192
BAB V PENUTUP
A.
KESIMPULAN Berdasarkan rumusan masalah pada bab pendahuluan yang kemudian dijawab dalam bab pembahasan, maka didapat pokokpokok kesimpulan dalam penulisan hukum ini, yang antara lain: 1. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, peran Pemerintah, yang dalam hal ini Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemen.Bud.Par) dibawah kepemimpinan Bp. Jero Wacik, yaitu mencoba untuk membantu semua pihak dan menyelesaikan sengketa kasus ini secara baik. Namun hal ini tidak terwujud setelah Kemen.Bud.Parmemilih untuk tidak melanjutkan segala bantuan proses penyelesain kasus sengketa inihanya karena mendasarkan data yang ada di situs Wilkipedia terkait lagu Terang Bulan dan kemudian tidak melanjutkan proses pencarian data-data dari sumber lainnya.Terkait gugatan hukum, baik dari pihak ahli waris Saiful Bahri maupun pihak Lokananta, sebenarnya tidak pernah berniat melakukan gugatan hukum kepada pihak Malaysia, hal ini merupakan hasil dari pemberitaan media massa yang dilebih-lebihkan.
193
2. Kedudukan hukum Lokananta dalam kasus sengketa lagu Terang Bulan adalah sebagai pemegang Hak Terkait Produser Rekaman Suara, dimana hak tersebut berlaku selama 50 tahun sejak karya tersebut selesai direkam berdasarkan Pasal 50 UU Hak Cipta No. 19/2002. Berdasarkan bukti otentik catatan rekaman di Studio Lokananta yang diperoleh peneliti dalam penelitian, Lagu Terang Bulan karya Saiful Bahri terdaftar 4 Februari 1961, Maka Hak Terkait Studio Lokananta sebagai Produser Rekaman untuk memperbanyak karya cipta tersebut berakhir pada tahun 2011. Dalam kasus ini posisi Studio Lokananta
tidak relevan
apabila
kedepannya
akan
mengajukan gugatan hukum kepada Malaysia, karena tidak adanya
pelanggaran
hukum
yang berupa
produksi
perbanyakan/ penggandaan hasil rekaman Lagu Terang Bulan secara ilegal yang dilakukan Malaysia (yang dilanggar Malaysia adalah Hak Moral Saiful Bahri sebagai Pencipta Lagu Terang Bulan). 3. Sebagai pemegang Hak Pengganda Lagu Terang Bulan, dalam perjanjian (format E1) antara Lokananta dengan suatu Grup Musik/ Orkes, Lokananta diberikan Hak oleh pencipta/ arranger/ komposer untuk merekam dan mencetak/ memperbanyak/ menggandakan karya lagu dari si
pencipta
lagu.
Yang
kemudian
nantinya
hasil
194
penggandaan lagu tersebut digunakan untuk keperluan siaran RRI, keperluan hubungan kebudayaan Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain, dan untuk keperluan komersil untuk diperdagangkan dalam bentuk piringan hitam kepada masyarakat. Selain itu apabila ada permasalahan hukum kedepannya sebagai akibat terkait adanya pelanggaran Hak Cipta (dalam perjanjian pada saat itu yang digunakan adalah UU Hak Cipta 1912) maka menjadi kewajiban dan tanggung jawab pihak Lokananta untuk menangani proses hukum tersebut dan menjadi kewajiban Lokananta untuk menghindarkan pencipta dari kerugian akibat adanya pelanggaran Hak Cipta.
B.
