BAB VIII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. Kesimpulan Dari hasil penelitian dapat diketahui kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dihadapi negara Indonesia. Untuk menidak lanjuti masalah kemiskinan telah dilakukan upaya-upaya pengentasan kemiskinan melalui berbagai kebijakan serta berbagai program. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan merupakan upaya pemerintah untuk mendorong penurunan angka kemiskinan yang berbasis partisipasi masyarakat. Memperhatikan uraian di muka dapat diketahui bahwa implementasi Program PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Karangwaru sudah berjalan sesuai Pedoman Pelaksanaan Program PNPM
Mandiri Perkotaan yang ada.
Dalam implementasinya program ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif yang dilakukan oleh pemimpin lokal, aparat pemerintah dan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan perkotaan melalui PNPM-MP cukup tinggi. Partisipasi tersebut dilakukan pada beberapa tahapan, mulai tahapan perencanaan, pelaksanaan, menerima manfaat, memelihara hasil serta partisipasi dalam tahap monitoring dan evaluasi program. Upaya yang dilakukan BKM “Tri Daya Waru Mandiri” Kelurahan Karangwaru dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sudah cukup optimal. Upaya tersebut ditempuh melalui mekanisme pembelajaran, BKM juga telah melakukan usaha perbaikan, menambah dan menghilangkan hal-hal yang masih
133
kurang sempurna untuk kelancaran tugas, wewenang serta tanggung jawabnya sebagai lembaga penyelenggara program penanggulangan kemiskinan perkotaan. BKM telah mampu melaksanakan program, dengan membuka dan memperbesar kesempatan untuk mendapatkan akses sehingga masyarakat miskin dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan mendapat manfaat pada berbagai bidang, bidang kehidupan fisik dengan peningkatan kualitas lingkungan dan permukiman, bidang sosial dan budaya dengan mengadakan kursus dan pelatihan, bidang ekonomi telah mampu mengelola, mengembangkan serta menyalurkan dana bantuan pinjaman modal untuk memperbaiki kondisi ekonomi disamping itu juga mampu mengembangkan program chanelling dengan pihak lain. Pemeliharaan hasil kegiatan fisik dilakukan dengan swadaya untuk memperoleh manfaat yang lebih besar dan lebih lama dari fasilitas yang dipelihara. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pengurus berpegang pada prinsip-prinsip yang ada, sehingga mampu mempertanggungjawabkan secara rutin dalam rapat tahunan atau Rembug Warga Tahunan (RWT) yang merupakan evaluasi program, dilaksanakan secara musyawarah, demokratis, transparan dan partisipatif. Disamping itu evaluasi juga dilakukan dengan audit secara internal dan eksternal. Hal yang masih menjadi kendala dan belum sesuai adalah, anggota kesulitan
dalam
membuat
pertanggungjawaban (LPJ),
proposal
pelatihan
dan
membuat
laporan
di UPK ada sebagian kecil anggota yang macet
membayar angsuran, minimnya akses terhadap sumber-sumber lembaga
134
keuangan; sebagian kecil warga malas dan rendahnya kesadaran warga miskin akan arti penting program
penanggulangan
kesadaran sebagian masyarakat akan
kemiskinan
serta rendahnya
tanggung jawab bersama untuk
melaksanakan kewajiban. Untuk mengatasi kendala itu diperlukan adanya kegiatan antara lain dengan peningkatan kapasitas dan kesadaran untuk semua unsur yang terlibat. Perbedaan tingkat perkembangan KSM Anggrek dan KSM Makmur Jaya di Kelurahan Karangwaru dipengaruhi tingkat partisipasi anggota dalam kelompok. Tingkat partisipasi anggota KSM Anggrek tinggi dan kelompok mengalami perkembangan yang lebih baik dari pada KSM Makmur Jaya dimana partisipasi anggotanya rendah sehingga kelompok tidak berkembang. Faktor yang
mempengaruhi tingkat partisipasi anggota diantaranya motivasi,
kohesi sosial, kepemimpinan, pendampingan dan keterbukaan. Pada awal pembentukan kelompok semua anggota mempunyai motivasi yang sama untuk mendapat pinjaman modal, namun dalam perjalanannya KSM Makmur Jaya tidak mengalami perkembangan bahkan mengalami kemandegan. Kohesi sosial dalam kelompok terbentuk setelah diadakannya pertemuan rutin untuk membahas aktivitas kelompok dan permasalahannya. KSM Anggrek mengadakan pertemuan setiap bulan antara anggota dengan ketua dan pengurus untuk
merumuskan
kegiatan
dan
langkah
yang
diperlukan
mengatasi
permasalahan kelompok. Pada KSM Makmur Jaya tidak terbentuk kohesi sosial, hal tersebut karena dalam kelompok tidak ada pertemuan rutin antara anggota
135
dengan pengurus untuk merumuskan kegiatan, menilai hasil dan mengatasi permasalahan kelompok yang merupakan cermin solidaritas. Kepemimpinan memegang peranan yang besar untuk kegiatan dalam mencapai
tujuan dan perkembangan kelompok.
