BAB V PENUTUP 5.1.
Simpulan Tingginya peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas perekonomian di Kota
Bandung mengakibatkan lahan di wilayah tersebut kian terbatas. Keterbatasan lahan di Kota Bandung mengakibatkan Kota Bandung sedikit demi sedikit mengambil lahan daerah penyangganya. Salah satu daerah penyangga tersebut adalah Kabupaten Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh fenomena urban sprawl Kota Bandung ke Kabupaten Bandung, serta untuk mengetahui apakah fenomena urban sprawl tersebut akan menyebabkan terjadinya backlog perumahan dan alih fungsi lahan hijau menjadi area permukiman di Kabupaten Bandung. Asumsi masyarakat tentang rendahnya harga lahan di daerah penyangga, mengakibatkan fenomena urban sprawl serta backlog perumahan semakin sulit dihindari. Alihfungsi lahan pertanian (lahan tidak terbangun) menjadi lahan permukiman (lahan terbangun) merupakan salah satu indikator suatu wilayah mengalami fenomena urban sprawl. Alihfungsi lahan dari lahan tidak terbangun menjadi lahan terbangun diharapkan dapat memenuhi kebutuhan rumah di Kota Bandung dapat terpenuhi di wilayah penyangganya (Kabupaten Bandung). Akan tetapi, alihfungsi lahan tersebut belum dapat mengatasi masalah backlog perumahan di Kabupaten Bandung. Hal tersebut terbukti dari masih banyaknya kepala keluarga di Kabupaten Bandung yang kebutuhan akan rumahnya belum terpenuhi. Dalam penelitian ini, rasio lahan terbangun dan rasio jumlah penduduk merupakan dua variabel yang digunakan penulis dalam perhitungan urban sprawl. Dari kedua variabel tersebut didapat hasil bahwa Kabupaten Bandung dari tahun 2011 sampai 2015 mengalami fenomena urban sprawl. Sama halnya untuk tingkat kecamatan, seluruh kecamatan di Kabupaten Bandung mengalami fenomena urban sprawl di tahun 2015. Hasil
perhitungan
yang
diperoleh
dari
perhitungan
urban
sprawl
memperlihatkan hasil yang berbeda. Selama lima tahun, dari tahun 2011-2015
58
fenomena urban sprawl di Kabupaten Bandung semakin meningkat. Dari hasil yang diperoleh, di setiap tahunnya angka urban sprawl semakin menurun. Menurunnya angka tersebut mengindikasi fenomena urban sprawl semakin buruk. Sedangkan di tingkat kecamatan, untuk beberapa kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Bandung memiliki angka urban sprawl yang besar. Hal ini mengindikasi bahwa rasio lahan terbangun dengan rasio penduduknya hampir sama besar. Akan tetapi, meskipun memiliki rasio yang besar, daerah-daerah tersebut tetap mengalami urban sprawl. Selain pembuktian fenomena urban sprawl, dalam penelitian ini juga menghitung jumlah backlog perumahan di Kabupaten Bandung. Backlog perumahan di Kabupaten Bandung bersifat fluktuatif dari tahun 2011 sampai 2015. Pada tahun 2011 sampai 2012 mengalami penurunan jumlah backlog perumahan (memiliki dan menghuni). Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah tempat tinggal di Kabupaten Bandung dalam rentang waktu tersebut. Sayangnya, setelah tahun 2012 sampai 2015 jumlah backlog perumahan (memiliki dan menghuni) terus mengalami peningkatan. Perhitungan backlog perumahan juga dilakukan pada tingkat kecamatan. Pada tahun 2015, backlog perumahan baik menghuni dan memiliki terbesar terletak pada Kecamatan Baleendah. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya jumlah rumah tangga di Kecamatan Baleendah tidak diimbangi dengan jumlah tempat tinggalnya. Lain halnya dengan Kecamatan Nagreg yang merupakan kecamatan dengan tingkat backlog perumahan menghuni dan memiliki terkecil dari seluruh kecamatan di Kabupaten Bandung. Rendahnya angka backlog perumahan di kecamatan tersebut menandakan jumlah tempat tinggal yang tersedia di Kecamatan Nagreg tidak menyebabkan gap yang terlalu besar dengan jumlah rumah tangganya. Dari hasil perhitungan yang sudah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa fenomena urban sprawl terbukti terjadi Kabupaten Bandung. Fenomena urban sprawl sendiri terjadi karena meningkatnya aktivitas di daerah pusatnya yang dalam penelitian ini adalah Kota Bandung. Selain itu, fenomena urban sprawl membawa dampak pada berkurangnya lahan permukiman di pusat kota. Berkurangnya lahan permukiman ini yang menyebabkan penduduk melakukan sprawling ke daerah penyanggnya. Sprawling ini dilakukan penduduk untuk memenuhi kebutuhan mereka, dalam kasus ini adalah kebutuhan tempat tinggal (rumah). Hal ini terbukti dari hasil perhitungan 59
yang menyatakan jumlah backlog perumahan di Kabupaten Bandung dari tahun 2012 sampai 2015 terus mengalami peningkatan.