SARAN Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut: a. Saran untuk Penelitian Kedepannya. Penelitimengakui kesulitan dalam pengumpulan bahan bukti hukum karena kurangnya sumber daya manusia dan keterbatasan kemampuan peneliti, sehingga untuk penelitian selanjutnya peneliti menyarankan: 1) Untuk memperoleh data yang lebih kuat dengan proses yang efektif dan efisien, peneliti selanjutnya harus bekerjasama dengan Instansi Pemerintah terkait agar
195
diberikan bantuan berupa dana dan sumber daya manusia khususnya
para
ahli
sejarah, ahli kearsipan dan
pustakawan. 2) Untuk memperoleh data yang lebih kuat, peneliti menyarankan untuk dilakukan penelitian tambahan di pusat arsipsurat kabar atau majalah lawas misalnya Litbang. Koran Kompas, Litbang. Antara, Litbang. Majalah Tempo, dll. 3) Terkait analisa hukum dalam kasus ini, dalam penelitian selanjutnya, peneliti dapat melakukan perbandingan hukum dengan kasus Lagu “Ibu Pertiwi” dengan lagugereja Amerika berjudul “What a friend we have, in Jesus” karya dari Joseph Screiven (1819-1886). Lagu gereja ini sepengetahuan peneliti pernah muncul dalam scene film terkenal: “Driving Miss Daisy” tahun 1989 (tepatnya pada waktu scene1jam:04menit:58det) yang dibintangi aktor Morgan Freeman. 4) Untuk dilakukan penelitian hukum terkait data tentang “Koeffizet” Perak hadiah dari Presiden Soekarno, data tentang Film Terang Boelan 1937 juga ilustrasi musik dari film tersebut yang kabarnya dibawakan oleh Orkes „Lief of Java‟ dan dinyanyikan oleh Ismail Marzuki, Pencipta Lirik Lagu Terang Bulan yang asli, dan data tentang analisa peraturan terkait Hak Cipta Internasional
196
yang dapat diterapkan dalam sengketa kasus antara Indonesia dan Malaysia. 5) Terkait adanya maklumat Pemerintah Indonesia melalui Perdana Menteri Djuanda tahun 1957 (terlampir dalam Daftar Lampiran 2) yang melarang penyiaran dan perbanyakan Lagu Terang Bulan guna menghormati Negara Malaysia, maka hal ini menjadi suatu kajian hukum yang terpisah dan perlu dilakukan penelitian hukum lanjutan, karena pada Tahun 1961 pihak Studio Lokananta
melakukan
penggandaan/
perbanyakan
rekaman lagu tersebut dalam piringan hitam. 6) Terkait data otentik yang membuktikan bahwa Saiful Bahri pernah ikut dalam sayembara pencarian Lagu Nasional yang diadakan oleh Panitia Kemerdekaan Negara Malaysia pada tahun 1957, perlu dan harus ditemukan sebagai bukti paling penting. Hal ini dikarenakan dari data tersebut, bisa diketahui bagaimana kedudukan hukum antara Saiful Bahri dengan Pihak Malaysia sebagai penyelenggara sayembara. 7) Terkait Perubahan Undang-Undang Hak Cipta yang baru (UU No. 28 Tahun 2014) dengan Sengketa Kasus Lagu Terang Bulan ini, maka peneliti selanjutnya dalam melakukan proses penemuan hukum, diharapkan lebih fokus dengan pasal-pasal terkait:
197
a) Beberapa perubahan pengertian/ definisi mendasar dalam UU Hak Cipta yang baru. b) Terkait jangka waktu perlindungan Hak Cipta yang berubah menjadi: selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, diatur dalam Pasal 57 s.d Pasal 63 UU No. 28 Tahun 2014. c) Terkait pengaturan Hak Moral dan Hak Ekonomi yang diatur lebih terperinci dalam Bab II Pasal 4 s.d. Pasal 19 UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. d) Terkait pengaturan Hak Terkait yang diatur lebih terperinci dalamBab III Pasal 20 s.d. Pasal 30 UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. e) Terkait aturan perjanjian jual putus yang diatur lebih terperinci dalam Pasal 122 UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. f) Terkait proses penyelesaian sengketa yang diatur lebih terperinci dalam Bab XIV Pasal 95 s.d. Pasal 105 UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.
b. Saran untuk proses penyelesaian sengketa hak cipta Lagu “Terang Bulan” vs Lagu Kebangsaan Malaysia “Negaraku”.
