128
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan uraian dari keseluruhan penulisan ini dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Dalam proses penyelesaian sengketa Tata U saha Negara oleh Hakim Peradilan Tata Usaha Negara, asas keaktifan hakim (dominus litis) memiliki peranan yang sangat penting pada tiap-tiap tahap persidangan, yaitu: a. Peranan asas keaktifan hakim (dominus litis) dalam pemeriksaan sengketa tata usaha negara sudah diperlukan sejak kewe nangan memeriksa dilimpahkan kepada hakim dalam hal ini Ketua Pengadilan, sebelum memasuki proses persidangan, yaitu pada proses dismissal dan proses pemeriksaan persiapan ketika sengketa telah dilimpahkan kepada M ajelis Hakim untuk memeriksanya . Asas keaktifan hakim (dom inus litis) memiliki peranan yang sangat besar pada persidangan pra pembuktian, karena proses persidangan pra pembuktian memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap kelanjutan dari pemeriksaan sengketa sebelum disidangkan. Penerapan asa s keaktifan hakim secara optimal dan bijaksana oleh hakim pada tahap ini sangat diperlukan untuk memberikan penyelesaian atas permasalahan hukum
yang
dialami pihak pencari keadilan. Hakim Peradilan Tata Usaha Negara
129
sebagian besar sudah memiliki pemahaman yang baik terhadap peranan asas keaktifan hakim (dom inus litis) pada persidangan pra pembuktian. Hal ini terbukti dengan adanya upaya optimal dari para hakim dalam melaksanakan tugas yang menjadi kewenangannya baik sebagai Ketua Pengadilan maupun sebagai hakim yang memeriksa suatu sengketa. Asas keaktifan hakim
telah diterapkan berdasarkan pemahaman
mengenai kedudukan dan kewenangan hakim
pada pemeriksaan
sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam hukum acaranya. Penerapan asas keaktifan hakim dalam tahap ini dapat mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa. b. Asas keaktifan hakim (dominus litis) memiliki peranan yang sangat besar pada persidangan tahap pembuktian karena inti dari seluruh pemeriksaan persidangan adalah pembuktian. Asas keaktifan hakim secara prinsip memberikan kewenangan yang luas kepada hakim Peradilan Tata U saha Negara dalam proses pemeriksaan sengketa tata usaha negara menyangkut beban pembuktian dan penentuan hal-hal yang
harus
dibuktikan.
Dalam
perkembangannya
hakim -hakim
Peradilan Tata Usaha Negara sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai asas keaktifan hakim beserta implementasinya pada saat persidangan memasuki tahap pembuktian. Pada pemeriksaan sengketa tata usaha negara, beban pembuktian tidak selalu diberikan kepada penggugat
melainkan
membuktikan
juga
keabsahan
diberikan Keputusan
kepada Tata
tergugat Usaha
untuk Negara
130
yangdikeluarkannya. Dalam perkembangannya putusan-putusan hakim tata usaha negara saat ini tidak hanya membuktikan kebenara n dalildalil penggugat saja tetapi dalil-dalil bantahan tergugatpun turut dibuktikan. Penerapan asas keaktifan hakim dalam tahap ini dapat memberikan
perlindungan
hukum
bagi
pihak
penggugat
serta
memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang bersengketa c. Asas keaktifan hakim (dominus litis) memiliki peranan yang sangat besar pada persidangan tahap pengambilan putusan oleh Hakim sebagai Proses Judicial Activism, karena melalui putusan-putasan Hakim Tata Usaha
Negara
diharapkan
akan
mampu
membawa
kearah
perkembangan hukum, terutama dalam kaitannya antara hubungan Negara/Pemerintahan dengan warga yang diperintah. Peran aktif hakim dengan metode dan ilmu yang dimilikinya untuk menyelesaikan suatu sengketa tata usaha negara dapat mewujudkan keadilan sebagai huk um yang hidup dalam masyarakat. Penerapan asas keaktifan hakim dalam tahap ini dapat memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang bersengketa serta kemanfaatan bagi masyarakat. 2. Kelebihan dan kekurangan dari asas keaktifan hakim sangat bergantung pada subyek yang dituju oleh asas tersebut yaitu para hakim Peradilan Tata Usaha Negara. Hakim yang memiliki pemahaman yang baik dan benar terhadap landasan filosofis diberlakukannya asas keaktifan hakim, dalam melaksanakan tugasnya akan berusaha untuk mendapatkan kebenaran materiil dari suatu sengketa pada setiap tahap persidangan. Kelebihan dari
131
penerapan asas keaktifan hakim adalah bahwa hakim dapat memberikan kontribusi yang besar dalam proses penegakan hukum administrasi serta perlindungan hukum bagi pihak-piha k yang bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara melalui pertimbangan-pertimbangan yang memenuhi aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, baik dalam proses persidangan maupun dalam proses pengambilan putusan. Sedangkan kekurangan dari penerapan asas keaktifan hakim adalah bahwa asas keaktifan hakim yang dimaknai secara subyektif oleh masing-masing hakim,
serta
tidak
adanya
peraturan perundang-undangan maupun
yurisprudensi yang memberikan pegangan bagi hakim dalam melakukan pengujian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara akan mengakibatkan suatu
ketidakpastian
pemahaman
asas
menyeimbangkan
hukum keaktifan
kedudukan
dalam
masyarakat.
hakim para
yang
pihak,
Di
samping
dimaksudkan membuat
hakim
itu,
untuk lebih
mengedepankan kedudukan Penggugat sebagai pihak yang lemah dan teraniaya, sehingga penilain keadilan yang dipergunakan lebih cenderung pada keadilan bagi Penggugat. Pandangan hakim yang seperti ini, tidak sesuai dengan pandangan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia dalam arti kepentingan dari semua pihak yang bersengketa, bukan hanya kepentingan Penggugat semata. B. Saran Berdasarkan analisa dalam penelitian ini dapat penulis sampaikan saran saran sebagai berikut:
132
1. Dalam proses dism issal, walaupun kewenangan memeriksa sengketa ada pada Ketua Pengadilan, dalam hal terdapat keragu-raguan dari Ketua Pengadilan untuk menentukan kelayakan suatu gugatan, seyogyanya Ketua Pengadilan melakukan suatu m usyawarah tertutup dengan hakim -hakim anggota untuk meminta pendapat dari para hakim a nggota mengenai gugatan tersebut. Selain itu, m engingat pentingnya asas keaktifan hakim untuk diterapkan dalam Hukum Acara Peradilan tata U saha Negara, maka pemahaman filosofis hakim terhadap asas tersebut perlu lebih ditingkatkan agar putusan yang dihasilkan hakim dapat diterima dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, dan hakim harus lebih banyak menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat baik terhadap norma-norma yang telah ada dalam bentuk tertulis m aupun norma yang tidak tertulis. 2. Untuk lebih memperdalam pengetahuan dan pemahaman hakim Peradilan Tata Usaha Negara mengenai penerapan asas keaktifan hakim dalam setiap proses
persidangan
serta
menumbuhkan
keberanian
hakim
untuk
menerapkan asas keaktifan hakim khususnya dalam proses judicial activism, diperlukan adanya kegiatan pembekalan berupa pelatihanpelatihan yang bertujuan untuk menyatukan persepsi hakim terhadap pemahaman asas keaktifan hakim dalam pengambilan putusan sebagai proses judicial activism.
