BAB II PENGATURAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK (SODOMI) DIBAWAH UMUR

BAB II PENGATURAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK (SODOMI) DIBAWAH UMUR D. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 289, 290, 292, 293, 294, 295 dan 296 Pasal 289 KUHP menentukan: 14 “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun”. Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya meraba-raba anggota badan atau kemaluan, yang dilarang dalam Pasal ini bukan saja sengaja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul. Pasal 290 KUHP menentukan : 1. Pasal 290 ayat ( 2 ) KUHP “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa yang bersangkutan belum masanya dikawin”.

14

Maidin Gultom, Op.Cit, halaman 5-6.

22

Universitas Sumatera Utara

23

Perbuatan yang dilarang disini adalah perbuatan sengaja memaksakan kehendak dari orang dewasa yaitu melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan terhadap anak dibawah umur (belum lima belas tahun) atau anak yang tidak diketahui jelas umurnya dan belum saatnya dikawin. 2. Pasal 290 ayat ( 3 ) KUHP “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain”. Menurut pasal ini dapat dihukum orang yang membujuk atau menggoda seseorang (laki-laki atau perempuan) yang umurnya belum cukup lima belas tahun atau belum waktunya dikawin untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan orang lain, membiarkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dan melakukan hubungan kelamin (bersetubuh) diluar perkawinan dengan orang lain. Kata-kata membujuk disini bisa dilakukan oleh pelaku dengan menghasut, memberikan janji-janji, mengiming-imingi sesuatu, memberikan hadiah dan lain sebagainya kepada korban.


24

Menurut R. Soesilo seorang wanita yang melakukan persetubuhan dengan anak laki-laki yang berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun dapat dikenakan Pasal ini15 Pasal 292 KUHP menentukan: “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun”. Pasal ini mengatur mengenai perbuatan cabul yang dilakukan orang dewasa terhadap anak yang belum dewasa yang berjenis kelamin sama dengan pelaku. Dewasa berarti telah berumur dua puluh satu tahun atau belum berumur dua puluh satu tahun tetapi sudah pernah kawin. Jenis kelamin yang sama berarti laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan.Perbuatan cabul yang dimaksud sama dengan penjelasan Pasal 289KUHP yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Pasal 293 KUHP menentukan: (1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau 15

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta KomentarKomentarnya, Lengkap Pasal demi Pasal, Bogor: Politea, 1995, halaman 78


25

selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Yang diancam hukuman dalam Pasal ini adalah seseorang yang sengaja membujuk orang yang belum dewasa atau belum cukup umur dan bertingkah laku baik (misalnya anak tersebut bukan seorang pelacur) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau tindakan-tindakan yang melanggar kesusilaan dengan dia. Bujukan-bujukan yang digunakan misalnya dengan memberikan hadiah, menjanjikan uang atau barang kepada korban, memberikan pengaruh-pengaruh yang berlebihan atau dengan tipu muslihat dengan tujuan agar korban terpengaruh dan terperdaya sehingga menuruti kemauan dan kehendak pelaku. (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu. (3) Tempo tersebut dalam Pasal 74, ditentukan buat satu-satu pengaduan ini ialah 9 (sembilan) dan 12 (dua belas) bulan Pasal 294 KUHP menentukan: (1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawannya yang belum dewasa, atau dengan orang

yang

belum dewasa

yang

pemeliharaanya,

pendidikan

atau

penjagaannya diannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Yang diancam dalam Pasal ini adalah seseorang yang sengaja melakukan perbuatan asusila atau cabul terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat


26

dan anak dibawah pengawasannya yang belum cukup umur atau belum dewasa yang tanggung jawab pemeliharaan, pendidikan, penjagaan atau semua kebutuhan atas anak tersebut ada pada atau menjadi tanggung jawab si pelaku. (2) Diancam dengan pidana yang sama: 1. pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya, 2. pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya. Pasal 295 KUHP menentukan: (1) Diancam: 1. Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang

pemeliharaannya,

pendidikan

atau

penjagaannya

diserahkan

kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain; 2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang


