BAB V PENUTUP 5.1. Simpulan PDRB hijau merupakan sebuah indikator yang dapat digunakan sebagai pelengkap PDRB konvesional karena mempertimbangkan faktor lingkungan di dalam perhitungannya. Lingkungan adalah unsur penting yang diperhitungkan mengingat perannya terhadap kesejahteraan. Sayangnya, perhitungan PDRB hijau belum banyak dipublikasikan. Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang belum memiliki publikasi PDRB hijau. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pertumbuhan PDRB hijau di Jawa Barat serta sektor apa yang memiliki kontribusi terbesar dalam kerusakan lingkungan di Jawa Barat. Hasil perhitungan PDRB hijau Jawa Barat tahun 2011 – 2015 dapat menceritakan bahwa nilai PDRB hijau di provinsi tersebut (baik secara agregat maupun per kapita) selalu lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai PDRB konvensionalnya. Selisih (gap) yang terjadi antara PDRB hijau dan PDRB konvensional disebabkan oleh adanya komponen Environmental Defensive Expenditure (EDE), yaitu biaya yang harus ditanggung oleh penduduk Jawa Barat karena adanya kerusakan lingkungan. Di dalam penelitian ini, komponen EDE dibagi menjadi biaya penyusutan sumberdaya alam, pengeluaran untuk perlindungan lingkungan, dan biaya akibat kerusakan lingkungan yang masing-masing terdiri atas beberapa variabel. Sumberdaya alam yang dihitung biaya penyusutannya adalah air tanah, batu andesit, dan batu kapur. Pengeluaran untuk perlindungan lingkungan terdiri atas pengeluaran (belanja daerah) untuk program yang memiliki tujuan meminimalisir kerusakan lingkungan dan biaya operasional IPAL industri dari perusahaan yang berada di sepanjang Sungai Citarum. Terakhir, biaya kerusakan lingkungan meliputi hilangnya nilai jasa lingkungan lahan sawah dan kerugian akibat pencemaran sungai. Hasil perhitungan biaya penyusutan sumberdaya alam, pengeluaran untuk perlindungan lingkungan, dan biaya akibat kerusakan lingkungan menunjukkan berapa besar biaya kerugian yang harus ditanggung oleh masyarakat Jawa Barat akibat pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa di satu sisi sektor industri yang merupakan kontributor terbesar PDRB konvensional
77
Jawa Barat, di sisi lain ternyata juga merupakan sektor yang memberikan dampak negatif yang cukup besar bagi lingkungan terlihat dari biaya-biaya yang ditimbulkan. Sayangnya, selama ini biaya-biaya tersebut tidak dihitung dalam PDRB konvensional. Berdasarkan hasil perhitungan PDRB hijau Jawa Barat, dapat disimpulkan bahwa
PDRB
konvensional
tidak
dapat
menjadi
satu-satunya
indikator
kesejahteraan. Nilai PDRB konvensional yang besar dan laju pertumbuhannya yang selalu positif tidak dapat menjadi satu-satunya landasan untuk mengambil kebijakan dalam
pembangunan
kesejahteraan
karena
ekonomi masih
yang
berkelanjutan
mengabaikan
aspek
dan
mengarah
kelestarian
pada
lingkungan.
Pengambilan kebijakan ekonomi yang hanya berdasarkan pada PDRB konvensional dapat berdampak pada semakin buruknya kualitas lingkungan di Jawa Barat di masa yang akan datang, sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan tidak tercapai.