5.2.
Saran Untuk Penelitian Selanjutnya Topik urban sprawl dan backlog perumahan merupakan topik yang masih
jarang dibahas. Hal ini merupakan salah satu kendala yang dialami penulis dalam menyusun penelitian ini. Terbatasnya data dan justifikasi untuk memperkuat argumen penulis masih sulit ditemukan. Terbatasnya tahun penelitian dan wilayah yang diteliti pada penelitian ini juga merupakan kendala yang penulis rasakan karena terbatasnya data yang dipublikasikan. Pada penelitian ini, penulis hanya menggunakan rasio lahan terbangun dan rasio penduduk untuk analisis urban sprawl. Pada kenyataannya, terdapat beberapa komponen urban sprawl lain yang tidak berhasil dimasukkan padan penelitian ini. Salah satu komponen yang tidak dapat dimasukkan adalah jumlah bangunan di Kabupaten Bandung. Apabila komponen jumlah bangunan dapat dimasukkan, maka hasil perhitungan urban sprawl diharapkan semakin baik. Keterbatasan data juga terjadi pada perhitungan backlog perumahan. Pada penelitian ini, penulis hanya menggunakan dua metode perhitungan yang dipakai oleh PUPR dan BPS, yang pada perhitungannya hanya menggunakan komponen jumlah rumah tangga dan jumlah rumah (milik dan sewa). Sedangkan untuk mencapai hasil yang baik, dalam perhitungan backlog perumahan seharusnya memerhatikan beberapa komponen (Rosa, 2013). Komponen-komponen yang belum berhasil dimasukkan pada penelitian ini dibagi menjadi 3 faktor, yaitu: -
Faktor Penambah: jumlah rumah rusak ringan, jumlah rumah rusak berat, dan jumlah rusak hancur.
-
Faktor Pengurang: jumlah rumah yang dibangun oleh pengembang maupun swadaya, jumlah rumah yang diperbaiki, jumlah rumah kosong.
-
Faktor Eksternal: jumlah rumah yang terkena bencana, dan jumlah rumah rusak karena program kebijakan pemerintah.
60
Masih banyak komponen yang belum berhasil dihitung dalam penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan lagi pada penelitian selanjutnya. Penulis menyarankan untuk menggunakan lebih banyak komponen yang tersedia agar penelitian mengenai urban sprawl dan backlog perumahan mendapatkan hasil yang lebih baik. Banyaknya komponen yang nantinya digunakan untuk mengembangkan penelitian ini diharapkan mampu memunculkan kebijakan-kebijakan untuk mencegah atau memperbaiki dampak yang dihasilkan dari urban sprawl dan backlog perumahan.