27

tersebut dalam butir 1 di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain. (2) Jika yang melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga. Pasal 296 KUHP menentukan: Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

E. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pengaturan lebih khusus mengenai perlindungan hukum terhadap anak tertuang dalam Undang-undang No.23 tahun 2002. Pembentukan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan landasan yuridis dan bagian kegiatan pembangunan nasional,khususnya dalam mewujudkan kehidupan anak dalam berbangsa dan bernegara. Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak ini merupakan bentuk kepedulian masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak anak. Draf pertama Rancangan Undang-Undang Perlindungan Anak ini tersusun pada


28

tahun 1998 dalam kondisi politik dan keamanan Indonesia yang kurang menguntungkan serta krisis ekonomi yang begitu mengkhawatirkan.16 Hal inilah yang menyebabkan draf ini tertunda. Situasi yang tidak kondusif ini mendorong UNICEF untuk memfasilitasi penyusunan Rancangan Undang-Undang ini. Setelah melewati proses yang begitu panjang maka pada tanggal 22 Oktober 2002 RUU tersebut disahkan Asas dan tujuan lahirnya undang-undang ini diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3, sementara mengenai hak anak diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 18 dan kewajibannya diatur dalam Pasal 19. Disebutkan dalam Pasal 13 bahwa: (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. Diskriminasi17 b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual18 c. Penelantaran19

16

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Perlindungan Anak berdasarkan UndnagUndang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jakarta : KPAI, Halaman 1. 17 Pasal 13 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dijelaskan bahwa: Perlakuan diskriminasi, misalnya perlakuan yang membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental 18 Penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dijelaskan bahwa: perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan 19 Penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dijelaskan bahwa: perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajibab untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya


29

d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan20 e. Ketidakadilan21 f. Perlakuan salah lainnya22 2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman. Kewajiban orang tua tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 ini juga diatur kewajiban orang tua, antara lain:23 (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; b. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak. (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung 20 Penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dijelaskan bahwa:perlakuan yang kejam, mislanya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, mislanya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial 21 Penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dijelaskan bahwa: perlakuan ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap anak 22 Penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dijelaskan bahwa: perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak 23 Pasal 26 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak


30

jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Dalam hal orang tua melakukan perbuatan yang oleh aturan hukum pidana yang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang maka orang tua tersebut dinyatakan telah melakukan tindak pidana,yang disebut juga delik. Menurut wujud dan sifatya, tindak pidana ini adalah pebuatan-perbuatan yang melawan hukum.

Perbuatan-perbuatan

tersebut

juga

merugikan

masyarakat

dan

bertentangan dengan atau mengahambat terlaksananya tata pergaulan masyarakat yang dianggap adil.24 Bentuk perlindungan hukum terhadap anak menurut Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat dijelaskan sebagai berikut: Pasal 59A Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya: a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; b.

pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;

c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.” 24

Moeljanto, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Jakarta,Bina Aksara, 2001, halaman 19


31

Pasal 64 Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui: a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; b. pemisahan dari orang dewasa; c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; d. pemberlakuan kegiatan rekreasional; e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya; f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup; g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya. j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; k. pemberian advokasi sosial; l. pemberian kehidupan pribadi; m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas; n. pemberian pendidikan; o. pemberian pelayanan kesehatan; dan


32

p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Pasal 66 Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui: a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual Pasal 67 Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika,dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.” Di antara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 67A, Pasal 67B, dan Pasal 67C sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 67A Setiap Orang wajib melindungi Anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses Anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi


33

Pasal 67B (3) Perlindungan

Khusus

bagi

Anak

yang

menjadi

korban

pornografi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf f dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental. (4) Pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 67C Perlindungan Khusus bagi Anak dengan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf g dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.” Pasal 68 Perlindungan Khusus bagi Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf h dilakukan melalui

upaya

pengawasan,

perlindungan,

pencegahan,

perawatan,

dan

rehabilitasi.” Pasal 69 Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya: a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi


34

Pasal 71 Perlindungan Khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf m dilakukan melalui upaya pengawasan,

pencegahan,

perawatan,

konseling,

rehabilitasi

sosial,

dan

pendampingan sosial.”51. Di antara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 71A, Pasal 71B, Pasal 71C, dan Pasal 71D sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 71A Perlindungan Khusus bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf n dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial. Pasal 71B Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf o dilakukan melalui konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial. Pasal 71C Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 71B diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 71D (1) Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan


35

ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.” Kehadiran Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak memberikan angin segar bagi para aktivis hukum dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Namun, Undang-Undang ini belum dapat berjalan secara efektif. Untuk itu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang No. 35 tahun 2014. Perubahan Undang-undang ini berguna untuk mempertegas pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku. Tidak hanya itu perubahan undang-undang ini juga bertujuan untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban maupun anak pelaku kejahatan. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban maupun anak pelaku kejahatan di kemudian hari agar tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Adapun yang menjadi pemikiran sehingga menyebabkan lahirnya UndangUndang ini adalah: a. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warganya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia; b. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana


36

diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. Bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangann bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia; d. Bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bentuk perlindungan yang telah ada dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatas sebenarnya tidak jauh berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam UU No.35 tahun 2014 hanya sedikit perubahan yang terjadi dalam beberapa Pasal, misalnya: Pasal 59 UU No. 23 tahun 2002 diubah menjadi: (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. Anak dalam situasi darurat; b. Anak yang berkonflik dengan hukum; c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;


37

e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; f. Anak yang menjadi korban pornografi; g. Anak dengan HIV/AIDS; h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis; j. Anak korban kejahatan seksual; k. Anak korban kejahatan terorisme; l. Anak penyandang disabilitas; m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya. Secara khusus perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j diatas dan Pasal 69 UU No.23 tahun 2002 tentang Pelrindungan Anak sebagaimana telah diubah dalam Pasal 69A sebagaimana berikut: “Perlindungan Khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebgaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya: a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan; b. Rehabilitasi sosial; c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan


38

d. Pemberian pemeriksaan

perlindungan mulai

dari

dan

pendampingan

penyidikan,

pada

penuntutan,

setiap

tingkat

sampai

dengan

pemeriksaan di sidang pengadilan.” Setiap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam hal ini incest berhak untuk mengajukan ke pengadilan berupa hak restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Yang dimaksud dengan “restitusi” adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.25 Tujuan dari pemberian perlindungan terhadap anak korban kekerasan yang mana dalam skripsi ini adalah hubungan seksual sedarah/incest sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada anak korban kekerasan seksual dalam hal ini incest, misalnya: a. Memberikan penyediaan rumah aman ketika pelaku adalah ayah kandung atau tempat tinggal yang sama dengan pelaku, rumah aman disediakan bekerjasama dengan pemerintah . b. Memberikan bimbingan konseling keagamaan 25

Penjelasan Pasal 71D ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak


39

c. Melakukan pemeriksaaan psikologis. d. Mendampingi dalam hal pemeriksaan kesehatan dan visum et refertum e. Mengupayakan anak untuk tetap bisa bersekolah dan diterima kembali disekolah f. Melakukan pendampingan mulai dari kepolisian,kejaksaan sampai ke pengadilan

F. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Permasalahan

anak

yang

berkonflik

dengan

hukum

sangatlah

merisaukan.Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak memadai lagi dalam memberikan solusi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan hal tersebut maka DPR RI bersama Pemerintah RI telah membahas RUU Sistem Peradilan Pidana Anak pada tahun 2011 sampai dengan 2012. RUU Sistem Peradilan Anak (RUU SPPA) disampaikan Presiden kepada Pimpinan DPR -RI dengan Surat No. R-12/Pres/02/2011 tanggal 16 Februari 2011. Presiden menugaskan Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mewakiliPresiden dalam pembahasan RUU SPPAtersebut. Sementara itu, DPR RI menunjuk Komisi III untuk melakukan pembahasan RUU SPPA tersebut lebih lanjut melalui Surat Wakil Ketua DPR RI No. TU.04/1895/DPR RI/II/2011.26 26

Djamil M. Nasir, Anak Bukan untuk Dihukum, Jakarta,Sinar Grafika, 2013, halaman

51


40

RUU SPPA ini sendiri secara langsungditerima dalam Rapat Pleno Komisi III DPR RI pada tanggal 28 Maret 2011, untuk kemudian dibahas ditingkat Panja (Panitia Kerja) sejak tanggal 3 Oktober 2011. RUU SPPA ini merupakan penggantian terhadap Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.27 Setiap pembentukan undang-undang yang baik, harus disertakan dasardasar filosofis, yuridis, dan sosiologis. Dalam Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan dasar-dasar pemikiran dalam RUU tersebut, antara lain:28 1. Dasar filosofis Dasar filosofis adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila di dalam mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Disebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan anak. Dasar filosofis ini mengafirmasi nilai-nilai Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga sebagai bangsa yang bermartabat dan menunjung tinggi nilai-nilai religiusitas,

27 28

Ibid., halaman 51 Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak, halaman. 7-9.


41

maka permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum harus diberikan prioritas yang terbaik bagi anak. 2. Dasar Sosiologis Perwujudan

pelaksanaan

lembaga

peradilan

pidana

anak

dapat

menguntungkan atau merugikan mental, fisik dan sosial anak. Tindak pidana anak, dewasa ini secara kuantitas dan kualitas cenderung meningkat dibandingkan dengan tindak pidana lain, nyaris semua tindak pidana yang dilakukan orang dewasa dilakukan pula oleh anak-anak. Berbagai factor penyebabnya adalah keadaan social ekonomi yang kurang kondusif, pengaruh globalisasi dalam bidang komunikasi dan informasi, hiburan, perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan gaya hidup. Selain hal tersebut masalah ini disebabkan pula oleh faktor intern keluarga seperti kurang perhatian, kasih sayang dan pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh terhadap anak sehingga mudah terpengaruh oleh pergaulan yang negatif di lingkungan masyarakat. Undang-Undang

No.

3

Tahun

1997

tentang

Pengadilan

Anak

dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Namun, dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Selain itu,undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan


42

belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. 3. Dasar yuridis Menurut teori, hukum haruslah membantu manusia berkembang sesuai dengan kodratnya: menjunjung keluhuran martabat manusia, bersifat adil, menjamin kesamaan dan kebebasan, memajukan kepentingan dan kesejahteraan umum. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan atas hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi”. Hal ini dijabarkan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention On the Rights of the Child) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Undang-Undang No. 3

Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, banyak mengandung kelemahan dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia.


43

4. Dasar Psikopolitik Masyarakat Psikopolitik masyarakat adalah suatu kondisi nyata di dalam masyarakat mengenai tingkat penerimaan (acceptance) atau tingkat penolakan (resistance) terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Tindak pidana yang dilakukan anak baik langsung maupun tidak langsung merupakan suatu akibat dari perbuatan dan tindakan yang dilakukan orang dewasa dalam bersinggungan dengan anak atau

merupakan

sebagai

bagian

dalam

proses

interaksi

anak

dengan

lingkungannya, di mana anak belum mampu secara dewasa menyikapinya. Paradigma ini harus ditanamkan bagi masyarakat dan aparatur penegak hukum dalam menghadapi anak yang diduga melakukan suatu tindak pidana.


BAB II PENGATURAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK (SODOMI) DIBAWAH UMUR

Recommend Documents