KEPUTUSAN LURAH KEPUHARJO KECAMATAN LUMAJANG

KEPUTUSAN LURAH KEPUHARJO KECAMATAN LUMAJANG NOMOR : 900 / / 427.906.07 / 2014

TENTANG

RENCANA STRATEGIS SKPD KECAMATAN LUMAJANG KELURAHAN KEPUHARJO TAHUN 2015-2019

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG Renstra Kelurahan Kepuharjo tahun 2015 – 2019

1

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami Panjatkan Kehadirat Allah SWT karena atas hidayah Nya lah sehingga Rencana Strategis (Renstra ) SKPD Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang dapat diselesaikan dan disusun sesuai harapan dan selaras dengan Lumajang,

penyusunan

Renstra

SKPD

RPJMD Kabupaten

Kelurahan

Kepuharjo

Kecamatan Lumajang telah dilakukan sesuai dengan tahapan analisa Internal,

maupun

analisa

eksternal

secara

memadai

yang

dikombinasikan dengan analisa isu-isu strategis sehinga ditemukan strategi pencapaian tujuan untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang hendak dicapai Pemerintah Kabupaten sesuai RPJMD 2015-2019 khususnya yang menyangkut kinerja pelayanan di SKPD Kecamatan Lumajang Kelurahan Kepuharjo. Dengan segala keterbatasan, perumusan dokumen Renstra ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga instansi terutama SKPD yang dalam melaksanaan tugasnya berada dalam wilayah Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang. Kami menyadari bahwa dalam peyusunan Renstra ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran positif sangat kami harapkan dalam rangka mewujudkan kesempurnaan Renstra ini kedepan.

Lumajang, Juni 2014 LURAH KEPUHARJO

Renstra Kelurahan Kepuharjo tahun 2015 – 2019

2

SUGENG,S.Sos Penata NIP. 19590727 198003 1 011

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ...................................................................................... ........................ Daftar Isi ................................................................................................ ......................... BAB I Pendahuluan ..................................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang ....................................................................................... .................... 1 1.2 Landasan Hukum .................................................................................................... 2 1.3 Maksud dan Tujuan ................................................................................................. 4 1.4 Sistematika penulisan .............................................................................................. 4 BAB II Gambaran Pelayanan SKPD ........................................................................ 5 2.1 Tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD ............................................................. 5 2.2 Sumber daya Manusia ............................................................................................. 11 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD ........................................................................................ 13 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ........................................ 17 BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi ...................................... 19 3.1 Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan TUPOKSI pelayanan SKPD ...................... 19 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ....................................................................................................... 20 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi .................................................................................................................... 22 3.4 Penentuan isu – isu setrategis .................................................................................. 24


3

BAB IV Visi,Misi,Tujuan dan Sasaran Strategi dan Kebijakan.............................. 28 4.1 Visi dan Misi SKPD ................................................................................................ 28 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD........................................................... 31 4.3 Strategi dan Kebijakan ............................................................................................. 32 BAB V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran Dan Pendanaan Indikatif............................................................................................. 32 BAB VI Indikator Kinerja SKPD Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD )....................................................................................................................... 37 BAB VI Penutup .......................................................................................................... 38 SK RENSTRA ............................................................................................................... 40 Lampiran-lampiran matrik restra rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif kelurahan kepuharjo


4

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Sesuai amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, dan pelaksanaan “ Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah ‘ dalam kaitannya dengan telah diPerdakannya RPJM Kabupaten Lumajang tahun 2015 – 2019, serta penyelarasan Rencana Restra SKPD dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang RPJMD ( Rencana Pembangunan Jangka Menengah ) Kabupaten Lumajang 2015 – 2019 dengan tujuan untuk mempertajam Visi dan Misi serta penyelarasan Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif, dalam hal penyusunan Renstra SKPD Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang yang tentu saja berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015 - 2019 dan tugas pokok dan fungsi SKPD Kelurahan Kepuharjo, hal ini bisa digolongkan sebagai sebuah tindakan manajemen dalam arti merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyampaikan laporan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pemerintahan secara umum di wilayah Kecamatan Lumajang Kelurahan Kepuharjo dalam rangka meningkatkan kemandirian masyarakat Kelurahan Kepuharjo. Penysunan Renstra ini juga sebagai langkah awal mewujudkan Good Governance karena, pertama Renstra berfungsi menerjemahkan sebuah misi SKPD yang bersifat abstrak menjadi realita berupa kegiatan strategis yang terukur yang diwujudkan melalui Visi, Misi SKPD Kecamatan Lumajang Kelurahan Kepuharjo, kedua Renstra adalah pedoman bagi SKPD dalam menjalankan tugas lima tahun ke depan, pengukuran kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah selalu merujuk dan bertolak dari Renstra yang telah disusun. Atau lebih sering kita Renstra Kelurahan Kepuharjo tahun 2015 – 2019

5

sebut

bahwa Good Governance adalah merupakan perwujudan system

pemerintahan yang baik, baik dalam perencanaannya dan atau baik dalam pelaksanaannya. Untuk menunjang kinerja instansi pemerintahan juga sangat diperlukan sebuah langkah dan prinsip Clean Government atau perintahan yang bersih, bersih dari upaya pihak lain untuk mempengaruhi negative dan bersih dengan memberikan keteladanan kepada masyarakat yang merujuk pada akhlak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

1.2

Landasan Hukum Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

Kecamatan Lumajang Kelurahan Kepuharjo disusun atas dasar: 1. Landasaan Idiil

: Pancasila

2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 3. Landasan Operasional -

:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;

-

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

-

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

-

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

-

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

4437)

sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Renstra Kelurahan Kepuharjo tahun 2015 – 2019

6

-

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

-

Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

-

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

Dan

Evaluasii

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah -

Peraturan Presiden RI nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

-

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007.

-

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintahan

-

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2005 tentang RPJMD Propinsi Jawa Timur Tahun 2006 – 2008.

-

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2009 tentang RPJMD Kabupaten Lumajang 2010-2014.

-

Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2014 tentang RPJMD ( rencana Pembangunan Jangka Menengah ) Kabupaten Lumajang tahun 2015 – 2019

1.3

Maksud dan Tujuan

1. Maksud Penyusunan Renstra Renstra Kelurahan Kepuharjo tahun 2015 – 2019

7

Maksud penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

(Renstra

SKPD)

adalah

memberikan

arah

penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik serta pembinaan kemasyarakatan di wilayah Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang atau dengan kata lain sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang, selanjutnya dapat dijabarkan lagi dalam rencana kerja SKPD Adapun 2. Tujuan Penyusuna Renstra tujuannya adalah untuk mewujudkan Visi dan Misi serta penyelarasan

Tujuan,

Strategi,

Kebijakan,

Program

dan

kegiatan

pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD Kelurahan Kepuharjo dalam waktu lima tahun mendatang.