mengarahkan Pada KSM
Anggrek peran pemimpin sangat besar diantaranya dalam mengambil keputusan, memecahkan masalah dan membangun kerjasama dan kepercayaan anggota, namun pada KSM Makmur Jaya, ketua tidak mampu memimpin kelompoknya sehingga mengakibatkan kegiatan dalam kelompok mengalami kemandegan. Pendampingan diberikan baik pada KSM Anggrek maupun pada KSM Makmur Jaya. Pendampingan yang diberikan pada KSM Anggrek dapat berjalan dengan baik lancar sedangkan pada KSM Makmur Jaya pendampingan tidak berjalan karena kelompok mengalami kemandegan.
Keterbukaan dan komitmen dari
pengurus BKM, pimpinan Unit Pengelola Kegiatan, Aparat Kelurahan dan fasilitator yang aktif terlibat dalam kegiatan dan memberikan dukungan moral menciptakan atmosfir rasa aman kepada anggota KSM dapat mempengaruhi partisipasi anggota dalam kelompok. Mengenai tingkat perkembangan KSM dapat disimpulkan bahwa KSM Anggrek sudah memasuki tahap mandiri yang ditandai dengan telah berkembangnya modal usaha guna meningkatkan pendapatan anggota, telah mengembangkan program chanelling dengan lembaga keuangan dan instansi lain, meningkatnya peran aktif anggota dalam pengelolaan kegiatan kelompok, serta berkembangnya kegiatan kesejahteraan sosial. Sedangkan KSM Makmur Jaya mengalami perkembangan yang stagnan atau dapat dikatakan tidak berkembang,
136
dikarenakan konflik intern yang berkepanjangan dalam kelompok, timbul sikap individualisme dan pasrah dalam kelompok, yang diperparah dengan ketidak mampuan ketua kelompok mengelola kelompok dan bantuan dana bahkan memberi contoh buruk dengan tidak membayar angsuran yang mengakibatkan kegiatan kelompok macet.
B. Rekomendasi Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dengan PNPM-MP melalui BKM penulis memberikan rekomendasi antara lain: 1. Pemerintah sebagai pihak yang menyampaikan program (PNPM- MP) tidak hanya membangun hubungan dalam rangka hubungan administratif saja, tetapi hendaknya juga dalam rangka hubungan pelaksanaan program dengan masyarakat. 2. Dalam penyelenggaraan program pentingnya proses seleksi calon penerima program melalui refleksi kemiskinan dan pemetaan swadaya sesuai wilayah setempat sehingga program tersebut dapat berjalan tepat sasaran. Ketepatan sasaran program tersebut meliputi: kedekatan lokasi rumah tempat tingal penerima manfaat program (KSM), pembentukan kelompok atas kepercayaan dan komitmen yang terseleksi, sehingga jika ada calon anggota KSM yang dinilai memiliki karakter kurang baik, tidak bisa bergabung. Pengurus BKM, UPK dan pendamping harus rajin turun ke KSM, agar lebih dekat dengan kelompok, selain sebagai silaturahmi juga merupakan upaya untuk mengingatkan kewajiban yang harus dilaksanakan.
137
3. Diperlukan upaya
meningkatkan kesadaran warga masyarakat khususnya
anggota KSM untuk mendorong agar terjadi adanya perubahan pola tingkah laku yang lebih rasional, dinamis, terbuka terhadap inovasi baru dalam usaha guna meningkatkan usaha ekonomi produktif yang dilakukan secara profesional. 4. Pemberian reward bagi KSM yang berkarakter baik. Reward berupa pengembalian bunga dan kesempatan bagi KSM yang bersangkutan untuk mengajukan kembali permohonan pinjaman kepada BKM. 5.. Perlu ditetapkan suatu mekanisme untuk meminta pertanggungjawaban kelompok penerima manfaat program, termasuk menetapkan sanksi jika terjadi program yang tidak berjalan sesuai ketentuan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana program pada masyarakat, meningkatkan jaminan keberhasilan program dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan sekaligus meningkatkan pencapaian kinerja atas suatu program. Dengan adanya tuntutan akan pertanggungjawaban program, akan meningkatkan kesadaran penerima manfaat program untuk menjaga keberlangsungan kelompok dan usahnya, mempererat hubungan antar anggota dan membangun kerjasama dalam kelompok.
138
