BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1
Kesimpulan Berdasarkan fenomena, identifikasi masalah, hipotesis, dan hasil penelitian
mengenai pengaruh Pengawasan Kinerja dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat diambil kesimpulan bahwa: 1. Terdapat pengaruh pengawasan kinerja terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Belum berkualitasnya laporan keuangan pemerintah daerah salah satunya disebabkan oleh lemahnya pengawasan, sehingga terjadi ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan keterlambatan penyampaian laporan keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah. Setelah dilakukan penelitian terbukti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengawasan kinerja terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut membuktikan semakin baik dan meningkatnya pengawasan kinerja pada Dinas Pemerintah Kota Bandung, maka akan semakin meningkat pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 2. Terdapat pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Belum berkualitasnya laporan
125
126
keuangan pemerintah daerah disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan masih terdapatnya kendala-kendala dalam penerapan SPIP tersebut dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Adapun kendala-kendala yang terjadi akan berdampak pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Setelah dilakukan penelitian terbukti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut
membuktikan
bahwa
semakin
baik
dan
meningkat
sistem
pengendalian internal pemerintah maka semakin baik dan meningkat pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 3. Terdapat pengaruh pengawasan kinerja dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Masih adanya opini
Wajar Dengan Pengecualian
yang
diberikan oleh
BPK
menunjukan pengawasan dan efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah belum optimal. Sehingga menyebabkan ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan keterlambatan penyampaian laporan keuangan dan jumlah sumber daya manusia terkait dengan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan, dan sistem informasi keuangan penyampaian LKPD. Hal ini membuktikan bahwa apabila pengawasan kinerja dan sistem pengendalian internal pemerintah dilakukan secara efektif, maka akan membuat kualitas laporan keuangan pemerintah daerah semakin meningkat,
127
dan akan membuat opini BPK terhadap LKPD berubah menjadi lebih baik lagi. 5.2
Saran Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yang mungkin
dapat berguna bagi seluruh Dinas Pemerintah Kota Bandung sebagai dasar pertimbangan atau masukan untuk mengatasi kekurangan atau kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya dan bagi pengembangan ilmu, yaitu: 1. Saran Operasional Bagi Pemecahan Masalah Bagi
Dinas
Pemerintah
Kota
Bandung
diharapkan
mampu
mempertahankan kinerja atas pengawasan kinerja yang dilakukan sesuai dengan hasil penelitian ini bahwa pengawasan kinerja yang dilakukan telah termasuk dalam kategori baik. Dinas Pemerintah Kota Bandung dapat mengembangkan kinerja pengawasan dengan lebih mempertegas sanksi atas tidak tercapainya suatu standar kerja yang dibuat oleh para pegawainya. Serta para pejabat atau atasan yang berwenang melakukan pengawasan secara rutin untuk dapat menilai sejauh mana renca kerja telah dikerjakan agar setiap terjadi kesalahan dapat secara langsung dievaluasi. Selain itu, setiap Dinas Pemerintah Kota Bandung diharapkan dapat memperbaiki sistem pengendalian internal pemerintah agar berjalan seefektif mungkin, salah satunya dengan meningkatkan pemantauan dan
128
melakukan evaluasi terus-menerus agar seluruh kegiatan operasionalnya dapat terpantau dengan baik. Dalam hal ini, setiap Dinas dapat menciptakan
lingkungan
pengendalian
yang
lebih
baik
dengan
mengevaluasi kebutuhan pekerjaan pegawai dengan memfasilitasi seluruh kebutuhan serta membentuk struktur organisasi yang lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan pekerjaannya. Dengan menekanan etika dan moral untuk bekerja jujur dan bertanggungjawab diharapkan dapat membuat pegawai dapat memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan setiap pekerjaannya. Selain itu, instansi pemerintah diharapkan dapat mengelola, mengembangkan dan memperbaharui sistem informasi akuntansi secara terus-menerus. 2. Saran Bagi Pengembangan Ilmu Kegunaan ilmu ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan ilmu akuntansi dengan penelitian secara empiris tentang pengawasan kinerja dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dan dengan bertambahnya informasi tentang pengaruh pengawasan kinerja dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan tentang pengawasan kinerja, sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Peneliti selanjutnya juga diharapkan menambah variabel independen atau variabel moderating, seperti
129
kompetensi
sumber
daya
manusia,
penerapan
standar
akuntansi
pemerintahan, peran internal auditor dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan hasil koefisien determinasi yang menunjukan bahwa 48,4% adalah faktorfaktor lain yang tidak digunakan dalam model penelitian. Agar hasil penelitian ini dapat digunakan secara luas, maka untuk peneliti selanjutnya subjek penelitian juga tidak hanya terbatas pada satu dinas atau kementerian saja, namun dapat menambah subjek penelitian pada Kota atau Kabupaten lainnya.