BAB VI PENUTUP 6.1 Kesimpulan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta merupakan dinas yang memiliki jumlah pegawai perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pegawai laki-laki, terutama pada posisi jabatan struktural. Hal ini dapat diindikasikan bahwa terdapat ketimpangan gender di dalam Kantor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dilihat dari segi jumlah pegawai yang bekerja di dinas tersebut, terutama pada jumlah pegawai yang bekerja di posisi jabatan struktural. Penelitian
ini
mengidentifikasi
faktor-faktor
yang
mempengaruhi
ketimpangan pada posisi jabatan struktural di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1) Faktor Sosio-Kultural a) Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta memiliki kualifikasi jenjang pendidikan minimal lulusan sarjana, dan lebih banyak dibutuhkan lulusan dari Fakultas Teknik. Sebagian besar lulusan Fakultas Teknik berjenis kelamin pria, sehingga menyebabkan pegawai perempuan yang berada di posisi jabatan struktural pun lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pegawai laki-laki. Saat ini pun disarankan agar
91
mengikuti pendidikan hingga S2 apabila ingin meningkatkan karier hingga berada di posisi jabatan struktural, dan kesempatan tersebut telah dibuka secara menyeluruh tanpa memandang gender. Tetapi tidak semua pegawai perempuan menggunakan kesempatan tersebut. Sebagian dari mereka masih menganggap bahwa mengurus keluarga lebih penting dan lebih utama dibandingkan dengan mengejar karier atau bekerja. b) Pada faktor persepsi perempuan di posisi jabatan struktural, masingmasing pegawai perempuan yang berada di posisi jabatan struktural memiliki prioritas yang berbeda-beda antara karier dan keluarga. Ada yang sebenarnya lebih mementingkan keluarga, lebih mementingkan karier, dan ada pula berpendapat bahwa antara karier dan keluarga harus berjalan secara seimbang. Peran dan dukungan suami pun juga memiliki andil dalam keputusan mereka untuk berkarier. Begitu pula persepsi
dari
sesama
rekan
kerja,
mereka
pun
tidak
mempermasalahkan dan mendukung pegawai perempuan yang berada di posisi jabatan struktural karena masing-masing dari mereka pun memiliki kualitas yang layak untuk berada di posisi tersebut. Namun kebanyakan pegawai perempuan non-struktural memiliki persepsi bahwa mereka lebih mengutamakan keluarga, menurut kepada pihak suami untuk tidak usah mengembangkan karier, dan lebih memilih untuk “nerimo”. Sehingga masih sedikit pegawai perempuan yang 92
ingin melanjutkan pendidikan yang dapat mengembangkan kariernya, dan hal tersebut menyebabkan adanya ketimpangan gender di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dilihat dari segi jumlah pegawai. 2) Faktor Struktural a) Di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta sendiri, tidak ada perbedaan prioritas pekerjaan antara laki-laki dan perempuan. Proporsi pekerjaan yang didapat oleh masing-masing pegawai tergantung dari jabatan yang mereka duduki. Seluruh pegawai memiliki tanggung jawab yang sama dan tidak dibeda-bedakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi mereka masing-masing. b) Untuk praktik penentuan jabatan di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, mengikuti seluruh kualifikasi yang terdapat di Anjab. Kepala Dinas terlebih dahulu mempromosikan pegawainya kepada pihak Pemkot, kemudian selanjutnya pihak Pemkot yang menentukan. Sehingga sah-sah saja apabila terdapat pegawai perempuan yang ingin mengembangkan karier dan mendapatkan posisi jabatan struktural, selama memiliki kualitas dan persyaratan yang telah ditentukan di Anjab. Masih terdapat pegawai perempuan yang menganggap bahwa mengurus
keluarga
lebih
utama
dibandingkan
dengan
mengembangkan karier, sehingga mereka pun menjadi menutup diri dari kesempatan yang ada. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta telah membuka kesempatan tanpa memandang gender, namun kembali lagi 93
