Isu Aktual :Belum adanya kesamaan persepsi memahami tahapan dan tatacara pengendalian dan evaluasi oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
Hal ini diindikasikan dengan : 1. Belum efektifnya fasilitasi dan mekanisme pelaporan hasil pengendalian dan evaluasi secara internal dan berjenjang mulai dari kabupaten/kota, provinsi dan pusat khusunya dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN tahun 2010-2014. 2. Belum dilaksanakannya pengendalian dan evaluasi sesuai dengan tatacara pengendalian dan evaluasi Permendagri 54/2010. 3. Rendahnya kualitas dokumen rencana pembangunan daerah karena belum didasarkan pada hasil evaluasi rencana pembangunan daerah yang dilakukan secara simultan dalam proses perencanaan.
TAHAPAN PEMBANGUNAN
PERENCANAAN
PENGANGGARAN
TAHAPAN PEMBANGUNAN EVALUASI
PELAKSANAAN
MONITORING
• Siklus pembangunan nasional dan daerah sama; sequential; dan simultan • Dalam satu tahun Jan – Des
DASAR HUKUM YANG MENGATUR KEWAJIBAN SKPD & KAB/KOTA UNTUK MELAPORKAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DIANTARANYA
• PERATURAN PEMERINTAH NO 39 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN • PERATURAN PEMERINTAH NO 8 TAHUN 2008 TENTANG TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH • PERMENDAGRI NO. 54 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 8 TAHUN 2008.
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIATUR DIDALAM PP NO 8 TAHUN 2008
(Pasal 44) Menteri melakukan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah antar provinsi Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah antar kabupaten/kota Bupati/Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota (Pasal 46) Pengendalian terhadap: – Kebijakan perencanaan pembangunan daerah; – Pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
(Pasal 47) Evaluasi terhadap: – Kebijakan perencanaan pembangunan daerah; – Pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan – Hasil rencana pembangunan daerah.
Pasal 48
Evaluasi oleh gubernur, bupati/walikota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.
Evaluasi oleh Bappeda meliputi :
penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.
Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
PELAKSANAAN DARI
DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENETAPAN
TAHAPAN
TATA CARA PENYUSUNAN
RPJPD (20 th)
PERDA
Psl 20 s.d Psl 49
Lampiran II
RPJMD (5 th)
PERDA
Psl 50 s.d Psl 84
Lampiran III
PENGESAHAN KDH
Psl 85 s.d Psl 98
Lampiran IV
PERKADA
Psl 99 s.d Psl 133
Lampiran V
PENGESAHAN KDH Psl 134 s.d Psl 154
Lampiran VI
DOKUMEN
RENSTRA SKPD (5 th) RKPD (1 th) RENJA SKPD (1 th)
PENGENDALIAN & EVALUASI Psl 155 s.d Psl 281 8
TUJUAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (Pasal 155 Permendagri 54/2010) UNTUK MEWUJUDKAN : Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah. Konsistensi antar dokumen perencanaan : Antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRWN Antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRWD Antara RKPD dengan RPJMD Antara RENSTRA SKPD dengan RPJMD Antara RENJA SKPD dengan RKPD Antara RKPD , KUA&PPAS , RKA SKPD dan RAPBD. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikatorindikator kinerja yang telah ditetapkan.
RUANG LINGKUP PENGENDALIAN DAN EVALUASI (Pasal 156 s.d Pasal 281)
PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (Pemantauan & Supervisi)
PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (Pemantauan & Supervisi)
EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (Penilaian)
1. Pengendalian & Evaluasi • Aspek Waktu, ketepatan waktu dalam tahapan proses penyusunan. • Aspek Tata Naskah, Sistematika penyusunan. • Aspek Transparan, proses penyusunan. • Aspek Administrasi, data dan informasi yang disajikan dalam proses penyusunan. • Aspek Legalitas peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan. • Aspek kebijakan konsistensi substansi dan materi . 2. Evaluasi Hasil Evaluasi terhadap Aspek Keberhasilan yang meliputi identifikasi penilaian terhadap pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan daerah.
