BAB V PERTANGGUNGJAWABAN LURAH
Deskripsi Singkat Topik : Pokok Bahasan
: Bentuk Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa
Waktu
: 1 (satu) kali tatap muka pelatihan (selama 100 menit)
Tujuan
: Praja dapat memahami bentuk Pertanggungjawaban Kepala Desa
Metode
: Ceramah
–
bentuk
Laporan
A. PENDAHULUAN Sebangun dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, ketika sebuah kelurahan sebagai sebuah instansi pemerintah menerima sejumlah personil, sarana dan prasarana, pembiayaan dan dokumentasi atau disingkat P3D untuk mendukung tugas pokok dan fungsi, maka harus dipertanggungjawaban kepada pejabat pemberi mandat yaitu Bupati/Walikota. Setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. -74-
Kondisi selama ini tolok ukur penyelenggaraan instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit dilakukan secara obyektif. Apabila ada pun hanya pada tataran daya serap anggaran, dimana semakin besar kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran maka dianggap berhasil walaupun hasil maupun dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut masih jauh di bawah standar. Oleh sebab itu, untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan sebuah instansi pemerintah diperlukan sebuah alat ukur. Sebagai sebuah sistem, bahwa penyelenggaraan kinerja suatu instansi pemerintah bukan hanya diukur dari masukan (input) semata namun berkaitan dengan proses (process), keluaran (output), nilai guna (outcome), manfaat jangka panjang (benefit), dan dampak jangka panjang (impact). Komponen masukan (input) merupakan tahapan pendayagunaan sebesarbesarnya dari ketersediaan personil, pembiayaan, prasarana dan dokumentasi atau disingkat P3D, sedangkan komponen proses merupakan pelaksanaan dari masukan (input), sementara komponen lain seperti keluaran (output), nilai guna (outcome), manfaat jangka panjang (benefit), dan dampak jangka panjang (impact) merupakan tujuan yang diharapkan dari pendayagunaan segenap potensi input dan proses yang sangat tergantung pada berbagai kebijakan dan kebijaksanaan pelaku.
Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah biasanya dituangkan dalam bentuk dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau yang disingkat LAKIP. LAKIP dapat dikategorikan sebagai laporan rutin, karena paling tidak disusun dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan setahun sekali. Adapun fungsi LAKIP antara lain :
-75-
Pertama, LAKIP merupakan sarana bagi instansi penyelenggara pemerintah untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati/Walikota dan seluruh stakeholder. Kedua, LAKIP merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai dasar perbaikan kinerja pada masa datang/tahun berikutnya. Berbicara mengenai LAKIP, tidak akan lepas dari keberadaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kineja Instansi Pemerintah yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Namun keberadaan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang LAKIP menimbulkan kesimpangsiuran informasi sehingga menimbulkan kebimbangan di kalangan pelaksana di lapangan terutama pemahamannya bahwa seolah-olah LAKIP hanya diperuntukkan bagi pejabat Eselon II ke atas. Kesimpangsiuran tersebut sebenarnya sudah dijawab dalam klausul Inpres dimaksud, dimana dalam Diktum Kedua disebutkan bahwa “Pada tanggal 30 September 1999, setiap instansi pemerintah sampai tingkat eselon II telah mempunyai Perencanaan Strategik tentang program-program utama yang akan dicapai selama 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan”. Dari klausul dimaksud, tampak jelas bahwa yang dimaksud instansi pemerintah sampai dengan tingkat eselon II berarti terkandung makna di dalamnya adalah para pejabat structural setingkat eselon III, IV dan V (jabatan TU pada Sekolah), dan Lurah sebagai pejabat eselon Iva (Lihat Pasal 35 ayat (5) PP 41 Tahun 2007). Mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka yang dimaksud dengan instansi pemerintah adalah : Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menurut peraturan perundangan yang berlaku terdiri dari: Kementerian, Departemen, -76-
Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Markas Besar TNI (meliputi: Markas Besar TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut), Kepolisian Republik Indonesia. Kantor Perwakilan Pemerintah RI di Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Perangkat Pemerintahan Provinsi, Perangkat Pemerintahan Kabupaten/ Kota, dan lembaga/badan lainnya yang dibiayai dari anggaran negara. Namun sebenarnya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 juga memuat “makna ganda”, sebab dalam konsideran menginstruksikan pada diktum Pertama disebutkan bahwa kepada instansi pemerintah dari jajaran Menteri hingga Gubernur dan Bupati/walikota untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Bisa jadi, pemahaman sampai dengan eselon II dimaksud adalah rentang jabatan dari jajaran Menteri hingga pejabat struktural eselon II (lihat diktum Kedua menginstruksikan), sehingga tidak termasuk di dalamnya jajaran eselon II ke bawah. Apabila yang dimaksud dengan instansi pemerintah yang wajib menyusun LAKIP adalah jajaran Menteri hingga pejabat Eselon II, lantas pertanyaan selanjutnya adalah “Apakah alat ukur untuk melakukan evaluasi kinerja setingkat Kelurahan (Eselon IV)?”. Kondisi empirik di lapangan memperlihatkan bahwa sebenarnya para Lurah telah membuat laporan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan selama setahun yang dapat disebut sebagai LAKIP, walaupun sistematikanya tidak sama persis dengan LAKIP. Dari maknanya, secara rinci penyebutan kata “LAKIP” dapat diuraikan sebagai berikut : Akuntabilitas
adalah
kewajiban
untuk
menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang
-77-
memiliki
hak
atau
berkewenangan
untuk
meminta
keterangan
atau
pertanggungjawaban. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Kinerja Instansi Pemerintah Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strateji instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan
misi
organisasi. Terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu
-78-
perencanaan stratejik, perencanaan kinerja. pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Kinerja Istilah kinerja disebut juga prestasi kerja atau performance ataupun actual performance adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2001:67). Untuk menilai kinerja sebuah organisasi atau personil dibutuhkan indikator kinerja.
-79-
B. BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN LURAH UU 5 Tahun 1974 Posisi kelurahan dan lurah tidak jelas. UU 22 Tahun 1999 Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kota di bawah Kecamatan. Pasal 67 (1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan. (2) Kepala Kelurahan disebut Lurah. (3) Lurah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat oleh Walikota/Bupati atas usul Camat. (4) Lurah menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Camat. (5) Lurah bertanggung jawab kepada Camat. (6) Pembentukan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Bupati/Walikota Penyerahan P3D LAKIP
Camat Penyerahan P3D?! Lurah
: Arus pendelegasian kewenangan : Arus penyampaian pertanggungjawaban
Gambar 5.1. Pola Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati/Walikota Kepada Lurah Menurut UU Nomor 22 tahun 1999
-80-
UU 32 Tahun 2004 • • •
• • • •
Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Walikota. KEWENANGAN DELEGATIF.(pasal 127 ayat 2). Lurah mempunyai tugas: 1. pelaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan. 2. pemberdayaan masyarakat. 3. pelayanan masyarakat; 4. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; dan 5. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; Lurah diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Camat dari PNS yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 127 ayat 4). Dalam melaksanakan tugas, Lurah bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Dalam melaksanakan tugasnya, Lurah dibantu oleh Perangkat Kelurahan. Perangkat Kelurahan bertanggung jawab kepada Lurah.
