BAB XI SISTEM PENDUKUNG MANAJEMEN PEMBANGUNAN NASIONAL
11.1. Kondisi Umum Beberapa pertimbangan mengenai pentingnya peran perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka sistem pendukung manajemen pembangunan nasional dan RKP Tahun 2011 antara lain adalah pertama, dalam jangka pendek perencanaan pembangunan sangat dibutuhkan untuk mengatasi berbagai permasalahan penting dan mendesak seperti kemiskinan, pengangguran, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan yang masih rendah, konflik sosial di berbagai wilayah, kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar daerah dan kawasan, permasalahan sosial, ekonomi, politik dan lain-lain. Kedua, permasalahan terbatasnya ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah untuk melaksanakan pembangunan, menjadikan perencanaan sangat diperlukan dalam menentukan prioritas pembangunan, agar tujuan, sasaran kinerja yang hendak dicapai serta mekanisme alokasi sumber daya dapat dilakukan secara tepat, efektif, efisien, realistik dan konsisten. Ketiga, tahun 2011 merupakan bagian era desentralisasi dimana upaya pemberian kewenangan dan pendelegasian tugas-tugas pembangunan di satu sisi telah diberikan kepada daerah dan seharusnya dilaksanakan secara mandiri, di sisi lain terdapat pula kebijakan pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya menuntut keterlibatan pemerintah daerah. Dengan demikian peran perencanaan pembangunan nasional secara strategis semakin diperlukan untuk sinkronisasi kegiatan pusat dan daerah serta antardaerah, dan pembangunan sinergi pusat dan daerah serta antardaerah, yang kesemuanya dilakukan dalam rangka membawa arah perbaikan keadaan berbangsa dan bernegara melalui tata kelola yang lebih baik dengan pelaksanaannya sesuai amanat UU No. 25/2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Untuk mendukung proses perencanaan yang baik perlu ketersediaan data dan informasi statistik yang andal dan berkualitas, yang juga merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan. Data dan informasi statistik berkualitas tidak saja menjadi rujukan pemerintah tetapi juga dibutuhkan oleh kalangan swasta dan masyarakat untuk pengembangan usaha dan beragam kebutuhan lainnya. Oleh karena itu, pembangunan di bidang statistik perlu terus diupayakan secara berkesinambungan untuk menyediakan dan memberi pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data, baik yang datang dari instansi pemerintah pusat dan daerah, maupun yang datang dari kalangan usahawan serta kalangan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian. Untuk dapat mewujudkan kebutuhan pengguna dari berbagai kalangan tersebut, terus diupayakan berbagai peningkatan terhadap jenis serta kualitas data dan informasi statistik. Selain itu pengembangan metodologi dan sistem informasi terus ditingkatkan, guna mengembangkan jaringan informasi statistik serta penguasaan teknologi sehubungan dengan semakin beragamnya kebutuhan data statistik dan pesatnya kemajuan teknologi sebagai prasyarat dalam menyajikan informasi statistik yang akurat, terpercaya, dan tepat waktu.