1.4

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

Kelurahan Kepuharjo disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN, Berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum, maksud dan tujuan, , dan sistematika penulisan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAN INDIKATIF ( indikator kinerja SKPD mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Berisi kebijakan umum dan program satker sesuai RPJM. BAB VI PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD Renstra Kelurahan Kepuharjo tahun 2015 – 2019

8

Mengacu pada Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam kaitannya dengan RPJM Kabupaten Lumajang tahun 2015-2019 dengan tujuan untuk mempertajam Visi dan Misi serta penyelarasan Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD . Dalam

melaksanakan

tugasnya

SKPD

Kelurahan

Kepuharjo

Kecamatan Lumajang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 2 tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Kelurahan di Kabupaten Lumajang.

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi SKPD Tugas Pokok dan Fungsi Tugas pokok dan fungsi Kelurahan berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Organisasi Kelurahan di Kabupaten Lumajang, rincian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan dalam struktur organisasi Kelurahan adalah sebagai berikut :

1. Lurah Lurah, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat dalam bidang pemrintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat di Kelurahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi : a. Pemimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di Kelurahan berdasarkan pedoman dan kebijakan; b. Pemipin pelaksanaan fungsi Kelurahan; c. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan d. Pemberdayaan masyarakat; Renstra Kelurahan Kepuharjo tahun 2015 – 2019

9

e. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; f. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; g. Pembinaan lembaga kemasyarakatan; h. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Camat; i.

Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Camat.

3. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyelenggarakan urusan perencanaan, umum, keuangan dan memberikan pelayanan teknis admnistratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Kelurahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi : a. Perumusan dan penyusunan rencana kegiatan Sekretariat Kelurahan; b. Penghimpunan rencana kegiatan seksi-seksi sebagai bahan rencana kegiatan Kelurahan; c. Pelaksanaan koodinasi rencana operasional kegiatan Kelurahan; d. Pelaksanaan urusan Kepegawaian; e. Pelaksanaan urusan Keuangan; f. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan keprotokolan; g. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan, administrasi keuangan dan kehumasan; h. Penyajian informasi dan hubungan masyarakat; i.

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi ;

j.

Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sekretariat ;

k. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Lurah; l.

Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Lurah.


10

4. Seksi Tata Pemerintahan Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan urusan pemerintahan Kelurahan dan administrasi kependudukan, ketenaga kerjaan, pertanahan dan ketentraman serta ketertiban di Kelurahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Tata Pemerintahan ; b. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemerintahan ; c. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan; d. Pelaksanaan pembinaan administrasi kependudukan, tenaga kerja, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan catatan sipil; e. Pelaksanaan pembinaan dan ketentraman dan ketertiban wilayah Kelurahan; f. Pelaksanaan pembinaan dibidang pertanahan / keagrariaan; g. Pelaporan tugas dan program kerja Seksi Tata Pemerintah ; h. Pemberian saran dan pertimbangan mengenal langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Lurah ; i.

Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tuagsnya yang diberikan oleh Lurah.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Lurah dalam meningkatkan taraf hidup melalui kebijakan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya keseluruh pelosok Kelurahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan & program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat & Desa ; b. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ; Renstra Kelurahan Kepuharjo tahun 2015 – 2019

11

c. Pemantapan lembaga kemasyarakatan Kelurahan; d. Pelaksanaan pembinaan/pemantapan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan ; e. Pemantapan pola keterpaduan pembangunan Kelurahan; f. Peningkatan partisipasi & pendayagunaan masyarakat dalam pembangunan Kelurahan; g. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ; h. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Lurah ; i.

Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Lurah.

6. Seksi Perekonomian dan Pembangunan Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan urusan Perekonomian dan Pembangunan Kelurahan. Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud, Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan ; b. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Perekonomian dan Pembangunan ; c. Pelaksanaan analisa sarana prasarana ekonomi, pendidikan, Kesehatan kelurahan; d. Pengkoordinasian

penyusunan

bahan

pembinaan/fasilitasi

peningkatan

pemanfaatan hasil-hasil perekonomian dan pembangunan ; e. Pelaksanaan pembinaan peningkatan pelaksanaan pembangunan dan fasilitasi tata administrasi anggaran subsidi Kelurahan; f. Penganalisaan dan pengkoordinasian penyiapan sarana perekonomian dan pembangunan; g. Pengkoordinasian, penyiapan dan penyelenggaraan Musrenbangdes ; h. Penghimpunan dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan ; Renstra Kelurahan Kepuharjo tahun 2015 – 2019

12

i.

Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan ;

j.

Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Lurah;

k. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Lurah.

7. Seksi Pelayanan Umum Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan urusan Pelayanan Umum Kelurahan serta sarana dan prasarana Kelurahan dan menangani perijinan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi : a. Penyusunan

rencana

kegiatan

dan

program

kerja

Seksi

Pelayanan

Umum ; b. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pelayanan Umum ; c. Penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan; d. Penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum; e. Pelaksanaan pelayanan perijinan; f. Pelaporan

pelaksanaan

tugas

dan

program

kerja

Seksi

Pelayanan

Umum ; g. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Lurah; h. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Lurah.

Struktur Organisasi SKPD


13

Struktur

Organisasi

SKPD

Kelurahan

Kepuharjo

Kecamatan

Lumajang adalah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan adalah sebagai berikut : LURAH

SEKRETARIAT KELURAHAN

SEKSI TATA PEMERINTAHAN

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

SEKSI PELAYANAN UMUM

Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang tugas-tugasnya, personel di SKPD Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang ditunjang dengan sarana dan prasarana yang cukup baik ruang kerja, meja / kursi kerja, peralatan komputer, printer, kendaraan dinas roda dua, tempat parkir, meja / kursi tamu dan lain-lain sebagaimana tercantum dalam daftar inventaris barang. Perlu kami sampaikan bahwa Kelurahan Kepuharjo sebagai hasil pemekaran wilayah Kelurahan Rogotrunan Kecamatan Lumajang dan sampai dengan saat ini menempati bangunan / gedung eks Dinas Pasar yang terletak di Jl. Langsep No. 18 Lumajang.


14

Kelurahan Kepuharjo sampai dengan sekarang belum memiliki bangunan / gedung balai / ruang rapat yang representatif sehingga hal ini dapat menghambat pelaksanaan kegiatan terutama apabila kami harus mengadakan musyawarah warga karena ruang yang ada tidak mencukupi / tidak bisa menampung, salah satu alternatif kami harus menggunakan ruang kerja staf.