198
1) Pemerintah mengumpulkan kekuatan bersama untuk mencari semua bukti-bukti hukum terkait, dengan meminta bantuan dari lembaga-lembaga seperti: a) Kedutaan BesarNegara Malaysia, b) Perpustakaan Nasional Negara Malaysia, c) Pusat Arsip Nasional Negara Malaysia, d) Data arsip dari Badan Intelejen Negara (BIN) Indonesia, e) Data dari Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Riset Indonesia (LIPI). f) Data arsip dari surat kabar atau majalah, misal Litbang. Kompas, Litbang. Majalah Tempo, dll. g) Ahli sejarah, budayawan, pustakawan, dsb untuk dikirim ke pusat arsip negara Malaysia, guna melakukan penelitian mendalam
dan
kalau
diperlukan mereka dibantu oleh SDM dari intelejen BIN atau hacker(peretas komputer) untuk
mengakses
arsip-arsip
yang
bersifat
rahasia. 2) Bagi Pemerintah Indonesia dan pihak terkait lainnya yang berniat menyelesaikan kasus ini, ada baiknya untuk minta pendapat, saran, bantuan, dan/ atau rekomendasi kepada Emha Ainun Nadjib (Cak Nun), salah satu budayawan hebat di Indonesia, terkait dengan bagaimana cara yang
199
paling santun dan damai untuk menyelesaikan sengketa ini. Selain itu juga diharapkan Cak Nun bersedia untuk mencarikan (atau ikut menjadi) figur/ tokoh dari Indonesia yang masih memiliki nilai dan wibawa di mata Pemerintah dan masyarakat Malaysia, sehingga mampu menjadi “sesepuh” perundingan dalam penyelesaian sengketa kasus ini.Hal ini dikarenakanpeneliti setuju dengan pendapat Cak Nun, bahwa untuk menyelesaikan masalah kebudayaan antara Indonesia dan Malaysia, kita harus tahu watak dan posisi sejarah masing-masing bangsa. Bangsa Indonesia yang secara sejarah lebih memiliki hak kultural atas karya-karya seni semacam Reog, Batik, Lagu Adat, Karya Sastra Kuno Melayu, dll.; bersikap “rendah hati” dengan merasa karya seni tersebut merupakan milik seluruh Bangsa Melayu dan kemudian bersikap abai terkait perlindungan hukumnya, sedangkan Malaysia merasa sebagai negara yang lebih cepat perkembangan peradabannya saat ini dan merasa sebagai “pewaris sah” Kerajaan Malaka berhak mengklaim semua karya seni Bangsa Melayu ini. 1 Masalah “saling merasa besar
dibanding bangsa
lain”
inilah
yang harus
diselesaikan secara bertahap agar permasalahan serupa terkait klaim kebudayaan tidak berlanjut. Diharapkan 1
Emha AinunNadjib, 2009,Jejak Tinju Pak Kiai, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm. 158-160.
200
dengan adanya figur/ tokoh budayawanyang masih memiliki nilai dan wibawa di mata Pemerintah dan masyarakat
Malaysia
akan
memudahkan
proses
komunikasi, perundingan, dan penyelesaian sengketa ini kedepannya. 3) Sebisa-mungkin
Pemerintah
Indonesia
dalam
menyelesaikan sengketa ini menghindari media massa dan melakukan “operasi senyap”, agar tidak terjadi keributan masyarakat baik di Indonesia maupun di Malaysia, seperti pada masa awal sengketa kasus ini terekspos oleh media dan dunia maya. Sehingga para pihak terkait dapat merundingkan solusi terbaik, dengan kepala yang dingin, tanpa gangguan dan pengaruh dari luar. 4) Hal yang paling utama yang harus dikejar oleh Pemerintah Indonesia adalah terkait Hak Moral dari Saiful Bahri sebagai penulis lirik lagu kebangsaan Malaysia “Negaraku” (jika terbukti benar kedepannya). Terkait Hak Ekonomi (royalti, dsb) akan lebih baik jika diselesaikan
secara
kekeluargaan
oleh
Pemerintah
Malaysia dengan ahli waris keluarga Saiful Bahri. Karena selama ini telah terbukti bahwa Pemerintah Malaysia sangat menghargai jasa Saiful Bahri dibandingkan Indonesia, dan berangkat dari fakta tersebut akan lebih baik jika Pemerintah Indonesia tidak ikut camput terkait
201
perundingan pembayaran royalti kepada ahli waris Saiful Bahri.
