BAB V SIMPULAN DAN SARAN
1.1
Simpulan
5.1.1 Simpulan Analisis Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Berdasarkan analisis rasio ketergantungan daerah, semua pemerintah daerah di Pulau Sulawesi, memiliki tingkat ketergantungan yang dapat dikategorikan dalam tingkat ketergantungan sangat besar dengan kinerja anggaran sangat buruk sekali, cukup besar dengan kinerja anggaran kurang baik, dan cukup kecil dengan kinerja anggaran cukup baik. Adapun hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. a. Pemerintah daerah di Pulau Sulawesi yang memiliki tingkat ketergantungan dengan kategori cukup kecil dengan kinerja anggaran cukup baik adalah Provinsi Sulawesi Selatan. Akan tetapi, untuk Kota Makassar dan Kabupaten Enrekang hanya di tahun 2013 mengalami tingkat ketergantungan yang cukup kecil dengan kinerja anggaran yang cukup baik. b. Pemerintah daerah di Pulau Sulawesi yang memiliki tingkat ketergantungan dengan kategori cukup besar dengan kinerja anggaran kurang baik adalah Provinsi Gorontalo, Kota Manado, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Kota Makassar. c. Pemerintah daerah di Pulau Sulawesi yang memiliki tingkat ketergantungan dengan kategori sangat besar dengan kinerja anggaran
55
sangat buruk sekali adalah Provinsi Sulawesi Barat, Kota Gorontalo, Kota Palu, Kabupaten Gowa, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Sangihe, Kota Bitung, Kota Tomohon,
Kabupaten
Minahasa
Utara,
Kabupaten
Boalemo,
Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwatu, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Banggai, Kabupaten Buol, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten
Donggala,
Kabupaten
Morowali,
Kabupaten
Poso,
Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bone, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Takalar, Kabupaten Tanah Toraja, Kabupaten Wajo, Kota Pare-Pare, Kota Palopo, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Buton, Kabupaten Konawe, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Muna, Kota Kendari, Kota Baubau, Kabupaten Bombana, dan Kabupaten Kolaka Utara. 5.1.2 Simpulan Analisis Indeks Dimensi Kemandirian Keuangan (IDKK) Berdasarkan analisis IDKK, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah di Pulau Sulawesi yang memiliki tingkat kemandirian yang baik, artinya yang dapat meminimalkan tingkat ketergantungannya, adalah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar. Kedua pemerintah daerah tersebut memiliki IDKK di atas 50
56
persen, sedangkan pemerintah daerah yang lainnya masih di bawah 50 persen. Untuk kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari nilai IDKK berdasarkan interval derajat desentralisasi, semua pemerintah daerah tersebut memiliki kategori sangat baik, baik, sedang, cukup, kurang, dan sangat kurang. Adapun hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. a. Pemerintah daerah di Pulau Sulawesi yang memiliki kemampuan keuangan dengan kategori sangat baik adalah Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Manado, Kota Gorontalo, Kota Makassar, dan Kabupaten Luwu Timur. b. Pemerintah daerah di Pulau Sulawesi yang memiliki kemampuan keuangan dengan kategori baik adalah Kota Palu, dan Kota Pare-Pare. c. Pemerintah daerah di Pulau Sulawesi yang memiliki kemampuan keuangan dengan kategori sedang adalah Kabupaten Gowa, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, dan Kota Kendari. d. Pemerintah daerah di Pulau Sulawesi yang memiliki kemampuan keuangan dengan kategori cukup adalah Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Maros, Kota Palopo, dan Kabupaten Wajo. e. Pemerintah daerah di Pulau Sulawesi yang memiliki kemampuan keuangan dengan kategori kurang adalah Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Sangihe, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Minahasa, Kota Bitung, Kabupaten Pohuwatu, Kabupaten Banggai, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Bone, Kabupaten
57
Luwu Utara, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Sinjai, Kabupateng Soppeng, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Donggala, Kabupaten Kolaka, dan Kota Baubau. f. Pemerintah daerah di Pulau Sulawesi yang memiliki kemampuan keuangan dengan kategori sangat kurang adalah Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten ToliToli, Kabupaten Poso, Kabupaten Luwu, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Buton, Kabupaten Konawe, Kabupaten Muna, Kabupaten Bombana, dan Kabupaten Kolaka Utara.
1.2
Implikasi Berdasarkan simpulan hasil analisis tersebut di atas, maka implikasi yang
dapat diajukan dari penelitian ini sebagai berikut. 1.