2.2 Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia pada Kantor Kantor Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang adalah sebagai berikut : a. Berdasarkan Jabatan Jumlah jabatan struktural di Kantor Kelurahan Kepuharjo ada 6 dan telah terisi, dengan rincian sebagai berikut : 3 No.

Nama

Jabatan

1.

SUGENG, S.Sos

Lurah

2.

YUNAN HIDAYAT, SE

Sekretaris Lurah

3.

BAMBANG BAGYO IMAM S

Kasi. Pemerintahan

4.

WAHYU HIDAYAT

Kasi. Pemberdayaan Masyarakat

5.

RATNA MURTININGSIH

Kasi. Ekonomi dan Pembangunan

6.

TOSIN SUSWIYANTO

Kasi. Pelayanan Umum

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kelurahan Kepuharjo data diolah 2014.


15

b. Berdasarkan Sumber Daya Manusia Pegawai Pada Kantor Kelurahan Kepuharjo Tahun 2014 didukung dengan personil / Sumberdaya Manusia sebagai berikut : a.

b.

C

D

Status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tenaga Kontrak Latar belakang pendidikan Magister (S2) Sarjana (S1) Sarjana Muda/Diploma III (D3) Sarjana Muda/Diploma II (D2) Sarjana Muda/Diploma I (D1) SLTA SLTP SD Pangkat dan Golongan Pembina Utama Madya (IV/d) Pembina Utama Muda (IV/c) Pembina Tingkat I (IV/b) Pembina (IV/a) Penata Tingkat I (III/d) Penata (III/c) Penata Muda Tingkat I (III/b) Penata Muda (III/a) Pengatur Tingkat I (II/d) Pengatur (II/c) Pengatur Muda Tingkat I (II/b) Pengatur Muda (II/a) Juru Tingkat I (I/d) Juru (I/c) Juru Muda Tingkat I (I/b) Juru Muda (I/a) Pejabat Stuktural Eselon II Eselon III Eselon IV Pejabat Fungsional

: :

8 4

Orang Orang

: : : : : : : :

2 1 5 0 0

Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang

: : : : : : : : : : : : : : : :

1 4 1 2 -

Orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang orang

: : :

6 -

orang orang orang

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kelurahan Kepuharjo data diolah 2014.


16

2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD Dengan diberlakukannya UU Nomor : 32 tahun 2004 tentan pemerintahan daerah yang diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 2005 tentang Kelurahan, Kelurahan Merupakan perangkat daerah Kabupaten / Kota yang berkedudukan diwilayah Kecamatan yang memiliki tugas pokok

“

Menyelenggarakan

urusan

pemerintahan,

pembangunan

dan

kemasyarakatan. “ Sehingga dalam pelaksanaan tugas nya dengan berpedoman pada Visi dan Misi yang sudah ditentukan maka langkah kebijakan yang diambil adalah dalam memberikan pelayanan berupa: 1. Mengadakan kesepakatan konkritbersama RT / RW dengan komitmen pelayanan prima dengan orientasi pemberdayaan masyarakat artinya bahwa masyarakat pada dasarnya membutuhkan pelayanan terutama pelayanan teknis administratif,

bersamaan dengan proses pelayanan maka diharapkan

masyarakat memiliki kepedulian terhadap kewajiban baik terhadap lingkungan maupun kepentingan lain; 2. Diharap lunas PBB tahun berjalan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan; 3. RT / RW dapat menerapkan sanksi social bila masyarakat tidak bersedia memenuhi kewajiban lingkungan; 4. Menyelesaikan permasalahan segera mungkin; 5. Bersama

LKMD

menyusun

rencana

pembangunan

melalui

forum

Musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kelurahan dan menyususn serta menetapkan Tim Pelaksana Bulan Bhakti Gotong royong Masyarakat dalam pelaksanaan BBGRM; 6. Mengadakan penggalian swadaya masyarakat untuk menunjang kegiatan;


17

Identifikasi Analisis Proses Dan Prosedur, Persyaratan, Sarana Dan Prasarana Waktu Dan Biaya Pelayanan Jenis N Persyaratan Pelayana o n 1 Pelayanan - Pengantar RT / RW Kartu Pelunasan Penduduk PBB - Foto 3x4 = 3 lbr - FC KSK - Akta Kelahiran - Ijazah - Surat pindah Pelayanan - Pengantar RT / RW Kartu Pelunasan Keluarga PBB - Akta Kelahiran - Ijazah - Surat pindah menetap bagi penduduk permoho - Pengantar RT / RW nan Surat - Pelunasan KePBB terangan - Foto 4 x6 = 2 Catatan lbr FC KSK Kepolisia - Fc KTP n (SKCK).

Prosedur Pelayanan

Waktu Penyelesaian KTP baru dan KTP Perpan jang 10 menit

Dari RT/RW yang bersangkutan dibuat formulir permohonan model FS 03, dan ditandatangani / Cap jempol Dari RT/RW Kk baru yang dan Kk Perpan jang bersangkutan 10 menit dibuat formulir permohonan model FS 01, dan ditandatangani / Cap jempol Dari RT/RW 10 menit yang bersangkutan dibuatkan pengantar skck untuk permohonan ke Polsek / Polres yg ditandatangani/ Cap jempol pemohon ,


Sarana Biaya Prasarana (Rp) Gratis -Ruang untuk Tunggu dan. semua Meja pemohon pelayanan -Buku register - Pulpen - Stempel - Tinta

Gratis Ruang untuk Tunggu dan. semua Meja pemohon pelayanan -Buku register - Pulpen - Stempel - Tinta

Tidak Ruang dipungu Tunggu dan. t biaya Meja pelayanan -Komputer - Printer -Buku register - Pulpen - Stempel - Tinta

18

Legalisasi 1. Dokumen asli 1. Petugas 10 menit 2. Foto copy mengece Umum k doku-men sesuai yang akan kelengkapa dengan n dan di kewenan kebenarlegalisir gan nya. an persyaratan. 2. Bila berkas lengkap dan benar, Petugas memproses dan bila kurang lengkap dikembalikan Rekomen- - Pengantar RT / 1. Pemohon 10 menit RW mendaftar dasi - Pelunasan PBB ke petugas. izin - FC KSK 2. Petugas kegiata - Fc KTP mengecek n/ - Izin tempat kelengkapkeramai penyelengg an dan araan. an. kebenaran 3. Pengesa - Pengantar RT 1. Petugas Pemohon 10 menit / RW han mendaftar - Pelunasan ke Surat PBB petugas. Keter- FC KSK 2. Petugas meangan - Fc KTP ngecek keTidak lengkapan Mampu. dan kebenaran persyaratan. 3. Petugas memproses dan meminta paraf kasi Ekbang 4. Petugas mengajukan tanda tangan ke Renstra Kelurahan Kepuharjo tahun 2015 – 2019

Tidak 1. Meja dipungut pelayanan 2. Buku biaya register 3. Pulpen 4. Stempel 5. Tinta

Tidak 1. Meja dipungu pelayanan t biaya 2. Buku register 3. Pulpen 4. Stempel. 5. Tinta Tidak 1. Meja dipungu pelayanan t biaya 2. Buku register 3. Pulpen 4. Stempel 5. Tinta 6. Ruang tunggu 7. Stafmap 8. Printer 9. Komputer/ mesin ketik.

