1
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar belakang Sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara. Pada mulanya pajak belum merupakan suatu pungutan, tetapi hanya merupakan pemberian suka rela atau upeti oleh rakyat kepada raja dalam memelihara kepentingan negara, seperti menjaga keamanan negara terhadap serangan musuh dari luar, membuat jalan untuk umum, membiayai pegawai kerajaan dan sebagainya. Seiring dengan berjalannya waktu, upeti lama kelamaan berubah dari kepentingan negara menjadi kepentingan rakyat, yang digunakan untuk kepentingan umum seperti: pemeliharaan transportasi, pembuatan pertanian, pembangunan sarana sosial dan lain lain. Perkembangan masyarakat selanjutnya menghasilkan pergeseran dari upeti ke pajak yang kemudian pengaturannya diperluas sehingga pemungutannya dan pengelolaannya dapat dilakukan dengan lebih baik dan sampai saat ini, pajak merupakan salah satu sumber penghasilan negara. Pajak merupakan salah satu dari gejalah sosial yang ada dalam Sebuah Negara, dalam hal ini pajak tidak mungkin ada tanpa adanya masyarakat dalam sebuah negara. Masyarakat yang dimaksud disini tentunya adalah masyarakat hukum atau gemeinschaft menurut istilah
2
Ferdinand Tinnies (1999). Pajak adalah kewajiban individu maupun organisasi dalam berpartisipasi membantu pelaksanaan tugas kenegaraan yang ditangani oleh pemerintah. Pajak dapat membantu pemerintah dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara yang tidak hanya untuk pengeluaran yang bersifat jangka panjang, akan tetapi juga untuk membiayayi pengeluaran yang bersifat jangka pendek, dalam hal ini adalah pengeluaran-pengeluaran rutin negara, yang dimaksud dengan pengeluaran rutin adalah biaya-biaya yang setiap tahun dikeluarkan untuk memelihara kelangsungan hidup bangsa, seperti biaya pegawai negeri, belanja barang, penyelenggaraan pendidikan, kesehatan, perbaikan sarana umum, dan lain-lain yang telah terancang dalam bentuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Pada masa pendudukan bangsa Indonesia, masyarakat Timor Leste yang mempunyai penghasilan tetap diwajibkan membayar pajak kepada pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk membantu pemerintah menambah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam melaksanakan pembangunan nasional dari segala sektor. Sejak tahun 1999 Timor Leste memperoleh kemerdakaannya. Ini berarti Timor leste siap untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Khususnya mengenai pedapatan negara, maka pemerintah Timor Leste memungut pajak untuk membiayai kebutuhan negaranya. Sebagai suatu negara baru tentu saja pemerintah Timor Leste sangat mengharapkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak untuk pembangunan negara
3
tersebut. Salah satu pajak yang di kenakan pada masyarakatnya adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau penghasilan yang diterima dan diperoleh dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya (Rimsky K. Judisseno, 2001:6). Pajak penghasilan di kenakan kepada semua wajib pajak yang memiliki penghasilan baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Sebagai contoh pajak penghasilan yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dagang yakni baik itu usah dagang barang maupun jasa. Saat ini banyak masyarakat Timor Leste yang membuka usaha untuk mempertahankan hidup mereka. Dengan semakin pesatnya perkembangan dunia usaha di Timor Leste maka diperlukan suatu peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang pajak penghasilan. Peraturan yang sudah disusun oleh pemerintah Timor Leste saat ini terdapat perbedaan dengan aturan perundang-undangan waku Timor Leste masih menjadi bagian dari negara Indonesia. Oleh sebab itu diperlukan suatu penelitian untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Dili-Timor Leste.
4
Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil judul skripsi yaitu “ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI DILI - TIMOR LESTE”
1.2.
Perumusan Masalah Seberapa besar tingkat kepatuhan Wajib Pajak penghasilan orang pribadi di Dili?
1.3.
Tujuan Penelitian Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak penghasilan orang pribadi di Dili.
1.4.
Batasan Masalah Dalam penelitian, penulis membatasi masalah pada beberapa hal sebagai berikut, yaitu: 1. Lokasi penelitian di Ibu Kota Dili negara Timor Leste. 2. Obyek penelitian adalah pajak penghasilan orang pribadi. 3. Subyek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki suatu usaha sendiri/pengusaha.
5
1.5.
Manfaat Penelitian Manfaat penelitian ini adalah: 1. Bagi Peneliti Peneliti dapat mengetahui secara langsung bagaimana sebenarnya ketaatan wajib pajak di Timor Leste dalam memenuhi kewajiban untuk membayar pajak dan ini merupakan kesempatan yang terbesar bagi penulis untuk dapat menerapkan teori yang telah didapat selama di bangku perkuliahan dengan situasi dan kondisi yang sebenarnya dilapangan.
2. Bagi Dirjen Pajak Penelitian ini nantinya akan menjadi pembelajaran tambahan bagi orang-orang perpajakan dan menjadi referensi untuk perkembangan sistem perpajakan Timor Leste di masa yang akan datang.
3. Bagi pembaca Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau masukan bagi para pembaca untuk melakukan penelitian lebih lanjut khususnya yang berkaitang dengan tingkat kepatuhan wajib pajak penghasilan orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
