BAB II KETENTUAN PIDANA YANG MENGATUR TENTANG KELALAIAN BERLALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN ORANG LAIN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

44

BAB II KETENTUAN PIDANA YANG MENGATUR TENTANG KELALAIAN BERLALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN ORANG LAIN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

A. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Ketentuan pidana dalam UU LLAJ merupakan dasar hukum penjatuhan sanksi pidana bagi pengemudi dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Ketentuan pidana ini perlu diuraikan terlebih dahulu untuk mengetahui dasar hukum dapat dipidananya seseorang dalam hal ini pengemudi yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yakni Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 UU LLAJ. Pasal-pasal tersebut yang dapat digunakan untuk menjerat pengemudi yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas. Pasal 310 (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). (3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Universitas Sumatera Utara

45

(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Unsur-unsur pidana yang terkandung dan harus terpenuhi dalam aturan Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ antara lain: 1.

Setiap orang; Kata setiap orang yang dimaksud di sini adalah siapa saja yang menjadi

subjek hukum, yakni sebagai pembawa hak dan kewajiban. Dalam doktrin ilmu hukum pidana “setiap orang” dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu: a.

manusia (nature person);

b.

korporasi, yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (legal person) “Setiap orang” dalam Pasal ini mengacu pada pelaku dari perbuatan tindak

pidana kejahatan lalu lintas serta tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP dan pelaku tersebut dipandang cakap sebagai subjek hukum. 2.

Mengemudikan kendaraan bermotor; Pelaku dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang dapat dipidana adalah

setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor. Artinya setiap orang yang mengemudikan kendaraan tidak bermotor maka ia tidak dapat dipidana. Redaksi pasal ini setelah dicermati ternyata didapati bahwa pengemudi kendaraan tidak bermotor tidak dijadikan pelaku dalam kecelakaan lalu lintas terkait dengan posisinya yang lemah sebagai pengguna jalan. Umumnya orang yang


46

mengemudikan kendaraan tidak bermotor menggunakan kekuatan fisik dan bukan dengan kekuatan mesin seperti pada kendaraan bermotor, sehingga disini dituntut unsur kehati-hatian yang tinggi pada diri pengemudi kendaraan bermotor. Berhubungan dengan ini dapat diketahui dengan melihat pada redaksi Pasal 1 angka 8 dan angka 9 UU LLAJ sebagai berikut : a.

Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. b. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan. 3.

Karena lalai; dan Unsur ini pada umumnya yang memerlukan waktu lebih lama dalam hal

pembuktiannya. Kesalahan pelaku dalam kecelakaan lalu lintas berupa kelalaian yang ada pada dirinya saat itu harus dilihat dari faktor kejadian yang sebenarnya yakni faktor apa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut. Demikian pula harus diukur sejauh mana pengemudi telah benar-benar waspada dan hatihati dalam mengemudikan kendaraannya. Dalam hal ini yang membedakan antara kelalaian dengan kesengajaan pada pokoknya adalah bahwa pengemudi tentu tidak akan berbuat, seandainya ia mengetahui akibat yang akan timbul akibat perbuatannya. Di sini pengemudi tidak sadar akan resiko dari perbuatannya tersebut yang menyebabkan ia lalai. Kesalahan berbentuk kealpaan/kelalaian dengan kata lain merupakan tindakan tercela dan pelaku tidak menyadari tindakan yang dilakukan tersebut. Kelalaian tersebut merupakan rumusan delik maka juga harus dibuktikan. Unsur ini dapat diungkapkan dari kronologis kejadian dan kesaksian-kesaksian.


47

Melalui penyidikan dan dengan mengungkapkan fakta-fakta dalam persidangan maka unsur kelalaian akan dapat dibuktikan atau tidak. 4.

Mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Unsur mengkibatkan orang lain meninggal dunia pada umumnya

dibuktikan berdasarkan Visum Et Repertum dari rumah sakit yang menerangkan penyebab dan cara kematian korban dengan memeriksa tubuh korban baik dengan pemeriksaan luar maupun dengan pemeriksaan dalam. Defenisi umum Visum Et Repertum adalah laporan tertulis untuk peradilan yang dibuat dokter berdasarkan sumpah jabatan dokter tentang hal yang dilihat dan ditemukan pada benda yang diperiksa serta memberikan pendapat mengenai apa yang ditemukannya tersebut.45 Visum Et Repertum ini merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP. Selain dengan melakukan Visum Et Repertum pada korban, pembuktian mengenai adanya korban meninggal dunia pada pasal ini juga dapat dibuktikan dengan melampirkan surat kematian yang dikeluarkan dokter ataupun lurah pada tempat tinggal korban. Pasal 311 (1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan 45

Rita Mawarni, 2012, Ilmu Kedokteran Kehakiman, Bahan Ajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, hlm. 2.

tidak diterbitkan,


48

dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah). (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). (5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Unsur-unsur pidana yang terkandung dan harus terpenuhi dalam aturan Pasal 311 ayat (5) UU LLAJ antara lain: 1.

Setiap orang;

2.

Mengemudikan kendaraan bermotor;

3.

Dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang

4.

Mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Ketentuan Pasal 311 sebenarnya serupa dengan Pasal 310. Apa yang

membedakan Pasal 311 ini adalah adanya unsur kesengajaan orang yang mengemudikan kendaraan dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang. Perbuatan tersebut yang menyebabkan ancaman sanksi pidana dalam pasal 311 lebih berat jika dibandingkan dengan Pasal 310 yaitu ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sama halnya dengan membuktikan unsur kelalaian pada Pasal 310, pembuktian unsur kesengajaan inilah yang paling sulit diantara unsur-unsur pasal yang terkandung dalam Pasal 311. Kesalahan pelaku dalam kecelakaan lalu lintas


49

berupa kesengajaan yang ada pada dirinya saat kejadian kecelakaan lalu lintas juga harus dilihat dari faktor kejadian yang sebenarnya yakni faktor apa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut, hal ini dapat diungkapkan pula dari kronologis kejadian dan kesaksian-kesaksian. Penjelasan mengenai cara mengemudikan kendaraan yang membahayakan atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dalam Pasal 311 ini tidak ditemui dalam penjelasan pasal UU LLAJ. Lebih lanjut, apabila dikaitkan dengan penjelasan Pasal 106 mengenai yang dimaksud dengan ”penuh konsentrasi” akan didapati penalaran mengenai kesengajaan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang.

Bentuk kesengajaan ini terwujud dalam tindakan meminum

minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan. Mengingat betapa berbahayanya meminum minuman alkohol dan obat-obatan yang mana pengetahuan ini sudah barang tentu diketahui secara umum, maka tindakan tersebut dapat menjadi alas pemidanaan seseorang melakukan kesengajaan, hal ini sebagaimana terjadi pada kasus Afriyani. Unsur dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang ini dipahami sebagai adanya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengemudi terlebih dahulu yang disadarinya sehingga mengakibatkan kecelakaan. Misalnya seorang pengemudi sepeda motor menerobos lampu merah dengan melewati batas kecepatan pada jalan yang kelihatan tidak tampak ada yang menghalanginya,


50

namun tiba-tiba ada seorang penyeberang pejalan kaki yang hendak menyeberang dan terjadilah kecelakaan mengakibatkan penyeberang tadi luka berat. Pengemudi ini patut dipersalahkan atas Pasal 311 dengan pembuktian unsur dengan sengaja membahayakan nyawa berupa menerobos lampu merah (Pasal 287 ayat 1), melanggar batas kecepatan (Pasal 287 ayat 5), dan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki (Pasal 284). Ketiga pelanggaran tersebut akan menjadi alasan yang memberatkan pidananya. 46 Unsur “kesengajaan” dalam pasal ini barangkali berdasar pada sikap batin pengemudi dan pandangan masyarakat bahwa perbuatan itu telah diketahui dan dapat diperhitungkan akan mengakibatkan kecelakaan. Meskipun demikian, kian rumit untuk menemukan unsur kesengajaan dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Perilaku pengemudi yang sudah melampaui batas sehingga dapat membahayakan nyawa orang lain menjadikan penerapan sanksi pidana lebih berat (pidana penjara maksimal 12 tahun). Tentunya pemikiran ini kembali lagi pada penafsiran majelis hakim dalam mengenakan pasal ini pada persidangan mengenai kecelakaan lalu lintas. Untuk itu, aparat penegak hukum, meliputi polisi, jaksa, dan hakim dalam hal ini hendaklah harus membuktikan adanya unsur kesengajaan tersebut dengan lebih teliti. Pasal 312 Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian negara republik indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling

46

Wawancara dengan Brigadir Fhirisman, SH., loc.cit.


