BAB I PENDAHULUAN. mengatur mengenai pentingnya peradilan yang independen, antara lain Universal declration of Human

[LAKIP PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA

, 2012

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Prinsip Independensi peradilan merupakan prinsip penting dalam Negara demokrasi. Prinsip tersebut menghendaki agar lembaga peradilan terbebas dari campur tangan, tekanan atau paksaan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan maupun lembaga lain serta pihak-pihak lain diluar peradilan. Prinsip independen ini merupakan salah satu komponen utama dalam sebuah Negara hukum. Karena itulah beberapa instrument hukum internasional secara khusus mengatur mengenai pentingnya peradilan yang independen, antara lain Universal declration of Human Right (Pasal 10), International Convenant On Civil and Political Right (Pasal 14), Interntional Bar Association Code of Minimum Standards of Judical Indepandence. Konsep independen ini menghendaki bahwa tidak ada campur tangan lembaga eksekutif atau departemen dalam mengelola pengadilan, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang ditegaskan dalam kalimat “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselengaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Dengan demikian di dalam menyelenggarakan peradilan termasuk didalamnya Pembentukan Pengadilan dan Peningkatan Klas Pengadilan menjadi wewenang dan tanggung jawab Mahkamah Agung sebagaimana Keppres No. 21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, Adminitrasi dan finasial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung RI.

1


, 2012

Sebagai Lembaga Peradilan Negara, Mahkamah Agung Republik Indonesia membawahi 4 (empat) Lingkungan Peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Negeri / Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah / Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di Ibukota Kabupaten / Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten /kota (Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989), kecuali ditentukan lain (penjelasan pasal). Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran dibentuk dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, tentang Peradilan Militer dan Keputusan Panglima TNI, Nomor. Kep/6/X/2003, tanggal 20 Oktober 2003 tentang nama, tempat, kedudukan, daerah hukum Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Pertempuran serta Oditurat Militer,Oditurat Militer Tinggi dan Oditurat Militer Pertempuran. Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu. Perkataan sasaran / tujuan mengandung pengertian bahwa perencanaan berkaitan hal dengan perumusan kebijaksanaan. oleh karenanya perencanaan pada garis besarnya terdiri atas beberapa tahapan yang harus dilalui dan dilaksanakan oleh setiap lembaga/unit organisasi termasuk unit kerja Pengadilan Negeri Palangka Raya.

B. TUGAS DAN FUNGSI a. Tugas Pengadilan Negeri Palangka Raya Pengadilan Negeri Palangka Raya mempunyai tugas pokok : “Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama”. b. Fungsi Pengadilan Negeri Palangka Raya

2


, 2012

Untuk menyelanggarakan tugas pokok tersebut diatas, Pengadilan Negeri

Palangka Raya

mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Melakukan pengawasan internal di lingkungan Pengadilan Negeri Palangka Raya 2. Menyelenggarakan peradilan 3. Menyelenggarakan administrasi perkara 4. Melakukan evaluasi terhadap laporan-laporan perkara 5. Menyelenggarakan arsip berkas perkara inaktif 6. Menyelenggarakan penahanan dan perpanjangan penahanan 7. Menyelenggarakan penyusunan rencana anggaran dan keuangan 8. Mengkoordinasikan urusan perencanaan, pemeliharaan perlengkapan dan urusan Rumah Tangga Peradilan dalam rangka menunjang tugas Pengadilan Negeri berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. 9. Menyelenggarakan urusan kepegawaian 10. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat 11. Meningkatkan aksesibilitas dan keterbukaan terhadap informasi perkara

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAKIP TAHUN 2011 Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan Pencapaian Kinerja Pengadilan Negeri Palangka Raya selama tahun 2011 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. LAKIP ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan penyusunannya berpedoman kepada Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Palangka Raya Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

3


, 2012

Bab I Pendahuluan Menggambarkan secara ringkas mengenai latar belakang,Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Palangka Raya, dan Sistematika Penyajian. Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja Menjelaskan rencana strategis Pengadilan Negeri Palangka Raya tahun 2010-2014, Rencana Kinerja Tahunan 2011 serta Perjanjian Kinerja (dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011). Bab III Akuntabilitas Kinerja Menjelaskan Pengukuran kinerja ( Perbandingan antara target dan realisasi kinerja), serta Analisis Akuntabilitas Kinerja. Bab IV Penutup Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Palangka Raya Tahun 2011, saran dan harapan yang ingin dicapai untuk tahun mendatang.

