BAB V PENUTUP
A.
Simpulan
Berdasarkan
analisis
terhadap
data
yang
diperoleh
dari
DPPKAD
Kabupaten Sukoharjo, ketika melakukan wawancara dengan Forum Group Discussion (FGD) dan pembahasan pada bab IV, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut : 5. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di DPPKAD Kabupaten Sukoharjo dalam menyusun dan melaporkan laporan keuangannya belum sepenuhnya menggunakan pedoman sebagaimana yang seharusnya yaitu mendasarkan pada PP No 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemkab menggunakan perda yang lama dan mengacu pada permendagri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang sebagaimana diubah dengan permendagri No. 59 tahun 2007 tentang perubahan permendagri No. 13 tahun 2006. 6. Kendala
yang
dihadapi
oleh
DPPKAD
Pemkab
Sukoharjo
dalam
melaksanakan PP No. 24 tahun 2005 adalah adanya keharusan pemkab menggunakan permendagri No. 13 tahun 2006, karena dalam permendagri tersebut memuat bahwa instansi yang lebih tinggi yaitu Gubenur ketika akan memberikan persetujuan terhadap APBD yang diajukan oleh pemkab juga mendasarkan pada permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jadi pemkab mengalami delematis, disatu sisi harus menggunakan SAP di sisi yang lain terpaksa menggunakan permendagri No. 13 tahun 2006. Perbedaan tersebut terlihat dari struktur kode rekening pada Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran yang membuat harus dilaksanakannya konversi setiap akhir tahun untuk menyesuaikan dengan SAP. Kendala yang lain terdapat perbedaan pendapat antara PSAP No 1 tentang Penyajian Laporan keuangan dan PSAP No. 7 tentang Aset Tetap dimana terdapat perbedaan standar terkait pencatatan biaya-biaya yang dapat diatrib usi dalam nilai asset, begitu juga dalam pengakuan dan pengukuran asset tetap yang berasal dari berbagai sumber dana. 3. Model pengelolaan keuangan ke depannya, sebaiknya mendasarkan pada aturan yang baku , yang merupakan hasil sinkronisasi antara aturan2 yang melandasi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Sebaiknya aturan tingkat bawah tetap mengacu atau tidak boleh bertentangan dengan aturan diatasnya atau yang lebih tinggi, Permendagri No. 13 tahun 2006 yang telah diubah menjadi permendagri No. 59 tahun 2007 mestinya harus sinkron atau mengacu pada PP yang kedudukannya lebih tinggi atau kuat. Pada saat ini sebagai tindak lanjut dari PP No. 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pemkab telah mengganti perda yang lama.
Kabupaten
Sukoharjo telah menerbitkan Peraturan Daerah yang baru yaitu Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) beserta Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi yang telah terbit dan diundangkan pada bulan Agustus 2010.
DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, Afridian Wirahadi,2010. DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP OUTCOMES BIDANG KESEHATAN: STUDI EMPIRIS DI KABUPATEN/KOTA PROPINSI SUMATERA BARAT . SNA XIII. Purwokerto Ashshofa, Burhan, 2004. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Rineka Cipta BPKP, 2007. Sistem Administrasi Keuangan Negara 1, Bogor: Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Barak D. Hoffman dan Clark C. Gibson. 2005. Fiscal Governance and Public Services: Evidence from Tanzania and Zambia. Department of Political Science University of California, San Diego Butarbutar, Melani, 2009. Disclaimer BPK terhadap Laporan Keuangan http:/www.bpk.co.id/ Kabar Indonesia, 22 Januari 2009. 18.36.16 WIB CORYANATA ISMA, 2007, AKUNTABILITAS, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PEMODERATING HUBUNGAN PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (APBD), SNA X , Makasar Danim, Sudarwan. 2000. Pengantar Studi Penelitian Kebijakan, Bumi Aksara, Jakarta Kadmasasmita, Achmad Djuaeni. TT, Akuntabilitas Keuangan Negara: Konsep Dan Aplikasi www.stialan.ac.id/Achmad_Djuaeni.pdf Katja Liimatainen, Jukka Heikkilä and Ville Seppänen. 2008. A Framework for Evaluating Compliance of Public ServiceDevelopment Programs with Government EnterpriseArchitectur.Abstract. Information Technology Research Institute, Univer sity of Jyväskylä, Finland Olu Ojo. 2009. Efficient Financial Management for Local Governments: The Nigerian Experience. BULETINUL Universitatii Petrol – Gaze din Ploiesti Vo. LXI Richard Simeon. 1976. Studying Public Policy. Canadian Journal of Political Science / Revue canadienne de science politique, Vol. 9, No. 4.(Dec., 1976), pp. 548-580. Soekanto, Soerjono; PengantarPenelitian Hukum UI, Jakarta UI-Pres, 1986. Sugiyono. Telaah Kritis Permendagri No. 13/2006, Dan Implementasinya Di Daerah, http://www.google.co.id, February 8 2008, 11.40 PM
B. Saran 1. Perlu adanya sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat sebagai landasan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di tingkat bawah. 2. Merubah Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan kebijakan Akuntansi sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Kabupaten Sukoharjo guna menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sudah dilakukan, maka perlu kepatuhan para pegawai DPPKAD dalam melaksanakan Perda maupun perbup tersebut. 3. Diharapkan adanya perubahan dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan menerapkan konsistensi antar Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintah
(PSAP)
khususnya
dalam
pengakuan
dan
pengukuran aset tetap daerah, bahkan diharapkan perubahan dalam basis pencata tan dari Kas modifikasian (Modified Cash) menjadi akrual (Accrual) agar pelaksanaan di tingkat daerah dapat berjalan dengan baik.
Suryanovi.Sri.2008. KAJIAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, KEHARMONISAN DAN KEJELASAN PENERAPAN BASIS KAS MENUJU AKRUAL BERDASARKAN PERSPEKTIF UU NOMOR 17 TAHUN 2003 DAN UU NOMOR 1 TAHUN 2004. JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAH. Vol. 3, No. 1 Sutopo, HB. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif, UNS Press, Surakarta Tjandra, W Riawan. , 2009. Hukum Keuangan Negara, Jakarta: PT Grasindo Vicente
Montesinos, Isabel Brusca. PERFORMANCE AND FINANCIAL MANAGEMENT IN LOCAL GOVERNMENT: ASSESSING THE STATE OF PRACTICE.http://www.6tad.org/documents/B/Brusca-Montesinos.pdf
Wahab, Solichin Abdul. 2001. Analisis Kebijaksanaan. Aksara, Jakarta DPR RI, 2003. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara. DPR RI, 2004. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara DPR RI, 2004. Undang-Undang nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara DPR RI, 2004. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemeriintahan Daerah Pemerintah RI, 2005. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2005, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