51

lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Pasal 312 tersebut diatas terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab pengemudi dalam Pasal 231 ayat (1). Pasal ini jika dicermati bukan merupakan tindakan yang mengakibatkan orang lain meninggal sebagaimana terdapat pada kedua pasal sebelumnya yakni Pasal 310 dan Pasal 311. Akan tetapi pasal ini dimasukkan dalam pasal yang tergolong pada suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana tertera pada Pasal 316 ayat 2. Berkaitan dengan pasal 312 ini, sering pula ditemui dalam beberapa kasus kecelakaan lalu lintas yaitu tabrak lari. Tabrak lari pada umumnya merupakan istilah dengan pengertian bahwa pelaku dalam hal ini pengemudi meninggalkan korban kecelakaan lalu lintas dan tidak menghentikan kendaraan yang dikemudikannya. Perbuatan tersebut merupakan tindakan pengemudi yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Apabila melihat pada sikap batin dari pengemudi yang menghindari tanggung jawabnya ini, dapat ia dikatakan melakukan suatu tindakan pembiaran dengan mengacuhkan korban yang telah dicelakainya. Apabila dicermati dari teropong norma kesusilaan dapatlah kita sadari perbuatan ini patut disebut sebagai suatu kejahatan. Begitu juga halnya dengan pengemudi yang tidak menolong korban yakni tidak melakukan upaya untuk membantu meringankan beban penderitaan korban, antara lain tidak memberikan pertolongan pertama di tempat kejadian dan tidak membawa korban ke rumah sakit, bisa menjadi penyebab korban meninggal dunia. Selanjutnya, perbuatan pengemudi yang tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian menyulitkan penyidik dan memperlambat proses persidangan.


52

Pasal-pasal

mengenai

kejahatan

lalu

lintas

dimana

pengemudi

mengakibatkan orang lain meninggal dunia yakni Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 UU LLAJ telah diuraikan. Berikut beberapa pasal yang tidak boleh luput dari perhatian manakala terjadi kecelakaan lalu lintas. Bahwa selain ancaman pidana yang tercantum dalam Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312, dapat pula disertai dengan penjatuhan pidana tambahan sebagaimana terurai dalam Pasal 314 berikut: Pasal 314 Selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana lalu lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan surat izin mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas. Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh majelis hakim dalam putusannya mengenai perkara pidana kecelakaan lalu lintas adalah berupa pencabutan surat izin mengemudi atau ganti kerugian. Pidana tambahan berupa pencabutan SIM (larangan mengemudi) adalah agar pelaku dalam hal ini pengemudi menjadi jera dan lebih hati-hati dalam mengendarai kendaraannya di kemudian hari. Pidana tambahan menjadi penghukuman agar pelaku tidak dapat mengulangi perbuatannya sebab ia berada dalam kondisi tidak diperkenankan mengemudi hingga berakhir larangan mengemudi tersebut. Mencermati adanya pidana tambahan berupa ganti kerugian disini, hal ini diputuskan majelis hakim apabila belum ada kesepakatan antara pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan dengan korban mengenai besar nominal ganti kerugian yang diderita korban. Apabila telah ada sebelumnya upaya perdamaian dengan adanya ganti kerugian maka tidak perlu lagi majelis hakim memberi pidana tambahan ganti kerugian kepada pelaku, namun perlu