c. Pendapat pribadi Peneliti terkait kasus: Menurut pendapat pribadi,peneliticenderung mendukung pernyataan Aden Bahri, bahwa yang membuat lirik lagu Negaraku adalah (alm.) Bp.Saiful Bahri. Meskipun bukti tertulis/ otentik belum diketemukan, namun apabila melihat kondisi sejarah pada masa kemerdekaan Negara Malaysia, maka menurut peneliti, akan timbul beberapa kemungkinan, yang akan dijabarkan sebagai berikut: 1) Karena
waktu
yang
mulai
mendesak
menjelang
kemerdekaan Negara Kesatuan Malaya (Juli 1957 s.d. Agustus 1957) dan Negara Kesatuan Malaya belum memiliki lagu kebangsaan nasional (national anthem song), para tokoh Negara Kesatuan Malaya memutuskan untuk mengadakan sayembara Lagu Nasional yang melibatkan banyak komposer dari seluruh dunia (sumber:
cek
di
Berita
Antara
NationalAnthem.net), dengan tujuan
dan
website
mengumpulkan
pilihan bagi lagu kebangsaannya. 2) Tanggal 5 Agustus 1957, pimpinan Negara Malaya memutuskan lagu (Irama Nada) yang dipakai adalah lagu “Allah
Lanjutkan
Usia
Sultan”
(lagu
nasional
202
Kesultanan Perak), dengan pertimbangan karena nada lagunya mudah dihapal oleh masyarakat (mirip dengan lagu kenangan di wilayah Malaya, yang berjudul Terang Bulan). Namun lirik lagu “Allah Lanjutkan Usia Sultan” tidak digunakan. 3) Dengan pertimbangan mencari nada/ irama lagu yang mudah dihafal oleh masyarakat, maka kemungkinan lain yang timbul tentu mereka akan membuat lirik lagu yang mudah pula untuk dihafal namun bersemangat nasional. 4) Kemungkinan besar, lagu akan menggunakan lirik yang bahasanya dimengerti oleh Rakyat Malaya, yaitu Bahasa Inggris atau lagu dengan berbahasa ibu –Bahasa Melayu. 5) Maka dibentuklah tim dewan juri khusus, yang dipimpin oleh Tunku Abdul Rahman, dengan tugas khusus untuk mengisi lirik lagu untuk lagu nasional baru ini. Timbul pertanyaan, bagaimana mereka akan mengisi lirik lagu tersebut dengan ketersediaan waktu yang tidak banyak, maka muncul 3 (tiga) kemungkinan: i.
Tim tersebut bertugas membuat Lirik Lagu baru, atau
ii.
Tim tersebut bertugas mencari/ menyaring lirik lagu yang tepat dari hasil sayembara Lagu Nasional yang dikirim peserta.
203
iii.
Tim membuat sayembara (lagi), khusus untuk mencari lirik lagu nasional yang tepat.