19

Rekomendasi permohonan izin Ganggua n (HO).

- Pengantar RT / RW - Pelunasan PBB - FC KSK - Fc KTP Pemohon pendirian perusahaan bagi badan usaha serta anggaran dasar bagi koperasi - Foto copy sertifikat - Perstujuan tertulis dari tetangga. - Fotokopi surat pernyataan tidakkeberat an dari pemilik tanah (bagi pemohon yang mengunakan tanah orang lain) - HO Lama (Bagi Ijin

1. Pemohon 15 menit mendaftar ke petugas. 2. Petugas mengecek kelengkap- an dan berkas persyaratan . 3. Petugas meminta paraf Kasi Pemberdayaan Masyarakat 4. Petugas mengajukan tanda tangan ke Lurah 5. L u r a h menyerahkan ke petugas. 6. Petugas meregister 7. Petugas menyerahkan


Tidak 1. Meja dipungu pelayanan t biaya 2. Buku register 3. Pulpen 4. Stempel 5. Tinta

20

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

1.

Tantangan Pelayanan SKPD Pada dasarnya semua Wialyah Kelurahan Kepuharjo mudah di jangkau akan tetapi ada 1 ( satu ) RW yaitu RW. 07 ( Glundung ) yang dalam menjangkau wilayah tersebut harus melalui jalan Kecamatan Lain, sedang kan wilayah tersebutpun juga terpisah antara RT satu dengan RT yang lain karena letak geografis yang berbeda, itu merupakan hambatan yang di rasakan oleh SKPD Kelurahan Kepuharjo yang seharusnya di katankan sebagai kelurahan akan tetapi RW yang satu ini taraf kehidupannya masih dapat dirasakan seperti perdesaan sehingga program – program yang berbentuk fisik seperti Akses jalan agak sulit masuk di RW. 07.

2. Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Dengan Program - Progaram Program kerja pada dasarnya merupakan upaya untuk implementasi strategi organisasi program kerja ini merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang akan digunakan dalamr angka perencanaan kegiatan. Kegiatan riil yang dilaksanakan oleh tiap satker sebagai langkah teknis untuk mencapai tujuan serta sasaran, kegiatankegiatan ini disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi serta wewenang SKPD dan merupakan sub dari program-program yang ada di SKPD : 1. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa dan Kelurahan 2. Koordinasi dan Fasilitasi Program Raskin 3. Pengendalian Keamanan Lingkungan 4. Penyediaan jasa surat menyurat 5. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik 6. Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang daerah 7. Penyedinaan jasa kebersihan kantor 8. Penyediaan Alat tulis kantor 9. Penyediaan barang cetakan, dan penggandaan


21

10. Penyediaan komponen instlasi listrik/ penerangan bangunan kantor 11. Penyediaan bahan logistik kantor 12. Penyediaan makanan dan minuman 13. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor 14. Pemeliharaan rutin / berkala Gedung kantor 15. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 16. Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor 17. Pengadaan pakaian hari-hari tertentu 18. Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek/ Dan Sejenisnya 19. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP 20. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 21. Penyusunan RKA SKPD 22. Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan lembaga RT / RW 23. Monitoring dan pembinaan Posyandu Gerbangmas 24. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 25. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)


22

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1

Identisivikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Dalam merumuskan identifikasi permasalahan suatu kebijakan atau

perencanaan di SKPD Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan SKPD dapat ditinjau dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut :

A. Faktor Internal 1.

Ketersediaan aparatur;

2.

Ketersediaan SDM masyarakat;

3.

Kemauan dari masing-masing pihak yang terkait untuk berubah lebih baik;

4.

Kurangnya pemahaman dan kepedulian aparat terhadap tugas dan fungsi masing-masing bidang / seksi;

5.

Kurangnya

pemahaman

aparat

terhadap

tata

cara

pengelolaan

pemerintahan yang baik; 6.

Kondisi pengelolaan keuangan Kelurahan;

B. Faktor Eksternal 1. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan Camat kepada Lurah; 2. Sesuai Tupoksi Kelurahan, Kelurahan berwenang melaksanakan / memfasilitasi pembinaan terhadap aparatur pemerintah desa maupun pada masyarakatnya;


23

3. Adanya desentralisasi fiskal dari kabupaten pada kecamatan sehingga kecamatan berwenang menyusun program kerja sendiri; 4. Belum adanya kejelasan kewenangan terstruktur misalnya penanganan kebersihan lingkungan; Sehingga upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berdasarkan

pada

Tugas

dan

Fungsinya,

diperlukan

kebijakan

yang

memperhatikan hal‐hal sebagai berikut : • Memiliki standar pelayanan bagi yang membutuhkan pelayanan yang mengacu pada hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan. • Memiliki mekanisme penanganan pengaduan • Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan public Dengan demikian akan meningkatkan masyarakat yang bermartabat melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dengan peningkatan sumberdaya manusia dan profesionalisme aparatur;

3.2

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpili.

a.

Visi Visi merupakan cara pandang, wawasan yang dicita-citakan dalam

rangka mencapai tujuan yang diinginkan yang mana dalam mencapai tujuan dimaksud dituntut memiliki upaya antisipatif, inovatif, kreatif serta produktif. Selain itu Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder’s. Pernyataan visi tersebut dilandasi pada nilai-nilai yang melekat didalam perilaku kehidupan keseharian masyarakat Kabupaten Lumajang, yaitu : Renstra Kelurahan Kepuharjo tahun 2015 – 2019

24

1. Bahwa masyarakat Kabupaten Lumajang merupakan masyarakat yang agamis. Senantiasa mendasari perikehidupan sehari-hari dengan tuntunan agama untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berkembangnya akhlak mulia untuk mengukuhkan landasan spiritual, moral dan etika yang berdampak terhadap ethos kerja; 2. Budaya masyarakat Kabupaten Lumajang sebagai perwujudan cipta, rasa, karsa dan karya masyarakat Kabupaten Lumajang yang dilandasi nilai-nilai luhur Pancasila,

diupayakan

menjiwai

perilaku

masyarakat

dan

pelaksana

pembangunan serta membangkitkan sikap suka membangun kebersamaan.

