BAB XI SISTEM PENDUKUNG MANAJEMEN PEMBANGUNAN NASIONAL
BAB XI SISTEM PENDUKUNG MANAJEMEN PEMBANGUNAN NASIONAL
11.1. Kondisi Umum Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu: a) untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Hal tersebut menjadikan perencanaan pembangunan nasional menjadi diperlukan dalam kerangka sistem pendukung manajemen pembangunan nasional, terutama dalam hal menentukan prioritas pembangunan, agar tujuan dan sasaran kinerja dapat dilakukan secara tepat, efektif, efisien dan realistik. Dalam rangka menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, pada tahun 2010 telah dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Pemerintah No. 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Perubahan tersebut memberikan peran penting kepada Kementerian PPN/Bappenas dalam hal pembahasan usulan inisiatif baru (new initiative) dari berbagai kementerian/lembaga dalam proses perencanaan dan penganggaran. Upaya lain penyempurnaan peraturan perundangan yang dilakukan adalah pembahasan perubahan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri selama tahun 2010. Pada awal tahun 2011 perubahan tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. Perubahan Peraturan Pemerintah tersebut akan diikuti dengan perubahan peraturan pelaksananya. Dengan adanya perubahan peraturan tersebut diharapkan pemanfaatan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah dapat dioptimalkan, lebih efisien dan efektif. Peran perencanaan pembangunan nasional secara strategis semakin diperlukan untuk sinkronisasi dan sinergi kegiatan dan pembangunan pusat dan daerah serta antardaerah mengingat bahwa dalam era desentralisasi upaya pemberian kewenangan dan pendelegasian tugas-tugas pembangunan telah diberikan kepada daerah dan dilaksanakan secara mandiri. Selain itu terdapat pula kebijakan pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya menuntut keterlibatan pemerintah daerah dalam rangka membawa arah perbaikan keadaan berbangsa dan bernegara melalui tata kelola yang lebih baik
RKP 2012
II.11-1
Berbagai peran dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas telah tercermin dari berbagai penugasan terkait isu-isu internasional lintas bidang, maupun bersifat penugasan khusus, seperti koordinasi pendanaan penanganan perubahan iklim (Indonesia Climate Change Trust Fund-ICCTF), koordinasi penanganan hibah bersaing Millenium Challenge Cooperation (MCC)), koordinasi percepatan pencapaian MDG’s (Millenium Development Goals), koordinasi subsidi pertanian, koordinasi pembiayaan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS/PPP (Public Private Partnership). Dalam upaya untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan pada beberapa tahun terakhir telah dilakukan integrasi pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan melalui e-planning (electronic planning process) dan emonev (electronic monitoring evaluasi). Dengan adanya sistem ini diharapkan proses penyusunan dokumen perencanaan dan proses evaluasi dapat lebih tepat guna dan tepat waktu. Untuk memperkuat perencanaan pembangunan nasional, Pemerintah, baik pusat maupun daerah menggunakan data dan informasi statistik sebagai rujukan. Selain untuk perencanaan, penggunaan data dan informasi statistik juga digunakan untuk perumusan kebijakan, pemantauan, maupun evaluasi pembangunan. Ketersediaan data dan informasi statistik pada tingkat wilayah pemerintahan terkecil juga diperlukan guna pengembangan potensi eksternal dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Data dan informasi statistik tidak saja digunakan oleh pemerintah tetapi juga dibutuhkan oleh kalangan swasta dan masyarakat untuk pengembangan usaha dan beragam kebutuhan lainnya. Oleh karena itu, pembangunan di bidang statistik perlu terus diupayakan secara berkesinambungan untuk menyediakan dan memberi pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data, baik instansi pemerintah, usahawan, perguruan tinggi, atau lembaga-lembaga penelitian. Penyediaan data yang baik tidak hanya tergantung dari kualitas para pelaksana kegiatan statistik, tetapi juga sangat tergantung pada tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya data statistik. Masyarakat sebagai sumber data (responden) yang menyadari arti dan kegunaan statistik akan memberikan jawaban secara benar, jujur dan objektif. Oleh karena itu, kepedulian masyarakat terhadap data dan informasi statistik yang semakin meningkat, juga menjadi tuntutan yang tidak dapat dihindari. Dalam rangka menjaga kesinambungan data, pada tahun 2010 BPS telah melaksanakan beberapa kegiatan rutin seperti: SUSENAS, SAKERNAS, Survei Industri Besar Sedang, Survei Pertanian Tanaman Pangan, Survei Statistik Harga Konsumen, dan berbagai kegiatan survei lainnya. Beberapa kegiatan rutin sesuai dengan kebutuhan indikator kinerja pemerintah dilaksanakan dengan sampel yang cukup besar, meliputi antara lain bidang: a) Statistik Sosial, b) Statistik Ekonomi, c) Neraca dan Analisis Statistik, dan d) Metodologi dan Informasi Statistik. Disamping kegiatan rutin tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan kegiatan yang berskala besar, yaitu Sensus Penduduk 2010 (SP 2010). Kegiatan dilaksanakan di seluruh wilayah dan seluruh Kedutaan Besar Indonesia, untuk mencatat penduduk Indonesia baik secara de facto maupun de jure. Hasil sementara kegiatan tersebut berupa data jumlah penduduk, distribusi penduduk, sex ratio, dan pertumbuhan penduduk. II.11-2