4


, 2012

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS 2010-2014 Rencana Strategis Pengadilan Negeri Palangka Raya Tahun 2010-2014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Palangka Raya yang merupakan dokumen rencana taktis stratejik dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program / kegiatan Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam kurun waktu tahun 2010-2014, dan tujuannya adalah memberikan arah dan sasaran yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahunan dalam kaitannya dengan kebijakan anggaran. Kemudian setelah DIPA disahkan maka disusunlah skala prioritas dari Rencana Kinerja Tahunan menjadi Penetapan Kinerja (PK). Renstra digunakan untuk menilai kinerja Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam upaya memenuhi target tercapainya Tugas Pokok dan Fungsi yang telah ditetapkan. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Palangka Raya Tahun 2011 disusun berdasarkan kondisi lingkungan strategis Pengadilan Negeri Palangka Raya yang telah diuraikan dalam Visi Mahkamah Agung. Selain itu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Palangka Raya didasarkan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

5


, 2012

Visi dimaksud dijabarkan ke dalam Misi yang kemudian melahirkan strategi kegiatan. Dalam rangka perumusan kebijakan kegiatan, strategi tersebut dikaitkan dengan issu-issu strategis. Hasil analisis dari issu-issu strategis adalah rumusan kebijakan yang kemudian dijabarkan dalam bentuk program. Rencana strategis tersebut selanjutnya dijabarkan ke Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Palangka Raya. Hasil pelaksanaan Rencana Strategis /Rencana Kinerja tahunan, kemudian dievaluasi dan diakumulasi menjadi progress report tahunan Pengadilan Negeri Palangka Raya. Rencana Strategis memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman/ tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Palangka Raya diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (2005-2025) dan Pembangunan Jangka Menengah (PJM) tahun 20102014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja

dalam pelaksanaan program dan kegiatan

Pengadilan dalam pencapaian visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis serta program utama dan kegiatan pokok yang telah ditetapkan oleh orgnisasi. 1. Visi dan Misi Visi Pengadilan Negeri Palangka Raya adalah : “Mewujudkan supremasi hukum melalui Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, efektif, efesien, serta mendapat kepercayaan publik, professional dalam member pelayanan hukum yang berkualitas, etis terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik” Sedangkan Misi Pengadilan Negeri Palangka Raya adalah sebagai berikut: 1.

Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan serta keadilan masyarakat;

2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak lain; 3. Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat;

6


, 2012

4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan; 5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efesien, bermartabat dan dihormati; 6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri tidak memihak dan transparan.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis a. Tujuan. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam rangka waktu 1 (satu) sampai 5 (tahun) kedepan. b. Sasaran Strategis Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan Penyelesaian perkara ( dalam hal menerima, memeriksa, dan memutus perkara) 2. Peningkatan pemberian putusan yang seadil-adilnya bagi masyarakat pencari keadilan’ 3. Peningkatan Tertib administrasi perkara 4. Peningkatan upaya penyelesaian Mediasi 5. Peningkatan Kualitas SDM 6. Peningkatan Kualitas Pengawasan 7. Peningkatan keterbukaan informasi melalui website Pengadilan Negeri Palangka Raya 8. Peningkatan Disiplin Pegawai 9. Peningkatan sosialisasi Bantuan Hukum bagi masyarakat kurang mampu 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok Bentuk dan Pelaksanaan Program Utama didasarkan atas tujuan yang ingin dicapai dalam sasaran strategis. Bentuk-bentuk program berdasarkan sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