53

diingat, ganti kerugian tersebut tidak menjadikan pelaku tersebut luput dari tuntutan pidana. Kontroversi penerapan hukum pidana dalam kasus kecelakaan lalu lintas juga harus diluruskan. Perdamaian dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas sering terjadi dan diterapkan oleh masyarakat selama ini. Perdamaian kerap kali terjadi di antara pihak pengemudi yang menabrak dengan pihak korban dengan cara pembayaran sejumlah uang atau santunan oleh pihak penabrak kepada korban sebagai penggantian biaya pengobatan di rumah sakit atau biaya santunan bagi korban yang telah meninggal dunia. Biasanya pihak korban telah merasa adil sementara pihak pelaku sendiri dengan tulus ikhlas membayarkan sejumlah uang tersebut. 47 Pasal 234 ayat 1 Pengemudi bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi. Pasal 236 (1) Pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarannya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. (2) Kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2) dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat. Apabila mencermati ketentuan Pasal 234 di atas, kerugian yang diderita dalam hal ini akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas menjadi tanggung jawab pengemudi. Lalu terkait dengan itu, pada Pasal 236 ayat 2 memberikan

47

http://edukasi.kompasiana.com/2013/01/04/pertanggungjawaban-hukum-pidana-dalamkasus-pengemudi-kendaraan-yang-mengakibatkan-kecelakaan-lalu-lintas--521380.html, diakses pada tanggal 10 Februari 2012.


54

penerangan bahwa dalam kecelakaan lalu lintas dapat terjadi upaya damai yakni dalam hal kesepakatan mengenai jumlah besaran kerugian yang diderita. Penerapan hukum pidana yang berlaku menurut UU LLAJ adalah bahwa kasus kecelakaan yang diperbuat pengemudi tetaplah harus diajukan ke sidang pengadilan untuk diproses secara hukum karena secara aturan hukum tidak ada ketentuan pengecualian walaupun sudah terjadi perdamaian di antara pengemudi dengan korban. Artinya semua kasus tindak pidana dalam kecelakaan lalu lintas harus diselesaikan lewat proses peradilan, tidak memerdulikan apakah pengemudi tersebut telah membayar sejumlah uang atau memberikan santunan kepada korban atau tidak, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 235 ayat (1) UU LLAJ yang berbunyi: Pasal 235 ayat (1) Jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana. Jika dikaitkan dengan golongan kecelakaan lalu lintas sebagaimana tersebut dalam Pasal 229, baik kecelakaan lalu lintas ringan, sedang maupun berat adalah termasuk tindak pidana, hal ini berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 230 UU LLAJ yang berbunyi: Pasal 230 Perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila di antara pengguna jalan mematuhi peraturan yang diatur dalam bagian keempat Bab IX yang mengulas tentang tata cara berlalu lintas dan paragraf kesatu yang mengulas


55

tentang ketertiban dan keselamatan dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya ketentuan Pasal 105 dan Pasal 106. UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Ketentuan Pasal 105 menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib: a. Berperilaku tertib; dan/atau b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan.” Pasal 106 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan pula, sebagai berikut: 1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. 2. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda. 3. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan layak jalan. 4. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan: a. Rambu perintah atau rambu larangan; b. Marka Jalan; c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas; d. Gerakan Lalu Lintas; e. Berhenti dan Parkir; f. Peringatan dengan bunyi dan sinar; g. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau h. Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain. Dengan adanya suatu peraturan yang tersebut di atas dan apabila masyarakatnya mau menerapkan aturan tersebut dalam berkendara, kemungkinan besar bisa menekan jumlah kecelakaan yang sering terjadi di jalan raya. Banyak kelalaian yang disebabkan kurang berhati-hatinya seseorang yang kerap menimbulkan kecelakaan dan dengan kelalaian tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain.


56

Sedangkan untuk ketentuan pidananya mengenai kasus kecelakaan diatur di dalam UU Lalu lintas dan angkutan jalan khusunya di Pasal 310 yang berbunyi sebagai berikut: 1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). 2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mngakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). 3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara palig lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). 48 Menurut uraian UU Lalu lintas dan angkutan jalan pada Pasal 310 dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain terluka atau meninggal dunia ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam Pasal tersebut di atas. B. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Setiap kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya, tentunya menimbulkan konsekuensi hukum bagi pengemudi tersebut. Ketentuan hukum mengenai kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia secara umum diatur dalam Pasal 359 dan 360 KUHP dan secara khusus diatur 48