RKP 2012
Sistem pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis untuk mendukung manajemen pembangunan nasional secara efektif dan efisien. Pemerintah telah menetapkan prioritas untuk melakukan perbaikan dalam sistem pengadaan barang dan jasa, melalui penerbitan Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai pengganti Keppres Nomor 80 Tahun 2003. Kebijakan ini terus diperkuat melalui penyusunan RUU Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diprioritaskan pembahasannya di DPR tahun 2011. Langkah-langkah untuk mengurangi praktek KKN dalam pengadaan barang dan jasa diperkuat dengan penerapan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), yang diatur melalui Perka LKPP Nomor 2 Tahun 2010. Implementasi LPSE pada instansi pemerintah meningkat secara pesat, yang sampai tahun 2010 telah terbentuk sebanyak 137 unit LPSE dengan jumlah instansi yang terlayani sebanyak 254 instansi. Sedangkan jumlah paket pengadaan melalui LPSE sebanyak 6.217 paket dengan nilai pagu pengadaan sebesar Rp. 12,7 triliun. Sementara itu efisiensi anggaran yang dihasilkan melalui penerapan LPSE ini adalah sebesar 11 %.
11.2. Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Beberapa permasalahan yang masih sering dijumpai dalam proses perencanaan antara lain adalah: 11.2.1. Peraturan Perundang-undangan Sistem manajemen pembangunan dibangun berdasarkan peraturan-peraturan mengenai sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem pelaksanaan dan sistem pelaporan. Walaupun upaya-upaya untuk menyempurnakan berbagai peraturan perundangan terkait dengan sistem manajemen pembangunan terus dilaksanakan, namun peraturan-peraturan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional. 11.2.2. Sumber Daya Manusia Perencana Terbatasnya sumberdaya manusia perencana pembangunan di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang memiliki kompetensi untuk melakukan perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan secara baik dan akuntabel juga menjadi masalah lain yang harus di selesaikan. Meskipun dari sisi kuantitas sumberdaya manusia sudah cukup memadai, namun untuk menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas, masih merupakan tantangan tersendiri. 11.2.3. Desentralisasi dan Otonomi Daerah Terdapat beberapa dampak dari pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, diantaranya yaitu: a) kebijakan desentralisasi dan otonomi mendorong terjadinya pemekaran daerah yang cenderung menimbulkan masalah baru bagi daerah yang bersangkutan, dan b) kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah cenderung menimbulkan potensi konflik, yang terjadi apda suatu komunitas dengan karakteristik sosio budaya yang berbeda. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi RKP 2012
II.11-3
daerah belum sepenuhnya disikapi sebagai peluang untuk sinergi dan meningkatkan keberdayaan masyarakat, tetapi lebih dimaknai sebagai upaya mensejahterakan masyarakat daerah sendiri. Dengan demikian, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat belum didasari dengan pemahaman yang tepat, sehingga menimbulkan dampak yang menhambat upaya mensinergikan program-program pembangunan pusat dan daerah maupun antardaerah. Untuk itu Kementrian PPN/Bappenas memandang perlu untuk mengupayakan sinergi perencanaan pusat dan daerah melalui mekanisme dekonsentrasi. Dengan adanya dekonsentrasi tersebut, ke depan Kementerian PPN/Bappenas dapat mengakses data dan informasi daerah yang lebih akurat dan handal, sehingga akan semakin menghasilkan kualitas data yang lebih baik bagi telaah dan dukungan pada proses perencanaan pembangunan ansional. 