7


, 2012

1. Peningkatan Penyelesaian perkara ( dalam hal menerima, memeriksa, dan memutus perkara) Salah satu isu yang mengemuka dimasyarakat mengenai peradilan adalah penyelesaian perkara. Pengadilan Negeri sebagai salah satu pelaksana kekuasaan Pengadilan tingkat pertama dibawah Mahkamah Agung telah melakukan serangkaian upaya untuk mengatasi percepatan perkara,

namun jumlah perkara baru yang masuk setiap tahunnya selalu

mengalami peningkatan. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Palangka Raya memandang perlu untuk membuat “program peningkatan penyelesaian perkara” dengan mengacu kepada: a. Prosentase sisa perkara yang telah diselesaikan; b. Prosentase perkara yang telah diminutasi; c. Prosentase perkara yang telah diputus tidak lebih dari 6 (enam) bulan. 2. Peningkatan pemberian putusan yang seadil-adilnya bagi masyarakat pencari keadilan’ Isu selanjutnya yang mengemuka

dimasyarakat mengenai peradilan adalah pemberian

putusan. Pengadilan Negeri Palangka Raya telah melakukan serangkaian upaya untuk mengatasi pemberian Putusan yang kurang adil bagi masyarakat. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Palangka Raya memandang perlu untuk membuat “program peningkatan pemberian putusan yang seadil-adilnya bagi masyarakat pencari keadilan” dengan mengacu kepada Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum.(banding, kasasi, PK) 3. Peningkatan Tertib administrasi perkara Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula dengan Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan unit lainnya. Maka Pengadilan Negeri Palangka Raya memandang perlu untuk membuat program Peningkatan Tertib administrasi perkara dengan mengacu kepada: a. Prosentase perkara yang telah diregister

8


, 2012

b. Prosentase berkas yang telah dilimpahkan ke Majelis c. Prosentase pemberitahuan pemanggilan sidang secara patut d. Prosentase penyampaian pemberitahuan putusan verstek secara patut; e. Prosentase penyampaian perkara banding, kasasi, PK kepada para pihak secara patut f. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap; g. Prosentase penyitaan secara patut h. Prosentase eksekusi secara patut 4. Peningkatan upaya penyelesaian Mediasi Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa, dan memutus perkara tetapi juga harus diikuti dengan upaya mendamaikan para pihak dengan cara mediasi. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan mediasi dapat diukur dengan mengacu kepada Prosentase mediasi yang diselesaikan. 5. Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Pengadilan Negeri Palangka Raya sangat diperlukan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal guna menumbuhkan kepercayaan kepada aparatur Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam menegakan supremasi hukum dan keadilan. Dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) mengacu kepada: a. Prosentase Pegawai yang lulus Diklat Teknis yudisial b. Prosentase pegawai yang lulus Diklat Non Yudisial c. Prosentase pegawai yang mampu mengoperasikan komputer dengan baik