5.2. Saran Topik penelitian mengenai perhitungan PDRB hijau di Indonesia masih jarang dilakukan dan menarik untuk dikembangkan. Perhitungan PDRB hijau untuk Jawa Barat tahun 2011 – 2015 dalam penelitian ini masih belum sempurna dan bersifat undervalue atau underestimate karena adanya keterbatasan data dan literatur sebagai sumber referensi untuk memperkirakan nilai moneter dari barang dan jasa yang tidak memiliki pasar. Terdapat berbagai variabel dari masing-masing komponen EDE yang tidak berhasil dihitung. Pertama, untuk penyusutan sumberdaya, penulis hanya memperhitungkan nilai penyusutan sumberdaya air tanah, batu andesit, dan batu kapur. Padahal, Jawa Barat memiliki sumberdaya mineral lain yang juga mengalami penyusutan akibat eksploitasi. Sumberdaya tersebut misalnya pasir, tembaga, besi, emas, dan lain-lain. Kedua, variabel dalam komponen pengeluaran untuk perlindungan lingkungan yang dihitung dalam penelitian hanya memasukkan sebagian kecil dari program untuk pengeluaran lingkungan dan mengasumsikan bahwa jumlah IPAL industri tetap. Padahal, ada kemungkinan bahwa jumlah IPAL semakin banyak karena meningkatnya kegiatan industri di Jawa Barat. Penelitian juga belum dapat menghitung besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun IPAL. Ketiga, biaya yang muncul akibat kerusakan lingkungan yang berhasil dihitung hanya nilai jasa lingkungan lahan sawah yang hilang akibat konversi lahan dan kerugian akibat pencemaran industri. Peneliti belum dapat menghitung nilai jasa hutan yang hilang
78
karena adanya alih fungsi lahan hutan. Perlu diingat bahwa hutan menyediakan jasa lingkungan yang lebih besar dibandingkan sawah, sehingga kehilangan hutan akan berdampak pada semakin kecilnya nilai PDRB hijau. Berdasarkan fungsi PDRB hijau (yang dianggap lebih tepat menjadi indikator kesejahteraan), penulis menyarankan agar perhitungan PDRB hijau lebih dikembangkan. Ada baiknya jika perhitungan PDRB hijau ditetapkan standarnya, sehingga dapat memberikan informasi yang lebih bermanfaat dalam pengambilan kebijakan ekonomi. Namun, perlu diingat bahwa perbedaan kondisi perekonomian dan kondisi lingkungan di berbagai wilayah di Indonesia akan menghasilkan nilai dan interpretasi mengenai kesejahteraan yang berbeda. Selain itu, karena perhitungan PDRB hijau didapatkan dari ketersediaan data dan hasil perhitungan nilai moneter dari barang atau jasa lingkungan yang tidak memiliki pasar, penulis melihat perlunya penelitian oleh berbagai pihak mengenai nilai barang atau jasa lingkungan tersebut. Terakhir, saran untuk badan atau lembaga penyedia data agar data yang dipublikasikan lebih lengkap dan akurat sehingga dapat digunakan untuk mengukur nilai dari kinerja lingkungan dan perhitungan PDRB hijau dapat dilakukan dengan lebih sempurna. Adapun beberapa implikasi kebijakan yang dapat diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. pemerintah lebih menggencarkan gerakan yang bersifat perlindungan untuk lingkungan seperti gerakan krisis air, 2. memastikan upaya pengendalian dan pengawasan terhadap perusahaanperusahaan taat aturan terhadap hukum lingkungan hidup dan tata ruang, serta bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup, 3. pemerintah harus mendukung secara nyata inisiatif-inisiatif masyarakat atau komunitas yang bekerja dalam pemulihan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan 4. penetapan pollutan tax ataupun kebijakan pembatasan emisi karbon agar pencemarn lingkungan dapat ditekan.
79
DAFTAR PUSTAKA Abdul-Rahim, A., & Noraida, A. (2015, 5 Agustus). Modeling and forecasting the Malaysian GDP and green GDP : a comparative analysis. Diunduh 25 November, 2016, dari km.upm.edy.my: http://km.upm.edu.my/kmportalweb/infox/assetDetailAction.action?execute=v iew&assetId=000122992&actionFlg=alllist. Agus, F., Irawan, I., Suganda, H., Wahyunto, W., Setiyanto, A., & Kundarto, M. (2006). Environmental multifunctionality of Indonesian agriculture. Paddy Water Environ, 4(4), 181 - 188. Badan Pengelola Lingkungan Hidup. (2016). Rekap IPAL industri Citarum hulu. Bandung: BPLHD. Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2015). Perhitungan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup provinsi Jawa Barat tahun 2011 - 2013. Bandung: BPLHD. Badan Pusat Statistik. (2016). Jawa Barat dalam angka 2015. Bandung: BPS. Badan Pusat Statistik. (2017). Inflasi gabungan tahunan 7 kota Jawa Barat. Diunduh 20 Maret, 2017, dari bps.go.id: https://jabar.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/20 Bank Indonesia. (2005). Publikasi kajian ekonomi regional Jawa Barat. Diunduh 18 Maret, 2017, dari bi.go.id: http://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomiregional/jabar/Documents/ae83b728422b4513b109c42f1bf39f57Boks7.pdf Bank Indonesia. (2009). Publikasi kajian ekonomi regional Jawa Barat. Diunduh 17 Maret, 2017, dari bi.go.id: http://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomiregional/jabar/Documents/d2439e87780a42ae998a9470bb17501aKERProvi nsiJabarTwI2009.pdf BAPPEDA Kabupaten Bandung. (2014). Penyusunan perencanaan green economy di Kabupaten Bandung. Diunduh 20 Februari, 2017, dari bappeda.bandungkab.go.id: bappeda.bandungkab.go.id/produk/download/27 BAPPEDA Kota Depok. (2014). PDRB hijau kota Depok. Depok: BPS. Barbier, E. B. (2003). The role of natural resources in economic development. Australian Economic Papers, 42(2), 253 - 272. Bartelmus, P., & Parikh, K. S. (1998). The value of nature : valuation and evaluation in environmental accounting. Dalam K. Uno, Environmental accounting in theory and practice (pp. 263 - 307). Great Britain: Kluwer Academic Publishers. Bogdan, A., Istudor, N., Gruia, R., Toba, G. F., Bulz, N., Gaf-Deac, I., . . . Pasalau, C. (2014). New holistic approach of bioeconomics and economics theories, practical bridging dari the green economy to the blue economy, through new integrated and innovative paradigm about "bio-eco-geo-economy". Procedia Economics and Finance, 8, 83 - 90.