Bupati/Walikota
Penyerahan P3D
LAKIP
Camat
Lurah : Arus pendelegasian kewenangan : Arus penyampaian pertanggungjawaban
Gambar 5.1. Pola Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati/Walikota Kepada Lurah Menurut UU Nomor 32 tahun 2004
-81-
C. FORMAT DAN ISI LAKIP
Di dalam Lampiran Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diatur mengenai bentuk dan isi LAKIP. Bentuk dan isi LAKIP perlu diseragamkan tanpa mengabaikan keunikan masingmasing instansi pemerintah. Penyeragaman ini dimaksudkan untuk mengurangi perbedaan isi dan cara penyajian yang dimuat dalam LAKIP sehingga memudahkan pembandingan ataupun evaluasi akuntabilitas yang harus dilakukan. Terdapat dua sasaran isi laporan LAKIP, yaitu uraian mengenai kinerja instansi pemerintah (keberhasilan dan kegagalan capaian sasaran dan tujuan) dan aspek keuangan (perbandingan belanja dengan hasil/manfaat yang diperoleh). Namun demikian, tetap perlu adanya rambu-rambu atau petunjuk pengaturan LAKIP. Secara umum, format LAKIP sebagaimana diatur dalam Lampiran Keputusan Ketua LAN di atas terdiri dari 4 Bab dengan uraian selengkapnya sebagai berikut : IKHTISAR EKSEKUTIF Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik serta sejauhmana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang. I. PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan hal-hal umum tentang instansi serta uraian singkat mandat apa yang dibebankan kepada instansi (gambaran umum tupoksi). -82-
II. RENCANA STRATEJIK Pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai : Rencana stratejik dan Rencana Kinerja. Pada awal bab ini disajikan gambaran secara singkat sasaran yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi instansi. Rencana Stratejik Uraian singkat tentang rencana stratejik instansi, mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program instansi. Rencana Kinerja Disajikan rencana kinerja pada tahun yang bersangkutan, terutama menyangkut kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun tersebut dan indikator keberhasilan pencapaiannya. III. AKUNTABILITAS KINERJA Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja efisiensi. IV. PENUTUP Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strateji pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang. LAMPIRAN-LAMPIRAN Setiap bentuk penjelasan lebih lanjut, perhitungan-perhitungan gambar, dan aspek pendukung seperti SDM, sarana prasarana, metode, dan aspek lain dan data yang relevan, hendaknya tidak diuraikan dalam badan teks laporan, tetapi dimuat dalam lampiran. Keputusan-keputusan atau peraturan-peraturan dan perundang-undangan tertentu yang merupakan kebijakan yang ditetapkan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran perlu dilampirkan. Jika jumlah lampiran cukup banyak, hendaknya dibuat daftar lampiran, daftar gambar, dan daftar label secukupnya.
-83-
Dari format di atas terlihat bahwa isi LAKIP yang terdiri dari 4 bab masih tampak umum dan belum spesifik. Ketentuan mengenai isi LAKIP selanjutnya kemudian sangat tergantung pada kebijakan daerah masing-masing dalam bentuk produk hukum daerah seperti Perda, Perkada atau Kepkada dengan mengacu pada PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Apabila Format LAKIP di atas akan disempurnakan dikaitkan dengan LAKIP Kelurahan, maka dapat diuraikan sebagai berikut : KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAN TABEL, DST IKHTISAR EKSEKUTIF BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang B. Maksud dan Tujuan C. Gambaran Umum Kelurahan 1. Tugas Pokok dan Fungsi 2. Kondisi Sumber Daya Manusia 3. Kondisi Anggaran D. Landasan hukum E. Sistematika Penulisan BAB II PERENCANAAN STRATEGIS A. Visi Kelurahan B. Misi Kelurahan C. Tujuan dan Sasaran Strategis D. Rencana Kinerja Tahunan BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Kerangka Pengukuran Kinerja B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran 1. Akuntabilitas Keuangan 2. Analisis Efisiensi Kinerja Kegiatan 3. Analisis Efektivitas Kinerja Kegiatan BAB IV PENUTUP Lampiran I PPP (Formulir Pengukuran Pencapaian Program) Lampiran II PPK (Formulir Pengukuran Pencapaian Keuangan) Lampiran III PKK (Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan)
-84-
D. PENGKURAN KINERJA Pada dasarnya pengukuran kinerja digunakan untuk menilai tingkat capaian atau keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan perencanaan strategis (renstra). Oleh sebab itu sebuah unit organisasi pemerintah termasuk kelurahan wajib mempunyai perencanaan strategis. Gap atau kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan renstra itulah yang kemudian harus diukur karena menunjukkan kinerja organisasi bersangkutan. Sebagai sebuah sistem, pengukuran capaian kinerja tidak hanya berhenti pada tataran masukan (input) saja, namun juga pada tataran proses, keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit), dan dampak (impact) dari aktivitas atau program dan kegiatan sebuah organisasi. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan Output, misalnya : Dana, Bahan dan peralatan, Sumber Daya Manusia, Tehnologi dan Waktu. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk dan jasa baik fisik maupun non fisik sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan dari suatu Program berdasarkan masukan yang digunakan. Hasil (Outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomesmerupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan yang diharapkan masyarakat.