9


, 2012

6. Peningkatan Kualitas Pengawasan Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan agar sebuah lembaga dapat tetap berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya. Melalui fungsi pengawasan ini, diharapkan kekurangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tugas dapat dengan segera diatasi. Fungsi pengawasan tidak hanya dapat dilihat secara sempit yakni pengawasan individu aparatur pengadilan dalam melaksanakan tugasnya, akan tetapi pengawasan dilakukan meliputi pengawasan terhadap kesiapan sarana yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Untuk itu, fungsi pengawasan harus dilakukan oleh seorang pengawas yang memiliki kapasitas,kapabilitas,dan integritas yang tinggi. Fungsi pengawasan yang berjalan dengan baik, dan didukung oleh aparatur pengawasan yang berintegritas dapat mewujudkan prioritas didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dalam hal menegakkan hukum dan Hak Asasi Manusia serta peningkatan Profesionalisme aparat hukum. Untuk mencapai peningkatan Kualitas Pengawasan dapat mengacu kepada: a. Prosentase pengaduan yang ditindak lanjuti; b. Prosentase temuan yang ditindak lanjuti. 7. Peningkatan keterbukaan informasi melalui website Pengadilan Negeri Palangka Raya Didalam memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses transparansi kinerja peradilan maka telah diterbitkan Surat Keputusan yakni KMA I-144/KMA/2010 tentang keterbukaan Informasi Pada Badan Peradilan, maka masyarakat dapat dengan mudah dan leluasa untuk mendapatkan informasi tentang peradilan. Untuk mencapai program tersebut diatas dapat mengacu kepada: a. Prosentase mengenai keadaan perkara yang dapat dipublikasikan b. Prosentase mengenai Barang Milik Negara (BMN) yang telah dimiliki

10


, 2012

c. Prosentase mengenai anggaran yang telah diserap 8. Peningkatan Disiplin Pegawai Peningkatan Disiplin pegawai Pengadilan Negeri Palangka Raya sangat diperlukan guna mencapai visi dan misi serta program yang telah ditentukan. Dalam Program peningkatan Disiplin pegawai dapat mengacu kepada: a. Prosentase Pegawai datang dan pulang kantor tepat waktu b. Prosentase pengiriman laporan tepat waktu 9. Peningkatan sosialisasi Bantuan Hukum bagi masyarakat kurang mampu Salah satu program yang paling penting bagi Pengaadilan Negeri palangka Raya adalah program Peningkatan sosialisasi Bantuan Hukum bagi masyarakat kurang mampu. Untuk mencapai program tersebut dapat mengacu kepada Prosentase masyarakat yang mengetahui adanya bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2011 Adapun rencana kinerja tahunan Pengadilan Negeri Palangka Raya adalah sebagai berikut:

No

1

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Peningkatan penyelesaian perkara ( a. Prosentase sisa perkara yang telah 107 Perkara dalam hal menerima, memeriksa, diselesaikan; memutus perkara) b. Prosentase perkara yang telah diminutasi; 70% c. Prosentase perkara yang telah diputus 60% tidak lebih dari 6 (enam) bulan.

11

[LAKIP PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA 2

Peningkatan pemberian putusan yang seadil-adilnya bagi masyarakat pencari keadilan

3

Peningkatan tertib administrasi perkara c.

, 2012

Prosentase perkara yang tidak 70% mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, PK) a. Prosentrase berkas yang telah dirigester 659 Perkara b.Prosentrase berkas dilimpahkan kemajelis

yang

c.Prosentase pemberitahuan sidang secara patut

telah

659 Perkara

panggilan

659 Perkara

d.Prosentrase Penyampaian pemberitahuan 100% putusan verstek secara patut e.Prosentase Penyampaian pemberitahuan 100% perkara Banding, Kasasi dan PK kepada para pihak secara patut f.Prosentase berkas yang diajukan banding, 100% kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap g.Prosentase secara patut

4

Peningkatan Mediasi

Penyelesaian

5

Peningkatan Kualitas SDM

Upaya

pelaksanaan

penyitaan

1 Perkara

h. Prosentase pelaksanaan eksekusi secara 1 Perkara patut Prosentase mediasi yang diselesaikan 20 %

a. Prosentase pegawai yang teknis yudisial

lulus diklat 2 Pegawai

b. Prosentase pegawai yag lulus diklat non 3 Pegawai yudisial c. Prosentase pegawai yang mampu 75% mengoperasikan komputer dengan baik 6.

Peningkatan kualitas pengawasan

a. Prosentase pengaduan yang ditindak 100% lanjuti b. Prosentase temuan yang ditindak lanjuti

100%

12

[LAKIP PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA 7.