Jalan

Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan


57

dalam UU LLAJ. Atas kedua aturan tersebut, apabila terjadi kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia maka ketentuan hukum yang harus dikenakan bagi pengemudi kendaraan tersebut adalah sanksi pidana yang diatur dalam UU LLAJ, hal ini mengacu pada Pasal 63 ayat (2) KUHP berikut: Pasal 63 ayat (2) Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Penerapan Pasal 63 ayat (2) KUHP tersebut mengamanatkan kepada penuntut umum dalam membuat surat dakwaannya dan Majelis Hakim dalam mengadili pengemudi yang dalam kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia, agar menerapkan ketentuan yang tertera dalam ketentuan pidana di dalam UU LLAJ dan bukan Pasal 359 KUHP.

C. Ketentuan Pidana Anak Pelaku Kejahatan Lalu Lintas Menurut UndangUndang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak UU LLAJ menyebutkan bahwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia termasuk kepada golongan kejahatan, hal tersebut sebagaimana tersebut dalam Pasal 316 ayat 2. Pasal 316 ayat 2: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275 ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 adalah kejahatan”. Secara khusus ketentuan yang mengatur masalah hukum pidana anak, ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dibentuknya Undang-Undang tentang Pengadilan Anak, antara lain karena disadari bahwa walaupun kenakalan anak merupakan perbuatan anti sosial yang


58

dapat meresahkan masyarakat, namun hal tersebut diakui sebagai suatu gejala umum yang harus diterima sebagai suatu fakta sosial. Oleh karena itu, perlakuan terhadap anak nakal seyogyanya berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa. Anak yang melakukan kenakalan berdasarkan perkembangan fisik, mental maupun sosial mempunyai kedudukan yang lemah dibandingkan dengan orang dewasa, sehingga perlu ditangani secara khusus. Anak nakal perlu dilindungi dari tindakan-tindakan yang dapat menghambat perkembangannya, sehingga dalam penanganannya perlu dibuat hukum pidana anak secara khusus, baik menyangkut hukum pidana materiil, hukum pidana formal, maupun hukum pelaksanaan pidananya. 49 Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam undang-undang ini ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu anak yang masih berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur 12 sampai 18 tahun dijatuhkan pidana. Pembedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. 50 Hal yang berbeda dengan jenis sanksi pidana yang diatur dalam KUHP adalah selain menyangkut masalah jenis pidana pokok dan pidana tambahan, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 diatur pula tentang jenis ancaman sanksi yang berupa “tindakan”. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 antara lain ditegaskan bahwa: “Terhadap Anak Nakal hanya dapat pidana atau 49

Nandang Sambas, Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia. (Graha Ilmu. Yogyakarta.2010) Hlm. 82. 50 Dr. Wagiati Soetodjo SH., M.S., Hukum Pidana Anak, (Refika Aditama, Bandung, 2008). Hlm. 30 .


59

tindakan yang ditentukan dalam Undang-undang ini”. Selanjutnya Pasal 23 ditegaskan pula bahwa Pidana Pokok, terdiri atas: 51 a.

pidana penjara;

b.

pidana kurungan;

c.

pidana denda; atau

d.

pidana pengawasan. Sedangkan Pidana Tambahan terdiri atas:

a.

perampasan barang; dan atau

b.

pembayaran ganti rugi. Penjelasan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menegaskan

bahwa ketika menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, hakim herus memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan dan juga wajib memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua, wali, atau orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga dan keadaan lingkungannya. Demikian pula, Hakim wajib memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan. Tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak nakal berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997meliputi: a. b. c.

Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh; Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

51

Nandang, Op. Cit., hlm. 84.


60

Tindakan di atas dapat pula disertai dengan teguran maupun syarat tambahan lainnya berdasarkan Pasal 24 ayat (2). Bagi anak nakal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2a, 52 hakim menjatuhkan sanksi pidana maupun tindakan. Sedangkan bagi anak nakal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 huruf b, 53 hakim menjatuhkan tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 24, yang merupakan privat offence sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat (1) dan (2). Untuk anak yang melakukan tindak pidana (criminal offence) diancam dengan sanksi pidana dan tindakan. Mengenai lamanya pidana diatur dalam Pasal 26, 27, 28, yaitu: a.

