perolehan BMN tanah dan/atau bangunan yang memerlukan persetujuan Presiden atau DPR dengan nilai tanah berdasarkan Surat Keterangan NJOP selain tanah dan/atau bangunan yang memerlukan persetujuan Presiden atau DPR dengan nilai perolehan BMN

KEPALA BNN

KEPALA BNNP KEPALA BIRO ATAU KEPALA UMUM A.N. BNNK/KOTA DI BIRO UMUM KEPALA BNN TINGKAT A.N. KEPALA UNTUK BMN PROVINSI BNN DI TINGKAT ATAU KAB/ PUSAT KOTA

X

Lebih dari Rp. 100.000.000,s.d. Rp.10.000.00 0.000,-

s/d Rp.100.000.000

s/d Rp.100.000.000

Lebih dari Rp.10.000. 000.000

X

X

X

Lebih dari Rp.10.000. 000.000

X

X

X

KETERANGAN

3.

Pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan dengan cara tukar menukar dan Hibah, Keputusan penghapusan ditandatangani oleh Kepala BNN.

40

PELIMPAHAN WEWENANG MENTERI KEUANGAN KEPADA KEPALA KANTOR WILAYAH DJKN DAN KPKNL KMK NOMOR 31/KM.6/2008 TANGGAL 19 JUNI 2008 KPKNL

Kanwil DJKN

Kantor Pusat DJKN

Rp. 1,s.d Rp. 1.000.000.000,-

Rp. 1.000.000.001,s.d Rp. 2.500.000.000,-

Rp. 2.500.000.001,s.d tak terbatas

1) Barang barang yang mempunyai bukti kepemilikan seperti sepeda motor, mobil, kapal, pesawat terbang dengan nilai perolehan BMN per unit

Rp. 1,s.d Rp. 250.000.000,-

Rp. 250.000.001,s.d Rp. 1.000.000.000,-


2) Barang barang dengan nilai perolehan BMN per unit (barang barang yang tidak mempunyai bukti kepemilikan)

Rp. 25.000.001,s.d Rp. 250.000.000,-

Rp. 250.000.001,s.d Rp. 1.000.000.000,-


No

Materi yang dilimpahkan

1.

Persetujuan/penolakan atas usulan penetapan status penggunaan BMN berupa: a. Tanah dan/atau bangunan yang diajukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang dengan nilai perolehan BMN per bidang tanah dan/atau unit bangunan b. Selain tanah dan/atau bangunan yang diajukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang, yaitu:

**) Barang barang dengan nilai perolehan BMN per unit (atau barang barang yang tidak mempunyai bukti kepemilikan) Rp.1,- s.d Rp. 25.000.000,- ditetapkan status penggunaannya oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang

41

No

2.


KPKNL

Kanwil DJKN

Kantor Pusat DJKN

a. Persetujuan/penolakan atas usulan pemanfaatan BMN berupa tanah dan/atau bangunan: 1)

Dalam bentuk sewa dengan pembayaran sewa yang dibayar sekaligus untuk jangka waktu paling lama 5 tahun yang diajukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang dengan nilai tanah berdasarkan surat keterangan NJOP

Rp. 1,s.d Rp. 1.000.000.000,-

Rp. 1.000.000.001,s.d Rp. 5.000.000.000,-


2)

Dalam bentuk pinjam pakai untuk jangka waktu paling lama 2 tahun yang diajukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang dengan nilai tanah berdasarkan surat keterangan NJOP

Rp. 1,s.d Rp. 2.000.000.000,-

Rp. 2.000.000.001,s.d Rp.10.000.000.000,-

Rp.10.000.000.001,s.d tak terbatas

Rp. 1,s.d Rp. 1.000.000.000,-

Rp. 1.000.000.001,s.d Rp. 2.500.000.000,-


3) Dalam bentuk kerjasama pemanfaatan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun yang diajukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang dengan nilai tanah berdasarkan surat keterangan NJOP

42

No


KPKNL

Kanwil DJKN

Kantor Pusat DJKN

b.

Persetujuan/penolakan atas usulan pemanfaatan BMN berupa selain tanah dan/atau bangunan:

1)

Dalam bentuk sewa dengan pembayaran sewa yang dibayar sekaligus untuk jangka waktu paling lama 5 tahun yang diajukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang dengan nilai perolehan BMN

Rp. 1,s.d Rp. 100.000.000,-

Rp. 100.000.001,s.d Rp. 500.000.000,-

Rp. 500.000.001,s.d tak terbatas

2)

Dalam bentuk pinjam pakai untuk jangka waktu paling lama 2 tahun yang diajukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang dengan nilai perolehan BMN

Rp. 1,s.d Rp. 500.000.000,-

Rp. 500.000.001,s.d Rp. 2.500.000.000,-


3)

Dalam bentuk kerjasama pemanfaatan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun yang diajukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang dengan dengan nilai perolehan BMN

Rp. 1,s.d Rp. 250.000.000,-

Rp. 250.000.001,s.d Rp. 1.000.000.000,-


43

No

3.


KPKNL

Kanwil DJKN

Kantor Pusat DJKN

Persetujuan/penolakan atas usulan penghapusan BMN yg tidak ditindaklanjuti dgn pemindahtanganan berupa: a.

Tanah dan/atau bangunan yang diajukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang dengan nilai perolehan BMN per paket usulan

Rp. 1,s.d Rp. 250.000.000,-

Rp. 250.000.001,s.d Rp. 500.000.000,-


b.

Selain tanah dan/atau bangunan yang diajukan oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang dengan nilai perolehan BMN per paket usulan

Rp. 1,s.d Rp. 100.000.000,-

Rp. 100.000.001,s.d Rp. 250.000.000,-


44

No

4.


KPKNL

Kanwil DJKN

Kantor Pusat DJKN

Persetujuan/penolakan atas usulan pemindahtanganan BMN berupa: a.

Tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Presiden atau DPR dan diajukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang dengan nilai tanah berdasarkan surat keterangan NJOP

Rp. 1,s.d Rp. 1.000.000.000,-

Rp. 1.000.000.001,s.d Rp. 2.500.000.000,-


b.

Selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Presiden atau DPR dan diajukan oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang dengan nilai perolehan BMN

Rp. 1,s.d Rp. 500.000.000,-

Rp. 500.000.001,s.d Rp. 1.000.000.000,-


45

SARAN DAN SOLUSI 1. MELAKUKAN SOSIALISASI DAN PELATIHAN PENINGKATAN PEMAHAMAN TENTANG PENGELOLAAN BMN BAGI SETIAP PERSONEL DI LINGKUNGAN BNN YANG DILAKUKAN SECARA BERKALA. 2. SELALU MEMPERBAIKI DIRI UTK MENGIKUTI / MENG UPDATE DAN MEMPEDOMANI SEGALA KETENTUAN DAN PERATURAN TTG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA ( BMN). 3. PENGAWASAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TERHADAP PENGELOLAAN BMN PERLU DITINGKATKAN BAIK DITINGKAT PUSAT MAUPUN WILAYAH. 4. MENERTIBKAN PENGADMINISTRASIAN DAN PENDATAAN BMN (PENETAPAN STATUS BARANG, KARTU INVENTARIS BARANG, NOMOR REGISTER BARANG). 5. MEMBERIKAN PERHATIAN KHUSUS KEPADA OPERATOR DALAM TUGAS PENGELOLAAN BMN. 46

Terima Kasih 47

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PENGELOLAAN BMN SEKRETARIS UTAMA BNN TAHUN 2017

Recommend Documents