Pelaporan realiasasi APBD setiap pemerintah daerah sebaiknya dilakukan secara
transparan,
sehingga
memudahkan
bagi
penelitian
untuk
mendapatkan data sesuai kebutuhan agar analisis yang diharapkan dari penelitian tersebut dapat memberikan hasil yang maksimal dan akurat, serta dapat digunakan untuk kebutuhan pengambilan kebijakan setiap pemerintah daerah. 58
2.
Pemerintah daerah yang meskipun memiliki tingkat kemampuan keuangan daerah sangat baik, baik, cukup, dan sedang, ternyata belum tentu menunjukkan tingkat ketergantungan yang minimal terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah yang memiliki tingkat kemampuan keuangan daerah yang kurang dan sangat kurang, sebagian besar juga menunjukkan tingkat ketergantungan yang sangat besar dan cukup besar terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat. Agar tingkat ketergantungan tersebut dapat diminimalkan, diperlukan perbaikan pengelolaan manajemen keuangan daerah untuk setiap pemerintah daerah.
3.
Pemerintah Kota Makassar memiliki tingkat kemandirian yang baik serta kemampuan keuangan yang sangat baik, akan tetapi ketika dilihat berdasarkan rasio ketergantungan keuangan, ternyata masih tergantung pada pemerintah pusat untuk tujuh tahun terakhir. Hanya di tahun 2013, tingkat ketergantungannya menjadi cukup kecil. Kota Manado dan Kota Gorontalo memiliki kemampuan keuangan yang sangat baik, tetapi masih memiliki tingkat ketergantungan yang sangat besar dan cukup besar terhadap dana perimbangan. Kota Palu, Kota Pare-Pare, dan Kabupaten Luwu Timur memiliki kemampuan keuangan daerah yang baik, tetapi masih memiliki tingkat ketergantungan yang cukup besar dan sangat besar terhadap dana perimbangan. Adapun pemerintah daerah yang lain masih belum menunjukkan kemampuan keuangan yang sangat baik dan baik. Bahkan tingkat ketergantungannya masih sangat besar dan cukup besar.
59
1.3
Keterbatasan Penelitian ini mempunyai keterbatasan sebagai berikut.
1.
Data yang diperoleh adalah data maksimal yang bisa didapat oleh peneliti, sehingga periode penelitian yang diambil oleh peneliti merupakan periode maksimal yang datanya tersedia secara urut dan cukup lengkap.
2.
Penelitian ini hanya menampilkan data total dana perimbangan, total PAD dan total belanja setiap tahun dari setiap pemerintah daerah. Penelitian ini tidak merinci lebih detail mengenai dana perimbangan, PAD, dan belanja daerah setiap pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, sehingga belum jelas dana perimbangan, PAD, dan belanja daerah yang mana yang lebih dominan dari setiap pemerintah daerah tersebut.
3.
Belum
menentukan
standar
nilai
untuk
derajat
interval
tingkat
ketergantungan fiskal dan kemampuan keuangan daerah. Karena masih menggunakan standar lama yang sudah tidak relevan lagi.
1.4
Saran Apabila terdapat peneliti-peneliti lain yang berminat untuk melakukan
penelitian yang terkait dengan penelitian ini, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut. 1.
Sebagian besar daerah yang mengalami ketergantungan paling tinggi adalah daerah yang memiliki tingkat PAD yang masih belum maksimal, atau daerah yang tingkat kemampuan keuangan daerahnya sudah sangat baik dan baik tetapi masih memiliki tingkat ketergantungan yang sangat 60
tinggi terhadap dana perimbangan. Perlu dilakukan penelitian selanjutnya agar benar-benar ditemukan hal-hal atau faktor-faktor yang menjadi penyebab dari permasalahan tersebut. 2.
Berdasarkan studi empiris, indeks dimensi kemandirian keuangan sangat menarik digunakan untuk penelitian.
3.
Diharapkan tersedia data yang lebih banyak dengan periode jangka waktu yang lebih panjang serta studi ke lapangan secara langsung, sehingga penelitian bisa lebih akurat.
4.
Diharapkan pada penelitian selanjutnya juga, dilakukan penentuan standar derajat interval untuk menentukan tingkat ketergantungan fiskal dan tingkat kemampuan keuangan daerah suatu pemerintah daerah, sehingga semakin relevan untuk diklasifikasikan berdasarkan perkembangan kemampuan keuangan pemerintah daerah.
61