II.11 - 1
Peningkatan kualitas dan percepatan ketersediaan data dan informasi statistik juga dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang pesat. Untuk itu pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk keperluan pengumpulan data, pengolahan data, maupun diseminasi data berbasis TIK mutakhir terus diupayakan. Dewasa ini, data dan informasi statistik secara resmi digunakan Pemerintah sebagai rujukan untuk perumusan kebijakan, perencanaan, pemantauan, maupun evaluasi pembangunan. Ketersediaan data dan informasi statistik pada tingkat wilayah pemerintahan terkecil juga diperlukan guna pengembangan potensi eksternal dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan menentukan sejumlah indikator kunci sebagai bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi daerah. Penyediaan data yang baik tidak hanya tergantung dari kualitas para pelaksana kegiatan statistik, tetapi juga sangat tergantung pada tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya data statistik. Masyarakat yang menyadari arti dan kegunaan statistik akan memberikan jawaban secara benar, jujur dan objektif. Sejalan dengan kondisi tersebut, secara nasional saat ini kepedulian masyarakat terhadap data dan informasi statistik juga semakin meningkat, dan menjadi tuntutan yang tidak dapat dihindari. Kegiatan besar di bidang statistik yang akan dilaksanakan pada tahun 2011 antara lain kegiatan lanjutan Sensus Penduduk 2010 (SP 2010) yang memasuki tahapan pengolahan lanjutan, analisis data dan penyusunan publikasi, pendataan potensi desa dalam rangka persiapan menghadapi Sensus Pertanian 2013 serta kegiatan persiapan Survei Biaya Hidup tahun 2012. Di samping itu, kegiatan-kegiatan rutin dilaksanakan setiap tahunnya seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Survei Upah, Survei Industri Besar dan Sedang, Survei Pertambangan, Energi dan Konstruksi, Survei Harga Konsumen, Survei Harga Perdagangan Besar, Survei Transportasi, Survei Bidang Jasa dan Pariwisata, Penyusunan PDB dan PDRB, dan lain sebagainya. Dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014, selain ditentukan oleh pelaksanaan perencanaan yang didukung oleh data dan statistik yang handal, juga ditentukan oleh system pengadaan barang dan jasa yang efisien dan akuntabel. Untuk mendukung hal tersebut pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. LKPP mengemban mandat untuk mengembangkan strategi dan kebijakan pengadaan serta mengembangkan sumberdaya manusia di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang profesional. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah sangat terkait dengan fungsi monitoring dan evaluasi pengadaan serta pengembangan dan penerapan pelelangan secara elektronik, dan juga pelayanan hukum serta sanggah terkait dengan proses pengadaan. Dalam rangka pengurangan praktek penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur negara, upaya dilakukan melalui perbaikan kebijakan dan regulasi pengadaan secara terus menerus, dan penyediaan pelayanan hukum dan sanggah terkait dengan pengadaan, termasuk melalui fungsi monitoring dan evaluasi pengadaan serta pengembangan dan penerapan pengadaan secara elektronik.
II.11 - 2
11.2. Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Beberapa permasalahan yang masih sering dijumpai dalam proses perencanaan antara lain adalah: 1.
Peraturan Perundang-undangan
Penyusunan rencana pembangunan nasional, sebagai bagian dari Sistem Manajemen Pembangunan tidak terlepas dari landasan/acuan hukum yang berlaku. Disadari bahwa seluruh peraturan perundangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional. Sistem manajemen pembangunan dibangun berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut (a) sistem perencanaan mengacu kepada UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, (b) sistem penganggaran mengacu kepada UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (c) sistem pelaksanaan mengacu kepada UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan pelaksanaannya, dan (d) sistem pelaporan mengacu pada UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 2.
Sumber Daya Manusia Perencana
Di samping masalah peraturan perundang-undangan tersebut, juga terdapat masalah lain, yaitu terbatasnya sumberdaya manusia perencana pembangunan di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang memiliki kompetensi untuk melakukan perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan secara baik dan akuntabel. Dari sisi kuantitas, sumberdaya manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan secara prosedural, namun untuk menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas, instansi-instansi tersebut diharapkan dapat menyediakan kualitas perencana yang memadai. Selain masalah sumber daya manusia, permasalahan lainnya adalah pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja, sarana dan prasarana sebagai alat mobilitas dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan yang masih terbatas, pedoman kerja yang relatif masih terbatas, serta masalah kelembagaan (struktur organisasi) yang masih memerlukan penataan. 3.
Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Pelaksanaan desentralisasi pemerintahan di era reformasi masih diakui menimbulkan penafsiran yang beragam sehingga terkesan menciptakan kondisi yang kurang dapat dikendalikan. Masih ada kecenderungan sebagian pemerintah daerah yang menafsirkan bahwa mereka memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam mengurus rumah tangganya tanpa memperhatikan hubungan koordinasi dengan pemerintah propinsi dan pusat. Banyak fakta yang menunjukkan bahwa implementasi otonomi daerah memunculkan fenomena yang sebelumnya tidak terpikirkan. Misalnya beberapa kasus konflik antardaerah dalam melakukan eksplorasi dan pengelolaan sumberdaya alam, merenggangnya hubungan antarkelompok karena masalah-masalah geografis wilayah sehingga menimbulkan berbagai konsekuensi, seperti ketidakamanan dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi otonomi daerah belum sepenuhnya disikapi sebagai peluang untuk melakukan sinergi dan meningkatkan keberdayaan II.11 - 3
masyarakat dalam arti luas, tetapi cenderung lebih dimaknai sebagai upaya mensejahterakan masyarakat daerahnya sendiri. Dalam konteks ini, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat didasari dengan pemahaman yang tidak tepat, sehingga menimbulkan kondisi-kondisi yang menghambat upaya-upaya mensinergikan programprogram pembangunan antardaerah. 4.