61
DAFTAR PUSTAKA Apriani, V. I., & Asnawi. (2015). Tipologi tingkat urban sprawl di Kota Semarang bagian Selatan. Jurnal Teknik PWK, 4(3), 405-416. Ardiwijaya, V. S., Soemardi, T. P., Suganda, E., & Temenggung, Y. A. (2014). Bandung urban sprawl and idle land: spatial environmental perspectives. APCBEE Procedia, 10, 208-213. Ardiwijaya, V. S., Soemardi, T. P., Suganda, E., & Temenggung, Y. A. (2015). Rejuvenating idle land to sustainable urban form: case study of Bandung metropolitan area, Indonesia. APCBEE Procedia, 28, 176-184. Badan Pusat Statistik (2016). Kabupaten Bandung dalam angka 2016. Kabupaten Bandung : BPS Badan Pusat Statistik (2016). Kecamatan Arjasari dalam angka 2016. Kabupaten Bandung : BPS Badan Pusat Statistik (2016). Kecamatan Baleendah dalam angka 2016. Kabupaten Bandung : BPS Badan Pusat Statistik (2016). Kecamatan Banjaran dalam angka 2016. Kabupaten Bandung : BPS Badan Pusat Statistik (2016). Kecamatan Bojongsoang dalam angka 2016. Kabupaten Bandung : BPS Badan Pusat Statistik (2016). Kecamatan Cangkuang dalam angka 2016. Kabupaten Bandung : BPS Badan Pusat Statistik (2016). Kecamatan Cicalengka dalam angka 2016. Kabupaten Bandung : BPS Badan Pusat Statistik (2016). Kecamatan Cikancung dalam angka 2016. Kabupaten Bandung : BPS
62
Badan Pusat Statistik (2016). Kecamatan Cilengkrang dalam angka 2016. Kabupaten Bandung : BPS Badan Pusat Statistik (2016). Kecamatan Cileunyi dalam angka 2016. Kabupaten Bandung : BPS Badan Pusat Statistik (2016). Kecamatan Cimaung dalam angka 2016. Kabupaten Bandung : BPS Badan Pusat Statistik (2016). Kecamatan Cimenyan dalam angka 2016. Kabupaten Bandung : BPS Badan Pusat Statistik (2016). Kecamatan Ciparay dalam angka 2016. Kabupaten Bandung : BPS Badan Pusat Statistik (2016). Kecamatan Ciwidey dalam angka 2016. Kabupaten Bandung : BPS Badan Pusat Statistik (2016). Kecamatan Dayeuhkolot dalam angka 2016. Kabupaten Bandung : BPS Badan Pusat Statistik (2016). Kecamatan Ibun dalam angka 2016. Kabupaten Bandung : BPS Badan Pusat Statistik (2016). Kecamatan Katapang dalam angka 2016. Kabupaten Bandung : BPS Badan Pusat Statistik (2016). Kecamatan Kertasari dalam angka 2016. Kabupaten Bandung : BPS Badan Pusat Statistik (2016). Kecamatan Kutawaringin dalam angka 2016. Kabupaten Bandung : BPS Badan Pusat Statistik (2016). Kecamatan Majalaya dalam angka 2016. Kabupaten Bandung : BPS Badan Pusat Statistik (2016). Kecamatan Margaasih dalam angka 2016. Kabupaten Bandung : BPS
63
Badan Pusat Statistik (2016). Kecamatan Margahayu dalam angka 2016. Kabupaten Bandung : BPS Badan Pusat Statistik (2016). Kecamatan Nagreg dalam angka 2016. Kabupaten Bandung : BPS Badan Pusat Statistik (2016). Kecamatan Pacet dalam angka 2016. Kabupaten Bandung : BPS Badan Pusat Statistik (2016). Kecamatan Pameungpeuk dalam angka 2016. Kabupaten Bandung : BPS Badan Pusat Statistik (2016). Kecamatan Pangalengan dalam angka 2016. Kabupaten Bandung : BPS Badan Pusat Statistik (2016). Kecamatan Paseh dalam angka 2016. Kabupaten Bandung : BPS Badan Pusat Statistik (2016). Kecamatan Rancaekek dalam angka 2016. Kabupaten Bandung:: BPS Badan Pusat Statistik (2016). Kecamatan Solokanjeruk dalam angka 2016. Kabupaten Bandung : BPS Badan Pusat Statistik (2016). Kecamatan Soreang dalam angka 2016. Kabupaten Bandung : BPS Badan Pusat Statistik (2016). Statistik daerah Kecamatan Arjasari 2016. Kabupaten Bandung : BPS Badan Pusat Statistik (2016). Statistik daerah Kecamatan Baleendah 2016. Kabupaten Bandung : BPS Badan Pusat Statistik (2016). Statistik daerah Kecamatan Banjaran 2016. Kabupaten Bandung : BPS Badan Pusat Statistik (2016). Statistik daerah Kecamatan Bojongsoang 2016. Kabupaten Bandung : BPS
