BAB V
PENUTUP
A.
Kesimpulan
1. Penerapan prinsip transparansi yang dilakukan dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol dapat terlihat dari klausul-klausul dalam Perjanjian yang mengatur ketentuan:
a) Kewajiban-kewajiban pelaporan dari PT Semesta Marga Raya kepada BPJT, antara lain:
1) Laporan triwulanan (3 bulanan) status dan kemajuan pekerjaan perencanaan teknik; 2) Laporan triwulanan (3 bulanan) penggunaan dana; 3) Laporan bulanan status dan kemajuan pelaksanaan konstruksi, yang meliputi kemajuan volume dan mutu pekerjaan, serta semua perubahan dan kejadian penting lainnya. 4) Laporan triwulanan yang berkaitan dengan pengoperasian, termasuk antara lain:
i) Pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan sesuai ketentuan PPJT Kanci-Pejagan;
97
ii) Volume lalu lintas setiap bulannya pada setiap gerbang tol sesuai dengan golongan kendaraan dan asal gerbang; iii) Penghasilan tol setiap bulannya pada setiap gerbang tol; iv) Jumlah
kecelakaan
setiap
bulannya
termasuk
karakteristik kecelakaan, waktu dan tanggal.
5) Laporan triwulanan (3 bulanan) selama masa pemeliharaan tentang pelaksanaan kewajiban pemeliharaan yang mengacu pada pedoman pemeliharaan yang ditetapkan BPJT. b) Kewajiban PT Semesta Marga Raya untuk mengungkapkan informasi keuangan (Laporan Keuangan) sesuai dengan prinsip standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. c) Ketentuan mengenai mekanisme penggunaan dana pengadaan tanah, dimana untuk pencairan dananya oleh PT Semesta Marga Raya diperlukan persetujuan dari Pemerintah/BPJT terlebih dahulu. Sedangkan
Pemerintah/BPJT
akan
menyampaikan
laporan
perkembangan pengadaan tanah dan penggunaan dana secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 3 bulan. d) Ketentuan mengenai rekening khusus untuk menyimpan dana yang diperoleh PT Semesta Marga Raya dari Pemberi Pinjaman untuk pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan perjanjian pengusahaan jalan tol dimaksud.
98
e) Ketentuan mengenai pemeriksaan oleh BPJT pada suatu seksi/jalan tol yang telah selesai dan dalam status serah terima sementara. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian hasil pembangunan suatu seksi/jalan tersebut dengan Rencana Teknik Akhir.
Dengan diterapkannya prinsip transparansi dalam PPJT KanciPejagan, dapat meningkatkan rasa percaya (trust) di antara para pihak untuk tercapainya tujuan dari penandatanganan perjanjian tersebut, dimana fungsi penyediaan layanan publik Pemerintah terbantu dengan pembangunan jalan tol yang dilaksanakan oleh PT Semesta Marga Raya dan PT Semesta Marga Raya memperoleh keuntungan dari pungutan tarif tol yang diperoleh selama masa konsesi.
2. Penerapan asas proporsionalitas telah terakomodir dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol dan terwujud dalam pengaturan hak dan kewajiban di antara para pihak. Asas proporsionalitas yang terkandung dalam substansi klausula PPJT Kanci-Pejagan merujuk pada substansi klausula yang dinormakan dalam hukum positif di Indonesia, dalam hal ini adalah Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Jo Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Mengutip Hernoko, SH, hal ini menegaskan diterimanya asas proporsionalitas sebagai asas yang operasional dan implementatif. Penormaan materi
99
muatan asas proporsionalitas pada Peraturan Presiden tersebut hendaknya dimaknai sebagai syarat minimal yang harus dipenuhi dan mayoritas telah terimplementasi pada PPJT Kanci – Pejagan. Adapun ketentuan yang diatur dalam PPJT Kanci-Pejagan yang menunjukkan diterapkannya asas proporsionalitas antara lain:
a) Ketentuan yang mengatur Jaminan Pelaksanaan.
Jaminan Pelaksanaan wajib diserahkan oleh PT Semesta Marga Raya dalam waktu 14 hari setelah penandatanganan PPJT Kanci – Pejagan kepada BPJT dan bernilai 1% dari nilai total investasi pengusahaan jalan tol (tidak termasuk perkiraan biaya pengadaan tanah) atau minimal Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah), mana yang lebih besar, yang diusulkan oleh PT Semesta Marga Raya dalam rencana bisnis.
Jaminan Pelaksanaan ini dapat dikurangi dengan :
1) 20% dari dana yang telah dibayarkan PT Semesta Marga Raya untuk pengadaan tanah; 2) 20% dari biaya konstruksi atas suatu seksi yang telah dibayarkan oleh PT Semesta Marga Raya; 3) 20% dari gabungan jumlah dana dan biaya yang telah dibayarkan PT Semesta Marga Raya sesuai nomor 1 dan 2 di atas.
100
Jaminan Pelaksanaan ini akan menjadi aset Pemerintah, dimana Pemerintah berhak mencairkan Jaminan Pelaksanaan tersebut pada saat PT Semesta Marga Raya gagal untuk melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan PPJT Kanci – Pejagan.