Globalisasi
Di samping persoalan lingkungan eksternal nasional di atas, globalisasi yang merupakan faktor lingkungan eksternal/internasional diyakini semakin berpengaruh dalam proses pembangunan Indonesia, seperti arus pandangan dan nilai-nilai (values) demokrasi dan kemajuan teknologi informasi (TI). Globalisasi menegaskan adanya hubungan timbal balik antara perkembangan suatu wilayah dengan kecenderungan global. Perkembangan kebudayaan masyarakat dan peradaban modern ditandai dengan semakin menyatunya atau semakin diakuinya nilai-nilai (values) universal sebagai nilai dasar bersama. Nilai-nilai universal tersebut berkembang dari keseluruhan proses perjalanan bangsa-bangsa di dunia. Demokrasi menjadi salah satu nilai justifikasi yang menentukan daya terima masyarakat dunia terhadap suatu pemerintahan. Implikasinya, setiap pemerintahan dituntut untuk mampu menerapkan prinsip-prinsip demokratisasi dalam melayani masyarakat sekaligus warga dunia. Setiap negara dituntut untuk meningkatkan kemampuannya dalam melakukan pelayanan kepada pelanggannya baik internal maupun eksternal dengan lebih terbuka, transparan, akuntabel, dalam kerangka hukum yang kuat. Arus pandangan global tersebut turut memicu terjadinya gerakan reformasi pada tahun 1998 yang menuntut pengelolaan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, yang antara lain transparansi, akuntabilitas, taat hukum, partisipasi, desentralisasi, dan keterbukaan. Pada sisi lain, arus globalisasi juga telah meningkatkan peran-peran swasta dan masyarakat internasional yang diwakili oleh korporasi-korporasi yang bekerja pada tingkat multinasional ataupun kelembagaan swadaya masyarakat untuk bekerja lintas batas negara. Kelembagaan swasta dan masyarakat ini telah bekerja menggunakan prinsip-prinsip manajemen (birokrasi) yang sangat erat terkait dengan tipologi budaya, nilai-nilai, dan paradigma moderen yang dibawanya. Dalam konteks ini, setiap pemerintahan dituntut untuk memahami interaksi dan komunikasi multikultural dalam pergaulan internasional, dan untuk mengelola keseluruhan kepentingan yang sangat beragam dalam konteks kepentingan nasional. Di samping faktor eksternal, juga terdapat beberapa faktor internal yang juga berpengaruh terhadap pelaksanaan peran Kementerian PPN/Bappenas. Keberadaan sumber daya Kementerian PPN/Bappenas yang meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dan peran Kementerian PPN/Bappenas dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang telah diuraikan di atas akan berdampak kepada pelaksanaan peran Kementerian PPN/Bappenas khususnya pada tahun 2011. Berbagai permasalahan di atas, baik eksternal maupun internal merupakan tantangan yang harus di atasi Kementerian PPN/Bappenas dalam mewujudkan sasaran utama yaitu : “terwujudnya sistem pendukung manajemen pembangunan yang kuat bagi pencapaian tujuan dan sasaran RKP Tahun 2011” dan keberhasilan pencapaian tujuan menjadi tanggungjawab kementerian lembaga yang diukur dengan indikator kinerja, target keberhasilan RKP yang berhasil dicapai.
II.11 - 4
Kementerian PPN/Bappenas bertanggungjawab atas keberhasilan pencapaian Rencana Kerja Pemerintah yang berkualitas, yang diukur melalui indikator pencapaian kinerjanya. Dalam hal penyediaan data terdapat beberapa permasalahan baik secara kelembagaan maupun teknis pengumpulan data. BPS sebagai satu-satunya instansi penyedia data baik tingkat internasional, nasional maupun regional, dalam pelaksanaannya sangat memerlukan dukungan SDM, dan sarana peralatan yang memadai. Data yang dihasilkan disajikan untuk tingkat nasional dan provinsi, sedangkan jenis data untuk tingkat kabupaten/kota sangat terbatas pada data yang dihasilkan secara nasional. Hal ini karena belum ada koordinasi yang baik dengan beberapa pemerintah daerah dalam penyediaan data. Selain itu kondisi daerah yang sulit terjangkau masih menjadi permasalahan yang belum teratasi, yang mengakibatkan terhambatnya pengiriman dokumen sebelum dan setelah pencacahan serta proses pengolahan yang tertunda. Akibatnya, diseminasi data statistik sering mengalami penundaan. Selain permasalahan internal, BPS juga menghadapi beberapa tantangan yang disebabkan adanya perkembangan globalisasi yaitu: 1.
