BAB V PENUTUP
A. KESIMPULAN Dalam pelaksanaan program dana pembangunan kelurahan di Kelurahan Kadipiro, stakeholders yang mengelola dana pembangunan kelurahan di Kota Surakarta, yaitu, Panitia Pembangunan Kelurahan (PPK), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Kelurahan Kadipiro, Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Surakarta, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Surakarta, dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Surakarta, serta Lembaga Kemasyarakatan ditingkat RT, RW dan juga PKK. yang menjadi bagian dari proses Dana Pembangunan Kelurahan Kota Surakarta Peranan yang dilakukan oleh para stakeholders dalam pelaksanaan program dana pembangunan kelurahan di Kelurahan Kadipiro telah dijalankan sesuai kapasitas mereka masing-masing. Peranan yang mereka lakukan telah terwujud dalam program-program yang selama ini telah berjalan sehingga memunculkan kerjasama antar stakeholders yang didasarkan pada asas partisipatif dan pemenuhan hak dan kewajiban masingmasing stakeholder. Dalam pelaksanaan dana pembangunan kelurahan di Kelurahan Kadipiro tidak semua stakeholder menjalankan perannya dengan baik, dalam penelitian ini peran masyarakat tidak maksimal dikarenakan partisipasi 84
85
masyarakat yang kurang dan cenderung apatis dalam program dana pembangunan kelurahan di Kelurahan Kadipiro. Hal tersebut merupakan faktor penghambat yang membuat program dalam pembangunan kelurahan kurang sesuai dengan kondisi dilapangan.
B. Saran Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kelurahan Kadipiro mengenai analisis peran stakeholders dalam program dana pembangunan kelurahan di Kelurahan Kadipiro, maka peneliti ingin memberikan rekomendasi pada kolaborasi yang berlangsung sebagai berikut: 1.
Menyatukan tujuan bersama melaui koordinasi yang rutin dan terarah terutama dalam hal pengkoordinasian masyarakat.
2.
Membuat program sosialisasi yang melibatkan masyarakat di tingkat RT agar menumbuhkan partisipasi warga.
86
DAFTAR PUSTAKA
Adam, Ren’ee B. And friends. 2009. “The Role of Directors In Corporate Governance : A Conceptual Framework and Survey”. ECGI-Finance Working Journal Volume 08. Halaman 20. Arif, Akbarudin, dkk. 2012. Pengalaman Advokasi Dana Pembangunan Kelurahan di Surakarta, Surakarta : Konsorsium Solo. Bryson, J. M.. 2003. “What To Do When Stakeholders Matter: A Guide to Stakeholder Identification and Analysis Techniques”, A paper presented at the London School of Economics and Political Science. London 4 February 2003. Crosby, B.L. 1992. Stakeholder Analysis: A vital tool for strategic managers. Technical Notes, No. 2. Agency for International Development, Washington DC Darling, N., Hamilton, S.F., Toyokawa, T., Matsuda, S. (2002). “Naturallyoccurring mentoring in Japan and the United States: Social roles and correlates”. American Journal of Community Psychology, 30, 245-270 Hardiansyah, Gusti. 2012. “Analisis Peran Berbagai Stakeholder dalam Menyongsong Era Pembangunan KPH di Kabupaten Ketapang”. Jurnal EKSOS, Volume 8, Nomor 3, Oktober 2012, hal 186 - 194). Iqbal, Muhammad. 2007. “Analisis Peran Pemangku Kepentingan Dan Implementasinya Dalam Pembangunan Pertanian”. Jurnal Litbang Pertanian, 26(3), 2007. Koentjaraningrat. 1990. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta : Radar Jaya Offset Mardiasmo, 2002, “Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah”. Penerbit. ANDI, Yogyakarta. Moleong, Lexy J. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosda Karya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Kelurahan; Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27 - A Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan,
87
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota; Peraturan Walikota Nomor 27-A Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18 - A Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Surakarta Tahun 2013; Peraturan Walikota Surakarta Nomor 53 A Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial Dan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta; Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 3-A Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Pembangunan Kelurahan Tahun Anggaran 2013Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan;Sutopo, H.B.. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Surakarta : UNS Press Selener, D. 1997. Participatory action research and social change. Cornell University : New York. Siagian, Sondang P. 2005. Administrasi Pembangunan konsep, dimensi dan strategisnya. Jakarta : Bumi Aksara Singarimbun, Masri; Sofian Effendi. 1995. Metode Penelitian Survai. Jakarta: LP3ES Soekanto, soerjono. 2007. Sosiologi suatu pengantar. Jakarta : Rajawali pers. Suporahardjo. 2005. Manajemen Kolaborasi: Memahami Pluralisme Membangun Konsensus . Bogor: Pustaka Latin. Suharto, Edi. 2005. Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Bandung: Alfabeta. Surakhmad, Winarno. 1980. Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar, Metode, Teknik. Bandung : Alumni.
88
Sutopo, H.B.. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Surakarta : UNS Press. Surakarta Dalam Angka Tahun 2012 Thoha, Miftah. 1997. Pembinaan Organisasi proses diagnosa dan intervensi. Jakarta : Rajawali pers www.yipd.or.id www.wikipedia.org
