•1 .,
BABI ~
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Dalam konteks negara, perbedaan penyelenggaraan pemerintahan jelas ada sesuai dengan perbedaan sejarah, budaya, dan lingkungannya, sehingga dapat dikatakan bahwa setiap negara akan memiliki standar dan ketentuan etika yang berbeda satu sama lainnya. ~
Pada kenyataannya, kecenderungan yang terjadi dewasa ini cukup
mengherankan, karena perbedaan pandangan mengenai etika tampaknya sangat tipis, bahkan terdapat kecenderungan adanya upaya menerapkan sistem etika pemerintahan secara global. Dalam hal ini bisa melihat kenyataan bahwa perubahan paradigma pemerintah yang terjadi dewasa ini temyata sangat bersifat global. Eromosi mengenai nilai-nilai Good Governance, temyata bukan hanya di negara-negara berkembang yang pemerintahannya dinilai korup, tetapi temyata juga dikembangkan di negara-negara maju, baik di daratan Eropa maupun Amerika.
cj
K:esamaan trend datam pengembangan eti a pemerintahan tampaknya dipicu oleh permasalahan yang relatif sama yaitu korupsi. Tidak ada satu negarapun yang menghalalkan korupsi, seperti menerima suap, pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, dan sebagainya.. Banyak kasus di berbagai negara maju di i\sia, Amerika, dan Eropa, dimana salah seorang Pejabat Tinggi Negara harus mengundurkan diri dari jabatannya, karena telah terbukti menerima suap. Selain itu, kode etik lain yang juga sama antara lain: larangan untuk
r,
...
)
membocorkan atau menyebarluaskan informsi rahasia negara, mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan negara dan masyarakat, dan kewaj iban untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan, serta keteotuan lainnya yang berlaku.
0
Kecenderungan adanya kesamaan dalam pengaturan mengenai etika pemeFintahan tersebut muncul di berbagai negara berkaitan erat dengan fungsi atau keberadaan aparatur pemerintah dalam melayani masyarakat, dimana kejujuran (fairness) dan netralitas menjadi persyaratan yang memerlukan tingkat disiplin tertentu sekalipun dengan latar belakang yang berbeda.
Cl
o"l
ltulah sebabnya dalam kriteria yang kurang lebih sama, dewasa ini dapat dibandingkan perbedaan kualitas pemerintahan antar negara, yang dapat dijadikan ukuran bagi para investor untuk mengukur tingkat keberhasilan investasinya. Dalam hal ini dapat dinilai bahwa meskipun ada kesamaan dalam meletakkan dasar-dasar nilai etika pemeriotahan, tetapi pada kenyataan prakteknya di berbagai negara sungguh-sungguh berbeda. Tingkat kepatuhan terhadap kode etik atau nilai-nilai etika pemerintahan di berbagai negara sangat bervariasi, yang dapat kita lihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan kenyataan praktek administrasi pemerintahan. Tidak sedikit negara yang memiliki kualitas administrasi pemerintahan sangat rendah. Negara yang rn,engalami kondisi demikian, tentu saja harus segera melakukan berbagai upaya perbaikan atau reformasi, agar pemerintah tidak kehilangan kepercayaan masyarakat dan sekaligus mempertahankan kredibilitasnya dalam pergaulan antar negera. ~
~~.,
Dalam kaitan ini, sebagai lembaga pemerintahan yang mengelola
pelaksanaan pembangunan daerah aparat pemerintah kabupaten/kota dituntut
2
untuk menjadi organisasi modem yang memiliki sistem perencanaan yang cukup baik dalam pengelolaan sumber daya alam dan yang terutama adalah dalam sumber daya manusia agar dapat melakukan tugas sesuai dengan sfandar kompetensi yang dituntut oleh masing-masing pekerjaan, undang-undang,
cj
peraturan, maupun kebutuhan masyarakat. ~erselenggaranya
c/
Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap
pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan tersebut diperlukan penguataQ kompetensi aparatur pemerintah daerah yang jelas, tepat dan terlegitimasi, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi . kolusldan nepotisme .
..
Tabel 1. \, i:>
Rank of Corruption Among Selected Asian Con tries lj) n:; ~\
1995
ln lr
-J.'~tk
l'h il
iftdia
41/41
39/41
36/4 1
35/41
(~ it !)
-d al
34/4 1
40/41
23/41
.
n:~
1996
51154
45/54
53/54
44/54
46/54
37/54
50/54
26/54
1997
.. o c/
46/52
48/52
40/52
45/52
39/52
41/52
32/52
80/85
'1 1/85
55/85
66785-
61185
52/85
l- 29785
96/99
87/99
54/99
72199
68/99
58/_?9
32/99
6?190
69/90
60/90
63/90
36/90 36/91
19981999
~ -u~
2000
r~
85/90
2001
91/91
88/91
79/91
65/9 1
71191
61/91
,57/91
96/1 02
77/102 --
77/102
711102
64/102
591102
122/133
92/133
92/133
83/133
70/ 133
66/1 33
102/102 2002 -= = 133/133 2003
--
Note: Red indicates countries close to Indonesia in corruption perception. Source: Papanek (2004) based on Transparency International.