Arus barang dan jasa bergerak sangat cepat dan dalam jumlah besar
2.
Mobilitas (pergerakan) manusia antar negara yang berjalan cepat
3.
Tidak ada lagi sekat antar wilayah. Di samping itu juga ada tantangan terhadap kredibilitas BPS antara lain:
1.
Data yang dihasilkan harus sesuai dengan apa yang diperlukan masyarakat secara umum
2.
Data yang dihasilkan harus memenuhi standar internasional (konsep, definisi, klasifikasi, dan metode pengukuran)
3.
Harus memiliki keterbandingan antar waktu, antar daerah, dan antar negara juga harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip statistik resmi (official statistics) serta dipersandingkan dengan munculnya lembaga-lembaga survei swasta.
Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, sasaran pembangunan bidang statistik untuk tahun 2011 adalah tersedianya data dan informasi statistik yang lengkap, akurat, dan tepat waktu di seluruh bidang pembangunan serta meningkatkan pelayanan bagi pengguna data dan informasi statistik. Untuk itu upaya yang dilakukan antara lain dengan mewujudkan struktur organisasi yang efektif dan efisien dalam kerangka mewujudkan good governance serta meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur. Di samping itu juga dilakukan upaya peningkatan kapasitas SDM dalam pengetahuan, penguasaan ilmu, metoda statistik, dan teknologi informasi mutakhir guna menyempurnakan metoda pengumpulan, pengolahan dan diseminasi statistik. Selain itu terkait dengan tugas pokok dan fungsinya, juga perlu dilakukan peningkatan kerjasama antar lembaga statistik/penelitian dalam negeri maupun internasional atas dasar saling menghormati kemandirian dan menguntungkan dalam rangka menghasilkan data dan informasi statistik berkualitas internasional. Sasaran selanjutnya adalah mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN) dalam menunjang kelancaran tugas dan fungsi lembaga-lembaga statistik yang ada baik di instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat. Dalam proses pengadaan barang dan jasa terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah. Pertama, masih banyak kasus II.11 - 5
penyimpangan terkait proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang ditemukan dan ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), serta lembaga pengawasan lainnya. Kasus korupsi terkait pengadaan barang/jasa pemerintah mencakup sekitar 80 persen dari seluruh kasus yang ditangani. Kedua, masih tingginya inefisiensi dan inefektifitas belanja negara. Bahkan besarnya inefisiensi tersebut diperkirakan berkisar antara 10 sampai dengan 40 persen. Ketiga, belum sinkronnya peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan peraturan terkait lainnya. Keempat, masih rendahnya pemahaman dan penerapan peraturan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, dan kelima, masih rendahnya implementasi sistem e-procurement. Sasaran yang akan dicapai dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah pada tahun 2011 adalah: 1.
Terwujudnya pelaksanaan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah di seluruh Kementerian/ Lembaga/ Daerah/Instansi Lainnya
2.
Terwujudnya pelaksanaan advokasi pengadaan barang/jasa pemerintah di seluruh Kementerian/ Lembaga/ Daerah/Instansi Lainnya
3.
Terwujudnya pembinaan dalam penanganan pengaduan dan pemberian rekomendasi penyelesaian sanggah banding pengadaan barang/jasa pemerintah di seluruh Kementerian/ Lembaga/ Daerah/Instansi Lainnya
4.
Terselesaikannya sengketa kontrak dan sengketa audit pengadaan barang/jasa pemerintah di seluruh Kementerian/ Lembaga/ Daerah/Instansi Lainnya
5.
Terselesaikannya kasus korupsi, perdata, persaingan usaha dan tata usaha negara di bidang pengadaan barang/jasa
6.
Terfasilitasinya kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam penerapan eprocurement
7.
Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pengadaan barang/ jasa dalam rangka penyusunan Renja-KL dan RKA-KL yang akurat
8.
Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi monitoring-evaluasi pengadaan berdasarkan prinsip pengadaan barang/jasa
9.
Terwujudnya pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik menuju satu pasar nasional
10.
Terciptanya sistem karir dan pembinaan profesi pengadaan barang/jasa pemerintah
11.
Terciptanya sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi
12.
Terciptanya sistem jaminan mutu kompetensi melalui penyelenggaraan sertifikasi profesi yang independen dan kredibel
13.
Terciptanya kebijakan pengadaan barang/jasa yang transparan, konsisten, efisien dan akuntabel, serta mendukung prinsip-prinsip persaingan usaha, dapat meningkatkan peran usaha kecil menengah dan penggunaan produk dalam negeri
14.
Tersosialisasinya strategi, kebijakan dan regulasi dibidang pengadaan
15.
Terlaksananya penyempurnaan fungsi dan struktur organisasi LKPP
16.
Terpenuhinya SDM yang kompeten
17.
Terlaksananya sistem kerja di lingkungan LKPP yang efektif
II.11 - 6
pelaksanaan
18.
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana LKPP
11.3. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan 11.3.1. Penguatan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2011 akan bertekad menjalankan salah satu bagian atau fungsi dari manajemen pembangunan nasional yaitu peningkatan kualitas perencanaan pembangunan. Dan hal ini harus terkait dengan fungsi-fungsi lainnya yaitu: sistem penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan bahkan pengawasannya. Keterkaitan ini sangat penting agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, akuntabel dan berhasil mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sejalan dengan amanat UU Nomor 17 Tahun 2003, perencanaan pembangunan harus didasarkan pada kebijakan anggaran berbasis kinerja (performance base budgeting) agar dapat menjamin hubungan yang lebih jelas antara tujuan, sasaran, program, dan kegiatan instansi pemerintah serta memudahkan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengawasanya untuk melihat pengukuran keberhasilan dan akuntabilitasnya. Dengan demikian mencermati hal-hal tersebut di atas, serta sesuai dengan visi, misi dan tujuan Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional diperlukan suatu rencana pembangunan yang berkualitas serta kebijakan pembangunan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, maka arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan dalam tahun 2011 adalah sebagai berikut : 1.
Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui penataan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan nasional; serta peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
2.
Penerapan perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran yang berbasis kinerja.
3.
Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan.
4.
Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan.
5.
Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja (better performance) lembaga dan pegawai.
Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan internal. Strategi eksternal akan dilaksanakan dengan: 1.
Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran sektoral, lintas sektoral dan wilayah, dan antara pusat dan daerah; serta keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
2.
Meningkatkan kualitas pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional.
3.
Meningkatkan kualitas evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional.
II.11 - 7
4.
Meningkatkan kualitas kajian dan atau evaluasi kebijakan pembangunan.
5.
Meningkatkan kualitas koordinasi kebijakan pembangunan nasional. Untuk statregi internal akan dilaksanakan dengan:
1.
Membangun Manajemen individu/pegawai.
Kinerja
dari
2.
Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif, dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.
3.
Meningkatkan kompetensi SDM di Kementerian PPN/Bappenas dan perencana di tingkat pusat dan daerah secara lebih proporsional dan akuntabel.
4.
Melanjutkan penerapan PPN/Bappenas.
5.
Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya dalam mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.
prinsip-prinsip
kinerja
good
lembaga
governance
hingga
di
kinerja
Kementerian rangka
Selanjutnya, pada tahun 2011 strategi tersebut diterjemahkan dalam pelaksanan program dan kegiatan, yang mana Kementerian PPN/Bappenas menetapkan programprogramnya sesuai RPJMN periode 2010-2014, yaitu program utama (teknis), yaitu Program Perencanaan Pembangunan Nasional dan program pendukung (generik), yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur. Selain upaya penguatan dalam proses penyusunan perencanaan, terdapat pula upaya penguatan dan pengembangan pada : a) kelembagaan perencanaan, terutama lembaga perencana di daerah; b) peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia perencana, baik di tingkat pusat maupun daerah. Untuk penguatan kelembagaan, strategi dan kebijakannya meliputi antara lain pembinaan lembaga perencana melalui mekanisme koordinasi dan kerjasama antar lembaga perencanaan, kegiatan technical assistance dalam bidang perencanaan pembangunan nasional, pelatihan sumber daya manusia perencana pendukung lembaga perencana. Sedangkan peningkatan kualitas dan kapasitas perencana di tingkat pusat dan daerah dilakukan melalui mekanisme pendidikan dan pelatihan non gelar dan gelar yang jumlahnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. 11.3.2. Perkuatan Data dan Statistik 1.
