32
BAB II PENGATURAN
HUKUM
TERHADAP
TINDAK
PIDANA
PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak 1. Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tindak pidana kesusilaan mengenai perbuatan cabul terhadap anak di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan dalam pasal : 285, 286, 287, 289, 290, 292, 293, 294, 295, dan 296. Pasal 285 KUHP menentukan Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. 25 Dari pasal 285 KUHP di atas, pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur dapat diancam hukuman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, akan tetapi dalam pasal ini tidak menyebutkan kategori korban atau usia korban, hanya menyebutkan korbanya seorang wanita tanpa batas umur atau klasifikasi umur berarti seluruh klasifikasi umur termasuk lanjut usia maupun anak-anak dapat dikategorikan dalam pasal ini. Dalam hal pencabulan yang korbannya anak di bawah umur berarti dapat diatur dalam pasal ini 25
Pasal 285 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
Universitas Sumatera Utara
33
Pasal 286 KUHP menentukan Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istinya, padahal diketahuinya bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. 26 Pengaturan pada pasal ini ialah apabila pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur melakukan pemenuhan hasrat seksualnya bukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan, melainkan dengan cara meminumkan suatu zat atau obat yang membuat korbanya pingsan atau tidak berdaya, pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pasal 287 ayat (1) KUHP menentukan Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatuhnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, belum mampu kawin diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. 27 Perbuatan yang terjadi tersebut adalah perbuatan pencabulan terhadap anak di bawah umur dilakukan dengan memaksakan kehendak dari orang dewasa terhadap anak di bawah umur yang dilakukan tanpa atau dengan kekerasan demi tercapainya pemenuhan hasrat seksual. Pemenuhan hasrat seksual yang dilakukan tanpa kekerasan bisa terjadi 26 27
Ibid, Pasal 286 KUHP Ibid, Pasal 287 Ayat (1) KUHP
Universitas Sumatera Utara
34
dengan cara atau upaya orang dewasa dengan membujuk korban dengan mengiming-imingi korban dengan sesuatu atau hadiah yang membuat korban menjadi senang dan tertarik dengan begitu si pelaku merasa lebih mudah untuk melakukan maksudnya untuk menyetubuhi korban. Dalam hal tersebut, pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pasal 289 KUHP menentukan “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun”
Yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji atau perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum Pasal 290 ayat (3) KUHP menentukan “Barangsiapa membujuk (menggoda) seseorang yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin diancam hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun” Yang dimaksud membujuk (menggoda) dalam pasal ini adalah seorang
laki-laki
atau
perempuan
yang
melakukan
perbuatan
Universitas Sumatera Utara
35
mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya. Pada dasarnya membujuk adalah menarik kehendak orang yang bersifat mengiming-imingi yaitu berhubung orang yang dibujuk, adalah anak-anak yang secara psikis masih lugu atau polos yang lebih mudah dipengaruhi kehendaknya daripada orang dewasa, dengan memberikan permen,boneka lucu atau uang yang sudah cukup untuk menarik kehendak seorang anak yang tidak mungkin dilakukan terhadap orang dewasa 28 Pasal 292 KUHP menentukan “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selamalamanya 5 (lima) tahun”
Yang dimaksud dalam pasal ini adalah dua orang sesama jenis kelamin tetapi menjadi subjek hukum kejahatan (si pembuatnya) dan dibebani tanggung jawab pidana ialah siapa yang diantara dua orang itu yang telah dewasa, sedangkan yang lain haruslah belum dewasa. Mengenai kriteria belum dewasa dapat dilihat menurut umur yakni belum berumur 21 tahun dan belum pernah menikah. Orang yang sudah pernah menikah dianggap (fiksi) sudah dewasa walaupun umurnya belum 21 tahun. 29 Pasal 293 KUHP menentukan
28 29
Adam Chazwi Tindak Pidana Kesopanan, Jakarta. RG Persada, 2005, hal.86 Ibid hal. 89
Universitas Sumatera Utara
36
“Barangsiapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh hubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacatkelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun” Yang dimaksud dalam pasal ini ialah sengaja membujuk orang untuk melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul pada dirinya. Ketika membicarakan kejahatan membujuk orang yang umurnya belum lima belas tahun untuk melakukan perbuatan cabul dan yang dipergunakan yakni hadiah atau perjanjian berupa uang, atau pengaruh yang berlebihan atau tipuan 30 Pasal 294 KUHP menentukan “Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaanya, atau dengan seseorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk di tanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang orang sebab bahwanya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun” Yang dimaksud dengan pasal ini ialah anak yang belum dewasa adalah belum berumur dua puluh satu tahun dan belum pernah menikah. Yang dimaksud dengan anaknya ialah anak kandungnya, anak tirinya adalah anak yang diperoleh dari perkawinan bekas istri atau bekas suaminya dengan suami atau istrinya terdahulu, anak angkatnya ialah anak orang lain yang diangkat anak (diadopsi) oleh suatu keluarga menjadi anak angkat, yang dipelihara dididik, dibesarkan dan diperlakukan sama dengan 30
R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bogor Politea, 1995.hal.215
Universitas Sumatera Utara
37
anak kandungannya sendiri. Anak yang dipeliharanya pendidikannya atau penjagaanya diserahkan padanya ialah anak karena hukum melahirkan adanya kewajiban seperti itu misalnya anak yatim-piatu yang karena penetapan hakim diserahkan kepadannya sebagai wali. Pembantunya ialah orang yang bekerja pada rumah tangganya misalnya untuk laki-laki disebut bujangnya. Sementara itu
yang dimaksud bawahannya ialah bawahan
dalam hubungan pekerjaan, misalnya pemilik toko, pada pegawainya.
Pasal 295 KUHP menentukan “(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun : Barangsiapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dikerjakan oleh anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum dewasa oleh anak yang dibawah pengawasannya, orang yang belum dewasa yang diserahkan kepadanya, supayadipeliharanya, dididiknya atau dijaganya atau bujangnya yang dibawah umur atau orang yang dibawahnya dengan orang lain. (2) Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun : Barangsiapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dalam hal di luar yang disebut pada ke-1 orang dibawah umur yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa ia di bawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan orang lain” Yang dimaksud dengan pasal ini ialah anak yang belum dewasa adalah belum berumur dua puluh satu tahun dan belum pernah menikah. Yang dimaksud dengan anaknya ialah anak kandungnya, anak tirinya adalah anak yang diperoleh dari perkawinan bekas istri atau bekas suaminya dengan suami atau istrinya terdahulu, anak angkatnya ialah anak orang lain yang diangkat anak (diadopsi) oleh suatu keluarga menjadi anak angkat, yang dipelihara dididik, dibesarkan dan diperlakukan sama dengan
Universitas Sumatera Utara
38
anak kandungannya sendiri. Anak yang dipeliharanya pendidikannya atau penjagaanya diserahkan padanya ialah anak karena hukum melahirkan adanya kewajiban seperti itu misalnya anak yatim-piatu yang karena penetapan hakim diserahkan kepadannya sebagai wali. Pembantunya ialah orang yang bekerja pada rumah tangganya misalnya untuk laki-laki disebut bujangnya. Sementara itu yang dimaksud dengan perbuatan memudahkan perbuatan cabul adalah perbuatan dengan bentuk apapun yang sifatnya memberi kemudahan yakni dengan cara menolong atau memperlancar dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya dan orang lain 31 Pasal 296 KUHP menentukan “Barangsiapa yang pencahariannya atau kebiasaanya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.00”
Orang yang pencahariannya atau kebiasaanya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain disebut mucikari untuk menjalankan pekerjaanya itu, pada umumnya ia menyediakan tempat-tempat pelacuran. Yang dapat dikenakan pasal ini misalnya menyediakan rumah atau kamarnya (dengan pembayaran lebih dari satu kali) kepada perepuan dan laki-laki untuk melacur di tempat tersebut.
