BAB VIII ARAH PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN WISATA TERPADU KABUPATEN BUTON TENGAH

Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pariwisata Kabupaten Buton Tengah : Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2015 – 2025

BAB VIII ARAH PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN WISATA TERPADU KABUPATEN BUTON TENGAH

8.1. Pariwisata Alam Berdasarkan uraian sebelumnya di Kabupaten Buton Tengah yang memiliki berbagai potensi Objek Destinasi Tujuan Wisata (ODTW) yang bersifat alamiah dengan “point rating system” nya telah dianalisis merupakan potensi wisata yang mutlak harus dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah secara professional dan fungsional melalui sistem sebagai berikut : 1. Pembangunan kepariwisataan secara geogratif 2. Pengikutsertaan kegiatan penanaman modal, dalam hal ini dunia usaha baik BUMN, BUMS, maupun UMKM baik berskala lokal/kedaerahan, nasional maupun penanaman modal asing. 3. Pelibatan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di bidang pariwisata seperti diungkapkan pada gambar 8.1 di atas. Pendekatan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan dan berbasis kepada lingkungan alam atau ekowisata di Kabupaten Buton Tengah haruslah memenuhi kaidah-kaidah berikut ini : 1. Kaidah

EKOLOGI,

yaitu

dengan

memperhatikan

dan

mempertimbangkan kesesuaian, kelayakan dan kemampuan berupa daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tanpa mendegradasi mutu lingkungan yang telah ada. 2. Kaidah

ESTETIKA,

yaitu

keindahan,

keserasian

dan

keselarasan lingkungan sebagai perpadua,kombinasi aspek amenities

/

keindahan

alam

dan

seluruh

infrastruktur

penunjangnya dari karya-karya antropogenik (arsitektural).

VIII-1


3. Kaidah

EKONOMI yaitu

pengelolaan

ODTW

jaminan

terhadap

keberlangsungan

“trickle

down

usaha

effect”

bagi

kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi pariwisata tersebut. 4. Kaidah SOSIAL BUDAYA, yaitu terjadinya perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha bagi seluruh masyarakat. Salah satu permasalahan yang dihadapi dunia saat ini khususnya kepariwisataan

adalah

kecenderungan

terjadinya

penurunan

kualitas lingkungan hidup pada seantero ODTW dunia, serta adanya

tuntutan

maupun

dunia

khusus kepada

masyarakat

aspek

wisatawan

harmonisasi

baik

lingkungan

local dan

kehidupan yang tergabung di dalam “Ecology and Society”. Demikian sehingga melalui organisasi dunia WTO dan PATA telah dideklarasikan lingkungan

pendekatan

yang

dikenal

kepariwisataan dengan

istilah

yang

berwawasan

“Ecotourism”

atau

Ekowisata atau pariwisata lingkungan yang dipopulerkan sejak tahun 1992 lalu. Oleh karena itu, seluruh ODTW yang berbasis Wisata Alam maupun Wisata Buatan yang akan dibangun dan dikembangkan di Kabupaten Buton Tengah haruslah berlandaskan kepada pendekatan

tersebut

yang

diikuti

dengan

tanggungjawab

pengelolaan lingkungan hidup dimana ODTW tersebut berada. Bahwa

kegiatan

kesejahteraan

kepariwisataan

rakyat

harus

yang

diikuti

dapat

dengan

mengangkat penyelamatan

lingkungan hidup yang telah dipopulerkan dengan: ”Ecotourism is Responsible Which Overseas the environment and improves the welfare of local people”. Adapun komitmen yang akan dibangun di dalam pendekatan ekowisata adalah meliputi tanggungjawab ; 1. Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Pendidikan lingkungan.