~~~ 3
,
__
33/102
37/ 1J3
Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sesuai dengan azas desentralisasi, ada pembagian wewenang yang jelas antara pusat, provinsi dan kabupatenlkota. Sebagian besar kewenangan yang bersifat operasional dan berhubungan dengan kegiatan masyarakat telah menjadi kewenangan kabupatenlkota. Dampak perbaikan langsung dirasakan oleh masyarakat luas dan dapat menyebar ke aspekaspek_J ainnya, perubahan pada aspek ini mungkin dilakukan dan relatif lebih mudah dibandingkan dengan aspek-aspek lainnya dan dukungan serta partisipasi publik mudah diperoleh. Namun hal tersebut masih perlu didesain ulang agar pemerintahan efektif.
..
Source: The World Bank
Gambar l. Gvernment Effectiveness
4
Pemberian
..
wewenang
tersebut
bertujuan
untuk
memberdayakan
masyarakat, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menumbuhkan peran serta masyarakat. Hal ini menuntut adanya aparatur pemeril)tah yang bersih dan menempaikan diri sebagai pelayan kepentingan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan menguat, indikasinya adalah pertemuan warga dan ferum komunikasi menjadi alternatif sumber informasi kebijakan. Selanjutnya transparansi dalam beberapa kegiatan pemerintahan membaik tetapi untuk kegiatan yang berpeluang untuk KKN"tetap rendah. Keadaan tersebut di atas dapat dijelaskan pada gambar berikut: I NDONESIA (2002)
Political Stability
Regulatory Quality Rule of law
- ~; .,.
Control of Corruption
./.
Akan tetapi yang muncul ke permukaan adalah KKN semakin meluas dan
muncul aktor-aktor baru yang dulunya diharapkan sebagai agen perubahan, sekarang menjadi aktor pelaku. Terjadi pergeseran praktik KKN dari eksekutif ke
5
legislatif; politik uang terjadi di hampir semua kegiatan politik. Kualitas penegakan hukum masih sangat buruk; diskriminasi pelayanan dan ketidakpastian masih sangat tinggi. "The cost of corruption is poverty, human suffering and
under development. Everyone pays. " - United Nations.
c
Upaya untuk meminimalisir segala bentuk penyelewengan harus dilakukan secara
terpadu
dan
men~eluruh
dengan
melibatkan
seluruh
komponen.
Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawasan (BPK, lnspektorat., Bawasda, dan sebagainya) temyata bel urn cukup efektif untuk mengatasi berbagai bentuk penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan aparatur pemerintah, sehingga dibutufikan pengawasan dari masyarakat, yang sa ah satu
I~
unsumya adalah mahasiswa.
Untk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dalam otonomi daerah dimaksud, maka perlu di lakukan kajian bagaimana penilaian mahasiswa
mengenai
P,enyelenggaraan
pemerintah
daerah
dalam
menyelenggarakan fungsi sesuai struktur dan perencanaan serta program pembangunan daerah, dengan menerapkan fungsi transparansr, akuntabilitas, jujur, dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat. ~
aan
Y
Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, mahasiswa memiliki peran kedudukan
yang
sangat
penting.
Dari
mulai
perj uangan
merebut
kemerdekaan, sam pai pada perjuangan perubahan paradigma politik dari era orde baru ke era reformasi yang dianggap lebih demokratis dan adil. Hal ini arena mahasiswa adalah sebuah komunitas caJon intelektua) yang memiliki idealisme tinggi (Siregar, 2000). Aksi-aksi yang dibangun dan dipelopori oleh mahasiswa
6
berbasis pada nilai-nilai ideal dalam membangun bangsa hingga tetap mendapat
..
dukungan masyarakat secara menyeluruh. Efektivitas
perjuangan
mahasiswa
dalam
mempengaruhi
berbagai
kebijakan kehidupan berbangsa dan bemegara saat ini telahh dimanfaatkan oleb kelompok tertentu untuk kepentingan kekuasaan. Akibatnya terkesan bahwa aksi yan
dibangun oleh mahasiswa saat ini tidak lagi berbasis idealisme tetapi
menjadi alat perjuangan untuk kepentingan,. pribadi dan golongan. Pressure dan
(
koreksi mahasiswa terhadap pemerintah seakan bersifat subjektif. Menipisnya idealisme mahasiswa ini tentu saja berhubungan dengan fatorfaktor psikologis yan
terjadi di dalam diri rnahasiswa, dan fac or-faktor lain yang bersifat
I~
ekstemal.