11.2.4. Sinergi Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Nasional Perkembangan pelaksanaan pembangunan akhir-akhir ini dinilai oleh berbagai pihak dan kalangan masyarakat luas masih terdapat kesenjangan antara perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pelaksanaan pembangunan. Sehingga muncul adanya tuntutan dan upaya untuk “mensinergikan peran perencanaan dan evaluasi” dalam pembangunan nasional kepada Kementerian PPN/Bappenas. Berkaitan dengan hal ini, sesuai tugas pokok dan fungsi serta berpedoman pada UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga perencanaan yang di dalamnya terdapat tugas dan fungsi melakukan kegiatan salah satunya adalah evaluasi kebijakan dan kinerja pembangunan. Pada tahun 2010 telah diterbitkan hasil evaluasi kinerja pembangunan periode RPJMN 2005-2009. Namun demikian patut dicermati apakah dengan telah dihasilkannya produk tersebut masyarakat telah memperoleh hasil pembangunan sebagaimana diamanahkan dalam RPJMN 20052009. Evaluasi kebijakan yang terkait dengan tugas dan fungsi lembaga tersebut sampai dengan saat ini masih perlu ditindaklanjuti dan dikaji lebih dalam mengingat berbagai peran fungsi evaluasi di berbagai lembaga lain (selain Kementerian PPN/Bappenas) telah dilaksanakan. Proses maupun produk evaluasi tersebut perlu dikoordinasikan, sehingga menjadi produk kebijakan yang komprehensif dan pada akhirnya memberikan masukan pada tugas-tugas perencanaan pembangunan nasional periode berikutnya. 11.2.5. Globalisasi Globalisasi yang merupakan faktor lingkungan eksternal/internasional diyakini semakin berpengaruh dalam proses pembangunan Indonesia, seperti arus pandangan dan nilai-nilai (values) demokrasi dan kemajuan teknologi informasi (TI). Globalisasi menegaskan adanya hubungan timbal balik antara perkembangan suatu wilayah dengan kecenderungan global. Perkembangan kebudayaan masyarakat dan peradaban modern ditandai dengan semakin menyatunya atau semakin diakuinya nilai-nilai (values) universal sebagai nilai dasar bersama. Nilai-nilai universal tersebut berkembang dari keseluruhan proses perjalanan bangsa-bangsa di dunia. Pada sisi lain, arus globalisasi juga telah meningkatkan peran-peran swasta dan masyarakat internasional yang diwakili oleh korporasi-korporasi yang bekerja pada II.11-4
RKP 2012
tingkat multinasional ataupun kelembagaan swadaya masyarakat untuk bekerja lintas batas negara. Kelembagaan swasta dan masyarakat ini telah bekerja menggunakan prinsipprinsip manajemen (birokrasi) yang sangat erat terkait dengan tipologi budaya, nilai-nilai, dan paradigma moderen yang dibawanya. Dalam konteks ini, setiap pemerintahan dituntut untuk memahami interaksi dan komunikasi multikultural dalam pergaulan internasional, dan untuk mengelola keseluruhan kepentingan yang sangat beragam dalam konteks kepentingan nasional. Walaupun berbagai permasalahan masih tetap menjadi perhatian dalam pelaksanaan manajemen pembangunan, khususnya pada bidang perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2012 tetap berupaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMN yaitu: 1.
Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun atara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
2.
Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RPJMN 20102014 yang semakin baik.
3.
Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RKP yang semakin baik.
4.
Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan nasional.
Dalam hal penyediaan data informasi statistik, selain berbagai permasalahan yang dijumpai dalam proses perencanaan, BPS sebagai instansi penyedia statistik resmi (official statistic) di Indonesia, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya juga dihadapkan pada permasalahan baik internal maupun eksternal. Permasalahan internal yang utama adalah terbatasnya sumber daya manusia (SDM) statistik yang profesional dan kompeten sesuai dengan bidang tugas, terutama di Wilayah Indonesia Bagian Timur. Hal ini sebagai dampak dari cepatnya pemekaran wilayah, yang juga membawa konsekuensi adanya beberapa kabupaten/kota yang belum mempunyai perwakilan BPS. Selain itu, sarana dan prasarana teknologi informatika komputer (TIK) yang dimiliki BPS pada sebagian wilayah kurang memadai. Di sisi eksternal, permasalahan yang dihadapi masih pada tingkat kesadaran responden yang rendah, baik rumah tangga, perusahaan, maupun lembaga dalam memberikan informasi dengan benar. Hal ini menyebabkan kualitas data dan response rate yang rendah, khususnya survei dengan pendekatan perusahaan. Permasalahan lain adalah belum terpenuhinya peningkatan kebutuhan ragam data dan informasi statistik wilayah kecil, termasuk data mikro. Hal ini muncul sebagai akibat dari implementasi kebijakan otonomi daerah. Untuk memenuhi kebutuhan data yang demikian, BPS terkendala dengan Undang-undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang tidak memperkenankan BPS menyajikan data individu. BPS juga menghadapi beberapa tantangan yang disebabkan adanya perkembangan globalisasi, antara lain a) arus barang dan jasa bergerak sangat cepat dan dalam jumlah besar, b) mobilitas (pergerakan) manusia antar negara yang berjalan cepat, dan c) tidak ada lagi sekat antar wilayah. RKP 2012
II.11-5
Di samping itu juga ada tantangan terhadap kredibilitas BPS seperti: 1.
