BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN
8.1.
Kesimpulan Ketahanan pangan pada dasarnya harus dipenuhi dari tiga aspek, yaitu
ketersediaan, distribusi, dan konsumsi. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan. Guna menunjang ketiga aspek tersebut juga diperlukan adanya pembangunan kelembagaan ketahanan pangan yang kuat di daerah. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman belum merespon dengan baik permasalahan ketahanan pangan yang ada di daerahnya. Hal ini ditinjau dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Sleman dalam aspek peningkatan ketersediaan pangan, pengembangan sistem distribusi pangan, peningkatan kualitas konsumsi pangan, dan pembangunan kelembagaan ketahanan pangan. Berikut penjelasan simpulan dari penelitian ini: 1. Peningkatan Ketersediaan Pangan Respon pemerintah daerah Kabupaten Sleman dalam aspek ketersediaan ini belum cukup baik. Meskipun Kabupaten Sleman telah dapat mencukupi kebutuhan jumlah dan mutu pangan, dimana setiap orang perharinya telah tercukupi 2200 kilokal/kapita, namun juga dibutuhkan respon yang baik dalam permasalahan alih fungsi lahan
137
pertanian. 20 Luas lahan sawah di Kabupaten Sleman terus berkurang dari tahun ke tahun. Menurut data BPS Kabupaten Sleman, pada tahun 2008-2009 lahan sawah berkurang 81,94 hektar. Kemudian di tahun 2010 berkurang lagi 87,66 hektar. Pemerintah kabupaten Sleman masih terbata-bata dalam menanggapi alih fungsi lahan, terlihat belum adanya kebijakan pasti mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan juga memperlihatkan Kabupaten Sleman belum merespon dengan baik permasalahan ini.
2. Pengembangan Sistem Distribusi Pangan Respon Pemerintah daerah Kabupaten Sleman dalam aspek distribusi sudah baik. Terlihat dari lancarnya sistem distribusi pangan di Kabupaten Sleman. Daerah-daerah yang tingkat produksinya belum dapat memenuhi untuk kebutuhan warganya sendiri telah terpenuhi oleh pasokan dari wilayah lain sebagai produsen. Sementara itu juga daerah-daerah
yang terindikasikan rawan pangan telah dapat
memenuhi kebutuhan pangan mereka melalui kegiatan LAPM (Lembaga Akses Pangan Masyarakat). Di antaranya adalah di daerah Mangunkerto dan Girikerto kecamatan Turi, Ukirsari dan Umbulharjo kecamatan Cangkringan, dan Purwobinangun di kecamatan Pakem. Dalam aspek pengembangan sistem distribusi ini, masih terdapat kekurangan di antaranya adalah pelaksanaan program di 20
Anonim, Laporan Survei Pola Konsumsi Kabupaten Sleman Tahun 2012, Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman, 2012.
138
lapangan masih belum terimplementasikan dengan baik. Pemerintah daerah belum memperhatikan gapoktan-gapoktan LDPM (Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat) yang masih dalam tahap perintisan. Padahal LDPM ini sangat berperan dalam sistem distribusi pangan di daerah dari awal produksi hingga pemasaran.
3. Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan Respon pemerintah daerah kabupaten Sleman dalam aspek konsumsi ini belum baik. Berdasarkan laporan pola konsumsi pangan Kabupaten Sleman tahun 2012 menunjukkan bahwa skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 78,1 dengan konsumsi pangan masih dominan ke padi-padian yaitu sebesar 2.093,4 Kkal/Kapita/Hari. Pemerintah daerah belum serius untuk melaksanakan diversifikasi pangan, terlihat dari belum adanya sosialisasi dan penyuluhan rutin mengenai diversifikasi pangan. Kegiatan penyuluhan sumber pangan alternatif hanya sebatas hari-hari besar melalui Lomba Cipta Kreasi Menu. Lomba Cipta Kreasi Menu tersebut melibatkan para ibu-ibu PKK di setiap desa, dimana mereka harus menciptakan menu olahan baru dengan bahan pokok pangan terbaru. Sementara itu, kebijakan mengenai peraturan mengenai penggunaan pangan lokal dalam setiap rapat/pertemuan/pelatihan pegawai pemerintahan juga masih lemah karena belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kekurangseriusan pemerintah daerah juga 139
terlihat dari masih adanya program “beras miskin”, yang berarti akan membuat rakyat miskin semakin ketergantungan pada beras.