-85-
Manfaat (Benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses langsung oleh publik. Dampak (impact) adalah tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan. Terlepas dari ukuran, jenis, sektor dan bidang garapannya, Suharyani, dkk (2003:38) menyatakan bahwa setiap organisasi cenderung tertarik pada pengukuran kinerja berikut : 1. Aspek keuangan, merupakan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya selama satu periode tertentu, 2. Kepuasan pengguna, berhubungan dengan pelayanan dari instansi pemerintah yang dituntut untuk memberikan pelayanan yang prima dan berkualitas. 3. Operasi bisnis internal. Informasi operasi bisnis internal diperlukan untuk melakukan perbaikan efisiensi dan efektivitas operasi secara berkesinambungan serta prosedur pelayanan pada instansi pemerintah. 4. Kepuasan pegawai. Sumber daya manusia yang berkualitas sangat menentukan keberhasilan program kinerja pemerintah sehingga penting sekali untuk mengelola kepuasan pegawai karena apabila pegawai pemerintah puas dengan kinerjanya maka pemerintah akan dengan mudah melakukan inovasi-inovasi. 5. Kepuasan komunitas dan shareholders/stakeholders. Informasi dari pengukuran kinerja juga didesain untuk mencapai kepuasan stakeholders yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan instansi pemerintah. 6. Waktu. Untuk mengukur kinerja, waktu menjadi salah satu aspek yang diperhatikan karena seringkali informasi yang penting lambat diterima sehingga pengambilan keputusanpun kadang tidak relevan dan kadaluarsa. Hal ini akan menghambat kinerja instansi pemerintah.
-86-
Kerangka Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan yang dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui data internal yang ditetapkan oleh instansi maupun data yang berasal dari luar instansi. Pengumpulan data kinerja dilakukan untuk memperoleh data yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, yang berguna dalam pengambilan keputusan. Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran, dan hasil, dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektivitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat dan dampak dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan instansi pemerintah. Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok kinerja kegiatan dan tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dan masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasi pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja tersebut dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Bagian akhir dari LAKIP biasanya terlampir berbagai formulir pencapaian target kinerja baik sasaran, program, kegiatan maupun keuangannya.
-87-
Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian target kinerja dipergunakanlah rentang nilai atau skor disertai makna dari skor/nilai tersebut, misalnya : 90 - 100 =
Amat baik
80 - 89 =
Baik
50 - 79 =
Cukup baik
< 49
Kurang
=
Penjelasan lebih lanjut untuk keempat aspek tersebut, adalah sebagai berikut : 1. Pengkuran Pencapaian Sasaran (PPS) Pengukuran Pencapaian Sasaran adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian sasaran dan pencapaian target kelurahan. Berdasarkan pada Matriks Pengukuran Pencapaian Sasaran, maka dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian target pada sebuah kelurahan dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan untuk masyarakat yang memiliki Akta Kelahiran dicapai 100,02% atau baik, untuk masyarakat yang memiliki Kartu Keluarga (KK) dicapai 102,43 atau baik, sedangkan untuk masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari penduduk wajib KTP dicapai 101,75 % atau baik. Dari indikator-indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran tersebut dalam kategori dicapai Baik. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran dapat dilihat pada tabel IV sebagaimana terlampir. Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun .......... Instansi : .................................. Sasaran
Indikator Sasaran
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian
Ket.
1
2
3
4
5
6
Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan -88-
Pengukuran Pencapaian Kegiatan Tahun .......... Instansi : .................................. Program
1
Kegiatan Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi
2
3
4
5
6
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)
Ket.
7
8
-89-