31
Adam Chazwi.Hal. 108-109
Universitas Sumatera Utara
39
2. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pengaturan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak di dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002di berlakukan Sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur menurut Undang-undang Perlindungan Anak ialah sebagai berikut: Pasal 81 ayat (1) yang berbunyi Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah). 32 Dalam pasal ini, pengaturan bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan cara kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang dimana menerangkan hukuman bagi pelaku sangatlah berat yaitu paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan paling singkat 3 (tiga) tahun penjara, setidaknya akan membuat pelaku geram dan menyadari benar perbuatan apa yang telah dilakukan. Pengaturan pada pasal ini sudah cukup
efisien
dalam
menjerat
para
pelaku
untuk
dapat
mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Pasal 81 ayat (2) yang berbunyi: 32
Indonesia, Undang-undang Perlindungan Anak, UU No. 23, L.N No. 109 Tahun 2002, T.L.N. No.4235, Pasal 81 ayat (1)
Universitas Sumatera Utara
40
Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. 33 Pasal ini menerangkan bahwa segala tindakkan pemaksaan bersetubuh dengan seorang anak dengan cara tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau bujuk rayu demi pemenuhan hasrat seksual pelaku terhadap anak yang menjadi korbannya. Hal tersebut seiring dengan berkembangnya teknik atau modus operandi pelaku perkosaan yang baru dan semakil berkembang yang antara lain dengan cara bujuk rayu, menipu, dan lain-lain. Dalam hal ini pelaku dapat diancam sama dengan Pasal 81 ayat (2) yaitu minimal tiga tahun penjara. Dalam hal terjadi hubungan suami isteri antara kedua anak, karena diawali dengan rayuan atau rangsangan terlebih dahulu dari si anak lakilaki, maka dia dapat dikenai Pasal 82 UU Perlindungan Anak: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000.00 (enam puluh juta).” Melihat pada ketentuan Pasal 82 UU Perlindungan Anak tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh si anak laki-laki dapat dipidana 33
Ibid, Pasal 81 ayat (2)
Universitas Sumatera Utara
41
berdasarkan Pasal 82 UU Perlindungan Anak. Perlu diketahui bahwa dalam pasal tersebut tidak diatur mengenai siapa yang melakukan tindakan pidana tersebut, apakah orang yang sudah dewasa atau anak-anak. Oleh karenanya anak-anak pun dapat dipidana berdasarkan pasal ini. Penerapan hukum pidana untuk menanggulangi anak nakal sampai saat ini belum mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap menurunnya tingkat kenakalan anak di Indonesia. Melihat fakta yang ada, anak-anak di Indonesia semakin sulit untuk dikendalikan baik dari dalam lingkungan keluarga maupun diluar yang sangat berpengaruh bagi si anak maupun masyarakat yang merasakannya. Esensi dikeluarkanya UndangUndang Pengadilan Anak sebagai wujud perlindungan terhadap anak bermasalah sangat jauh dari apa yang diharapkan. Adanya Undang-undang (legal subtance) yang baik belum tentu dapat memberi jaminan akan dapat penghasilan yang baik, tanpa ditunjang dengan aspek-aspek stuktur hukum (legal structur), serta budaya hukum (legal culture) yang baik. Karenanya upaya pembaharuan hukum harus dilakukan secara menyeluruh, baik substansi, sturktur. Maupun budaya. Namun hal yang perlu mendapatkan perhatian bahwa walaupun hukum pidana positif di Indonesia saat ini bersumber kepada KUHP buatan belanda (Wetboek van Strafrecht). Tetapi penegakan hukum harus berbeda dengan filosofi penegakan hukum pidana seperti dizaman Belanda, karena kondisi lingkungan atau kerangka besar hukum Nasional sebagai tempat dioperasionalisaikannya sudah jauh berubah.
Universitas Sumatera Utara
42
Penegakan hukum pidana positif harus berada dalam konteks ke Indonesiaan, bahkan dalam konteks Pembangunan Nasional dan Pembangunan Hukum Nasional. Dalam salah satu kesimpulan Konvensi Hukum Nasional yang diselenggarakan pada bulan Maret 2008 menyatakan, bahwa; “Penegakan hukum dan sikap masyarakat terhadap hukum tidak boleh mengabaikan keadaan dan dimensi waktu saat hukum itu ditegakan atau diberlakukan”. 34
34
Nandang Sambas, Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, (Bandung: Graha Ilmu, 2010), hal. 136.
Universitas Sumatera Utara