64
Badan Pusat Statistik (2016). Statistik daerah Kecamatan Cangkuang 2016. Kabupaten Bandung : BPS Badan Pusat Statistik (2016). Statistik daerah Kecamatan Cicalengka 2016. Kabupaten Bandung : BPS Badan Pusat Statistik (2016). Statistik daerah Kecamatan Cikancung 2016. Kabupaten Bandung : BPS Badan Pusat Statistik (2016). Statistik daerah Kecamatan Cilengkrang 2016. Kabupaten Bandung : BPS Badan Pusat Statistik (2016). Statistik daerah Kecamatan Cileunyi 2016. Kabupaten Bandung : BPS Badan Pusat Statistik (2016). Statistik daerah Kecamatan Cimaung 2016. Kabupaten Bandung : BPS Badan Pusat Statistik (2016). Statistik daerah Kecamatan Cimenyan 2016. Kabupaten Bandung : BPS Badan Pusat Statistik (2016). Statistik daerah Kecamatan Ciparay 2016. Kabupaten Bandung : BPS Badan Pusat Statistik (2016). Statistik daerah Kecamatan Ciwidey 2016. Kabupaten Bandung : BPS Badan Pusat Statistik (2016). Statistik daerah Kecamatan Dayeuhkolot 2016. Kabupaten Bandung : BPS Badan Pusat Statistik (2016). Statistik daerah Kecamatan Ibun 2016. Kabupaten Bandung : BPS Badan Pusat Statistik (2016). Statistik daerah Kecamatan Katapang 2016. Kabupaten Bandung : BPS Badan Pusat Statistik (2016). Statistik daerah Kecamatan Kertasari 2016. Kabupaten Bandung : BPS
65
Badan Pusat Statistik (2016). Statistik daerah Kecamatan Kutawaringin 2016. Kabupaten Bandung : BPS Badan Pusat Statistik (2016). Statistik daerah Kecamatan Majalaya 2016. Kabupaten Bandung : BPS Badan Pusat Statistik (2016). Statistik daerah Kecamatan Margaasih 2016. Kabupaten Bandung : BPS Badan Pusat Statistik (2016). Statistik daerah Kecamatan Margahayu 2016. Kabupaten Bandung : BPS Badan Pusat Statistik (2016). Statistik daerah Kecamatan Nagreg 2016. Kabupaten Bandung : BPS Badan Pusat Statistik (2016). Statistik daerah Kecamatan Pacet 2016. Kabupaten Bandung : BPS Badan Pusat Statistik (2016). Statistik daerah Kecamatan Pameungpeuk 2016. Kabupaten Bandung : BPS Badan Pusat Statistik (2016). Statistik daerah Kecamatan Pangalengan 2016. Kabupaten Bandung : BPS Badan Pusat Statistik (2016). Statistik daerah Kecamatan Paseh 2016. Kabupaten Bandung : BPS Badan Pusat Statistik (2016). Statistik daerah Kecamatan Pasirjambu 2016. Kabupaten Bandung : BPS Badan Pusat Statistik (2016). Statistik daerah Kecamatan Rancabali 2016. Kabupaten Bandung : BPS Badan Pusat Statistik (2016). Statistik daerah Kecamatan Rancaekek 2016. Kabupaten Bandung:: BPS Badan Pusat Statistik (2016). Statistik daerah Kecamatan Solokanjeruk 2016. Kabupaten Bandung : BPS
66
Badan Pusat Statistik (2016). Statistik daerah Kecamatan Soreang 2016. Kabupaten Bandung : BPS Badan Pusat Statistik (2016). Kecamatan Pasirjambu dalam angka 2016. Kabupaten Bandung : BPS Badan Pusat Statistik (2016). Kecamatan Rancabali dalam angka 2016. Kabupaten Bandung : BPS Bhatta, B. (2010). Analysis of urban growth and sprawl from remote sensing data. In G. I. Science, Causes and consequences of urban growth and sprawl (pp. 174436). Berlin: Springer. Bhatta, Saraswati, & Bandyopadhyay. (2010). Urban sprawl measurement from remote sensing data. Applied Geography, 30, 731-740. Bisnis.com. (2014, 29 September). Perumahan : backlog di Kabupaten Bandung capai 50.000
unit.