4. Pembangunan Kelembagaan Ketahanan Pangan Respon
pemerintah
daerah
Kabupaten
Sleman
dalam
pembangunan kelembagaan ketahanan pangan belum baik. Terlihat pemerintah
daerah
Kabupaten
Sleman
belum
serius
untuk
meningkatkan peran serta swasta dalam pembangunan ketahanan pangan, karena masih tingginya konversi lahan pertanian di Kabupaten Sleman yang dilakukan oleh pihak-pihak swasta. Kemudian juga belum adanya upaya untuk melibatkan peran pimpinan formal maupun nonformal dalam pembangunan ketahanan pangan ini. Sementara dalam hal penelitian dan pengembangan ketahanan pangan, pemerintah daerah Kabupaten Sleman belum memberikan anggaran yang cukup. Kerjasama internasional yang diharapkan dapat meningkatkan pembangunan ketahanan pangan di daerah juga masih kurang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sleman, misalnya dalam hal penelitian dan pengembangan ketahanan pangan. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diambil kesimpulan bahwa Pemerintah
Daerah
Kabupaten
Sleman
belum
merespon
dengan
baik
permasalahan ketahanan pangan ini. Dalam Suryana (2003) telah disebutkan bahwa apabila ketiga subsistem diatas (ketersediaan, distribusi dan konsumsi)
140
tidak tercapai, maka ketahanan pangan tidak mungkin terbangun dan akibatnya menimbulkan kerawanan pangan. Oleh karena itu respon pemerintah daerah dalam permasalahan ketahanan pangan ini harus dapat memenuhi ketiga aspek agar terciptanya ketahanan pangan. Pemerintah Kabupaten Sleman masih terbata-bata dalam menanggapi permasalahan ketahanan pangan, khususnya dalam aspek ketersediaan dan konsumsi. Kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan masih lemah untuk tercapainya ketahanan pangan. Pembangunan kelembagaan sebagai aspek penunjang peningkatan ketahanan pangan juga masih lemah. Oleh karena itu pemerintah daerah Kabupaten Sleman diharapkan dapat lebih serius dalam merespon permasalahan ketahahanan pangan ini.
8.2.
Saran Berdasarkan hasil penelitian dan melihat kesimpulan dari penelitian ini,
maka dapat direkomendasikan saran untuk respon dan ketepatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam permasalahan ketahanan pangan adalah sebagai berikut: 1. Pemerintah daerah perlu untuk terus berkomitmen terhadap ketahanan pangan. Kebijakan, program, maupun kegiatan yang telah berjalan dengan baik diharapkan untuk terus dipantau dan dimonitoring agar
141
berjalan lancar dan tercapainya ketahanan pangan di Kabupaten Sleman. 2. Pemerintah daerah perlu untuk segera membuat peraturan daerah mengenai lahan sawah abadi, guna menindaklanjuti Perda DIY Nomor 10 tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 3. Pemerintah daerah perlu untuk memperhatikan dan membina gapoktan-gapoktan LDPM yang masih pada tahap perintisan. Misalnya dengan memberikan bantuan dana serta pelatihan-pelatihan dan pembinaan bagi LDPM tahap perintisan agar dapat berfungsi secara optimal. 4. Pemerintah daerah perlu untuk lebih serius dalam pencapaian diversifikasi pangan. Perlu adanya sosialisasi dan kampanye yang intensif mengenai penganekaragaman pangan. Misalnya secara rutin sosialisasi ke sekolah-sekolah maupun ke desa-desa. Sehingga diversifikasi pangan tidak hanya sebatas hari-hari besar saja. 5. Pemerintah daerah perlu untuk meningkatkan peran swasta dalam pembangunan ketahanan pangan ini. Serta dapat menekan tingginya konversi lahan pertanian menjadi perumahan yang dilakukan oleh pihak swasta dengan cara memberikan sanksi berat bagi pihak-pihak swasta nakal yang sering melanggar peraturan mengenai alih lahan persawahan.
142
6. Pemerintah daerah perlu untuk melibatkan peran pimpinan formal maupun
nonformal
dalam
pembangunan
ketahanan
pangan.
Pemerintah daerah dapat melibatkan para Kepala Desa guna mensosialisasikan diversifikasi pangan. 7. Pemerintah daerah perlu untuk membuat anggaran yang cukup untuk penelitian dan pengembangan ketahanan pangan. 8. Pemerintah daerah perlu untuk menggandeng negara lain maupun organisasi atau lembaga internasional agar dapat bekerjasama dalam hal pembangunan ketahanan pangan ini. Misalnya dalam hal penelitian dan pengembangan ketahanan pangan.
143