80
Boyd, J. (2007). Nonmarket benefits of nature : what should be counted in green GDP? Ecological Economics, 61(4), 716 - 723. Boyd, J., & Banzhaf, S. (2007). What are ecosystem services? the need for standardized environmental accounting units. Ecological economics, 63(2), 616 - 626. Cianjur Ekspres. (2016, 29 Juli). 2017, PDAM tirta mukti Cianjur naikkan tarif air. Diunduh 9 Februari, 2017, dari cianjurekspres.com: http://cianjurekspres.com/2016/2017-pdam-tirta-mukti-cianjur-naikan-tarif-air/ Costanza, R., Hart, M., Posner, S., & Talberth, J. (2009). Beyond GDP : the need for new measures of progress (Vol. 4). Boston: Boston University. Dickinson, E. (2011, 3 Januari). GDP : a brief story. Diunduh 10 November, 2016, dari foreignpolicy: http://foreignpolicy.com/2011/01/03/gdp-a-brief-history/ Dieren, W. V. (1995). Taking nature into account. New York: Copernicus. Eurostat (2013, 21 Januari). Glossary : classification of environmental protection activities (CEPA). Diunduh 25 Februari, 2017, dari eu.europa.eu: http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Glossary:Classification_of_environmental_protection_ac tivities_%28CEPA%29 Field, B. C., & Field, M. K. (2002). Environmental economics : an introduction . New York: McGraw-Hill . Frost, P. A. (1979). Proxy variables and specification bias. The Review of Economics and Statistic, 61(2), 323 - 325. Hamilton, K. (1994). Green adjustments to GDP. Resource Policy, 20(3), 155-168. Handayani, L. (2012, 30 November). Tarif air PDAM kota Cirebon. Diunduh 23 November, 2016, dari republika.co.id: http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/12/11/30/me9f6o-tarif-air-pdam-kotacirebon-naik Harris, J. M., & Roach, B. (2015). Environmental and natural resource economics : a contemporary approach (3rd ed.). New York: Routledge. Herath, G. (2005). Sustainable development and environmental accounting : the challenge to the economics and accounting profession. International Journal of Social Economics, 32(12), 1035 - 1050. Kahn, J. R. (2005). The economic approach to environmental and natural resources. Ohio: Thomson South-Western. Kelley. (2016, 23 Mei). What are the 10 most polluted river in the world? Diunduh 10 Desember, 2016, dari Soapboxie.com: https://soap-boxie.com/socialissues/What-Are-the-10-Most-Polluted-Rivers-in-the-World Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. (n.d.). Provinsi Jawa Barat. Diunduh 10 Desember, 2017, dari http://prokum.esdm.go.id/Lain-lain/JABAR.pdf
81
Kementerian ESDM. (2015). Rekapitulasi pengambilan air tanah di Jawa Barat tahun 2003 – 2015. Diunduh 15 Januari, 2017, dari esdm.jabarprov.go.id: http://esdm.jabarprov.go.id/index.php/en/2014-12-23-08-20-21/air-tanah/perkabupaten-kota-di-jawa-barat-tahun-2014 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2015). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Jakarta: KLKH. Kementerian Pertanian. (2016). Statistik pertanian 2016. Jakarta: Kementerian Pertanian. Konikow, L. F., & Kenedy, E. (2005, February 25). Groundwater depletion : a global problem. Hydrogeol Journal, 13(1), 317 - 320. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2004). Petnis Limbah Lingkungan Hidup (Pengelolaan Limbah Industri Kulit) Jakarta: Kelair BPPT. Kramp, P. L. (2010). Gross domestic product and welfare. Diunduh 30 Juni, 2017, dari nationalbanken.dk: http://www.nationalbanken.dk/en/publications/ Documents/2010/07/gross_2q_2010_A.pdf Kuswandi, R. (2014, 31 Oktober). Kondisi lingkungan di Jawa Barat makin parah, pemprov bentuk satgas. Diunduh 26 Februari, 2017, dari kompas.com: http://regional.kompas.com/read/2014/10/31/18422621/Kondisi.Lingkungan. di.Jawa.Barat.Makin.Parah.Pemprov.Bentuk.Satgas