MAKNA FILOSOFIS 1) Terwujudnya, terkandung upaya dan peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Masyarakat Lumajang yang sejahtera dan bermartabat; 2) Masyarakat Lumajang, nilai kebersamaan dalam kehidupan menjadikan hal penting dalam membangun dan mengembangkan kehidupan yang didukung dengan pengelolaan dengan segala potensi dan sumber daya dalam sistem Pemerintahan di wilayah Kabupaten Lumajang; 3) Sejahtera, adalah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan lahir dan batin; 4) Bermartabat, adalah merupakan suatu nilai tertinggi dalam kehidupan secara lahiriah dan batiniah. Sendi-sendi moral dalam kehidupan telah menjadi nilai luhur dalam bermasyarakat, bernegara dan berbangsa;

Pernyataan Visi Kabupaten Lumajang adalah :

MEWUJUDKAN MASYARAKAT LUMAJANG YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT


25

b.

MISI Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

ilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun pernyataan Misi Kabupaten Lumajang adalah : 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perekonomian daerah dengan pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan, menciptakan iklim usaha yang kondusif serta peningkatan pengetahuan dan kemampuan pelaku ekonomi; 2) Meningkatkan masyarakat yang bermartabat melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dengan peningkatan sumberdaya manusia dan profesionalisme aparatur 3)

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kehidupan beragama, kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan,penanganan sosial dan pengentasan kemiskinan.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup. Untuk meningkiatkan akuntabilitas pemerintahann yang baik maka upaya pemerintah dalam rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup sebagai berikut : Meningkatnya kompetensi dan kapasitas pegawai serta layanan kepegawaian Indikatornya : a. Rasio pemenuhan pegawai yang berkualifikasi struktural b. Persentase pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan

Terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang efektif dan efisien Indikatornya :


26

a. Peningkatan jumlah SKPD yang mempunyai SOP dan SPP b. Rasio jumlah aparat yang memenuhi syarat jabatan dibanding dengan jumlah formasi

Meningkatnya kualitas layanan kepada legislatif. Indikatornya : a. Persentase Raperda yang ditetapkan menjadi Perda tepat waktu b. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah. Indikatornya : a. Persentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan barang daerah dengan baik b. Persentase sertifikasi tanah aset Pemkab c. Persentase peningkatan nilai aset daerah

Meningkatnya

pengawasan

dan

akuntabilitas

penyelenggaraan

pemerintahan yang baik dan bersih. Indikatornya : a. Persentase satuan kerja yang diaudit b. Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti c. Persentase kasus pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah yang ditangani d. Persentase kegiatan pembangunan yang diawasi dan dievaluasi

Untuk meningkatkan penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih ditetapkan sasaran dengan 1. Mengupayakan semaksimal mungkin peran serta setiap warga negara dalam proses pembuatan keputusan. 2. Menegakkan rule of law (kekuasaan hukum)

secara adil, terutama Hak

Asasi Manusia. 3. Menciptakan transparansi dalam hal arus informasi. 4. Membangun akuntabilitas publik dengan berusaha agar setiap keputusan harus dipertanggung jawabkan kepada publik dan lembaga lembaga stake holder.


27

5. Mengupayakan agar semua lembaga dan prosedur siaga dan tanggap dalam melayani setiap kebutuhan stake holder/ warga negara. 6. Seluruh komponen pemerintahan harus mempunyai komitmen bersama untuk

mewujudkan

kesejahteraan

masyarakat

dengan memberikan

kesempatan yang sama kepada seluruh komponen masyarakat. 7. Mengelola lembaga pemerintah secara efektif dan efisien sehingga produk lembaga dan prosesnya dilaksanakan tepat sasaran dan hemat.

Untuk meningkatkan penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih ditetapkan sasaran dengan jumlah urusan sebagai berikut : 1. Perencanaan Pembangunan 2. Kependudukan dan Catatan Sipil 3. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 4. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 5. Statistik 6. Kearsipan 7. Komunikasi dan Informatika

3.4

Penentuan Isu-isu Starategis Dalam merumuskan suatu kebijakan atau perencanaan sebuah organisasi,

bisa dilakukan melalui 3 (tiga ) tahap, tahap pertama adalah mengidentifikasi isuisu strategis yang ada sehingga kebijakan tersebut dapat tepat sasaran, Isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap perencanaan strategis wilayah Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Tahap kedua adalah mengelompokkan faktor-faktor atau isu-isu strategis tersebut sesuai sifatnya yaitu Kekuatan (Strenght), Kelemahan (Weaknes), Peluang (Opportunities) dan Ancaman/ hambatan (Threats) sebagai berikut :


28

1. Pengaruh Internal : Kekuatan (Strenght)  Jumlah dan kualitas Personil;  Jumlah dan tingkat SDM penduduk;  Pemahaman / pengetahuan staf dalam melaksanakan tugas dan fungsi;  Kurangnya

pemahaman

aparat

terhadap

tata

cara

pengelolaan

pemerintahan yang baik;  Kondisi pengelolaan keuangan Kelurahan;

2. Kelemahan (Weaknes)  Jumlah pegawai masih belum memenuhi kebutuhan standart  Kurangnya pemahaman aparat terhadap tugas dan fungsi masing-masing bidang;  Kurangnya

pemahaman

aparat

terhadap

tata

cara

pengelolaan

pemerintahan yang baik;  Masyarakat belum sepenuhnya memahami prosedur pembangunan sehingga masih tertumpu pada Kelurahan terutama kegiatan dilingkungan  Rendahnya tingkat pendidikan dan taraf hidup sebagian besar masyarakat. 3. Pengaruh eksternal : Peluang (Opportunities)  Adanya pelimpahan sebagian kewenangan Camat kepada Lurah;  Sistem Pengelolaan keuangan sesuai prosedur;  Terdapat ruang bagi Kelurahan untuk menggalang swadaya masyarakat yang dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Ancaman / hambatan (Threats)  Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat belum dapat maksimal sehingga sangat berpengaruh dalam proses pelayanan;  Kondisi Kelurahan Kepuharjo yang berada diwilayah perkotaan dan sedang berkembang sangat berpengaruh pada masyarakat sekitar; Renstra Kelurahan Kepuharjo tahun 2015 – 2019

29

 Terdapat sebagian lingkungan yang berada jauh dari pusat pemerintahan yaitu RW VII yaitu berada paling ujung timur dan melewati Desa Kutorenon, Selokgondang serta kondisi masyarakatnya masih sangat terbelakang dibandingkan dengan lingkungan lain.