6) Dengan waktu yang mepet/ sempit, yaitu dari tanggal 5 Agustus 1957 s.d. 31 Agustus 1957 (pada 31 Juli 1957, Parlemen Inggris menjanjikan kemerdekaan kepada Malaya yaitu tanggal 31 Agustus 1957 - The Federation of Malaya Independence Act 1957
2
- dan pimpinan
Negara Federasi Malaya baru menyetujui irama lagu nasional tanggal 5 Agustus 1957 3), peneliti beranggapan kemungkinan yang paling sesuai dengan kondisi saat itu adalah Tim Juri mencari/ menyaring lirik lagu hasil sayembara Lagu Nasional, untuk kemudian digunakan secara keseluruhan atau disunting untuk disesuaikan dengan semangat kemerdekaan Malaya . 7) Dan dipilihlah lagu yang berbahasa Melayu (bukan berbahasa Inggris), yang sesuai dengan semangat kemerdekaan Bangsa Malaya dari Koloni Inggris dan fakta bahwa Bahasa Melayu merupakan bahasa ibu bagi bangsa Malaya. 8) RRI adalah kiblat musik Indonesia saat itu, dan pada tahun 1957, Saiful Bahri adalah pimpinan orkes terbaik di RRI Jakarta, yaitu Orkes Simfoni Jakarta. Publik
2 3
http://en.wikipedia.org/wiki/Federation_of_Malaya_Independence_Act_1957
Bab II, sub-bab Sejarah Lagu Terang Bulan, sumber: www.NationalAnthems.org.
204
Malaysia sangat mengapresiasi karya Saiful Bahri pada saat melakukan Tour Konser Musik di Malaysia pada era 1940-an ketika masih menjadi anggota Orkes Studio Jakarta maupun era 1950-an ketika sudah menjadi pimpinan Orkes Studio Jakarta, dan pernah melakukan perjalanan “muhibah” dari RRI pada tahun 1960-an selama 11 hari di Malaysia bersama orkesnya tersebut. Hal ini membuktikan nama Saiful Bahri sangat diperhitungkan oleh Malaysia, pada saat itu, sebagai musisi besar Indonesia. Jadi kemungkinan Saiful Bahri ikut diundang untuk memasukkan karyanya dalam sayembara Lagu Nasional Malaya cukup besar, karena pada saat itu hubungan Indonesia dengan Malaya sangat baik layaknya saudara. Misalkan Federasi Malaya menggunakan undangan formal kenegaraan melalui departemen pemerintahan Indonesia-pun, pasti pada saat itu akan dirujuk ke RRI Jakarta dibawah kewenangan Departemen Penerangan, karena sekali lagi: Pada tahun 1950 s.d. 1960-an kiblat musik Indonesia adalah RRI Jakarta, tempat berkumpulnya Musisi Hebat pada eranya, misalnya Bing Slamet, Idris Sardi, Titiek Puspa, Ismail Marzuki, dll. Selain fakta tersebut, terdapat fakta lain yaitu hubungan Pemerintah Malaysia (pimpinan Tunku Abdul Rahman) dengan Saiful Bahri sangatlah
205
erat, hal ini terbukti Pemerintah Malaysia meminta jasanya untuk mengembangkan Perusahaan Filem Negara Malaysia (FNM) dan menciptakan Lagu Kebangsaan
Negeri
Federasi
Selangor.
Menurut
pandangan peneliti, Pemerintah Malaysia pimpinan Tunku Abdul Rahman pada saat itu sangat menghargai karya
dan
jasa
memprioritaskan
besar
Saiful
posisi-posisi
Bahri,
sehingga
penting
dalam
pengembangan industri seni musik dan film kepada Saiful Bahri dan berusaha “membajak” beliau dengan iming-imingKewarganegaraan
Malaysia.(Hal
ini
memang sangat bertentangan dengan pandangan warga Indonesia kebanyakan pada saat itu yang tidak menghargai Saiful Bahri, terlebih lagi dari sudut pandang pemerintahan Soekarno, Saiful Bahri lebih memilih untuk “mengabdi” kepada Malaysia daripada mendukung Malaysia-nya)
Soekarno
dengan
gerakan
Ganyang