Liputan6. (2013, Januari 3). Jawa masih jadi lumbung beras nasional. Diunduh 11 Februari, 2017 dari liputan6.com: http://bisnis.liputan6.com/read/479835/jawa-masih-jadi-lumbung-beras-nasional Mishkin, F. S. (2014). Macroeconomics : policy and practice. New York: Pearson Higher Ed USA. Mokoginta, I.S. & Wijaya, M.L., (2016). Measuring Productivity Growth of Provinces in Indonesia: a Malmquist Productivity Index Data Envelopment Analysis, artikel dipresentasikan di the 15th International Convention of the East Asian Economic Association: Sustainable and Inclusive Development in Asia and the Global Economy. Bandung, 5-6 November 2016. National Research Council. (1996). Mineral resources and sustainability : the challenges for earth scientists. Washington, D.C.: The National Academies Press. Novianti, C. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya produksi pada PDAM Kabupaten Sukabumi. Skripsi, IPB - Bogor. Panayotou, T. (2003). Economic growth and the environment, artikel dipresentasikan di the Spring Seminar of the United Nation Economic Commission for Europe. Jenewa, 3 Maret 2003. PDAM Intan Banjar. (2017). Penetapan tarif air minum pada perusahaan daerah air minum Intan Banjar. Diunduh 11 Februari, 2017, dari pdamintanbanjar.co.id: https://pdamintanbanjar.co.id/info-tarif/
82
PDAM Kota Cirebon. (n.d.). Selayang pandang pd air minum kota Cirebon. Diunduh 20 November, 2016, dari pdamkotacirebon.com: http://www.pdamkotacirebon.co.id-/statis-15-selayangpandang.html PDAM Tirta Medal. (2011). Perhitungan tarif progresif berdasarkan klasifikasi konsumsi. Diunduh 12 Februari, 2017 dari kemendagri.go.id: jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_SUMEDANG_6_2011.doc PDAM Tirta Raharja. (n.d.). Perhitungan tarif. Diunduh 12 Februari, 2017, dari tirtaraharja.co.id: http://tirtaraharja.co.id/simulasitarif PDAM Tirta Rangga. (2015, 15 September). Pengumuman penyesuaian tarif. Diunduh 11 Februari, 2017, dari tirtarangga.com: http://tirtarangga.com/news/ PDAM Tirta Sukapura. (2015). Tarif air PDAM tirta sukapura kabupaten Tasikmalaya. Diunduh 11 Februari, 2017, dari pdamtirtasukapura.co.id: http://www.pdamtirtasukapura.co.id/tarif-air/ PDAM Tirta Wening. (2012, 16 Mei). Tarif air tangki. Diunduh 10 Februari, 2017, dari pambdg.co.id: http://www.pambdg.co.id/new/index.php?option= com_content&view=article&id=75&Itemid=89 Pearce, D., Markandya, A., & Barbier, E. (1996). Blueprint for a green economy. London: Earthscan Publications. Pemerintah Kabupaten Cirebon. (2014). Berita Daerah Kabupaten Cirebon. Diunduh 13 Februari, 2017 dari cirebonkab.go.id: jdih.cirebonkab.go.id/prodkum.php?cat_id=8&file_id=955 Pemerintah Kabupaten Garut. (2012, 5 Januari). Kebijakan harga dan struktur tarif. Diunduh 12 Februari, 2017, dari garutkab.go.id: http://www.garutkab.go.id/pub/static_menu/detail/ekonomi_pdam_tarif Pemerintah Kabupaten Majalengka. (2009). Tarif air minum perusahaan daerah air minum kabupaten Majalengka . Diunduh 12 Februari, 2017 dari majalengkakab.go.id: http://majalengkakab .go.id/images/perbup/ perbup2009/Peraturan%20Bupati%20Nomor%2012%20Tahun%202009%20 tentang%20Tarif%20Air%20Minum%20PDAM.pdf. Pemerintah Kabupaten Purwakarta. (2015). Klasifikasi Pelanggan dan Besaran Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purwakarta. Diunduh 12 Februari, 2017 dari purwakartakab.go.id: http://bagianhukum.purwakartakab.go.id/wp-content/uploads/ 2015/03/ PERBUP-NO-13-THN-2015-TTG-KLASIFIKASI-DAN-TARIF-_REVISI_.pdf. Pemerintah Kota Sukabumi. (2013). Harga jual air pada PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi. Diunduh 12 Februari, 2017 dari sukabumikota.go.id: http://jdih.sukabumikota.go.id/storage/dokumen/Perwal_No__3_Tahun_2013 _tentang_Harga_Jual_Air_pada_Perusahaan_Daerah_Air_Minum_Tirta_Bu mi_Wibawa_Kota_Sukabumi.pdf Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2014). Peraturan Bersama Bupati dan Walikota Bekasi. Diunduh 12 Februari, 2017 dari bekasi.go.id: http://bekasikota.go.id/files/fck/BD%20Perwal%20Nomor%2045%20Tahun%