Untuk penjara, kurungan, denda dikurangi ½ dari ancaman untuk orang dewasa;

b.

Maksimum 10 (sepuluh) tahun penjara apabila delik ancaman pidana mati atau seumur hidup;

c.

Pidana pengganti denda berupa wajib latihan kerja dengan ketentuan: 1) Paling lama selama 90 (Sembilan puluh) hari; 2) Lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari; 3) Tidak dilakukan pada malam hari. Namun demikian, bagi anak yang belum berumur 12 tahun hanya dapat

dikenakan tindakan berupa:

52

pidana.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 huruf a, anak nakal adalah anak yang melakukan tindak

53

Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.


61

a.

Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja jika melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau seumur hidup (Pasal 26 ayat (3);

b.

Salah satu tindakan dari ketiga jenis tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 23, jika melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana seumur hidup (Pasal 26 ayat (4). Pasal 29 mengatur tentang pidana Bersyarat/pidana percobaan. Pidana

bersyarat dapat dijatuhkan apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Untuk menjatuhkan pidana bersyarat ini ditentukan baik syarat umum 54 maupun syarat khusus. 55 Masa waktu pidana bersyarat ini paling lama selama tiga tahun. Pidana pengawasan berdasarkan Pasal 30 menerangkan bahwa lamanya pidana ini adalah paling singkat selama (3) tiga bulan dan paling lama selama (2) dua tahun. Sedangkan dalam hal pembebasan bersyarat, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menentukan, apabila: 1.

Telah menjalani pidana penjara selama 2/3 (dua pertiga) dari pidana yang dijatuhkan, sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan dan berkelakuan baik (Pasal 62 ayat 1);

2.

Masa percobaan, sama dengan sisa pidana yang harus dijalankannya (Pasal 62 ayat 3).

54

Syarat umum ialah bahwa anak nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat 55 Syarat khusus ialah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.


62

Dibandingkan dengan apa yang diatur dalam KUHP, masa percobaan untuk anak waktunya jauh lebih singkat yaitu selama sisa pidana yang harus dijalankan. Sedangkan dalam KUHP selain selama sisa pidana yang harus dijalankan, ditambah selama satu tahun. Kelemahan UU ini adalah tidak mengatur tentang diversi untuk mengalihkan perkara anak di luar jalur peradilan formal sehingga anak mendapatkan stigmatisasi. UU ini belum mengakomodasi model keadilan restoratif. Sehingga paradigma filosofi UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dapat dikatakan menganut pendekatan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman (retributive). Model peradilan anak retributif tidak pernah mampu memberikan kerangka kerja yang memadai bagi berkembangnya sistem peradilan anak. Tidak adanya pengaturan secara jelas alternatif penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum melalui upaya diversi. Dalam upaya diversi ini Lembaga Kepolisian dapat menggunakan kewenangan diskresioner yang dimilikinya. Antara lain tidak menahan anak, tetapi menetapkan suatu tindakan berupa mengembalikan anak kepada orang tuanya atau menyerahkannya kepada negara. Pada tingkat penuntutan, upaya diversi tidak dapat dilakukan karena lembaga penuntutan tidak memiliki kewenangan diskresioner. Sedangkan pada tingkatan pengadilan diversi terbatas pada tindakan pengadilan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara atau kurungan. Untuk itu perlu adanya pengaturan tentang upaya diversi secara jelas baik pada tingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan sebagaimana halnya diatur dalam UU No 11 tahun 2012 tentang


63

sistem peradilan pidana anak. Sehingga aparat kepolisian tidak menggunakannya kewenangannya itu sekehendak hatinya, tetapi berlandaskan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian dalam pelaksanaan proses peradilan UU No 3 tahun 1997 belum mengutamakan pendekatan hukum dengan keadilan Restoratif sama halnya dengan pendekatan yang dimuat dalam UU No 11 tahun 2012 yang mengutamakan pendekatan keadilan restoratif56. D. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Diterbitkannya UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengarah kepada pendekatan keadilan restoratif yang lebih mengutamakan kepentingan anak sebagai pelaku dalam perbaikan masa depan dan diri anak, penghukuman sebagai jalan terakhir dan dalam pidana tambahan juga dalam undang-undang ini terdapat pemenuhan kewajiban adat, artinya Undangundang ini mengakui adanya keberlakuan aturan adat.57 Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. 58 Sedangkan