VIII-2


3. Penyelamatan bumi, budaya dan estetika lansekap alam. Berdasarkan

ketiga

tanggungjawab

tersebut

maka

lahirlah

“corporate social responsibility” yang menggantikan “community Development” yang telah digagas sebelumnya di bidang dunia kepariwisataan. Demikian

untuk

menjamin

keberlangsungan

pembangunan

pariwisata Kabupaten Buton Tengah., maka perlu diklasifikasikan pihak-pihak yang terkait seperti berikut: 1. Kelompok wisatawan selaku pelanggan membutuhkan P: (a) “Total rest and recreation” (b) “Quality of service to price-satisfaction” 2. Kelompok pengusaha pariwisata selaku pensuplai wisata membutuhkan : (a) “Proper rate of return to investment”. (b) Keterbatasan lingkungan pengembangan ODTW, sehingga perlu alokasi ruang sesuai Rencana Pola Ruang di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Tengah. 3. Kelompok

masyarakat

setempat

atau

“local

people”

memerlukan : (a) “Labour Opportunity” (b) “Business Opportunity”, (c) “Socio cultural interaction”. 4. Kelompok Pemerintah membutuhkan : (a) Kekuasaan Politik yang mencakup : i. Saling pengertian dan kerjasama antar pemerintahan dan kerjasama antar bangsa ii. Persatuan dan kesatuan bangsa serta antar bangsa iii. Peningkatan seni budaya bangsa iv. Peningkatan kesejahteraan masyarakat (b) Kemampuan di bidang moneter dan fiscal yang meliputi :

VIII-3


i. Peningkatan penerimaan devisa nasional ii. Peningkatan penerimaan PAD dan PDRB iii. Sehatnya neraca pembayaran iv. Peningkatan penerimaan pajak baik di daerah dan pusat v. Peningkatan penerimaan retribusi (c) Kemampuan ekonomi yang mencakup : i. Peningkatan perekonomian lokal dan nasional ii. Dampak keterkaitan ekonomi kebelakang dan dihadapan (d) Keterkaitan lintas sektoral yang mencakup : i. kehutanan (upaya produksi dan konservasi) ii. pertanian

(agronomi,

agrobisnis,

agroindustri

dan

agrowisata) iii. perhubungan / transportasi moda darat, moda laut dan moda udara iv. lingkungan hidup menyangkut Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) v.

Pendidikan menyangkut Balai Latihan Kerja dan Diklat

vi. Pariwisata dan ekonomi kreatif menyangkut sinergitas ODTW dan industri kreatif pariwisata dari masyarakat vii. Ketenagakerjaan menyangkut kesiapan Sumber Daya Manusia yang siap pakai dan siap kerja viii. Pekerjaan umum terkait dengan kesiapan infrastruktur prasarana dan sarana dasar wilayah serta utilitas wisata ix.

Tata ruang dan tata wilayah menyangkut keselarasan dan keserasian perencanaan antara rencana kawasan strategis peruntukan pariwisata dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan RDTR yang ada.

x.

HANKAM

melalui

pendekatan

“security

approach”

sehingga para wisatawan merasa kondusif terlindungi

VIII-4


berada di ODTW dan pendekatan “prosperity approach” bagi masyarakat lokal, xi. Lain-lainnya

adalah

menyelaraskan

kegiatan

kepariwisataan terhadap ritme pembangunan daerah. 8.2. Pariwisata Buatan (Budaya dan sejarah) Pariwisata budaya maupun sejarah adalah hasil buatan manusia atau “man made” yang terkait dengan kebutuhan maupun tidak terhadap hajat kehidupan manusia. Adapun wisata budaya / sejarah pada umumnya berhubungan dengan sejarah budaya manusia masa lalu yang memiliki kronologis gambaran peristiwa yang dapat diceritakan dan produk keagungan sejarah masa lalu tampak secara monumental di hadapan manusia. Diketahui bahwa sejak peringatan HUT Republik Indonesia ke-69 yang lalu, kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif telah mencanangkan tema pariwisata sejarah yang dapat dijadikan salah satu ODTW yang dipasarkan kepada para wisatawan khusus yang terkait dengan sejarah religi suatu wilayah. Demikian maka pemerintah Kabupaten Buton Tengah yang memiliki sejumlah lokasi ODTW budaya dan sejarah religi perlu dibenahi sedemikian rupa sehingga memiliki daya tarik khusus. 8.3. Upaya pengintegrasian kepariwisataan Pada prinsipnya bahwa di dalam manajemen pengelolaan ODTW di Kabupaten

Buton

Tengah

tidak

boleh

memisahkan

atau

membedakan antara pariwisata berbasis alam atau ekowisata dengan wisata budaya /sejarah. Sehingga kedua segmen yang secara nyata terdapat di Kabupaten Buton Tengah harus dikelola secara

terintegrasi/terpadu

oleh

Dinas

Pariwisata

secara

VIII-5


baiksecara berdaya guna dan berhasil guna seperti tampak pada gambar 8.1. berikut:

EKOKULTURASI ORGANISASI YANG PROFESIONAL DIMENSI WAKTU

Gambar 8.1.Diagram Pola Keterpaduan manajemen pengelolaan kepariwisataan Kabupaten Buton Tengah Adapun pendekatan manajemen pengelolaan kepariwisataan yang akan dibangun dan dikembangkan di Kabupaten Buton Tengah adalah seperti berikut: 1. Sistem koordinasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah di bidang kepariwisataan dan pembinaan Sumber Daya Manusia pariwisatanya. 2. Sistem penataan retribusi, royalti dan seluruh pajak-pajak yang diperoleh dari kegiatan kepariwisataan 3. Sistem pembinaan kontinuitas / keberlangsungan kegiatan ekowisata dan wisata sejarah /budaya secara terintegrasi dalam satu sistem manajemen kepariwisataan Kabupaten Buton Tengah. Maka untuk memperkokoh sistem pembinaan tersebut di atas diperlukan keterpaduan pengelolaan sebagai berikut : 1. Antar lintas SKPD dan Satker di kementerian pemerintah pusat

VIII-6


2. Antar lintas SKPD di internal pemerintah Kabupaten Buton Tengah 3. Ara pengelola biro travel perjalanan dan kegiatan wisata sampai tingkat lokasi ODTW sebagai berikut : (a) Biro perjalanan wisata (b) Agen perjalanan (darat, laut dan udara) (c) Perusahaan transportasi Dengan keterpaduan pengelolaan kegiatan pariwisata tersebut, maka diharapkan akan data menopang sektor pembangunan di Kabupaten Buton Tengah dalam mencapai target pertumbuhan perekonomian seperti berikut: 1. Pencapaian kesejahteraan rakyat 2. Peningkatan mutu pelayanan kegiatan kepariwisataan 3. Penciptaan

keharmonisan

ekosistem

dalam

menjamin

keberlanjutan pembangunan dan kelestarian lingkungan hidup 4. Peningkatan PAD dari sektor kegiatan kepariwisataan 5. Penertiban pembangunan wilayah dan daerah khususnya Kabupaten Buton Tengah sebagai Daerah Otonomi Baru. 6. Perwujudan kerjasama lintas sektoral SKPD terkait 7. Peningkatan

minat

investor

kepariwisataan

terhadap

pengembangan ODTW yang ada di Kabupaten Buton Tengah. Untuk menjaga dan mencegah hal-hal yang menjurus kepada poros integrasi, sehingga harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Tercapainya kesamaan persepsi tentang hakekat tujuan dan pembangunan kepariwisataan 2. Terjadinya

perkuatan-perkuatan

kerjasama

lintas

SKPD,

cara-cara

untuk

masyarakat dan dunia usaha 3. Tertatanya

perencanaan,

strategi

dan

mencapai tujuan pembangunan kepariwisataan

VIII-7


4. Terlaksananya semua bentuk kesepakatan 5. Tersebarnya seluruh informasi pembangunan kepariwisataan secara tepat sasaran Oleh karena itu,

pemerintah Kabupaten Buton Tengah yang

sedang giat membangun, khususnya pembangunan kepariwisataannya yang sedang digalakkan bahwa membangun bukanlah hanya sekedar anjuran tetapi lebih suatu keharusan, dan manakala karya pembangunan itu kelak akan terwujud maka perawatan dan opemn3eliharaan

hasil-hasil

pembangunan

adalah

menjadi

kewajiban dari seluruh lapisan masyarakat Buton Tengah. 8.4.Konsistensi Pembangunan Kepariwisataan Sesuai Penataan Ruang Penyusunan RIPPARDA Kabupaten Buton Tengah Tahun 20152025 , seyogyanya mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2015-2035 yang sedang dalam proses penyusunan Demikian sehingga kawasan peruntukan pariwisata harus menjadi tolok ukur di dalam penyusunan Rencana

Pola

Ruang

pada

Rencana

Tata

Ruang

Wilayah

Kabupaten Buton Tengah yang ada. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka penyusunan RIPPARDA Kabupaten Buton Tengah Tahun 2015-2025 ini berpedoman kepada Peraturan Pemerinta R.I. No. 25 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ,Perda No. 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton 2007-2027 sebagai kabupaten induk sebagai rujukan rencana pemanfaatan ruang.