83
202014%20tentang%20Tarif%20Dasar%20Air%20Minum%20dan%20By%2 0Langganan%20PDAM%20Tirta%20Bhagasasi.pdf Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2017). Peta Jawa Barat. Diunduh 12 Februari, 2017 dari Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat: http://www.jabarprov.go.id/index.php Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2017). Transparansi pengelolaan anggaran tahun 2013. Diunduh 13 Februari, 2017 dari jabarprov.go.id: http://www.jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1224 Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2017). Transparansi pengelolaan anggaran tahun 2014. Diunduh 13 Februari, 2017 dari jabarprov.go.id: http://www.jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1355 Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2017). Transparansi pengelolaan anggaran tahun 2016. Diunduh 13 Februari, 2017 dari jabarprov.go.id: http://www.jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1394 Pikiran Rakyat. (2013, 24 Desember). Siap - siap, harga air di Kuningan naik. Diunduh 6 Februari, 2017, dari pikiran-rakyat: http://www.pikiran-rakyat.com/jawabarat/2013/12/24/263541/siap-siap-harga-air-di-kuningan-naik-tahun-depan PT Semen Indonesia. (2013, 2 April). Industri semen tambah kapasitas produksi. Diunduh 13 Februari, 2017 dari semenindonesia.com: http://www.semenindonesia.com/industri-semen-tambah-kapasitas-produksi/ Raka. (2013, 2 September). Tarif air naik 39 persen. Diunduh 11 Februari, 2017, dari radar-karawang: http://www.radar-karawang.com/2013/09/tarif-air-naik-39persen.html Ramdan, D. (2014). Salah urus ekologi Jawa Barat : menabung dan mananam bencana. Diunduh 6 Juni, 2017, dari walhi.org: http://www.walhijabar.org/wpcontent/uploads/2015/08/Salah-Urus-DAS-di-Jawa-Barat-Catatan-AkhirTahun-LH-2014.pdf Reksohadiprodjo, S., & Brodjonegoro, A. (1982). Ekonomi lingkungan (suatu pengantar). Yogyakarta: BPFE - Yogyakarta. Rosana, M. F., Widhiyatna, D., & Kartawa, W. (2013). Potensi sumberdaya mineral Jawa Barat : menuju pembangunan Jawa Barat yang berkelanjutan. Diunduh 12 Mei, 2017, dari repository.unpad: http://repository.unpad.ac.id/16907/1& /POTENSI-SUMBERDAYA-MINERAL-LOGAM-DAN-NON-LOGAM-JAWA BARAT_%new%.pdf Sacho, F. H., Diallo, B. L., Sagasta, J. M., & Qadir, M. (2015). Economic valuation of wastewater: the cost of action and the cost of no action. Nairobi: UNEP. Schepelmann, P., Goossens, Y., & Makipaa, A. (2009). Towards Sustainable Development : Alternatives to GDP for measuring progress. Wuppertal: Wuppertal Institute for Climate, Environment, and Energy. Setiawan, H., & Wihandranti, A. W. (2006). Evaluasi perhitungan harga pokok air minum dalam menentukan tarif air minum : studi kasus PDAM tirta pakuan Bogor. Jurnal Ilmiah Ranggagading, 6(1) 19 - 23. 84
