BAB I PENDAHULUAN A.
LATAR BELAKANG Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang terjadi di berbagai tempat di
Indonesia yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan, antara lain tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan dan letak geografis. Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari beberapa faktor yakni kemiskinan alamiah, struktural, kesenjangan antar wilayah, rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di pedesaan, angka ketergantungan yang tinggi dan kemiskinan yang diwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tjokrowinoto (Sulistiyani, 2004) mendefinisikan “Kemiskinan” sebagai “kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.” Definisi ini berpijak pada pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan bisa terjadi karena dua kondisi yaitu kemiskinan alami dan kemiskinan buatan. Kemiskinan alami terjadi akibat sumber daya alam (SDA) yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah. Kemiskinan buatan diakibatkan oleh para birokrat kurang berkompeten dalam penguasaan ekonomi dan berbagai fasilitas yang tersedia, sehingga mengakibatkan susahnya untuk keluar dari kemelut kemiskinan tersebut. (http/fasmake.blogspot.com/20/07/08 kemiskinan-25-html) Ketimpangan itu terjadi karena kelompok yang diuntungkan oleh kondisi atau keputusan-keputusan publik dan ada kelompok yang dirugikan sehingga menjadi terpinggirkan.
Upaya pemerintah untuk menanggulanginya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan, peningkatan kapasitas dan pembangunan. Reformasi sistem penyelenggaraan pemerintah sejak tahun 1998, merupakan suatu momentum perubahan yang terjadi dalam meningkatkan fungsi-fungsi utama lembaga pemerintah dalam memberikan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan sesuai dengan prisip-prinsip good gavernace. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka dibentuklah sebuah lembaga publik yaitu Pemerintah yang secara organisasional melaksanakan tugas dan fungsi atas nama negara (legalitas konstitusional), mewujudkan kesejahteraan bagi yang diperintah (rakyat/warga negara). Secara garis besar Rasyid (2007:11) mengatakan bahwa: Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dalam masyarakat agar masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara wajar. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa tugas pokok pemerintah dapat diringkas menjadi tiga fungsi yang hakiki yaitu. a).Fungsi pelayanan (service), dimana fungsi pelayanan yang dijalankan secara baik akan dapat membuahkan keadilan. b).Fungsi pemberdayaan (empowerment). Dengan fungsi pemberdayaan ini masyarakat didorong untuk mandiri. Jika masyarakat mandiri maka dengan sendirinya masyarakat memiliki sikap inisiatif, kreatif dan partisipatif dalam pembangunan. c). Fungsi pembangunan (development), yaitu fungsi yang bertujuan untuk menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Karena itu pemerintah harus mampu atau memiliki kapasitas untuk memberi pelayanan bagi penemuan kebutuhan akan layanan civil dan layanan publik, serta pada saat yang sama membutuhkan kapasitas masyarakat. Membutuhkan kapasitas masyarakat adalah sejajar dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Menurut Soetomo (2011:88): Unsur utama dari proses pemberdayaan masyarakat adalah pemberian kewenangan dan pengembangan kapasitas masyarakat. Kedua unsur tersebut tidak dapat dipisahkan, oleh karena apabila masyarakat telah memperoleh kewenangan tetapi tidak atau belum mempunyai kapasitas untuk menjalankan kewenangan tersebut maka hasilnya juga tidak optimal. Masyarakat berada pada posisi marginal disebabkan karena kurang memiliki kedua unsur tadi, kewenangan dan kapasitas. Kondisi tersebut sering juga disebut
