BAB V PENUTUP 5.1. Kesimpulan Berdasarkan uraian dan kajian terhadap permasalahan dalam tulisan ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Kriteria tanah yang dapat diidentifikasi tanah terlantar adalah pemegang hak atas tanah dengan sengaja tidak memelihara hak atas tanah tersebut dengan baik dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun semenjak diterbitkannya hak penguasaan atas tanah, sehingga kualitas kesuburan tanahnya menjadi menurun dan tidak produktif lagi. Sedangkan Objek dan Subjek penertiban tanah terlantar adalah Tanah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan dan atau yang telah memiliki dasar penguasaan atas tanah dan yang diberikan oleh negara kepada Perseorangan, Badan Hukum Privat, maupun kepada Badan Hukum Publik (Pemerintah). 2. Dalam hal penertiban tanah terlantar Badan Pertanahan Nasional memperoleh kewenangan delegasi dari pemerintah (Presiden). Sedangkan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan, Pemerintah Daerah dan instansi yang berkaitan dengan peruntukan tanah yang tergabung dalam panitia C adalah memperoleh kewenangan subdelegasi dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Untuk mekanisme penertiban tanah terlantar adalah dilakukan dengan membentuk panitia C yang kemudian panitia tersebut melakukan 144
145 inventarisasi tanah berindikasi terlantar, melakukan identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar, memberikan peringatan terhadap pemegang hak, dan terakhir mengeluarkan penetapan tanah terlantar yang dilakukan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sehingga tanah tersebut kembali kepada penguasaan negara dan oleh negara tanah tersebut akan didayagunakan untuk kepentingan masyarakat. 5.2. Saran 1. Disarankan kepada pemerintah untuk menyempurnakan PP No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar khususnya aturan terkait dengan penetapan kriteria sebagai tanah terlantar karena walaupun dalam peraturan ini telah diatur mengenai jangka waktu dimulainya identifikasi terhadap tanah yang terlantar namun belum diatur jangka waktu maksimal Kepala Badan Pertanahan Nasional harus menetapkan tanah yang diusulkan sebagai tanah terlantar oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Selain hal tersebut diharapkan nantinya ada aturan yang jelas terkait dengan kriteria tanah yang dikecualikan sebagai tanah terlantar karena alasan ekonomi bagi perorangan dan terbatasnya APBN bagi pemerintah sehingga menjamin kepastian hukum. 2. Disarankan kepada masyarakat maupun pengusaha untuk menggunakan tanah hak yang dimiliki sesuai dengan peruntukannya. Serta kepada Badan Pertanahan Nasional dan instansi yang terlibat dalam Penertiban dan Pendayagunaan tanah terlantar agar tidak tebang pilih dalam melakukan
146 penertiban tanah terlantar, karena pada hakekatnya semua sama didepan hukum
(equality
before
the
law),
dan
dalam
melaksanakan
kewenangannya selalu berpegangan pada Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga dapat terhindarkan dari masalah dengan pemegang hak dikemudian hari.