8

9

, 2012

Peningkatan keterbukaan informasi a. Prosentase mengenai keadaan perkara melalui website Pengadilan Negeri yang dipublikasikan Palangka Raya b. Prosentase mengenai Barang Milik Negara (BMN) yang dimiliki

60%

c. Prosentase mengenai anggaran yang telah diserap

79%

a. Prosentase pegawai yang datang dan pulang kantor tepat waktu

85%

b. Prosentase pengiriman laporan-laporan tepat waktu Prosentase masyarakat yang mengetahui adanya bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu.

85%

Peningkatan Disiplin Pegawai

Peningkatan sosilasisasi bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu

60%

5 4 Perkara

C. PERJANJIAN KINERJA( Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011 Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Palangka Raya, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja Tahun 2011 Pengadilan Negeri Palangka Raya adalah sebagai berikut: Target No

1

Sasaran Strategis

Peningkatan penyelesaian perkara ( dalam hal menerima, memeriksa, memutus perkara)

Indikator Kinerja

a. Prosentase sisa perkara yang telah 107 Perkara diselesaikan; b. Prosentase perkara yang telah diminutasi

70%

13


, 2012

c. Prosentase perkara yang telah diputus 60% tidak lebih dari 6 (enam) bulan. 2


3

Peningkatan tertib administrasi perkara d.

Prosentase perkara yang tidak 70% mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, PK) a. Prosentrase berkas yang telah dirigester 659 Perkara b.Prosentrase berkas dilimpahkan kemajelis

yang

c.Prosentase pemberitahuan sidang secara patut

telah

659 Perkara

panggilan

659 Perkara

d.Prosentrase Penyampaian pemberitahuan 100% putusan verstek secara patut e.Prosentase Penyampaian pemberitahuan 100% perkara Banding, Kasasi dan PK kepada para pihak secara patut f.Prosentase berkas yang diajukan banding, 100% kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap g.Prosentase pelaksanaan penyitaan secara patut

4

Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi

5


1 Perkara

h. Prosentase pelaksanaan eksekusi secara 1 Perkara patut Prosentase mediasi yang diselesaikan 20 %

a. Prosentase pegawai yang lulus diklat 2 Pegawai teknis yudisial b. Prosentase pegawai yag lulus diklat non 3 Pegawai yudisial c. Prosentase pegawai yang mampu 75% mengoperasikan komputer dengan baik

14


Peningkatan kualitas pengawasan

, 2012

a. Prosentase pengaduan yang ditindak 100% lanjuti b. Prosentase temuan yang ditindak lanjuti

7.

Peningkatan keterbukaan informasi melalui a. Prosentase mengenai keadaan perkara website Pengadilan Negeri Palangka Raya yang dipublikasikan b. Prosentase mengenai Barang Negara (BMN) yang dimiliki

8

9

Peningkatan Disiplin Pegawai


100% 60%

Milik

60%


79%


85%

b. Prosentase pengiriman laporan-laporan tepat waktu Prosentase masyarakat yang mengetahui adanya bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu.

85% 4 Perkara

15


, 2012

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilits kinerja merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertangggung jawaban kinerja Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam mecapai tujuan/ sasaran strategis. Akuntabilitas kinerja merupakan uraian pertanggungjawaban kinerja yang terdiri dari hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk uraian keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil sebagai implementasi pelaksanaan kebijakan dan program sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri Palangka Raya. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Palangka Raya tahun 2011 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2011 ini. Dari kesembilan sasaran strategis yang diuraikan dalam Penetapan Kinerja dan kesembilan indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan tersebut, Pengadilan Negeri Palangka Raya telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan di masa yang akan datang. A. PENGUKURAN KINERJA ( Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja) Target No

1

Sasaran Strategis

Realisasi

%

Indikator Kinerja

Peningkatan penyelesaian a. Prosentase sisa 107 Perkara perkara ( dalam hal perkara yang telah menerima, memeriksa, diselesaikan; memutus perkara) b. Prosentase perkara 70% yang telah diminutasi;

107 Perkara 100%

65%

92%

16


2

Peningkatan pemberian putusan yang seadiladilnya bagi masyarakat pencari keadilan

3

Peningkatan tertib administrasi perkara d.

