BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak (WP) untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang di perlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan
nasional.
Tanggung
jawab
atas
kewa
jiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparatur perpajakan, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, mernbayar, dan rnelaporkan sendiri pajak terutang (self assessment). Penerapan sistem self assessment di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1984, menggantikan sistem official assessment (dalam sistem ini, besarnya kewajiban pajak ditentukan sepenuhnya oleh petugas pajak), dengan sistem self
assessment, fungsi pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak {DJP), hanya memfasilitasi agar sistem self assessment beijalan dengan baik, sedangkan pelaksanaannya sangat bergantung pada kepatuhan Wajib Pajak.
1
2
Sejak awal. 1984, Indonesia menganut sistem pemungutan pajak "self
assessment' yang artinya Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh yang sebesarbesamya untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mendapatkan
Nomor
Pokok
Wajib
Pajak
(NPWP),
menghitung,
memperhitungkan sendiri, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang kepada Negara (dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak) melalui SPT yang dibagikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pelaporan pajak yang terutang merupakan salah satu kewajiban Wajib Pajak dalam sistem "selfassessment". Sistem self assessment yang telah diterapkan sejak tahun 1984 hingga saat
ini pada kenyataannya belum menunjukkan basil yang diharapkan, hal ini dapat dilihat dari banyaknya Wajib Pajak yang tidak melaksanakan sistem self
assessment dengan semestinya Ainie (2002) memberikan contoh kondisi tersebut adalah dalam pengisian SPT Tahunan tidak semua Wajib Pajak mengisinya sendiri, melainkan ada yang menggunakan jasa petugas pajak atau fiskus untuk mengisikan SPT tahunannya, padahal menurut Surat Edaran 50/PJIUPIUP90/2001 butir ke enam, seorang petugas DJP tidak diperbolehkan menjadi konsultan pajak. Contoh tersebut menunjukkan bahwa temyata pihak DJP (dalam hal ini petugas pajak) secara implisit ikut menyebabkan Wajib Pajak melanggar sistem self
assessment. Paling tidak terdapat dua pihak yang menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan sistem selfassessment, yaitu pihak Wajib Pajak dan pihak pemerintah (dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak). Wajib Pajak pada intinya terdiri dari orang pribadi dan badan, dari sisi Wajib Pajak terdapat dua faktor yang
3
mendukung keberhasilan tingkat kepatuban Wajib Pajak dalam melaksanakan sistem self assessment, yaitu faktor kesadaran dan pengetahuan atau pemahaman (Pamungkas, 2003), sedangkan dari sisi Direktorat Jenderal Pajak terdapat 3 faktor yang mendukung tingkat keberhasilan dalam melaksanakan sistem self
assessment, yaitu penyuluhan (sosialisasi) perpajakan, pelayanan perpajakan dan pengawasan -perpajakan (Hutagaol, 2005). Ainie (2002) mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang dapat menyebabkan tidak patuhnya Wajib Pajak dalam melaksanakan sistem self assessment adalah tidak relevannya petunjuk pengisian SPT dan sering berubalmya format SPT memusingkan Wajib Pajak. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak adalah faktor terpenting dalam sistem perpajakan moderen, bahkan apapun sistem dan administrasi pajak yang digunakan, jika kepatuban (compliance) itu dapat diwujndkan, maka penerimaan pajak akan tinggi. Di berbagai Negara, aspek kesadaran dan kepatuhan itu menjadi "ideologi" perpajakan. Di sebut ideologi, karena menempatkan faktor kesadaran dan kepatuhan sebagai jantung atau jiwa dari sistem perpajakan itu. Sarna dan sebangun dengan ideologi demokrasi yang menempatkan partisipasi masyarakat sebagai jiwanya Menyadari hal ini Indonesia sejak awal berusaha membangun kesadaran dan kepatuhan wajib pajaknya, upaya itu semakin digiatkan dengan diterbitkannya Undang-Undang perpajakan baru yang menganut sistem self assessment. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Rochmat Soemitro (Anggreni, 2007), bahwa keberhasilan sistem self assessment akan ditentukan oleh :
4
I. Kesadaran pajak dari Wajib Pajak
2. Kejujuran Wajib Pajak 3. Tax mindedness, yaitu hasrat untuk membayar pajak 4. Tax discipline Menurut pendapat ini, maka bertambahnya jumlah wajib pajak yang disebabkan oleh meningkatnya kepatuhan masyarakat merupakan wujud dari tingginya kesadaran hukum masyarakat, untuk dapat mewujudkan masyarakat yang patuh selain dengan adanya kesadaran juga dibutuhkan pengetahuan atau pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan (dalam hal ini pengetahuan atau pemahaman tentang SPT Tahunan). Pengetahuan atau pemahaman yang dimaksud adalah tata cara Wajib Pajak dalam mengisi formulir SPT dengan baik dan benar. Berdasarkan survey awal yang dilakukan peneliti di KPP Rungkut, didapatkan banyak orang yang antri untuk mendapatkan penjelasan dari petugas pajak tentang pengisian SPT yang baik dan benar, adapun alasan yang diungkapkan oleh Wajib Pajak adalah kebingungan dalam memahami atau mencema kata-kata yang tertulis diformulir SPT, hal ini menunjukkan Wajib Pajak belum memahami dengan benar pengisian SPT Tahunannya. Ketidakpahaman dalam pengisian SPT tidakjarang membuat Wajib Pajak merasa kesulitan yang pada akhirnya memutuskan untuk menggunakan jasa pihak ketiga dalam hal ini adalah konsultan. Konsultan sendiri ada dua macam yaitu konsultan yang benar-benar seorang konsultan dan konsultan plat merah yaitu orang-orang pajak yang berperan ganda menjadi konsultan pajak, dengan