147 DAFTAR PUSTAKA I. Buku Ali, Achmad, 2002, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), PT. Gunung Agung Tbk, Jakarta. Alting, Husein, 2010, Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Tanah (Masa Lalu, Kini dan Masa Mendatang), Lembaga Penerbitan Universitas Khairun, Ternate. Aggriani, Jum, 2012, Hukum Administrasi Negara, Graha Ilmu, Yogyakarta Ashsofa, Burhan, 2003, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta. Barnett, Hilaire, 2011, Constitutional & Administrative Law, Eight Edition, Routledge, London and New York Basah, Sjahran, 1997, Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Cetakan Ketiga, Alumni Bandung. Curzon, L.B., 1999, Land Law, Seventh Edition, First Published, Pearson Education Limited, London Coubrey. H. Mc., and N.D.White, 1993, Text Book On Jurisprudensi, Blakstone Press Limited, London. Fajar, Mukthi, 2005, Tipe Negara Hukum, Cetakan Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, Jawa Timur. Friedman, Wolfgang, 1972, Law In Changing Society, Penguin Books, England Garner, Bryan A., 1999, Black’s Law Dictionary, seventh edition, USA : West Publishing, Minnesota Gautama, Sudargo, 1983, Pengertian Tentang Negara Hukum, Alumni, Bandung. ---------, 1993, Tafsiran Undang-undang Pokok Agraria. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hadjon, Philipus M., 2007, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya. Hadjon, Philipus M., et al, 2008, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (Introduction to the Indonesia Administrative Law), Cetakan. kesepuluh, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
148
----------, 2011, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Harsono, Boedi, 2007, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UndangUndang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, edisi revisi, Djambatan, Jakarta. Huijbers, Theo, 1990, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Kanisius, Yogyakarta. Hutagalung, Arie S., 2000, Penerapan Lembaga “Rechverwerking” Untuk Mengatasi Kelemahan Sistem Publikasi Negatip Dalam Pendaftaran Tanah, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta Ibrahim, Johny, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Publishing, Malang. Indroharto, 1993, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Joeniarto, 1968, Negara Hukum, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta. Juanda, 2008, Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah, Alumni, Bandung Lubis, M. Solly, 1994, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung. Malik, Abdul, 1983, Sejarah Adat Indonesia, Bina Cipta, Jakarta, Manan, Bagir, 2004, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Cet. Ketiga, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta Marbun, SF., et. al, 2001, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta. Marbun, SF., 2003, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, UII Press, Yogyakarta. Marbun, S. F. dan Moh. Mahfud MD, 2009, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, cet. V, Liberty, Yogyakarta Marzuki, Peter Mahmud, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
149 Mahfud. MD., Moh, 2003, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan, cetakan Kedua, PT. Rineka Cipta, Jakarta. Matutu, Mustamin Daeng, Al Kajangi, et.al, 2004, Mandat, delegasi, Attribusi dan Implementasinya di Indonesia, UII Press, Yogyakarta Mertokusumo, Sudikno, 2002, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta Mulyosudarmo, Suwoto, 1997, Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Murad, Rusmadi, 2013, Administrasi Pertanahan : Pelaksanaan Hukum Pertanahan Dalam Praktek, Mandar Maju, Bandung Murhaini, Suriansyah, 2009, Kewenangan Pemerintah Daerah Mengurus Bidang Pertanahan, Cet. Ke-1, Laksbang Justitia, Surabaya Mustafa, Bachsan, 1990, Pokok - Pokok Hukum Administrasi Negara, Citra Aditya Bakti, Bandung. Nasution, Adnan Buyung, 2007, Bantuan Hukum, Akses Masyarakat Marginal Terhadap Keadilan (Tinjauan, Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan di Berbagai Negara), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta. Notonagoro, 1984, Politik Hukum Dan Pembangunan Agraria Di Indonesia, PT. Bina Aksara, Jakarta. Nurlinda, Ida, 2009, Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum, Edisi I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Parlindungan, AP., 1990, Berakhirnya Hak-Hak Atas Tanah (Menurut Sistem UUPA), Mandar Maju, Bandung _______, 1993, Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA, Mandar Maju, Bandung. Purbopranoto, Kuntjoro, 1985, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara, Alumni, Bandung. Rahardjo, Satjipto, 2009, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, Genta Publishing, Yogyakarta.