, 2012

c. Prosentase perkara 60% yang telah diputus tidak lebih dari 6 (enam) bulan.

56%

93%

Prosentase perkara 70% yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, PK) a. Prosentrase berkas 659 Perkara yang telah dirigester

70%

100%

b.Prosentrase berkas yang telah dilimpahkan kemajelis

659 Perkara

659 Perkara 100%

c.Prosentase pemberitahuan panggilan sidang secara patut

659 Perkara

659 Perkara 100%

659 Perkara 100%

d.Prosentrase 100% Penyampaian pemberitahuan putusan verstek secara patut

100%

100%

e.Prosentase 100% Penyampaian pemberitahuan perkara Banding, Kasasi dan PK kepada para pihak secara patut f.Prosentase berkas 100% yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

100%

100%

100%

100%

g.Prosentase pelaksanaan penyitaan secara patut

1 Perkara

- Perkara

0%

h.Prosentase pelaksanaan eksekusi secara patut

1 Perkara

- Perkara

0%

17


, 2012

4

Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi

Prosentase mediasi 20 % yang diselesaikan

17%

85%

5


a. Prosentase pegawai 2 Pegawai yang lulus diklat teknis yudisial

2 Pegawai

100%

b. Prosentase pegawai 3 Pegawai yag lulus diklat non yudisial

3 Pegawai

100%

75%

100%

60%

100%

6.

7.

8

9

c. Prosentase pegawai 75% yang mampu mengoperasikan komputer dengan baik Peningkatan kualitas a. Prosentase 100% pengawasan pengaduan yang ditindak lanjuti 100% b. Prosentase temuan yang ditindak lanjuti Peningkatan keterbukaan a. Prosentase 60% informasi melalui website mengenai keadaan Pengadilan Negeri perkara yang Palangka Raya dipublikasikan

Peningkatan Pegawai

Disiplin


b. Prosentase mengenai Barang Milik Negara (BMN) yang dimiliki c. Prosentase mengenai anggaran yang telah diserap

60%

60%

100%

79%

79%

100%


85%

85%

100%

b. Prosentase pengiriman laporanlaporan tepat waktu Prosentase masyarakat yang mengetahui adanya bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu.

85%

85%

100%

4 Perkara

4 Perkara

100%

18


, 2012

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatankegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2011 Pengadilan Negeri Palangka Raya telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut : 1.

Peningkatan penyelesaian perkara ( dalam hal menerima, memeriksa, memutus perkara)

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Peningkatan a. Prosentase sisa 107 Perkara penyelesaian perkara ( perkara yang telah dalam hal menerima, diselesaikan; memeriksa, memutus perkara) b. Prosentase perkara 70% yang telah diminutasi; c. Prosentase perkara 60% yang telah diputus tidak lebih dari 6 (enam) bulan.

Realisasi

%

107 Perkara 100%

65%

92%

56%

93%

Ket: Program Peningkatan penyelesaian perkara ( dalam hal menerima, memeriksa, memutus perkara) secara umum telah tercapai, artinya antara target dan realisasi hampir berjalan dengan baik dan sesuai dengan sebagaimana mestinya.

19


, 2012


Sasaran Strategis

Peningkatan pemberian putusan yang seadiladilnya bagi masyarakat pencari keadilan

Target

Indikator Kinerja

Prosentase perkara 70% yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, PK)

Realisasi

70%

%

100%

Ket: Program Peningkatan pemberian putusan yang seadil-adilnya bagi masyarakat pencari keadilan yang ditargetkan 70% telah tercapai seluruhnya, artinya masih dominan masyarakat yang menerima putusan dari pada masyarakat yang mengajukan upaya hukum (Banding, kasasi, PK). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keadilan telah berjalan dengan sebagaimana mestinya.