5
demikian Wajib Pajak tidak akan mengeluarkan banyak tenaga untuk mengisi SPT, selain itu mempercepat dalam melaporkan SPT tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak. Penyuluhan (sosialisasi) perpajakan yang dalam hal ini dilakukan oleh Dirjen Pajak yang biasanya dilakukan dengan pembagian buku petunjuk pengisian SPT secara rutin kepada Wajib Pajak, pada kenyataannya sosialisasi yang dilakukan kurang optimal. Ainie (2002) memberikan contoh yang terkait hal tersebut adalah buku petunjuk yang dibagikan tidak secara rutin diberikan, selain itu terkadang buku yang diberikan sudah tidak relevan, hal ini menunjukkan tugas Dirjen Pajak dalam mengimplementasikan kebijakan sistem self assessment kurang mengenai sasaran. Peran sosialisasi dalam jangka panjang diharapkan dapat membuat masyarakat Wajib Pajak sadar membayar pajak, melalui proses sosialisasi yang berkesinambungan diharapkan dapat membentuk sebuah masyarakat sadar membayar pajak, merniliki kepatuban (compliance) yang memadai dan kornitmen moral terhadap kewajiban perpajaknnya (dalam hal ini mengisi sendiri SPT dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak). Penelitian dengan tema SPT telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Adi (2005) yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak mengisi sendiri SPT tahunan menemukan bahwa faktor fundamental yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap wajib pajak dalam mengisi SPT tahunannya adalah pengetahuan atau pemahaman akan SPT dan sosialisasi yang dilakukan KPP. Sedangkan faktor kesadaran wajib pajak terhadap pengisian SPT
6
tahunan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan. Berbeda dengan Anggraeni (2007) yang meneliti dengan judul yang sama menemukan bahwa faktor fundamental yang mempunyai pengaruh signifikan adalah kesadaran wajib pajak. Namun faktor pemahaman atau pengetahuan wajib pajak tidak mempunyai pengaruh yang signifikan. Sedangkan faktor sosialisasi dinyatakan tidak Jayak untuk digunakan. Eko (2006) yang meneJiti gambaran kualitas peJayanan dan kepatuhan wajib pajak menemukan bahwa faktor peJayanan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kepatuhan wajib pajak. Faktor Jain yang yang turut mempengaruhi adalah pemeriksaan, kebijakan dan pertumbuhan ekonomi. Perbedaan hasiJ penelitian tersebut memotivasi peneJitian ini untuk menguji kembali pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan tentang SPT, dan sosialisasi KPP terhadap kepatuhan wajib pajak dalam mengisi SPT tahunan. Penelitian ini merupakan pengembangan dari peneJitian-peneJitan sebeJumnya yang meneJiti faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi sehingga mengisi atau tidak mengisi sendiri SPT tahunannya. Perbedaannya terletak pada sampeJ yang digunakan, tahun penelitian, teknik analisis data yang digunakan serta penambahan variabeJ yaitu kepatuhan wajib pajak.
B. Rumusao Masalab Berdasarkan Jatar beJakang masaJah yang ~eJah diuraikan dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :
7
l. Apakah variabel kesadaran WP, pengetahuan WP, dan sosialisasi SPT
secara parsial berpengaruh positifterbadap kepatuhan WP dalam pengisian SPT? 2. Apakah variabel kesadaran WP, pengetahuan WP, dan sosialisasi SPT secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP dalam pengisian SPT?
C. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : I. Menguji dan menganalisis adanya pengaruh secara parsial variabel kesadaran WP, pengetahuan WP tentang SPT, dan sosialisasi yang dilakukan KPP terhadap Kepatuhan WP dalam pengisian SPT. 2. Menguji dan menganalisis adanya pengaruh secara simultan variabel kesadaran WP, pengetahuan WP tentang SPT, dan sosialisasi yang dilakukan KPP terhadap kepatuhan WP dalam pengisian SPT.
D. Manfaat Penelitian
Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan basil yang bermanfaat sejalan dengan tujuan penulisan sebagai berikut : 1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, sebagai wacana tentang ilmu pengetahuan pada bidang akuntansi dengan bidang psikologi yang dikemas dalam sikap Wajib Pajak dan dapat dijadikan sebagai bahan kl\iian ke arah pengembangan konsep perpajakan.
8
2. Bagi objek penelitian, sebagai salah satu pertimbangan bagi KPP setempat untuk. meningkatkan kualitas layanan yang berkaitan dengan pengisian
SPT. 3. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, sebagai bahan pertimbangan yang ingin mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan self
assessment.