Langkah ketiga adalah menysun isu-isu strategis tersebut dalam matriks analisis SWOT sebagai berikut: MATRIKS ANALISIS SWOT Peluang (Opportunities) EKSTERNAL

INTERNAL

Ancaman / hambatan (Threats)

 Adanya pelimpahan sebagian kewenangan  Peran dan fungsi Camat kepada Lurah; kelembagaan masyarakat belum  Sistem Pengelolaan dapat maksimal keuangan sesuai sehingga sangat prosedur; berpengaruh dalam  Terdapat ruang bagi proses pelayanan; Kelurahan untuk menggalang swadaya  Kondisi Kelurahan Kepuharjo yang masyarakat yang berada diwilayah dimanfaatkan untuk perkotaan dan sedang kemaslahatan berkembang sangat masyarakat banyak. berpengaruh pada masyarakat sekitar;  Terdapat sebagian lingkungan yang berada jauh dari pusat pemerintahan yaitu RW VII yaitu berada paling ujung timur dan melewati Desa Kutorenon, Selokgondang serta kondisi masyarakatnya masih sangat terbelakang dibandingkan dengan lingkungan lain.


30

Kekuatan (Strenght)  Jumlah dan kualitas Personil;  Jumlah dan tingkat SDM penduduk;  Pemahaman / pengetahuan staf dalam melaksanakan tugas dan fungsi;  Kurangnya pemahaman aparat terhadap tata cara pengelolaan pemerintahan yang baik;  Kondisi pengelolaan keuangan Kelurahan;

Kelemahan (Weaknes)  Jumlah pegawai masih belum memenuhi kebutuhan standart  Kurangnya pemahaman aparat terhadap tugas dan fungsi masing-masing bidang;  Kurangnya pemahaman aparat terhadap tata cara pengelolaan pemerintahan yang baik;  Masyarakat belum sepenuhnya memahami prosedur pembangunan sehingga masih tertumpu pada Kelurahan terutama kegiatan dilingkungan  Rendahnya tingkat pendidikan dan taraf hidup sebagian besar masyarakat.

Strategi KekuatanStrategi KekuatanPeluang Ancaman  Meningkatkan  Mengadakan pelayanan pada pendekatan secara masyarakat pada intensif kepada bidang-bidang yang masyarakat RW VII yang telah dilimpahkan untuk selalu membangun  Pengkoordinasian lingkungan tanpa kegiatan-kegiatan harus pembangunan di ketergantungan; wilayah Kelurahan  Meningkatkan  Mengadakan keberdayaan pembinaan internal masyarakat dalam organisasi menunjang  Mensosialisasikan pembangunan secara berkelanjutan tentang pengelolaan keuangan Kelurahan karena masih ada anggapan bagi masyarakat bahwa Kelurahan sama dengan Desa Strategi KelemahanStrategi Kelemahanpeluang Ancaman  Meningkatkan kualitas  Peningkatan Sumber kinerja pemerintah Daya Manusia baik Kelurahan dengan internal Kelurahan mengadakan maupun masyarakat pembinaan langsung secara umum; internal / SDM  Mengutamakan aparatur kemandirian masyarakat;


31

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN 4.1 VISI DAN MISI SKPD Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang di gali dari nilai – nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder’

VISI KELURAHAN KEPUHARJO Untuk Pernyataan Visi Kelurahan kepuharjo adalah :

” TERWUJUDNYA PERENCANAAN , KOORDINASI DAN PELAYANAN BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN SERTA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN YANG EFISIEN, EFEKTIF DAN AKUNTABLE DI KELURAHAN KEPUHARJO ”

Dalam rumusan Visi Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang terdapat kalimat kunci, yaitu Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat yang memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok, baik individu maupun kelembagaan. Dengan demikian masyarakat tidak saja sebagai obyek atau kelompok sasaran pembangunan maupun akan tetapi lebih sebagai pelaku atau subyek yang pembangunan yang sering diwujudkan melalui keterlibatan mereka dalam ikut serta membangun lingkungan baik fisik maupun non fisik. Pembangunan fisik, terwujud dalam rangka ikut mengadakan gerakan kebersihan lingkungan, pemeliharaan jalan lingkungan, saluran, pos kamling, gerakan menanam pohon dan lain-lain. Renstra Kelurahan Kepuharjo tahun 2015 – 2019

32

Non fisik, salah satunya terwujud melalui penyelenggaraan pengajian rutin yang merupakan implementasi pembangunan manusia yang bertujuan meningkatkan akhlak umat, kegiatan kelompok lansia, dan lain-lain. Berhubung Renstra dimaksud juga merupakan dokumen perencanaan dalam penyusunan rencana Kegiatan Anggaran tahun-tahun mendatang, maka tiap-tiap SKPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lumajang diminta untuk menyusun

dengan mengacu/berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lumajang

tahun 2015 – 2019. Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka penyusunan Renstra SKPD, dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berkesinambungan dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat diharapkan Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang dapat mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

MISI KELURAHAN KEPUHARJO

Guna menunjang Visi Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang, maka misi Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang lima Tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan

peran

dan

fungsi

kelembagaan

masyarakat

kelurahan : a. Menyelenggarakan

kegiatan

Bulan

Bhakti

Gotong

Royong

Masyarakat b. Pemberdayaan RT / RW dalam mewujudkan dan meningkatkan tertib pelayanan masyarakat; c. Mengadakan pembinaan terhadap generasi muda d. Mengadakan pembinaan semua unsur kelembagaan masyarakat yang ada di Kelurahan Kepuharjo;


33

e. Mengadakan kegiatan peningkatan kualitas keluarga dengan memberdayakan unsur PKK f. Mengadakan monitoring posyandu gerbangmas; g. Mengadakan monitoring pokja desa / kelurahan siaga

