BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu: 1) Implementasi
Undang-Undang
Nomor
13
Tahun
2003
Tentang
Ketenagakerjaan terhadap perusahaan di Kota Gorontalo yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja antara lain: a) Karena tidak disiplin; b) Karena mengundurkan diri; c) Karena Alasan Mangkir, Dan d) Karena alasan mendesak. Menurut
Undang-Undang
Nomor
13
Tahun
2003
Tentang
Ketenagakerjaan mengulas beberapa alasan pemutusan hubungan kerja namun dari hasil penelitian penulis, ke empat faktor di atas lah yang sangat berpengaruh. Hal ini dianggap sebagai faktor dominan yang timbul di perusahaan-perusahaan di Kota Gorontalo. Adapun beberapa alasan lain yang menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan juga masuk sebagai alasan pekerja di Kota Gorontalo di PHK, namun tidak secara signifikan alasan itu digunakan oleh pengusaha untuk mem-PHK pekerjanya.
2) Pelindungan hukum terhadap tenaga kerja yang mengalami PHK di Kota Gorontalo, menurut hasil penelitian, sudah sesuai dengan prosedur pelindungan yang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan utarakan. Mulai dari pemberian ganti rugi berupa upah/pesangon, uang penghargaan masa kerja, sampai pada pemberian upaya hukum bagi pekerja yang dinyatakan telah melakukan pelanggaran misalnya. Setiap pekerja/buruh yang di PHK oleh majikan karena melakukan kesalahan berat sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, harus disertai tiga syarat secara kumulatif. Syarat itu adalah bukti tertangkap tangan, pengakuan dari pekerja yang bersangkutan dan laporan pengusaha yang didukung 2 orang saksi. Apabila keputusan perusahaan melakukan PHK karena pekerja melakukan kesalahan berat dibenarkan oleh hukum maka pekerja harus mendapatkan uang penggantian hak dan uang pisah. Selain itu, upaya hukum jikalau terjadi pelanggaran dalam hubungan Industrial, maka dapat dilakukan upaya bipartid, mediasi, konsiliasi, arbitrasi atau ke Pengadilan hubungan industrial.
B. Implikasi Implementasi
Undang-Undang
Nomor
13
Tahun
2003
Tentang
Ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja yang telah dilakukan pemutusan hubungan kerja di Kota Gorontalo yang telah berjalan sesuai ketentuan yang
132
disyaratkan dapat terus dipertahankan dan dijalankan bagi semua perusahaan baik swasta maupun negeri bukan hanya di Kota Gorontalo namun di seluruh wilayah Indonesia.
C. Saran 1. Bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia, dalam melakukan pemutusan hubungan kerja seharusnya tetap memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan agar semua proses berjalan dengan tanpa merugikan salah satu pihak khususnya pekerja. 2. Apabila suatu perusahaan telah merencanakan akan mengadakan suatu Pemutusan Hubungan Kerja kepada pekerjanya maka sebaiknya tetap memperhatikan hak-hak pekerja dan atau tetap memberikan perlindungan hukum bagi pekerja yang telah di PHK.
133
DAFTAR PUSTAKA
Buku:
A.G Subarsono, 2015, Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Amiruddin dkk. 2014. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta : PT. Grapindo Persada. Anisrul Nur.2005. ”Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja Disebabkan Oleh Tutupnya Perusahaan Karena Mengalami Kerugian (Kajian pada Perusahaan yang Berbentuk Badan Hukum perseroan Terbatas)”. Vol 8, No 1.
Asri Wijayanti. 2009 Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Jakarta : Sinar Grafika Offset.
Asri Wijayanti, S.H.,MH. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja yang di PHK Karena Melakukan Kesalahan Berat. http://ejournal.umm.ac.id [Diakses Tanggal 16/01/16 pukul 20:30]
Burhan Ashshhofa, 2001, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta, Gramedia.
Consuelo..1993. Pengantar Metode Penelitian. Jakarta : UI Press.
Djumialdji.S.H, M.Hum. 2006. Perjanjian Kerja. Jakarta : Sinar Grafika Offset.
Eko Wahyudi, Wiwin Yulianingsih, Moh. Firdaus Sholihin, 2016, Hukum Ketenagakerjaan, Jakarta, Sinar Grafika.
Erna
Febru Aries S.Teknik Analisis Data Dalam Penelitian. http://ardhana12.wordpress.com [Diakses tanggal 21 Oktober 2010 pukul 17:30]
134
H.B.Sutopo. 1988. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS Press
Janice payne, Shane Sawyer, Barrister & solicitor, Studen-at-law, Nelligan O’Brien Payne Nelligan O’Brien Payne. 2004. Terminator For Incompotence
Johnny Ibrahim, 2005. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Surabaya : Bayu Media
Lulu Husni.2000. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: PT Grafindo Persada.
Levent Akin.2005. Terminator of Labor Contracts and Unfair Dismissal Under Turkish Labor Law.Journal, Volume 25.no 4
Nurwati.2006. Tinjauan Yuridis Undang-Unadang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Serikat Pekerja. Vol. 1. No.2
----------------Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam Hukum Positif Indonesia.legal Logika Forum.com [Di akases tanggal 16/01/16 pukul 20,00]
Peter Mahmud Marzuki. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana
Robert Siedman dan Chambis, 1971, Law, Order and Power, Reading, Mass: Affison – Wesly Satrio, J, 1999, Hukum perikatan (Cetakan ke 3), PT. Alumni, Bandung.
Setiawan, R, 1979, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bina cipta, Bandung.
-------, 1994, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung.
135
Setiono, 2005, Metode Penelitian Hukum. Surakarta : Program Pascasarjana UNS.
Simanjuntak, 2009, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Djambatan, Jakarta
Soerjono Soekanto, S.H., 2010. Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakkan Hukum.Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
------------------------- dan Sri Mamdji, 1985, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, CV. Rajawali. Subekti, R, 1985, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung.
-------, 1992, Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
--------, 1995, Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Sumardjono, Maria S.W., 2001, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Supranto. 2003. Metode Penelitian Hukum dan Statistik. Jakarta : PT Rineka Cipta. Suryodiningrat, R.M., 1980, Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian, Tarsito, Bandung.
-------, 1995, Asas-asas Hukum Perikatan, Tarsito, Bandung.
Syam, Syafri, 1997, Penegakkan Hukum Perburuhan: Studi Tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Di Kotamadya Jambi. Master thesisi, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro (
[email protected]), (Diakses tanggal 16 Januari 2016 pukul 20.15)
136
Tim Visi Yustisia, 2015, Buku Pintar Pekerja Terkena PHK, Jakrta, Visimedia.
Tjokroamidjojo, 1974, Kebijakan-Kebijakan Pemerintah, Bandung, Alumni.
Thomas R Dye, 1981, Understanding Public Policy, StateUnivesity, Florida.
Zainal Asikin dkk. 1993. Dasar-Dasar Hukum Perburuan.Jakarta : PT Grafindo Persada.
Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Buruh. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kepmenakertrans) Nomor Kep-150/MEN/2000 tentang Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Ganti Kerugian dari Perusahaan, tertanggal 20 Juni 2000 Keputusan Menteri dan Transmigasi Republik Indonesia Nomor : Kep/ 78/ Men/ 2001 revisi dari Kepmenakertrans Nomor Kep-150/MEN/2001.
137