Dari ketentuan ini terlihat bahwa Jaminan Pelaksanaan ini merupakan salah satu bentuk komitmen dari PT Semesta Marga Raya dalam pelaksanaan PPJT Kanci – Pejagan yang menjadi jaminan bagi Pemerintah apabila PT Semesta Marga Raya tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan perjanjian tersebut.
Fungsi
asas
proporsionalitas
di
sini
menjamin
terwujudnya pertukaran hak dan kewajiban menurut proporsi yang disepakati oleh PT Semesta Marga Raya dan Pemerintah melalui BPJT. Adapun hak Pemerintah yang dilindungi di sini adalah hak untuk memperoleh penyelesaian jalan tol ruas Kanci – Pejagan, sedangkan hak PT Semesta Marga Raya yang dilindungi adalah hak untuk memperoleh hak pengusahaan jalan tol ruas KanciPejagan dimaksud.
b) Ketentuan yang mengatur penyesuaian tarif
Penentuan tarif tol ditetapkan oleh Pemerintah melalui Menteri Pekerjaan Umum berdasarkan tarif tol yang tercantum dalam Rencana Bisnis, kecuali bila pengoperasian jalan tol tersebut dilakukan lebih awal 1 tahun atau melebihi jadwal yang
101
direncanakan. Dalam masa pengoperasiannya dapat dilakukan penyesuaian tarif tol dalam dua tahun sekali berdasarkan laju inflasi. Usulan penyesuaian tarif diajukan oleh PT Semesta Marga Raya dan dievaluasi oleh BPJT. Apabila terjadi keterlambatan penetapan penyesuaian sesuai ketentuan dalam perjanjian sehingga PT Semesta Marga Raya tidak dapat mengumpulkan tarif tol berdasarkan tarif yang telah disesuaikan, maka berhak meminta kompensasi dari Pemerintah dalam bentuk perpanjangan masa konsesi.
Dalam ketentuan ini terlihat fungsi asas proporsionalitas yang menjamin distribusi pertukaran hak dan kewajiban yang disepakati oleh para pihak, dimana diatur hak dari PT Semesta Marga Raya untuk memperoleh penyesuaian tarif dan memperoleh kompensasi dari
Pemerintah
apabila
terlambat
dilakukan
penetapan
penyesuaian tarifnya.
Dari dua contoh ketentuan di atas terlihat bahwa proporsionalitas selain berfungsi dalam tahap pelaksanaan kontrak tapi juga pada tahap pra kontrak dimana kedua pihak menyepakati pembagian proprosi hak dan kewajiban termasuk kompensasi apabila salah satu pihak tidak dapat atau terlambat memenuhi kewajibannya walaupun salah satu pihak dalam perjanjian tersebut adalah Pemerintah.
102
3. Pelaksanaan fungsi pengawasan Pemerintah dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol dilakukan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan diwujudkan dengan kewajiban pelaporan-pelaporan secara berkala yang diberikan batas waktu penyampaiannya. Fungsi pengawasan ini perlu dilakukan untuk memastikan terlaksananya pengusahaan jalan tol oleh PT Semesta Marga Raya mengingat pada akhirnya jalan tol yang dikerjakan oleh PT Semesta Marga Raya tersebut merupakan pelaksanaan dari penyediaan sarana/fasilitas publik oleh Pemerintah.
B.
Saran
1. Perlu dilakukannya pengkajian kembali atas klausul dalam PPJT Kanci – Pejagan sehingga lebih menarik minat badan usaha swasta untuk berinvestasi. Contohnya aketentuan mengenai Jaminan Pelaksanaan. Sebaiknya dilakukan kajian kembali untuk melihat apakah Jaminan Pelaksanaan
ini
memang
perlu?
Apabila
ketiadaan
Jaminan
Pelaksanaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan PPJT Kanci-Pejagan maka ketiadaannya tersebut akan mengurangi beban biaya investasi jalan tol dan akan menambah daya tarik investasi jalan tol, mengingat selain Jaminan Pelaksanaan ini terdapat perjanjian pembiayaan yang perlu diperoleh oleh PT Semesta Marga Raya ditambah lagi pembayaran premi asuransi yang menjadi kewajiban dalam pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol. Selain itu Jaminan
103
Pelaksanaan ini diatur akan menjadi aset Pemerintah. Apabila dalam pengkajiannya Jaminan Pelaksanaan ini memang perlu, maka sebaiknya diatur dalam ketentuan yang lebih menarik bagi investor badan usaha. 2. Ketentuan mengenai penyerahan kembali jalan tol kepada Pemerintah setelah berakhirnya masa konsesi belum diatur secara tegas dalam PPJT Kanci – Pejagan. Menurut pendapat Penulis, ketentuan penyerahan kembali jalan tol ini perlu diatur secara tegas dan jelas karena merupakan titik serah terima penguasaan aser insfrastruktur milik Pemerintah yang selama masa konsesi diberikan hak penguasaan kepada PT Semesta Marga Raya. Ketiadaan ketentuan yang jelas mengatur penyerahan kembali aset infratsruktur ini berpotensi menimbulkan konflik di kemudian hari. Pengaturan mengenai penyerahan kembali ini dapat mengacu pada ketentuan Pasal 65 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.
104