2. Mewujudkan sistem koordinasi pembangunan secara terpadu : a. Melaksanakan musrenbang tingkat kelurahan; b. Menyusun Rencana Kerja Anggaran sebagai dasar pengelolaan keuangan SKPD tahun berikutnya; c. Menyampaikan segala permasalahan kepada dinas instansi terkait dalam rangka peningkatan pelayanan kemasyarakatan.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik: a. Melaksanakan pengendalian Keamanan Lingkungan; b. Mengadakan gerakan pembangunan pos kamling terutama pada lokasi titik rawan; c. Melaksanakan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran baik bagi staf maupun masyarakat; d. Menyediakan perlengkapan dan peralatan kantor; e. Melaksanakan pembangunan balai Kelurahan; f. Mengadakan pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor; g. Mengadakan

pemeliharaan

Rutin

/

Berkala

Kendaraan

Dinas

/

Operasional; h. Mengadakan pemeliharaan/Perbaikan Perlengkapan dan Peralatan Kantor; i. Menyediakan pakaian hari-hari tertentu terutama pakaian olah raga bagi semua staf, Ketua RT / RW dan anggota LKMD; j. Melaksanakan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; k. Melaksanakan penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;


34

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD Tujuan stratejik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan diformulasikan tujuan stratejik ini, maka Pemerintah Kelurahan Kepuharjo dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu

1

(satu)

sampai

dengan

5

(lima)

tahun

ke

depan

dengan

mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan Kepuharjo

stratejik

ini

memungkinkan

Pemerintah

Kelurahan

mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai.

Untuk itu agar dapat tujuan stratejik yang ditetapkan harus memiliki indikator kinerja (performance indikator) yang terukur. A. Tujuan :

Adapun tujuan stratejik Pemerintah Kelurahan Kepuharjo adalah : 1.

Tujuan dari Misi ke-1 : a. Terwujudnya Prinsip gotong royong dalam mengatasi permasalahan lingkungan b. Terwujudnya Koordinasi bersama RT/RW c. Terwujudnya peningkatan peran pemuda dalam pembangunan d. Teerwujudnya peran PKK dalam ikut serta membangun kemandirian dan keperdulian masyarakat e. Terwujudnya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat f. Terwujudnya masyarakat kelurahan yang sehat

2.

Tujuan dari Misi ke-2 : a.

Terciptanya sistem perencanaan pembangunan melalui forum masyarakat

b.

Tersedianya rencana kerja anggaran yang sistematis dan akuntabel


35

3. Tujuan dari Misi ke-3 : a.

Terciptanya situasi dan kondisi lingkungan yang stabil / kondusif

b.

Terciptanya peralatan fan perlengkapan kantor yang memadai

c.

Tersedianya operasional kegiatan

d.

Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor yang memadai

e.

Terwujudnya peningkatan kinerja aparatur

f.

Terlaksananya sistem pelaporan sesuai tahapan dan prosedur

B. S A S A R A N Sasaran dari masing - masing tujuan tersebut di atas dijabarkan sebagai berikut : 1.

Meningkaatnya partisipasi masyarakat dalam segala bidang

2.

Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat

3.

Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah desa;

4.

Terkoordinasinya kegiatan pembangunan;

5.

Meningkatnya keberdayaan unsur-unsur masyarakat

6.

Terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang aman dan kondusif

7.

Terwujudnya pelayanan Kesehatan lingkungan dan masyarakat

8.

Mewujudkan penyusunan laporan dan perencanaaan anggaran yang terencana dan terkoordinasi

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dengan diberlakukannya UU Nomor : 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan yaitu pada bab III pasal 3 (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten / Kota yang berkedudukan diwilayah Kecamatan yang memiliki tugas pokok “ Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. “


36

Sehingga dalam pelaksanaan tugasnya dengan berpedoman pada Visi dan Misi yang sudah ditentukan maka langkah strategis kebijakan yang diambil adalah : 1.

Mengadakan kesepakatan konkrit bersama RT / RW dengan komitmen pelayanan prima dengan orientasi pemberdayaan masyarakat artinya bahwa masyarakat pada dasarnya membutuhkan pelayanan terutama pelayanan teknis administratif, bersamaan dengan proses pelayanan maka diharapkan masyarakat memiliki kepedulian terhadap kewajiban baik terhadap lingkungan maupun kepentingan lain;

2.

Diharap lunas PBB tahun berjalan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan;

3.

RT / RW dapat menerapkan sanksi sosial bila masyarakat tidak bersedia memenuhi kewajiban lingkungan;

4.

Menyelesaikan permasalahan sesegera mungkin;

5.

Bersama LKMD

menyusun rencana pembangunan

melalui

forum

Musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kelurahan dan menyususn serta menetapkan Tim Pelaksana Bulan Bhakti Gotongroyong Masyarakat dalam pelaksanaan BBGRM; 6.

Mengadakan penggalian swadaya masyarakat untuk menunjang kegiatan;


37

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Kegiatan indikatif adalah kegiatan riil yang dilaksanakan oleh tiap satker sebagai langkah teknis untuk mencapai tujuan serta sasaran, kegiatankegiatan ini disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi serta wewenang SKPD dan merupakan sub dari program-program yang ada di SKPD : A. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa dan Kelurahan

B. S O S I A L 2.

PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL ( KAT ) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL ( PMKS ) LAINNYA  Koordinasi dan fasilitasi Program Raskin

C. KESBANG DAN POL DALAM NEGERI 3.

PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN  Pengendalian Keamanan Lingkungan

D. OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 4.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN  Penyediaan jasa surat menyurat


38

 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang daerah  Penyediaan jasa kebersihan kantor  Penyediaan alat tulis kantor  Penyediaan barang cetakan dan penggandaan  Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor  Penyediaan bahan logistik kantor  Penyediaan makanan dan minuman 5.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR  Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor  Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor  Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional  Pemeliharaan/Perbaikan Perlengkapan dan Peralatan Kantor  Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

6.

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR  Pengadaan pakaian hari-hari tertentu

7.

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR  Pengiriman aparatur dalam rangka diklat/sosialisasi/bintek/ dan sejenisnya

8.

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN  Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

9.

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  Penyusunan rencana kerja dan anggaran ( RKA ) SKPD

E. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Renstra Kelurahan Kepuharjo tahun 2015 – 2019

39

10. PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MMASYARAKAT PEDESAAN  Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan lembaga RT / RW  Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas 11. PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA  Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 12. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN  Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)


40

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran SKPD Kecamatan Lumajang-Kelurahan Kepuharjo maka langkah-langkah / strategi yang diambil adalah sebagai berikut : 1. Mengadakan pembagian tugas jelas kepada seluruh perangkat Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang; 2. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan berupa sistem komputeisasi dalam setiap pelayanan, meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dengan nmenyediakan fasilitas teknologi informasi sehingga dapat mempercepat akses data elektronik baik akses data masuk maupun akses data keluar serta akses informasi lain yang bersifat lebih menyempurnakan dokumen pelaksanaan tugas; 3. Mengadakan pendekatan personal dan kelembagaan kepada RT/RW, Anggota Linmas, Anggota LKMD, PKK dan lain-lain unsur kelembagaan masyarakat dalam rangka kerja sama peningkatan pelayanan masyarakat; 4. Bersifat terbuka terhadap semua unsur masyarakat demi terwujudnya pelayanan masyarakat secara transparan dan akuntabel;


41

BAB VII PENUTUP Rencana Strategis Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang merupakan suatu produk perencanaan yang di berikan arah dan pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan di Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Agar tidak terjadi tumpang tindih program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Lumajang, maka Renstra Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang dibuat dengan alur berfikir yang logis dan di selaraskan dengan program–program Kelurahan sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal dan mengarah pada kwalitas pelayanan masyarakat yang optimal.