3. Peningkatan tertib administrasi perkara Target

Realisasi

%

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Peningkatan tertib administrasi perkara

a. Prosentrase berkas yang telah dirigester

659 Perkara

659 Perkara 100%

b.Prosentrase berkas yang telah dilimpahkan kemajelis

659 Perkara

659 Perkara 100%

c.Prosentase pemberitahuan panggilan sidang secara patut

659 Perkara

659 Perkara 100%

e.

d.Prosentrase 100% Penyampaian pemberitahuan putusan verstek secara patut

100%

100%

20


, 2012

e.Prosentase 100% Penyampaian pemberitahuan perkara Banding, Kasasi dan PK kepada para pihak secara patut

100%

100%

f.Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

100%

100%

100%

g.Prosentase pelaksanaan penyitaan secara patut

1 Perkara

- Perkara

- Perkara

h.Prosentase pelaksanaan eksekusi secara patut

1 Perkara

- Perkara

0%

Ket: Program Peningkatan tertib administrasi perkara secara umum hampir tercapai seluruhnya, namun masih terdapat beberapa diantaranya yang belum tercapai yaitu pelaksanaan penyitaan dan pelaksanaan eksekusi. Namun diharapkan dimasa mendatang akan segera dapat dilaksanakan dengan baik, tepat dan patut.

4.

Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi Target

Sasaran Strategis

Peningkatan Penyelesaian Mediasi

Upaya

Realisasi

%

Indikator Kinerja

Prosentase mediasi 20 % yang diselesaikan

17%

85%

Ket: Program Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi yang ditargetkan belum tercapai seluruhnya, namun kami akan terus meningkatkan penyelesaian upaya mediasi dengan baik. Dalam hal ini tentu saja peran hakim mediator dalam upaya mediasi sangat dibutuhkan demi tercapainya Program Kinerja Pengadilan Negeri Palangka Raya.

21



Sasaran Strategis

Peningkatan SDM

, 2012

Kualitas

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

a. Prosentase pegawai 2 Pegawai yang lulus diklat teknis yudisial

2 Pegawai

100%

b. Prosentase pegawai 3 Pegawai yag lulus diklat non yudisial

3 Pegawai

100%

c. Prosentase pegawai 75% yang mampu mengoperasikan komputer dengan baik

75%

100%

Ket: Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditargetkan telah tercapai maksimal, namun kami akan terus meningkatkan kualitas aparatur Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan sering mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti diklat, bimbingan teknis dan sosialisasi yang ada dilingkungan Mahkamah Agung maupun Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Program Mahkamah Agung Republik Indonesia.

6.

Peningkatan Kualitas Pengawasan Target

Sasaran Strategis Peningkatan kualitas pengawasan

Realisasi

%

Indikator Kinerja a. Prosentase 100% pengaduan yang ditindak lanjuti b. Prosentase temuan 100% yang ditindak lanjuti

Ket: Program Peningkatan Pengawasan yang ditargetkan belum dapat diukur karena Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tahun 2011 belum mendapat Pengaduan dari masyarakat setempat terkait tingkah laku aparatur Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menyimpang. Namun setiap Pengaduan maupun temuan akan kami jadikan pelajaran yang berharga untuk perbaikan dan citra Pengadilan Negeri yang akan datang.

22


7.