VIII-8


8.4.1.Arahan Rencana Tata Ruang Wilayah nasional dan daerah Bahwa kegiatan kepariwisataan sudah pasti akan berkaitan dengan alokasi ketersediaan ruang, maka harus memperhatikan penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional”, dengan : a. Terwujudnya

keharmonisan

antara

lingkungan

alam

dan

lingkungan buatan b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia dengan tetap memperhatikan Sumber Daya Manusia dan c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. (pasal 3 huruf a, b dan c Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang). Hal ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah R.I No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang mengamanatkan seperti berikut ini : (1) Kawasan peruntukan pariwisata ditetapkan dengan : a. Memiliki objek dengan daya tarik wisata; dan / atau b. Mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan alam dan lingkungan (2) Kriteria teknis kawasan peruntukan pariwisata ditetapkan oleh menteri

yang

tugas

dan

tanggung

jawabnya

di

bidang

pariwisata Berdasarkan arahan Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia No. 26

Tahun 2007 tentang PR dan Peraturan

Pemerintah R.I No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

VIII-9


Wilayah Nasional di atas maka telah diturunkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010 – 2025), seperti telah dirujuk di dalam pembahasan di atas. Sebagai patokan di dalam penerapan kriteria kawasan peruntukan pariwisata secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pariwisata yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : a. Meningkatkan devisa dari pariwisata dan mendayagunakan investasi b. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan subsektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya c. Tidak mengganggu fungsi lindung d. Tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan Sumber Daya Alam e. Meningkatkan pendapatan masyarakat f. Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah g. Menciptakan kesempatan kerja h. Melestarikan nilai warisan budaya, adat istiadat, kesenian dan mutu keindahan lingkungan alam dan / atau i. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adalah telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa kawasan peruntukan pariwisata Kabupaten Buton Tengah dalam RIPPARDA Kabupaten Buton Tengah Tahun 2015-2025 telah menetapkan 2 (dua) pusat pelayanan kegiatan kepariwisataan di Buton Tengah yaitu : 1. Pusat pelayanan pariwisata I/A di Kecamatan Lakudo yang juga adalah ibu kota Kabupaten Buton Tengah, yang ikut melayani : (a) Kecamatan Lakudo , sendiri

VIII-10


(b) Kecamatan Gu (c) Kecamatan Sangia Wambulu (d) Kecamatan Mawasangka Timur 2. Pusat pelayanan pariwisata I/B di Kecamatan Mawasangka, yang melayani : (a) Kecamatan Mawasangka, sendiri (b) Kecamatan Mawasangka Tengah (c) Kecamatan Talaga Raya, dan .. (d) Kecamatan Mawasangka Timur yang juga dapat dilayani di pusat pelaanan I/B Kecamatan Mawasangka. Untuk mengaitkan dan meletakkan keberadaan Pusat Pelayanan Pariwisata I/A Lakudo dan I/B Mawasangka terhadap Rencana Struktur Ruang dan Rencana pola ruang pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Tengah yang akan disusun dapat dilihat pada gambar 8.2 berikut : Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Buton Tengah bersama Daerah Otonomi Baru lainnya belum memiliki status di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sedangkan

Kabupaten

Buton saja setelah terpisah dari Kota Baubau juga tidak memiliki status di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Bahwa Kabupaten Buton adalah induk dari Kabupaten Buton Tengah sebelum resmi dimekarkan. Walaupun demikian maka Kabupaten Buton Tengah yang juga belum memiliki status di Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, tetapi harus diakui bahwa posisi Kabupaten Buton Tengah secara hirarkis berada pada posisi PKL di Rencana Tata Ruang Wilayah Sultra. Berdasarkan hal tersebut, maka status PKL di dalam Rencana Tata

Ruang

Wilayah

Provinsi

Sulawesi

Tenggara

bermakna

mempunyai kriteria sebagai berikut :

VIII-11


a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat

kegiatan

industri

dan

jasa

yang

melayani

skala

kabupaten atau beberapa kecamatan; dan / atau; b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

