76
BAB V PENUTUP
A.
Kesimpulan 1.
Mekanisme penetapan 129 bidang usaha penerima insentif ini diawali dengan usulan. Usulan tersebut diajukan oleh Kementrian/Lembaga pembina sektor yang terdiri dari kementerian dari masing-masing sektor. Setelah mendapatkan usulan dari Kementrian/Lembaga pembina
sektor,
usulan
tersebut
diteruskan
kepada
Kemenkoperekonomian untuk selanjutnya dibahas oleh tim teknis. Dalam menetapkan bidang usaha apa saja yang layak untuk menerima insentif ini, tim teknis menetapkannya dengan berdasarkan pada kriteria industri prioritas, efektifitas, dan kepentingan nasional. Berdasarkan pembahasan tersebut, hasil kesepakatan dibawa ke rapat pleno eselon I untuk dibahas dan diambil kesepakatan di level pimpinan. Hingga akhir tahun 2013 sudah diterima 80 usulan yang diajukan untuk menerima insentif Tax Allowance. Pada pemberian insentif Tax Allowance ini juga telah terjadi penurunan yang dapat dilihat dari penurunan pengajuan isentif sejak tahun 2008. Wajib pajak dalam menerima insentif Tax Allowance diwajibkan menyampaikan laporan mengenai jumlah realisasi penanaman modal, jumlah realisasi produksi, rincian aktiva tetap yang digunakan, rincian pengalihan sebagian atau seluruh aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas pajak
77
penghasilan, rincian aktiva tetap yang dialihkan yang diganti dengan aktiva tetap yang baru. Pada penggunaan insentif Tax Allowance laporan-laporan tersebut bisa saja menjadi bagian yang membebani wajib pajak dalam menerima insentif. Karena selain meringankan beban pajak, pemberian insentif ini juga harusnya meringankan dalam hal persyaratan maupun kewajiban yang harus dilaksanakan wajib pajak dalam pelaksanaannya. 2.
Penetapan 129 bidang usaha penerima insentif Tax Allowance tidak menyimpangi Asas kecermatan AUPL. Akan tetapi pemerintah tidak melibatkan
langsung
para
pengusaha
sebagai
pihak
yang
berkepentingan. Sehingga pandangan mereka terhadap penetepan bidang usaha penerima ini tidak didengar secara langsung dan kewajiban mendengar dalam asas kecermatan tidak diterapkan. Tindakan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan insentif Tax Allowance dinilai telah mempertimbangkan fakta-fakta yang ada. Dalam rapat tim teknis untuk membahas usulan yang diajukan, pemerintah melibatkan berbagai pihak yang kompeten di bidangnya, seperti
Kementrian/Lembaga
Pembina
sektor,
BPS,
BKPM,
Kemenkeu, Sekretariat negara, Kemenkumham, dan dikoordinasikan oleh Kemenkoperekonomian. semuanya memiliki peran fungsi dan tugas yang penting dalam penetapan bidang usaha penerima insentif. 3.
Dalam menerapkan asas Equity, masalah pemberian insentif Tax Allowance dapat dibedakan menjadi Keadilan horizontal dan Keadilan
78
vertikal. Pada pemberian insentif Tax Allowance ini tidak memenuhi salah satu syarat keadilan horizontal yaitu Equals treatment for the equals, karena pada pemberian insentif Tax Allowance terjadi pembedaan dengan memberikan kemudahan tertentu pada jenis-jenis usaha yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011. Dengan hanya memberikan kemudahan hanya kepada bidang-bidang usaha tertentu ataupun daerah-daerah tertentu pemerintah telah melakukan pembedaan/dikriminasi terhadap wajib pajak. Dalam hal Equity secara vertikal terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yaitu Unequal treatment for the unequals dan Progression. Pada pemberian insentif ini pengenaan pajak sudah memenuhi kedua syarat tersebut. Akan tetapi dalam pemberian fasilitas ini pemerintah mendasarkannya pada tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional guna mengisi kebutuhan dana untuk membiayai pembangunan nasional. Di dalam penjelasan pasal 31A UU PPh disebutkan, tujuan dan maksud diberikannya insentif adalah untuk memberikan fasilitas perpajakan yang benar-benar diperlukan, terutama untuk mendorong berhasilnya sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional.
79
B.
Saran 1.
Sebaiknya pemerintah
dalam menetapkan bidang usaha penerima
insentif bidang usaha tertentu dan daerah tertentu, melibatkan para pengusaha untuk didengar langsung pendapatnya. Pada mekanisme penetapan insentif ini para pengusaha tidak terlibat secara langsung, dan
hanya
diwakilkan
membawahinya.
oleh
Penerapan
lembaga asas
pembina
kecermatan
sektor
yang
memang
tidak
mengharuskan ada kewajiban mendengar, selama informasi yang ada dinilai cukup untuk dilakukan pembahasan. Akan tetapi, dapat lebih baik jika pemerintah melibatkan langsung para pengusaha. Karena informasi dan kebutuhan yang ada dapat disampaikan secara langsung dan ketetapan ini dapat berlaku lebih efektif dan tepat sasasaran. Pada penggunaan insentif Tax Allowance mekanisme laporan perlu dikaji lagi, agar minat para investor dalam menggunakan inentif tersebut bertambah. Karena mekanisme laporan yang ada saat ini bisa saja menjadi bagian yang membebani wajib pajak dalam menerima insentif. Karena selain meringankan beban pajak, pemberian insentif ini juga harusnya meringankan dalam hal persyaratan maupun kewajiban
yang
harus
dilaksanakan
wajib
pajak
dalam
pelaksanaannya. Selain itu dalam melaksanakan kebijakan ini, pemerintah harus meningkatkan perannya dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat, karena saat ini masih banyak para
80
pengusaha yang belum tahu akan insentif PPh yang ditawarkan sehingga kebijakan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif. 2.
Bidang usaha dan daerah yang yang belum dapat menerima fasilitas diharapkan tidak dipandang sebelah mata. Pemerintah harus terus mendorong pertumbuhan bidang-bidang usaha yang dinilai belum berkembang ini, karena potensi yang dimiliki usaha dan daerah yang belum mendapatkan insentif ini tentu saja dapat lebih berkembang. Pemerintah juga dapat memberikan fasilitas untuk usaha yang belum berkembang ini untuk mendorong potensi yang dimiliki agar dikedepannya bidang-bidang usaha ini dapat membantu perekonomian nasional.
3.
Dalam hal Equity, bidang usaha dan daerah yang ada sebaiknya perlu dikaji lagi untuk dilakukan perluasan sektor. Dengan perluasan sektor, pemberian insentif ini tentu saja akan meningkatkan investasi jika ditemukan sektor-sektor baru yang potensial untuk diberikan insentif. Dengan catatan pemberian insentif ini harus tepat dan tidak sembarangan, karena jika kebijakan ini tidak tepat sasaran pemerintah malah akan memberikan beban tambahan kepada wajib pajak.