tergantung kepada keinginan pegawai perempuan ingin maju atau tidak. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penyebab sedikitnya atau timpangnya jumlah pegawai perempuan di posisi jabatan struktural disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor sosio-kultural dan faktor struktural. Kedua faktor tersebut sama berpengaruhnya terhadap ketimpangan gender yang terjadi di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Ketimpangan gender dilihat dari segi jumlah pegawai, dimana pada posisi jabatan struktural pegawai perempuan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai laki-laki disebabkan oleh gelar kesarjanaan Fakultas Teknik lebih banyak dimiliki oleh laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Hal tersebut merupakan hal yang bersifat sosio-kultural karena kebanyakan masyarakat masih memandang bahwa wajar saja apabila lulusan Fakultas Teknik lebih banyak laki-laki dikarenakan lebih banyak berorientasi pada lapangan. Namun hal tersebut menjadi penyebab dari segi teknis karena latar belakang keilmuan atau pendidikan yang memang lebih banyak dimiliki oleh laki-laki dan karakteristik pekerjaan di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta lebih bersifat lapangan. Sehingga dapat dilihat bahwa faktor struktural mempengaruhi ketimpangan gender pada posisi jabatan struktural di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Selain disebabkan oleh faktor struktural,hambatan juga merupakan berasal dari dalam diri pegawai perempuan.Hal tersebut disebabkan karena mereka lebih mengutamakan untuk mengurus keluarga dibandingkan untuk mengembangkan
94
karier. Untuk dapat dipromosikan oleh Kepala Dinas kepada pihak Pemkot, maka seorang pegawai harus memperlihatkan prestasi, absensi, dan loyalitas yang baik. Selain itu mereka juga harus mengembangkan dan melanjutkan pendidikan mereka hingga ke jenjang selanjutnya. Kebanyakan pegawai perempuan tidak ingin melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang selanjutnya karena mereka berpendapat bahwa mereka harus lebih mengutamakan untuk mengurus keluarga dan memperhatikan anak-anak. Pihak Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta pun telah membuka dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pegawai tanpa membeda-bedakan laki-laki atau perempuan. Namun sebagian besar pegawai perempuan pun tidak mau mengambil kesempatan tersebut karena alasan lebih mementingkan keluarga. Sehingga jumlah pegawai perempuan pun menjadi sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah pegawai laki-laki pada posisi jabatan struktural.
6.2 Saran Dari penelitian yang dilakukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan gender pada posisi jabatan struktural di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta mengindikasikan bahwa persoalan tersebut lebih didominasi oleh faktor sosio-kultural. Adapun saran yang dapat diberikan antara lain: 1) Pegawai perempuan yang menduduki posisi jabatan struktural diharapkan dapat memberikan pembinaan kepada pegawai perempuan yang masih
95
berada di jabatan non-struktural. Hal ini bertujuan supaya semakin banyak pegawai
perempuan
yang
termotivasi
dan
berkeinginan
untuk
mengembangkan karier mereka. Selain itu, pemberian pembinaan kepada karyawan perempuan ini juga bertujuan supaya seluruh pegawai perempuan
dapat
lebih
memahami
bahwa
perempuan
dapat
mengembangkan karier mereka dan tetap dapat menjalankan kewajiban mereka sebagai ibu rumah tangga, sehingga baik mengembangkan karier ataupun mengurus keluarga dapat berjalan dengan seimbang. 2) Bagi Kantor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, akan lebih baik jika mengadakan ruang konsultasi bagi para pegawai. Ruang konsultasi tersebut dapat digunakan sebagai tempat untuk mendiskusikan bagaimana rencana pengembangan karier mereka ke depannya, khususnya bagi para pegawai perempuan karena sebagian dari pegawai perempuan masih menganggap bahwa mereka tidak perlu mengembangkan karier mereka dengan alasan ingin lebih fokus dalam mengurus keluarga.
96