Mereview Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik berikut peraturan perundangan pelaksanaannya, dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya data statistik.
2.
Mempelopori terselenggaranya kegiatan statistik yang efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang andal dan prima dengan berlandaskan kepada asas keterpaduan, keakurasian, dan pemutakhiran, melalui: a.
Mewujudkan kondisi yang mendukung penerapan atas norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK).
b.
Memfasilitasi peningkatan penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi khususnya ilmu statistik melalui penelitian maupun studi. II.11 - 8
c.
Mengupayakan terwujudnya sistem informasi statistik yang andal dan efisien dengan memanfaatkan teknologi mutakhir yang tepat guna dan berhasil guna.
d.
Mengupayakan pembinaan dalam pengembangan sistem informasi statistik terhadap seluruh penyelenggara kegiatan statistik nasional.
e.
Peningkatan kemampuan para pelaksana kegiatan menyelenggarakan dan menyajikan data statistik.
f.
Mengupayakan pembinaan untuk pendayagunaan satuan kerja bidang statistik di semua lembaga pemerintah maupun swasta.
statistik
dalam
Untuk mencapai perkuatan data dan statistik tersebut dilaksanakan dengan melanjutkan penyediaan dan pelayanan informasi statistik di berbagai tingkat untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi statistik dengan fokus pada: 1.
Meningkatkan kualitas dan keragaman data dan informasi statistik ekonomi melalui kegiatan antara lain Survei Industri Besar/Sedang Tahunan, Survei Usaha Perdagangan Berskala Menengah dan Besar, dan Uji coba Survei Usaha Terintegrasi.
2.
Meningkatkan kualitas data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat melalui kegiatan antara lain Sensus Penduduk 2010 yang berkualitas, Survei SosialEkonomi Nasional (SUSENAS), Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), Survei Upah dan Struktur Upah, statistik kemiskinan, dan statistik ketahanan sosial.
3.
Meningkatkan manajemen survei melalui kegiatan antara lain dengan memperbaiki response rate, dan memperbaiki metoda pengumpulan data dan monitoring/ pemantauan.
4.
Meningkatkan metodologi sensus dan survei melalui kegiatan antara lain dengan memperbaiki kerangka sampel bagi survei berbasis rumah tangga maupun perusahaan/usaha, memperbaiki peta wilayah kerja statistik dan wilayah administrasi (desa/kelurahan) untuk keperluan pengumpulan dan penyajian data dan informasi statistik, menyempurnakan klasifikasi dan standarisasi statistik untuk keperluan pengumpulan, penyajian, dan analisis statistik, menerapkan desain sensus dan survei yang optimal.
5.
Meningkatkan dan mengembangkan analisis statistik melalui kegiatan antara lain dengan meningkatkan kualitas statistik lintas sektor, meningkatkan konsistensi statistik lintas sektor, dan membangun sistem manajemen kualitas total.
6.
Meningkatkan hubungan dengan pengguna data melalui kegiatan antara lain memperbaiki kepuasan pelanggan, kemitraan dengan penyedia data serta komunikasi antara pengguna data dengan penyedia data.
7.
Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik melalui kegiatan antara lain memperbaiki kemudahan akses terhadap data BPS, memperbaiki kualitas layanan dan hasil-hasil (data dan informasi statistik) serta meningkatkan penggunaan Sistem Rujukan Statistik dan kompilasi metadata.
11.3.3. Perkuatan Pengadaan Barang dan Jasa 1.
Peningkatan pelayanan bimbingan teknis dan advokasi penanganan pengaduan dan permasalahan hukum serta rekomendasi penyelesaian sanggah dan sanggah banding;
II.11 - 9
2.
Pengembangan sistem monitoring, evaluasi dan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah;
3.
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur pengadaan;
4.
Peningkatan kelembagaan/regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah;
5.
Penguatan kelembagaan.
II.11 - 10