Gambar 8.2. Peta Lokasi Pusat pelayanan Pariwisata Kabupaten Buton Tengah dalam Kawasan Peruntukan Pariwisata sesuai Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Tengah

Hal ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Pasal 14 ayat (3) huruf a dan b). dari uraian tersebut maka sungguh tepat bahwa keberadaan Kabupaten Buton Tengah dilalui oleh jalur transportasi darat

VIII-12


lintas Trans Sulawesi dari Malili (Sulsel)-Kolaka – Kolaka Utara – Konawe

Selatan menyeberang ke Tampo/Kabupaten Muna-

Kabupaten

Buton

Tengah-Kota

Kabupaten

Buton

Utara

–

Baubau-Kabupaten

dan

Kabupaten

Buton

Buton

–

Selatan.

Demikian maka di dalam pembangunan dan pengembangan kawasan ditunjang

peruntukan oleh

pariwisata

moda

Kabupaten

transportasi

darat

Buton

Tengah

tersebut

yang

dihubungkan oleh penyeberangan / ASDP Torobulu (Konawe Selatan)_ - Tampo (Muna) dan Tolandona/Waara (Buton Tengah) ke Baubau dan sekitarnya. Bahwa sebagai kabupaten dengan kawasan perkotaannya berupa PKL

(Pusat

Kegiatan

Lokal)

dapat

diarahkan

di

dalam

pengembangan kegiatan industri dan jasa yang berawal dari melayani internal di dalam Kabupaten Buton Tengah sendiri, terapi

terkait

dengan

kegiatan

industri

kreatif

dan

jasa

kepariwisataan yang telah diatur secara nasional melalui KPN, DPN/KPSN, maka keberadaan Kabupaten Buton Tengah menjadi sangat strategis dan sangat potensial di dalam pengembangannya. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka perlu diantisipasi wawasan ruang sebagai berikut: 1. Wawasan ruang makro yang meliputi : (a) Penataan kawasan-kawasan wisata yang data dipadukan dengan perkembangan wilayah Kabupaten Buton Tengah (b) Penyesuaian dengan strategi pembangunan wisata secara nasional melalui KPN, DPN, maupun KPSN seperti yang telah diuraikan di atas, (c) Upaya antisipatif terhadap perkembangan positif pasar dunia tentang kepariwisataan baik yang bersifat nasional maupun

global

dan

keterkaitannya

dengan

rencana

VIII-13


pembangunan

dan

pengembangan

kepariwisataan

Kabupaten Buton Tengah. 2. Wawasan ruang mikro yang mencakup: (a) Resiko penurunan /degradasi kualitas lingkungan yang secepatnya harus dihindari dan diantisipasi jangan sampai terjadi (b) Pemikiran akan pembangunan dan pengembangan kegiatan kepariwisataan yang menyatu dengan kawasan peruntukan pemukiman

guna

mendukung

tercapainya

pemenuhan

kesejahteraan masyarakat tempatan sekitar ODTW. (c) Perlunya

memperhatikan

dan

mence3rmati

faktor

kemampuan daya dukung Sumber Daya Alam dan daya tampung lingkungan untuk keberlanjutan serta kelestarian ekosistem (d) Pola ruang dan struktur ruang kawasan pariwisata harus terjaring

di

dalam

pusat

infrastruktur

kota

ibukota

Kabupaten Buton Tengah dan pusat-pusat kota kecamatan yang

memiliki

sebelumnya,

ODTW demi

seperti

terwujudnya

yang

telah

diuraikan

keserasian

dengan

pendistribusian logistik serta keberadaan akomodasi wisata. 3. Wawasan kemampuan ruang pariwisata menyangkut : (a) Tingkat kemudahan pencapaian ke lokasi-lokasi ODTW yang ada, (b) Ukuran jumlah kunjungan wisatawan ke dalam ODTW dan kesiapan akomodasi logistik (c) RDTR dan RTBL pada masing-masing kawasan tapak ODTW (d) Jenis kegiatan yang diizinkan (e) Alokasi hubungan fungsional peruntukan ODTW 4. Pengintegrasian wawasan ruang dan kemampuan ruang yang harus merujuk kepada kebijaksanaan seperti berikut :