Diunduh
dari
Bisnis.com:
http://kabar24.bisnis.com-
/read/20140929/78/260841/javascript Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan. (2015). Peranan APBN dalam mengatasi backlog perumahan bagi masyarakat berpenghasilam rendah (MBR). Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan, 1-35. Harmadi, S. H. (2008). Analisis arah pergerakan aktivitas ekonomi Jakarta terhadap daerah sekitarnya dengan menggunakan pendekatan urban sprawl. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 71 - 92. Herdiana, I. (2013, 9 April). Ini penyebab Bandung Selatan menjadi wilayah langganan banjir. Diunduh dari SIndonews: https://daerah.sindonews.com/read/736135/21/ini-penyebab-bandung-selatan-menjadi-wilayah-langgananbanjir-1365493812 Hilman, M. (2004). Perkembangan lokasi perumahan di wilayah Gedebage Kota Bandung akibat pemekaran kota. Dimensi Teknik Arsitektur, 9(1), 157-160.
67
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (n.d.). Konsep Backlog. Diunduh
dari
Pusat
Pengelolaan
Dana
Pembiayaan
Rumah:
http://ppdpp.id/konsep-backlog/ Kompas. (2017). Kondisi 22 Daerah Aliran Sungai Kritis. Jakarta: Kompas. Litynski, P., Holuj, A., & Zotic, V. (2015). Polish urban sprawl. an economic perspective. Journal of Settlement and Spatial Planing, 6(2), 95-105. Liu, W. E. (1996). Study of housing demand model. Hongkong: Research and Library Services. Morcol, G. (2012). Urban sprawl and public policy: a complexity theory perspective. E:CO Issue, 14, 1-16. Mustofa. (2016). Karakteristik spasial urban sprawl kecamatan Pontianak Utara. Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial, 3(1), 114-125. Nilayanti, V. D., & Brotosunaryo, P. (2012). Pengaruh perkembangan aktivitas ekonomi terhadap struktur ruang kota di swp iii Kabupaten Gresik. Jurnal Teknik PWK, 1(1), 76-86. Patacchini, E., & Zenou, Y. (2009). Urban sprawl in Europe. Brookings-Wharton Papers on Urban Affairs, 2009, 125-147. Pemerintah Bandung. (2013). Konsep awal pengembangan metropolitan Bandung Raya. Bandung: Pemerintah Bandung. Pemerintah Kabupaten Bandung. (2012, 4 Januari). Peta dan topografi. Diunduh dari Pemerintah Kabupaten Bandung: http://www.bandungkab.go.id/arsip/petadan-topografi Putra, E. P. (2015, 21 Juni). Pertumbuhan ekonomi Kota Bandung capai 8,5 persen. Diunduh
dari
republika.co.id:
http://www.republika.co.id/berita-
/nasional/daerah/15/06/21/nqabe4-kota-bandung-akan-miliki-hologram-7dimensi-ala-dubai
68
Rosa, Y. (2013). Rumusan metode perhitungan backlog rumah. Jurnal Permukiman, 8(2), 58-68. Rudi, A. (2015, 12 Febuari). Ketika daerah resapan air dijadikan perumahan elite. Diunduh
dari
Kompas.com:
http://megapolitan.kompas.com-
/read/2015/02/12/08521131/Ketika.Daerah.Resapan.Air.Dijadikan.Perumaha n.Elite. Sidipurwanty, E. (2016). Pengendalian alih guna tanah sawah ke nonpertanian di Kabupaten bandung, Jawa Barat melalui peraturan desa. Jurnal Masyarakat & Budaya, 18(3), 387-414. Sinar Harapan. (2017, 5 Mei). 5 alasan Cimenyan, Cilengkrang, dan Cileunyi bergabung
ke
Kota
Bandung.
Diunduh
dari
Sinar
Harapan
:
http://sinarharapan.net/2017/05/5-alasan-cimenyan-cilengkrang-dan-cileunyibergabung-ke-kota-bandung/ Sudawanto, B., Pandelaki, E. E., & Soetomo, S. (2014). Pencapaian perumahan berkelanjutan 'pemilihan indikator dalam penyusunan kerangka kerja berkelanjutan'. Modul, 14(2), 105-112. Sugiyono. (2003). Metode penelitian bisnis. Bandung: Pusat Bahasa Depdiknas. Suistainable Development Knowledge Platform. (n.d.). Green economy. Diunduh dari Suistainable
Development
Knowledge
Platform:
https://-
sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1446 Uni, H. (n.d.). Perumahan dan pembangunan berkelanjutan. Diunduh dari Academia: https://www.academia.edu/9823284/PERUMAHAN_DAN_PEMBANGUN AN_BERKELANJUTAN Vajiranivesa, P. (2008). A housing demand model: a case study of the Bangkok Metropolitan Region, Thailand. RMIT University, 1-9.
69