Pengendalian dan Evaluasi Hasil RKPD
Urusan/Bi dang Urusan Pemerint Sasara Kode ahan No n Daerah Dan Program/ Kegiatan
1
2
3
4
Target RPJMD Indikator Kota Kinerja pada Program Tahun (outcome) ........ / Kegiatan (Akhir (output) Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
Tahun Lalu (n-2)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun Berjalan (Tahun n1) yang Dievaluasi
7
8
RPJMD Kota sampai dengan
RKPD Kota
6
5 K
Rp
K
Rp
K
Rp
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Faktor penghambat pencapaian kinerja: Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
I
II
III
IV
9
10
11
12
Realisa si Capaia n Kinerja dan Anggar an RKPD Kota yang Dievalu asi 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Realisasi Tingkat Kinerja dan Capaian Anggaran RPJMD Kota Kinerja dan s/d Tahun Realisasi ....... Anggaran (Akhir Tahun RPJMD Pelaksanaan Kota s/d RKPD Tahun ... Tahun....) (%)
14 = 7 + 13
15=14/6 x100%
K
K
Rp
Rp
SKPD Penan ggung jawab
16
BAGAN ALUR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RKPD KAB/KOTA (Lampiran V) SE Penyusuna n RenjaSKPD Berita Acara
Persiapan Penyusunan RKPD
Musrenbang kecamatan
Telaahan kebijakan nasional
Pengolahan data dan informasi
Evaluasi Kinerja RKPD Tahun Lalu
Review RPJMD
Rancangan Awal RKPD
Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah
Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
Analisis Ekonomi & keuda
Pokok-pokok pikiran DPRD Kab/Kota
Penyusunan Rancangan Renja SKPD kab/kota
VERIFIKASI VERIFIKASI Bappeda Bappeda
Rancangan RKPD Perumusan prioritas dan sasaran pembanguna n beserta pagu
Dok RKPD kab/kota tahun berjalan
Forum Konsultas i Publik
Perumusan Kerangka Ekonomi & Kebijakan Keuda
Perumusan program prioritas daerah beserta pagu indikatif
Penyelarasan Rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif
Musrenbang RKPD kab/kota
Rancangan Akhir RKPD
Penetapan PERBUP/PERWALI ttg RKPD
PENYUSUNAN KUA & PPAS
BAGAN ALIR PENYUSUNAN RENJA SKPD KABUPATEN/KOTA (Lampiran VI) Persiapan Penyusunan Renja SKPD
SE KDH perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan Renja-SKPD kab/kota
Pengolahan data dan informasi
Analisis Gambaran Pelayanan SKPD
Sinkronisasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
hasil evaluasi capaian Renstra SKPD kab/kota
Isu-isu penting penyelenggar aan tugas dan fungsi SKPD
hasil evaluasi pelaksanaan RenjaSKPD kab/kota tahun lalu
Telaahan Rancangan Awal RKPD kab/kota
Rancangan Renja-SKPD kab/kota
Perumusa n Tujuan
Perumusan Ranc. akhir RKPD
Musrenbang RKPD Penyusunan Rancangan RKPD
Penyesuaian Rancangan Renja SKPD kab/kota
Perumusa n Sasaran Perumusan program dan kegiatan, indikator kinerja, dana indikatif
Penyempurnaan Rancangan Renja SKPD kab/kota Musrenbang Kecamatan
Usulan program & kegiatan dari masyarakat
Musrenbang Desa
Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Kabupaten/Kota
Per KDH RKPD kab/kota
Penyesuaian Rancangan Renja SKPD kab/kota Pengesahan Renja-SKPD oleh KDH
Penetapan Renja-SKPD oleh Kepala SKPD
RENJA-SKPD Kab/Kota
KERANGKA PENGENDALIAN DAN EVALUASI SINKRONISASI KEBIJAKAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH
RPJPD
Pengendalian Prumusan Kebijakan perencanaan Pembangunan Daerah
Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Review Laporan Triwulan
Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah
RPJMD
RKPD
PRKPD
Laporan Smesteran
KUA
PKUA
PPAS
PPPAS
PERDA APBD
PERDA PAPBD
DPASKPD
DPPA SKPD
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Penatausahaan / Akuntansi Keuda
NERACA LAPORAN ARUS KAS catatan atas laporan keuangan
laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah.
Realisasi Rencana Kinerja Pemerintah Kota Pasuruan Per Prioritas Pembangunan Tahun 2011 No.
Prioritas / Indikator Kinerja Pembangunan
Satuan
Target
Realisasi
1
2
3
4
5
I
Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan Pendidikan Angka melek huruf Angka rata-rata lama sekolah (RLS) Angka partisipasi kasar (APK) - Sekolah Dasar (SD) - Sekolah Lanjutan Tingkat Menengah (SLTP) - Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Jumlah guru bersertifikasi - SD - SLTP - SLTA Rasio siswa/guru - SD - SLTP - SLTA
1 2 3
4
5
% Tahun
96 >9
99,64 8,74
% % %
126,01 97,93 98,11
125,97 97,88 98,11
Guru Guru Guru
273 235 234
172 39 49
Nisbah Nisbah Nisbah
15 13 12
16 13 13
HUBUNGAN OUTCOME PROGRAM RPJMD DENGAN KEGIATAN RENSTRA SKPD Program penurunan kematian ibu hamil Kegiatan
Jumlah ibu hamil melahirkan meninggal
Indikator
Target
3M Rp
2M
Pembangunan puskesmas
jumlah gedung
6 gedung
Penambahan tenaga bidan
Jumlah Bidan
60 bidan
Pengadaan obat-obatan
jenis obat
7 jenis obat
200 JT
Penyuluhan kesehatan pada ibu hamil
Jumlah Ibu hamil yang disuluh
750 ibu hamil
300 JT
RPJMD
Renstra SKPD
Renja SKPD
APBD RKPD
400
KUA & PPAS
RKA SKPD
DPA SKPD
500 JT
FILOSOFI Tidak Ada Pengukuran – Tidak Ada Data Tidak Ada Data – Tidak Ada Informasi Tidak Ada Informasi – Tidak Ada Perencanaan Tidak Ada Perencanaan – Tidak Ada Kebijakan
TERIMA KASIH Atas Perhatiannya