150 Ridwan, H.R., 2008, Hukum Administrasi Negara, Edisi Keempat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Rifai, Ahmad, 2010, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta. Rook, Deborah, 2001, Property Law & Human Rights, First Published, Blackstone Press Limited, London Ruchiyat, Edy, 2006, Politik Pertanahan Nasional sampai Orde Reformasi, Edisi Kedua, Alumni, Bandung. Sadjijono, 2011, Memahami Beberapa Bab Hukum Administrasi, Laksbang Prescindo, Yogyakarta. Salman, Otje, dan Anthon F. Susanto, 2007, Teori Hukum, Refika Aditama, Bandung. Santoso, Urip, 2005, Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah, Edisi pertama, Prenada Media, Jakarta. Setiawan, Yudhi, 2009, Instrumen Hukum campuran (gemeenscapelijkrecht) Dalam Konsolidasi Tanah, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
________, 2010, Hukum Pertanahan, Teori dan Praktik, Bayumedia Publishing, Malang. Sitorus, Olan dan H. M. Zaki Sierrad, 2006, Hukum Agraria di Indonesia: Konsep Dasar dan Implementasi, Cetakan Perdana, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta. Sri Wibawanti, Erna, dan R.Murjiyanto, 2013. Hak Atas Tanah Dan Peralihannya, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta. Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2007, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakart Soekanto, Soerjono, dan Soleman B. Taneko, 2001, Hukum Adat Indonesia, Cetakan Keempat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta Sodiki, Achmad, 1997, Pembaharuan Hukum Pertanahan Nasional Dalam Rangka Penguatan Agenda Landreform, Arena Hukum, Jakarta.
151 Sudiyat, Iman, 1982, Beberapa Masalah Penguasaan Tanah di Berbagai Masyarakat Sedang Berkembang, Liberty, Yogyakarta. Suhariningsih, 2009, Tanah Terlantar ; Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju Penertiban, Penerbit Prestasi Pustaka Raya, Jakarta Sumardjono, Maria S.W., 1998, Kewenangan Negara Untuk Mengatur Dalam Konsep Penguasaan Tanah Oleh Negara, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 14 Februari, Yogyakarta. _______, 2001, Kebijakan Tanah: Antara Regulasi dan Implementasi, cetakan 1, Kompas, Jakarta _______, 2009. Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya. Kompas, Jakarta. Supranto, J., 2003, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Rineka Cipta, Jakarta. Supriyadi, 2010, Aspek Hukum Tanah Aset Daerah (Menemukan Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Atas Eksistensi Tanah Aset Daerah), Prestasi Pustaka, Jakarta. Sutikno, Imam, 1994, Politik Agraria Nasional, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Sutedi, Adrian, 2006, Politik dan Kebijakan Hukum Pertanahan serta berbagai permasalahan, BP. Cipta Jaya, Jakarta ________, 2007, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta. Waluyo, Bambang, 2008, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar grafika, Jakarta. Wheare, K. C., 1975, Modern Constitution, Oxford University Press, New York. Wiranata, I Gede, 2004, Hukum Adat Indonesia, Perkembangannya dari Masa ke Masa, Citra Aditya Bakti, Bandung II. Internet BPN Tidak Ada Tanah Terlantar di Sumber Klampok, diakses dari http://suluhbali.co/berita-kini/beritabali/bpn-tidak-ada-tanah-terlantar-disumber-kelampok/
152 BPN Nyatakan 51976 hektar tanah di Indonesia sebagai tanah terlantar http://news.detik.com/read/2013/02/16/174657/2171970/10/bpn-nyatakan51976-hektar-tanah-di-indonesia-sebagai-tanah-terlantar Perbandingan Antara PP No. 36 Tahun 1998 Dengan PP No. 11 Tahun 2010 Serta Tantangan Yang Akan Dihadapi Dalam Pelaksanaan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, Diakses dari http://garasi.in/perbandingan-antara-pp-no-36-tahun-1998-dengan-pp-no11-tahun-2010-serta-tantangan-yang-akan-dihadapi-dalam-pelaksanaanpenertiban-dan-pendayagunaan-tanah-terlantar.html Pos
Bali, 2014, PT Jimbaran Hijau Intimidasi Petani http://posbali.com/pt-jimbaran-hijau-intimidasi-petani-dompe/
Dompe,
Status Tanah Sumberklampok Bali Semakin Kabur, Komitmen BPN RI dan DPRD Bali Dipertanyakan, diakses dari http://www.kpa.or.id/?p=2894 Walhi Minta DPRD tinjau ulang lahan BIP http://www.balebengong.net/kabaranyar/2011/07/14/walhi-minta-dprd-tinjau-ulang-lahan-bip.html III. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2043). Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentan Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4385). Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5098). Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 155). Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 4 Tahun 2010 tentang tata cara penertiban tanah terlantar.
