108
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dan setelah diadakan pengolahan serta analisa data yang diperoleh dari hasil penelitian baik penelitian lapangan maupun kepustakaan, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Bagaimana pandangan Notaris terhadap kedudukan Hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang dibuat oleh Notaris disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 di Kota Yogyakarta. Notaris memiliki kewenangan dalam membuat SKMHT. Salah satu faktor pembuatan SKMHT yang dibuat oleh Notaris, yaitu jika Notaris juga merangkap jabatan sebagai PPAT. Obyek Hak Tanggungan tidak berada di tempat kedudukan PPAT, kedudukan PPAT memiliki batasan sesuai wilayah kantor pertanahan Kabupaten/Kota, sedangkan untuk tempat kedudukan Notaris lebih luas yaitu Propinsi. Notaris dalam pembuatan akta harus sesuai dengan Bentuk yang sudah ditentukan yaitu Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris khususnya pada Pasal 38.Di kantor pertanahan kota Yogyakarta menerapkan aturan SKMHT yang dibuat Notaris harus sesuai dengan
109
PERKABAN Nomor 8 Tahun 2012, dengan adanya aturan tersebut mengakibatkan Notaris kebingungan dalam membuat akta, disatu sisi seorang Notaris wajib mentaati aturan yang telah mengatur Jabatannya yaitu UUJN, sedangkan disatu sisi pekerjaan Notaris dalam pembuatan SKMHT tidak hanya berhenti di akta saja, melainkan perlu diproses lebih lanjut di kantor pertanahan supaya dapat dilanjutkan dalam pembuatan APHT. Pembuatan akta Notaris yang tidak sesuai dengan bentuknya jika ditinjau dari Pasal 41 UUJN memiliki kekuatan pembuktian tidak sebagai akta autentik melainkan hanya sebagai akta dibawah tangan. Menjadi akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, maka jika terjadi permasalahan dikemudaian hari pihak yang namanya tersebut dalam akta dapat mengajukan gugatan perdata kepada pengadilan negeri terhadap Notaris, agar Notaris dijatuhi sanksi perdata, berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. Permasalahan sesuai uraian diatas tidak terjadi jika kantor pertanahan kota Yogyakarta tidak menerapkan aturan Notaris dalam pembuatan SKMHT wajib disesuaikan dengan PERKABAN Nomor 8 tahun 2012. Pemberlakuan aturan tidak semua sama di setiap Kantor pertanahan, di Kabupaten Sleman SKMHT dapat dibuat sesuai dengan akta notariil atau sesuai dengan UUJN. Semestinya aturan yang diberlakukan di Kabupaten Sleman dapat menjadi acuan kantor pertanahan Kota Yogyakarta dalam penerapan SKMHT yang dibuat notaris. Notaris dalam membuat suatu akta
110
wajib menjaga otensitasnya sehingga menjadi akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. 2. Notaris menggunakan format Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 dalam pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan di Kota Yogyakarta. Keterkaitan tugas dan wewenang Notaris yaitu membuat akta, salah satunya yaitu Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT). Dalam pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)di kota Yogyakarta, Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dengan cara mengkombinasi sedemikian rupa sehingga akta dapat diterima Kantor Pertanahan tanpa melanggar ketentuan yang mengatur yaitu UUJN tentang Bentuk akta Notaris. Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta mewajibkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) di sesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional. Pembuatan
SKMHT
sesuai
Peraturan
kepala
Badan
Pertanahan
Nasionalsemata-mata kemauan atau selera dari kantor pertanahan. Perlu ada nya sinkronisaasi dan koordinasi dari pihak Ikatan Notaris Indonesia (INI) dengan pihak kantor pertanahan kota Yogyakarta, supaya ketentuan/aturan yang diberlakukan dapat dirubah disesuaikan dengan ketentuan yang sudah berlaku sebelumnya.
111
3. Implikasi Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang dibuat oleh Notaris sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris di Kota Yogyakarta. Notaris membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) disesuaikan dengan format PPAT didasarkan selera kantor pertanahan, di kota Yogyakarta khususnya memberlakukan aturan tersebut kepada Notaris dalam pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT). Pembuatan akta yang ditujukan kantor pertanahan kota Yogyakarta wajib disesuaikan dengan format tersebut, Kantor Pertanahan tidak akan memproses lebih lanjut aktanya atau akan dikembalikan kepada Notaris yang bersangkutan. Adanya penolakan akta akan berakibat mempersulit pekerjaan Notaris karenaperlu dibuat SKMHT guna APHT dapat dibuat lebih lanjut. Penolakan seperti yang sudah diuraikan diatas tidak akan di alami Notaris, jika pihak kantor pertanahan merubah aturan yang telah diterapkan. B. Saran Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas maka ada beberapa saran, yaitu sebagai berikut: 1.
Pemerintah harus segera mengatasi masalah ini dengan melakukan sinkronisasi peraturan. Karena Undang-Undang sudah menerapkan aturan kepada Notaris dalam pembuatan akta, Peraturan Pemerintah yang memiliki kedudukan aturan dibawahnya seharusnya dapat menyesuaikan aturan diatasnya supaya tidak terjadi pertentangan.
112
2.
Perlu adanya koordinasi khusus pihak Ikatan Notaris Indonesia (INI) kota Yogyakarta dengan pihak kantor pertanahan kota Yogyakarta, guna menyelaraskan aturan yang diterapkan di kantor pertanahan khususnya kota Yogyakarta. Notaris dalam membuat suatu akta harus sesuai dengan bentuk akta yang sudah di atur didalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Pemberlakuan aturan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dapat menjadi acuan, bahwa Notaris dalam membuat Surat Kuasa Membankan Hak Tanggungan (SKMHT) dengan bentuk sesuai dengan UUJN akan menjadikan suatu akta Notaris memiliki otensitas yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.