Setyarko, Y. (2012). PDRB hijau : Konsep dan Metodologi, artikel dipresentasikan pada Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan PDRB Hijau BPLHD Provinsi Jawa Barat. Bandung, 28 -30 November 2012. Simbolon, A. (2013). Pengaruh kuantitas bahan peledak terhadap produksi andesit dan getaran di Sudamanik Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor. Skripsi, IPB - Bogor. Stern, D. (2004). Environmental kuznets curve. Dalam C. Cleveland, Encyclopedia of Energy (Vol. 2, pp. 517 - 525). Amsterdam: Elsevier. Stern, D. I., Common, M. S., & Barbier, E. B. (1996). Economic grwoth and environmental degradation : the environmental kuznets curve and sustainable development. World Development, 24(7), 1151 - 1160. Steurer, A., Gie, G., Leipert, C., & Schafer, D. (1998). Environmental protection expenditure and its representation in national accounts. In K. Uno, & P. Bartelmus, Environmental accounting in theory and practice (pp. 309 - 319). Kanada: Kluwer Academic Publisher. Sukmadinata, N. S. (2010). Metode penelitian pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya. Sunardi, Febriani, R., Mutiara, R., & Ariyanti, M. (2016, April). Konsekuensi tersembunyi : valuasi kegiatan ekonomi akibat pencemaran industri. Diunduh 5 November, 2016, dari Melawanlimbah.org: http://www.greenpeace.org/seasia/id/press/reports/valuasi-kerugianekonomi-akibat-pencemaran-limbah-industri/ Suparmoko. (1989). Ekonomi sumberdaya alam dan lingkungan. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas-Studi Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Suryanto. (2009). Mampukah PDB hijau mengakomodasi degradasi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, 10(1), 99 - 109. Talberth, J., & Bohara, A. K. (2006). Economic openness and green gdp. Ecological Economics, 58, 743-758. Tietenberg, T. (2006). Environmental and Natural Resources Economics. (D. Clinton, Ed.) New York, USA: Dary Fox. Todorov, V., & Marinova, D. (2011). Modelling sustainability. Mathematics and Computers in Simulation, 81, 1397 - 1408. Toman, M. (2003). The roles of the environment and natural resources in economic growth analysis. Washington, D.C.: Resources for The Future. Diunduh 5 Januari, 2017 dari ageconsearch.umn.edu/bitstream/10510/1/dp020071.pdf Turner, P., & Tschihart, J. (1996). Green accounting and the welfare gap. Ecological Economics, 30(1), 161 - 175. United Nations. (1953). A system of national accounts and supporting tables. New York: UN.
85
United Nations. (n.d.). Goal 12 : ensure sustainable consumption and production patterns. Diunduh 16 Mei, 2017 dari un.org: http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumptionproduction/ Universitas Surabaya. (2015, 24 April). Blue economy berikan manfaat lebih. Diunduh 11 Desember, 2016 dari ubaya.ac.id: http://www.ubaya.ac.id/2014/content/interview_detail/96/Blue-EconomyBerikan-Manfaat-Lebih.html USAID. (2006). Proposal penyesuaian tarif jasa pelayanan PDAM 2006. Diunduh 18 Mei, 2017 dari usaid.gov: pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadm103.pdf Utama, M. (2009). Integrasi antara aspek lingkungan dan ekonomi dalam penghitungan pdrb hijau pada sektor kehutanan di kabupaten karangasem provinsi bali. Jurnal Bumi Lestari, 9(2), 129-137. Vaghefi, N., Siwar, C., Aziz, S., & Aziz, A. G. (2015). Green gdp and sustainable development in Malaysia. Current World Environment, 10(1), 1-8. Veklich, O. A., & Shlapak, N. Y. (2012). Environmentally adjusted GDP as an indicator of economic development. Studies on Russian Economic Development, 23(3), 244-248. Widayati, S., & Guntoro, D. (2017). Economic design for production of 50.000 tonnes/month In andesite mining PT. Baraya Inti Bumi Plered Site Purwakarta Regency West Java Province. Bandung: Universitas Islam Bandung. World Commission on Environment and Development. (1987). Our Common Future. Oxford: Oxford University Press. Xu, L., Yu, B., & Yue, W. (2010). A method of green GDP accounting based on ecoservice and a case study of Wuyishan, China. International Society for Environmental Information Sciences 2010 Annual Conference (ISEIS) (pp. 1865-1872). China: Beijing Normal University.
86