Data yang dihasilkan harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum.
2.
Data yang dihasilkan harus memenuhi standar internasional (konsep, definisi, klasifikasi, dan metode pengukuran).
3.
Data yang dihasilkan harus memiliki keterbandingan antar waktu, antar daerah, dan antar negara.
4.
Data yang dihasilkan harus menjunjung tinggi prinsip-prinsi statistik resmi (official statistics).
5.
Munculnya lembaga-lembaga survei swasta yang memerlukan koordinasi.
Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, sasaran pembangunan bidang statistik untuk tahun 2012 yang akan dicapai adalah: 1.
Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan ekonomi yang lebih lengkap, akurat, dan tepat waktu.
2.
Meningkatkan manajemen dan metodologi sensus dan survei.
3.
Meningkatkan dan mengembangkan analisis statistik.
4.
Meningkatkan hubungan dengan pengguna data.
5.
Memperbaiki dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di BPS.
6.
Memperbaiki struktur organisasi BPS secara efektif dan efisien dalam kerangka mewujudkan good governance.
7.
Melakukan penataan kelembagaan BPS.
8.
Meningkatkan kualitas dan kuantias sarana dan prasarana TIK.
9.
Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS.
Permasalah lain yang timbul selain dalam proses perencanaan dan penyediaan data statistik yang dikelola oleh BPS, juga timbul dalam praktek pengadaan barang dan jasa pemerintah meskipun telah dilakukan penyempurnaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah, serta penyempurnaan kelembagan dan manajemen pengadaan. Dalam prakteknya pengadaan barang dan jasa pemerintah masih diwarnai kecurangan dan penyimpangan sehingga mengakibatnya banyaknya pimpinan instansi pusat dan daerah yang terjerat tindak pidana korupsi. Praktek mark up atau penggelembungan nilai pengadaan masih terjadi dan harus diselesaikan. Disamping itu, kapasitas SDM yang bertugas dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan instansi pemerintah perlu ditingkatkan. Untuk itu, sasaran yang akan dicapai dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah pada tahun 2012 adalah meningkatnya pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara akuntabel, profesional dan transparan.
II.11-6
RKP 2012
11.3. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan 11.3.1. Perkuatan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2012 masih akan melanjutkan salah satu bagian atau fungsi dari manajemen pembangunan nasional yaitu peningkatan kualitas perencanaan pembangunan dengan arah kebijakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 1.
Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui penataan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan nasional; serta peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
2.
Penerapan perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran yang berbasis kinerja.
3.
Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembagunan.
4.
Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan.
5.
Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja (better performance) lembaga dan pegawai.
Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan meliputi eksternal dan internal. Strategi eksternal yang akan ditempuh antara lain: 1.
Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran sektoral, lintas sektoral dan wilayah, dan antara pusat dan daerah; serta keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
2.
Meningkatkan kualitas pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional.
3.
Meningkatkan kualitas evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional.
4.
Meningkatkan kualitas kajian dan atau evaluasi kebijakan pembangunan.
5.
Meningkatkan kualitas koordinasi kebijakan pembangunan nasional. Sedangkan strategi internal akan dilaksanakan meliputi:
1.
Meningkatkan kompetensi SDM di Kementerian PPN/Bappenas dan perencana di tingkat pusat dan daerah secara lebih proporsional dan akuntabel. Peningkatan kualitas dan kapasitas perencana di tingkat pusat dan daerah dilakukan melalui mekanisme pendidikan dan pelatihan non gelar dan gelar yang jumlahnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.
2.
Melanjutkan penerapan PPN/Bappenas.
3.
Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.
RKP 2012
prinsip-prinsip
good
governance
di
Kementerian
II.11-7
Strategi tersebut diterjemahkan dalam program dan kegiatan tahun 2012 dengan penekanan pada peningkatkan kuaitas perencanaan dan penganggaran sektoral, lintas sektoral dan wilayah, antara pusat dan daerah melalui kegiatan inisiatif baru (new initiative) terkait mekanisme dekonsentrasi. Kegiatan ini merupakan dukungan bagi sinergi dan koordinasi penyusunan perencanaan pusat dan daerah melalui kerjasama Kementerian PPN/Bappenas dengan Bappeda Propinsi, maupun dengan Bappeda Kabupaten dan Kota. Sedangkan berkaitan dengan strategi internal untuk meningkatkan kompetensi SDM perencana di tingkat pusat dan daerah Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2012 telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak berkaitan dengan pengembangan kualitas dan kapasitas perencana di tingkat pusat dan daerah melalui bidang studi terkait pelaksanaan reformasi birokrasi bagi aparatur pemerintah. 11.3.2. Perkuatan Data dan Statistik Arah kebijakan bidang statistik yang ditetapkan BPS untuk tahun 2012 adalah: 1.