masyarakat kurang berdaya atau powerless, sehingga tidak mempunyai peluang untuk mengatur masa depannya sendiri. Hal itulah yang dianggap penyebab utama kondisi kehidupannya tidak sejahtera. Salah satu bentuk proses perubahan sistem penyelenggaran pemerintah dalam pelaksanaan fungsi tersebut yakni dengan dicanangkannya Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2007. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejateraan dan memutuskan rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dan untuk mempercepat target Milenium Development Goals (MDGs). PKH merupakan program berkelanjutan sejak tahun 2007 sampai 2015 dengan target atau sasaran program adalah keluarga yang dikategorikan sangat miskin (KSM) secara operasional diimplementasikan dengan memberikan sejumlah uang tunai kepada kelompok sasaran. Buku PKH (2010:4) menjelaskan syarat-syarat yang ditentukan seorang penerima PKH adalah sebagai berikut: 1. Mendaftar dan menyekolahkan anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun. 2. Mengantarkan anak usia 0-6 tahun ke fasilitas kesehatan sesuai dengan protokol pelayanan kesehatan dasar. 3. Mengantarkan anak usia 6-7 tahun yang belum sekolah ke pusat pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. 4. Memeriksa kandungan baik ibu hamil ke fasilitas kesehatan sesuai dengan protokol pelayanan kesehatan dasar. Status kesehatan dan pendidikan sangat mempengaruhi kualitas SDM. Semakin tinggi status kesehatan dan pendidikan semakin baik kualitas sumber daya manusia yang dimiliki sebuah negara. Untuk memperoleh derajat kesehatan dan pendidikan yang optimal maka perlu intervensi di bidang kesehatan dan pendidikan dengan menyediakan akses sebagai kelompok masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan dan fasilitas pendidikan. Intervensi pendidikan akan berpengaruh langsung pada kemampuan belajar dan partisipasi anak dalam pendidikan (terdaftar dan hadir di lembaga-lembaga pendidikan). Intervensi kesehatan akan meningkatkan
status kesehatan dan gisi, sehingga anak siap berpartisipasi dalam pendidikan serta mampu belajar di lembaga-lembaga pendidikan. Kedua jenis intervensi ini dalam jangka panjang, diharapkan akan mempengaruhi kualitas SDM untuk mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam perkembangannya, KSM penerima bantuan PKH diberikan kemudahan untuk dapat mengakses layanan kesehatan secara gratis setara dengan peserta JAMKESMAS dengan kemudahan tersebut, berimplikasi bahwa penerima bantuan PKH otomatis menjadi penerima layanan JASKESMAS dan kartu PKH dapat digunakan sebagai kartu JAMKESMAS, kartu ini berlaku bagi semua anggota keluarga. Menurut Buku PKH (2010:1) tujuan umum PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin di kelurahan dan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolahan pembangunan. Tujuan khusus dari PKH dalam Buku PKH (2010:1) meliputi sebagai berikut: a) Meningkatkan status sosial ekonomi KSM. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, anak balita dan anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar dari KSM. b) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan khususnya bagi anak-anak KSM. c) Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak KSM . Dalam jangka pendek, bantuan ini membantu mengurangi beban pengeluaran KSM. Sedangkan untuk jangka panjang membantu keluarga penerima untuk menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi balita, memeriksa kandungan bagi ibu hamil, pemeriksaan pasca persalinan bagi ibu nifas, perbaikan gizi, dan diharapkan akan memutuskan rantai kemiskinan antar generasi. Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja Kota Kupang merupakan salah satu kelurahan sasaran PKH sejak tahun 2008. Besaran bantuan yang diterima oleh peserta PKH
bervariasi berdasarkan jumlah anggota keluarga yang dihitung menurut ketentuan penerima bantuan, baik komponen kesehatan maupun pendidikan. Di kemudian hari besaran bantuan akan bisa berubah sesuai dengan kondisi keluarga saat itu atau bila peserta PKH tidak dapat memenuhi syarat yang ditentukan. Program Keluarga Harapan menetapkan target atau sasaran utamanya adalah keluarga miskin. Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan merupakan gejala di seluruh Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan antara lain tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan dan letak geografis. Masalah kemiskinan menjadi tema sentral yang terus menerus dibahas baik Pemerintah maupun LSM. Untuk membantu masyarakat miskin maka Pemerintah harus mampu mengidentifikasi kondisi yang dialami masyarakat agar dalam merancang program pembangunan kesejahteraan sosial, lebih fokus pada upaya pemberdayaan.