56

http://thezmoonstr.blogspot.com/2013/06/kelemahan-dan-kekurangan-uu-no-3tahun.html, judul artikel:Kelemahan dan Kekurangan UU No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, diakses tanggal 21 Maret 2014, pukul 22.50 WIB. 57 Ibid. 58 Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.


64

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari pross peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. 59 Dalam UU yang terdiri atas 108 pasal itu, ditegaskan bahwa yang disebut Anak dalam kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sementara azas yang dianut dalam Sistem Peradilan Anak di antaranya adalah: kepentingan terbaik bagi anak; penghargaan terhadap pendapat anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Aanak; pembinaan dan pembimbingan anak; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan. 60 Pasal 3 UU tersebut menyatakan, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak di antaranya: a.

Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;

b.

Dipisahkan dari orang dewasa;

c.

memperoeh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;

d.

Melakukan kegiatan rekreasional;

e.

Bebas dari penyiksaan, penghukum an atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;

f.

Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; dan

g.

Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Sistem Peradilan Anak pun wajib mengutamakan pendekatan Keadilan

Restoratif, serta wajib diupayakan diversi dengan tujuan mencapai perdamaian 59

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 60 Pasal 2 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak


65

antara korban dan Anak; menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; menghindarikan anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. 61 Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Ini dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a.

diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan

b.

bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan

orang

tua/walinya,

korban

dan/atau

orang

tua/walinya,

pembimbing

kemasyarakatan, dan pekerja social professional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif dengan wajib memperhatikan: a.

kepentingan korban;

b.

kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;

c.

penghindaran stigma negatif;

d.

penghindaran pembalasan;

e.

keharmonisan masyarakat; dan

f.

kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Sementara Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan

Diversi harus mempertimbangkan: a.

kategori tindak pidana; 61

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.


66

b.

umur Anak;

c.

hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan

d.

dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau

keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk: a.

tindak pidana yang berupa pelanggaran;

b.

tindak pidana ringan;

c.

tindak pidana tanpa korban; atau

d.

nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk perdamaian dengan atau tanpa

ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/Wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, atau pelayanan masyarakat. Hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi dan disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Dan penetapan tersebut dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi. Kemudian disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah itu, Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.


67

Proses peradilan pidana anak akan dilanjutkan kembali apabila proses diversi tidak menghasilkan suatu kesepakatan atau keadaan dimana kesepakatan diversi tidak dilaksanakan. Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana secara umum berlaku juga dalam peradilan pidana anak sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini Setiap identitas baik Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik. Identitas sebagaimana dimaksud meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi. Tindak pidana yang dilakukan oleh Anak yang belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun yang diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, maka Anak tetap diajukan ke sidang Anak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU tersebut. Tetapi, dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial dapat mengambil keputusan untuk: a.

Menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau

b.

Mengikursertakannya

dalam

program

pendidikan,

pembinaan,

dan

pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)

di instansi yang

menangani

bidang

kesejahteraan sosial paling lama 6 (enam) bulan.


68

Disebutkan juga, dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau pekerja sosial. Namun ketentuan didampingi orang tua ini tidak berlaku dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang diiperiksa. Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak. Sementara terkait penahanan, Anak tidak boleh ditahan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat: a.

Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan

b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. 62 Akan tetapi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 ini baru berlaku efektif pada tanggal 30 Juli 2014 sesuai amanat yang tertera dalam Pasal 108.

62http://www.socialwelfare.fisip.ui.ac.id/index.php?op=readberita&idberita=27, judul artikel: Kehadiran UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Dan Peran Pekerja Sosial, diakses tanggal 21 Maret 2014, pukul 23.00 WIB.


BAB II KETENTUAN PIDANA YANG MENGATUR TENTANG KELALAIAN BERLALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN ORANG LAIN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Recommend Documents