Sejalan dengan Visi Kelurahan Kepuharjo yaitu :

” TERWUJUDNYA PERENCANAAN , KOORDINASI DAN PELAYANAN BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN SERTA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN YANG EFISIEN, EFEKTIF DAN AKUNTABLE DI KELURAHAN KEPUHARJO ”

maka keberhasilan pelaksanan Rencana Setrategis Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang dapat di capai jika disertai dengan kesungguhan semua pihak, baik pelaku-pelaku pembangunan, penyelenggara pemerintahan maupun partisipasi seluruh masyarakat di Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang.


42

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Strategis Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Tahun 2010 – 2014 di harapkan menjadi acuan pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan menuju masyarakat yang berdaya guna.

Lumajang, 10 Juni 2014 LURAH KEPUHARJO

SUGENG, S. Sos Penata NIP. 19590727 198003 1 011


43


44


45


46


47

LAMPIRAN: Matrik Renstra Matrik Sasaran dan Target Kinerja sasaran Rincian Pagu Anggaran Indikatif per Program Rincian Pagu Anggaran Belanja Indikatif


48


49

Tujuan stratejik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan diformulasikan tujuan stratejik ini, maka Pemerintah Kelurahan Kepuharjo dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan stratejik ini memungkinkan Pemerintah Kelurahan Kepuharjo mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai. Untuk itu agar dapat tujuan stratejik yang ditetapkan harus memiliki indikator kinerja (performance indikator) yang terukur. Adapun tujuan stratejik Pemerintah Kelurahan Kepuharjo adalah : 1.

Tujuan dari Misi ke-1 : b. Terwujudnya

Prinsip

gotong

royong

dalam

mengatasi

permasalahan lingkungan c. Terwujudnya Koordinasi bersama RT/RW d. Terwujudnya peningkatan peran pemuda dalam pembangunan e. Teerwujudnya

peran

PKK

dalam

ikut

serta

membangun

kemandirian dan keperdulian masyarakat f. Terwujudnya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat g. Terwujudnya masyarakat kelurahan yang sehat

2.

Tujuan dari Misi ke-2 :

a. Terciptanya sistem perencanaan pembangunan melalui forum masyarakat b. Tersedianya rencana kerja anggaran yang sistematis dan akuntabel 3.

Tujuan dari Misi ke-3 :

C. Terciptanya situasi dan kondisi lingkungan yang stabil / kondusif RENSTRA KELURAHAN KEPUHARJO TAHUN 2015 – 2019

50

D. Terciptanya peralatan fan perlengkapan kantor yang memadai E. Tersedianya operasional kegiatan F. Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor yang memadai G. Terwujudnya peningkatan kinerja aparatur H. Terlaksananya sistem pelaporan sesuai tahapan dan prosedur

Sasaran dari masing-masing tujuan tersebut di atas dijabarkan sebagai berikut : 1.

Meningkaatnya partisipasi masyarakat dalam segala bidang

2.

Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat

3.

Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah desa;

4.

Terkoordinasinya kegiatan pembangunan;

5.

Meningkatnya keberdayaan unsur-unsur masyarakat

6.

Terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang aman dan kondusif

7.

Terwujudnya pelayanan Kesehatan lingkungan dan masyarakat

8.

Mewujudkan penyusunan laporan dan perencanaaan anggaran yang terencana dan terkoordinasi

RENSTRA KELURAHAN KEPUHARJO TAHUN 2015 – 2019

51

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG KECAMATAN LUMAJANG

KELURAHAN KEPUHARJO Jl. Langsep Telp.( 0334 ) 888243 Kode Pos 617316 Lumajang e-mail : [email protected]

KEPUTUSAN LURAH KEPUHARJO KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG Nomor : 900/ /427.906.07/ 2014 TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KELURAHAN KEPUHARJO KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG LURAH KEPUHARJO Menimban g

: a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang yang akuntabel dan transparan diperlukan perencanaan yang strategis;

b. bahwa untuk memberikan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dipandang perlu segera menyusun rencana strategis Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Kepuharjo Kecamatan Lumajang.

Mengingat

: 1.

2.

3. 4.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan


52

5. 6.

7. 8.

9.

1 0. 1 1.

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom; Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasii Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Peraturan Presiden RI nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2002 tentang pengkoordinasian Operasi dan Kegiatan Inteljen seluruh Instansi dalam rangka deteksi dini dan ATHG terhadap stabilitas Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2005 tentang RPJMD Propinsi Jawa Timur Tahun 2006 – 2008 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2009 tentang RPJMD Kabupaten Lumajang 2015-2019

MEMUTUSKAN

Menetapka n KESATU

:

KEDUA

: Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Lumajang – Kelurahan Kepuharjo sebagaimana dimaksud pada dictum Kesatu adalah merupakan arah kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Kelurahan Kepuharjo pada tahun 2015-2019

KETIGA

: Visi Kelurahan Kepuharjo adalah : ” TERWUJUDNYA PERENCANAAN , KOORDINASI DAN PELAYANAN BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN SERTA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN YANG EFISIEN, EFEKTIF DAN AKUNTABLE DI KELURAHAN KEPUHARJO ”

: Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Lumajang – Kelurahan Kepuharjo Tahun 2015 - 2019


53

KEEMPAT

: Misi Kelurahan Kepuharjo adalah : 1. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan masyarakat : 2. Mewujudkan sistem koordinasi pembangunan secara terpadu : 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik :

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Kepuharjo Pada Tanggal 10 Juni 2014 LURAH KEPUHARJO

SUGENG, S.Sos Penata NIP. 19590727 198003 1 011 SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. 1. Sdr. Bupati Lumajang; 2. Sdr. Inspektur Kab. Lumajang. 3. Sdr. Ka. Badan Perencanaan Kabupaten Lumajang; 4. Sdr. Camat Lumajang.


54

KEPUTUSAN LURAH KEPUHARJO KECAMATAN LUMAJANG

Recommend Documents