, 2012

Peningkatan keterbukaan informasi melalui website Pengadilan Negeri Palangka Raya Target

Realisasi

%

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Peningkatan keterbukaan informasi melalui website Pengadilan Negeri Palangka Raya

a. Prosentase mengenai keadaan perkara yang dipublikasikan

60%

60%

100%

b. Prosentase mengenai Barang Milik Negara (BMN) yang dimiliki

60%

60%

100%


79%

79%

100%

Ket: Program Peningkatan keterbukaan informasi melalui website Pengadilan Negeri Palangka Raya yang ditargetkan pada tahun 2011 hanya 60%, hal ini dikarenakan Pengadilan Negeri Palangka Raya masih kekurangan Sumber Daya Manusia yang mempunyai keahlian dan keterampilan dibidang Teknologi Informasi (TI) sehingga masih dibutuhkan waktu yang cukup untuk membina dan membangun tenaga yang sesuai dengan harapan demi mencapai keterbukaaan informasi dan kemudahan aksesbilitas bagi masyarakat pencari keadilan. Namun untuk prosentase anggaran yang diserap pada tahun 2011 mencapai 79%.

Prosentase ini tentu saja akan terus kami tingkatkan mengingat kebutuhan operasional Pengadilan Negeri Palangka Raya semakin kompleks. 8.

Peningkatan Disiplin Pegawai Target

Sasaran Strategis Peningkatan Pegawai

Realisasi

%

Indikator Kinerja

Disiplin a. Prosentase pegawai yang datang dan pulang kantor tepat waktu

85%

85%

100%

23


b. Prosentase pengiriman laporanlaporan tepat waktu

, 2012

85%

85%

100%

Ket: Program Peningkatan Disiplin Pegawai Pengadilan Negeri Palangka Raya yang ditargetkan pada tahun 2011 adalah 85%, hal ini telah tercapai sepenuhnya baik dari segi pegawai yang masuk dan pulang kantor dengan tepat waktu maupun dari segi pengiriman laporanlaporan bulanan maupun tahunan yang ada pada masing-masing sub bagian. Dengan adanya disiplin pegawai diharapkan Kinerja aparatur Pengadilan negeri Palangka Raya semakin baik dari tahun-tahun sebelumnya.

9.

Peningkatan sosialisasi bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu

Sasaran Strategis


Indikator Kinerja

Prosentase masyarakat yang mengetahui adanya bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu.

Target

4 Perkara

Realisasi

4 Perkara

%

100%

Ket: Program Peningkatan sosialisasi bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Pengadilan Negeri Palangka Raya belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari realisasi pada tahun 2011 jumlah perkara yang terdaftar sebagai perkara prodeo hanya berjumlah 4 perkara. Pihak Pengadilan Negeri Palangka Raya padahal sudah berupaya untuk meningkatkan sosialisasi bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu dengan memasang spanduk “DI PENGADILAN INI TERSEDIA POS BANTUN HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU”. Namun kami sadari bahwa upaya tersebut belumlah cukup, kami akan terus meningkatkan sosialisasi tersebut demi terciptanya keadilan bagi masyarakat kurang mampu.

24


, 2012

BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Pengadilan Negeri Palangka Raya Tahun 2011 ini merupakan bentuk pertanggung jawaban Pelaksanaan program Kegiatan Tahun Anggaran 2011 dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Apabila dilihat dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2011, secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Palangka Raya dapat terlaksana dengan baik dan berhasil, namun memang terdapat beberapa kegiatan untuk program-program tertentu hasilnya kurang maksimal atau belum tercapai sehingga masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

B. SARAN -

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebaiknya lebih realistis dan wajar dengan memperhatikan tingkat capaian pada tahun sebelumnya dan memperhatikan pula antisipasi

-

adanya perubahan pola tatakerja akibat penataan organisasi.

-

Penetapan program peningkatan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu belum berhasil dengan baik, sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih baik dari yang sebelumnya.

-

Perlu adanya kerja sama dan dukungan dari semua pihak (dalam hal ini bagian kesekretariatan dan kepaniteraan) agar kinerja Pengadilan Negeri Palangka Raya dapat terus meningkat.

25


, 2012

26

BAB I PENDAHULUAN. mengatur mengenai pentingnya peradilan yang independen, antara lain Universal declration of Human

Recommend Documents