Mereview Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik berikut peraturan perundang-undangan pelaksanaannya, dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya data statistik.
2.
Memelopori terselenggaranya kegiatan statistik yang efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang andal dan prima dengan berlandaskan kepada asas keterpaduan, keakurasian, dan kemutakhiran.
3.
Mewujudkan kondisi yang mendukung penerapan atas norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK).
4.
Mengupayakan pembinaan dalam pengembangan sistem informasi statistik terhadap seluruh penyelenggara kegiatan statistik nasional.
5.
Memelopori peningkatan kemampuan para pelaksana kegiatan statistik dalam menyelenggarakan dan menyajikan data statistik.
6.
Mengupayakan peningkatan kesadaran masyarakat akan arti penting dan kegunaan statistik.
Melanjutkan penyediaan dan pelayanan informasi statistik di berbagai tingkat untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi statistik dengan fokus pada: 1.
Meningkatkan kualitas dan keragaman data dan informasi statistik ekonomi, sosial dan kesejahteraan rakyat.
2.
Meningkatkan manajemen survei melalui kegiatan antara lain dengan memperbaiki response rate, dan memperbaiki metode pengumpulan data dan pemantauan.
3.
Meningkatkan metodologi sensus dan survei.
4.
Meningkatkan dan mengembangkan analisis statistik.
5.
Meningkatkan hubungan dengan pengguna data.
6.
Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik.
II.11-8
RKP 2012
Selain itu, dalam rangka meningkatkan kapasitas statistik yang bermuara pada pencapaian kualitas data statistik yang bermutu tinggi dan dapat diandalkan, BPS akan melakukan reformasi internal yang sifatnya mendasar, mencakup hampir seluruh aspek melalui program Statcap-Cerdas. Program ini merupakan program perubahan dan reformasi pengembangan statistik sebagai bagian dari penguatan Sistem Statistik Nasional (SSN) Indonesia. Adapun tujan dari program ini adalah : 1.
Meningkatkan kualitas data statistik yang dihasilkan BPS
2.
Meningkatkan produktivitas pegawai BPS melalui peningkatan teknologi informasi & komunikasi
3.
Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme SDM di BPS; dan
4.
Meningkatkan pengelolaan kelembagaan yang lebih baik.
11.3.3. Perkuatan Pengadaan Barang dan Jasa Arah kebijakan dan strategi perkuatan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan dengan menyusun kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Diharapkan pada tahun 2012 dapat diselesaikan pembahasan RUU pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan DPR, dan dapat segera ditetapkan. Hal ini untuk menciptakan landasan hukum yang kuat dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara profesional, transparan dan akuntabel. Perwujudan pengadaan barang/jasa yang efisien, transparan, kredibel serta tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang, membutuhkan peraturan yang mampu secara jelas mengatur proses pengadaan barang/jasa secara nasional. Oleh karena itu, adanya aturan yang komprehensif dibidang pengadaan barang dan jasa dengan mengacu pada satu UU diharapkan akan memberi landasan hukum yang kuat dan juga kepastian hukum. Selain itu, juga dilakukan perluasan penerapan Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di lingkungan instansi pusat dan daerah. Pembentukan LPSE pada instansi pemerintah terus ditingkatkan, dan diharapkan pada tahun 2012 telah mencapai 90% instansi pemerintah yang memanfaatkan layanan e-procurement. Paket pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan LPSE beserta pagu anggarannya, ditargetkan makin meningkat. Lebih lanjut, untuk mendukung pengembangan kebijakan, peningkatan kompetensi SDM dan pengenalan best practices secara internasional bagi para SDM pengelola pengadaan barang/jasa, pada tahun 2012 juga akan dilaksanakan inisiatif baru berupa pengembangan sistem pelatihan dan pembelajaran melalui program beasiswa S3 dan sertifikasi internasional bidang pengadaan barang dan jasa.
RKP 2012
II.11-9
[Type text]
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) [Type text] Jl. Taman Surapati No. 2 Jakarta 10310 Telp. (021) 31936207 Fax (021) 3145374 www.bappenas.go.id