VIII-14


(a) Pembangunan daerah dan pembiayaannya (b) Rencana Tata Ruang Wilayah, RDTR, RTR dan Zonasi Regulasi,

maupun

RTBL

haruslah

dirujuk

di

dalam

pembangunan dan pengembangan kawasan peruntukan pariwisata secara konsisten dan konsekuen. (c) Kebijakan BANGDA di bidang pertahanan dan tata ruang / agraria dengan segala kegiatan sektoral di dalamnya. (d) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor kepariwisataan (e) Kebijakan PEMDA Provinsi Sulawesi Tenggara di dalam pembangunan dan pengembangan kegiatan kepariwisataan (f) Kebijakan HANKAMTANNAS khususnya dengan kegiatan yang berbau teroris (g) Kebijakan bidang KESRA (h) Kebijakan

di

bidang

perdagangan,

industri

dan

perkoperasian, dan (i) Kebijakan pembiayaan dan investasi publik. 5. Penetapan Patok (“Bench marking”) pengembangan pariwisata terpadu yang meliputi : (a) Produk yang ditawarkan seperti yang telah diwajibkan dalam bentuk PRS pada seluruh ODTW di Buton Tengah. (b) Lingkungan kawasan wisata /ODTW yang memenuhi dan memadai (c) Masyarakat wisata dan pasar wisata “Benchmarking” yang dimaksudkan adalah perbaikan secara terus menerus kegiatan kepariwisataan dalam menghadapi persaingan global. Hal ini akan menjadi ukuran di dalam menentukan ambang batas kualitas persaingan oleh pemerintah Kabupaten Buton Tengah dalam menghadapi tantangan pariwisata ke depan.

VIII-15


Mengingat bahwa pembangunan dan pengembangan kegiatan kepariwisataan ini bukan hanya merupakan tugas pokok dan fungsi dinas pariwisata, tetapi bersifat lintas sektoral sehingga hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah dalam seluruh jajaran aparaturnya serta seluruh rakyat Buton Tengah pada umumnya di bawah koordinasi Kementerian Pariwisata dari pemerintah pusat seperti tertera pada gambar 8.3 berikut .

Gambar

8.3.

Kerangka

Pembangunan

dan

Pengembangan

Kepariwisataan Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara

VIII-16


8.4.2.Sistem Pembangunan dan Pengembangan Kepariwisataan Kabupaten Buton Tengah Semua uraian pembahasan RIPPARDA Kabupaten Buton Tengah Tahun 2015-2025 di atas mengantarkan kepada penyusunan indikasi program sebagai program di dalam penyusunan rencana program aksi. Oleh karena itu, perlu kiranya diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Pembangunan dan pengembangan kepariwisataan diarahkan kepada pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan wisata yang dikemas di dalam program yang serasi, selaras, berkesinambungan dan berkelanjutan. 2. Pengusahaan potensi Sumber Daya Alam wisata di darat dan di lautan maupun Sumber Daya Buatan wisata sebagai kekuatan ekonomi yang patut diperhatikan secara seksama dengan tetap memperhatikan segala kaidah ekosistem, 3. Perlu dipikirkan terhadap pencegahan pencemaran lingkungan dan

degradasi

Sumber

Daya

Alam

akibat

kegiatan

kepariwisataan 4. Pemerintah

Kabupaten

mengantisipasi

berbagai

Buton kejadian

Tengah

harus

mampu

perkembangan

kawasan

regional menghadapi MEA dan APEC dan AFTA yang telah menembus batas wilayah. 5. Memantapkan dan mempertahankan jasa lingkungan dalam kegiatan ekowisata maupun wisata budaya / sejarah haus ditangani secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan 6. Menetapkan sistem pelembagaan pengelolaan kepariwisataan secara

profesional,

fungsional,

bertanggung

jawab

dan

bertanggung gugat Jika diperhatikan secara seksama maka kegiatan pariwisata dari berbagai ODTW yang telah dijelaskan dimuka berada di wilayah

VIII-17


daratan maupun yang terdapat di wilayah pesisir, sehingga keberadaannya harus diakomodasi dan tertuang di dalam Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Buton Tengah Tahun 2015-2035 dan RZWBK Kabupaten Buton Tengah Tahun 2015-2035 yang akan disusun

VIII-18

BAB VIII ARAH PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN WISATA TERPADU KABUPATEN BUTON TENGAH

Recommend Documents