Berdasark¥ permasalahan tersebut di atas, maka pelakSanaan penelitian menjadi salah satu alternative yang tepat untuk mengetahui pemerintah yang bersih dan berwibawa atas dasar penilaian objektif
yang dilakukan oleh
mahasiswa sebagai masyarakat kampus.
_})
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan Jatar belakang masalah di atas dapat diidentifikas· masalah yang ada sebagai berikut : Bagaimanakah sistem penyelenggaraan pemerintahan yang ada saat ini? Apakah pelayanan masyarakat oleh aparat pemerintah sudah sesuai? Bagaimanakah komitmen dan integritas moral serta tanggungjawab profesi aparat pemerintah?
~pakah
aparat pemerintan sudah menunjukkan disiplin
dan etos kerja? Bagaim)makah posisi, peran, tugas, fungsi dan kewenangan aparat dan organisasi pemerintah dijalankan? Apakah ketentuan-ketentuan kepegawaian
~~~~ 7
yang berkaitan dengan organisasi pemerintah dilaksanakan secara benar? Bagaimanakah perinsip-prinsip budaya organisasi pemerintah diaplikasikan? Apakah prinsip-prinsip pelayanan publik dilakukan sesuai dengan bidang tugas masing-masing
organisasi
pemerintah?
Sejauhmana
penilaian
masyarakat
terhadap kinerja aparat pemerintah saat ini? Bagaimana penilaian mahasiswa terhadap etika organisasi pemerintah? Apakah sudah terjalin komunikasi yang baik dalam pelayanan aparat pemerintah kepada masyarakat? Bagaimana penilaian mahasiswa terhadap karakter aparat terkait dalam menjalankan roda "..~!.-:'_,... c
pemerintahan?
C. Pembatasan Masalah
e,' (
J
~
Bertitik tolak dari Jatar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas,
maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dibatasi pa a masalah yang sehubungan dengan penilaian mahasiswa terhadap etika organisasi pemerintah di kabupaten Asahan provinsi Sumatera Utara. Penilaian di maksud dikaitkan dengan .konsep diri dan kemampuan berpikir logis mahasiswa.
D. Perumusan Masalah Masalah-masalah yang akan diteliti dalam 12enelitian ini, dapat dirumuskan sebagai berikut :
/.~
1. Apakah terdapat hubungan antara konsep diri dengan penilaian mahasiswa terhadap etika organisasi pemerintah yang bersih dan berwibawa (good
governance) di kabupaten Asahan provinsi Sumatera Utara?
8
2. Apakah terdapat hubungan antara berpikir logis dengan penilaian mahasiswa terhadap etika organisasi pemerintah yang bersih dan berwibawa (good
governance) di kabupaten Asahan provinsi Sumatera Utara?
~CI>
Apakah terdapat hubungan an,tara konsep diri dan berpikir logis dengan penilaian mahasiswa terhadap etika organisasi pemerintah yang bersih dan beJWibawa (good governance) di kabupaten A:sahan provinsi Sumatera Utara?
E. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah: I. mengerahui hubungan antara antara konsep diri dengan penilaian mahasiswa
~
terhadap etika organisasi pemerintah yang bersih dan berwibawa (good
governancilj di kabupaten Asahan provinsi Sumatera Utara.
2. mengetahui hubungan antara berpikir logis dengan penilaian mahasiswa ter adap etika organisas · pemerintah yang bersih dan berwibawa (good
governance) di kabupaten Asahan provinsi Sumatera Utara. 3. mengetahui hubungan antara konsep diri dan berpikir logis dengan penilaian mahasiswa terhadap etika organisasi pemerintah yang bersih dan berwibawa
(good governance) di kabupaten Asahan provinsi Sumatera Utara.
F. Manfaat Penelitian Secara pengembangan
teoretis
penelitian
ilmu
pengetahuan
ini diharapkan di
biaang
dapat ilm u
bermanfaat
bagi
pemerintahan
dan
kewarganegae,aan yang berkaitan dengan etika organisasi pemerintahan yang baik dan berwibawa (good governance). l:lasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pengembangan konsep terhadap penyelenggaraan good governance
,.• 9
Q
yang pada saat ini gencar dilakukan di masing-masing instansi pemerintah. Konsep tersebut berupa penilaian masyarakat dalam hal ini mahasiswa yang diharapkan mampu memberikan umpan batik sebagai dasar untuk perbailcan konsep maupun strategi penyelenggaraan good governance. Diharapkan juga basil penelitian ini dapat dikembangkan untuk penelitian lanjut pada daerah lain di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara praktis hasil penelitian juga diharapkan dapat memberikan sumbangan
dalam
mengoptimalkan
manajemen
pemerintahan
untuk
meningkatkan sistem pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan 1:5erwibawa di kabupaten Asahan provinsi Sumatera Utara.
.
10