Tabel 1. 1. Besaran Bantuan yang diterima Peserta PKH
Skenario Bantuan Bantuan tetap Bantuan bagi KSM yang memiliki : a. Anak usia di bahwa 6 tahun b. Ibu hamil/ Menyusui c. Anak peserta pendidikan setara SD/MI a. Anak peserta pendidikan setara SMP/ MTs Rata-rata bantuan per KSM Bantuan minimum per KSM
Bantuan per KSM/ tahun Rp. 200.000,Rp. 800.000,-
Rp. 400.000,Rp. 800.000,Rp. 1.390.000,Rp. 600.000,-
Bantuan maksimum per KSM Sumber Datanya: Buku PKH(2010: 5)
Rp. 2.200.000,-
Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Penduduk Kota Kupang tahun 2007 adalah 257.662 jiwa. Sedangkan pada tahun 2008 berjumlah 286.306 jiwa. Dengan demikian jumlah pertambahan penduduk adalah 28.644 jiwa. Akhir tahun 2009 jumlah penduduk bertambah menjadi 291.794 jiwa. Pada tahun 2007, berdasarkan hasil susenas, jumlah penduduk miskin di Kota Kupang sebanyak 20.300 jiwa. Pada tahun 2008, mengalami peningkatan yang tajam, yakni 46.110 jiwa. Kemudian pada tahun 2009 angka tersebut turun menjadi 35.420 jiwa. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2010, yang menjadi sasaran penerima PKH pada tahun 2010 untuk Kelurahan Naikoten I berjumlah 74 KSM yang tersebar disetiap RT. Oleh karena itu Pemerintah Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten harus melakukan evaluasi terhadap PKH guna mengetahui sejauhmana tingkat keberhasilan PKH dan apakah Program Keluarga Harapan sudah benar – benar mampu mengatasi atau memutuskan rantai kemiskinan yang ada di Kelurahan Naikoten 1. Dengan demikian Pemerintah Kelurahan akan mengetahui sejauh manakah keberhasilan PKH, dan jika PKH kurang berhasil tindakan tindakan apa yang diambil oleh Pemerintah untuk memperbaiki PKH sehingga Program tersebut dapat berjalan dengan baik dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat serta dapat memutuskan mata rantai kemiskinan yang ada di Kelurahan Naikoten I. Dewasa ini terdapat demikian banyak program yang diorientasikan bagi pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan. Akan tetapi, pertambahan penduduk secara signifikan juga mengidentifikasi pertambahan penduduk miskin. Hal ini akan menandai tidak terdapat satu programpun yang dapat mengkomplain sebagai program yang paling berhasil bagi pengentasan kemiskinan. Dengan demikian menilai kinerja keberhasilan program, akan memungkinkan diperoleh informasi tentang pencapaian tujuan program.
Berdasarkan pada uraian dan latar belakang di atas, maka peneliti mencoba mengkajinya dengan judul: ” STUDI EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KELURAHAN NAIKOTEN I KECAMATAN RAJA KOTA KUPANG TAHUN 2010 “. B. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan gambaran tersebut di atas, serta mengacu pada judul penelitian ini maka yang menjadi pokok permasalahannya adalah: Bagaimana Program Keluarga Harapan (PKH) telah berhasil mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan di Kelurahan Naikoten I Kecamatan Kota Raja Kota Kupang. C. TUJUAN DAN KEGUNAAN 1. Tujuan Penelitian a. Untuk menggambarkan pelaksanaan Program Keluarga Harapan pada Kelurahan Naikoten I Kecamatan Kota Raja Kota Kupang. b. Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Program Keluarga Harapan pada Kelurahan Naikoten I Kecamatan Kota Raja Kota Kupang. 2. Kegunaan penelitian a. Sebagai informasi bagi pengelolah program dan kelompok sasaran terhadap pelaksanaan program Keluarga Harapan pada Kelurahan Naikoten I Kecamatan Kota Raja Kota Kupang. b. Sebagai informasi tentang keberhasilan pelaksanaan Program Keluarga Harapan pada Kelurahan Naikoten I Kecamatan Kota Raja Kota Kupang. c. Sebagai informasi bagi peneliti lanjutan yang ingin melakukan penelitian yang sama.
