BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan Dalam bab ini akan dipaparkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan yang didapat merupakan jawaban dari pertanyaan (research question) yang telah disebutkan pada Bab I.
5.1.1 Tata Cara dan Aturan Penentuan Batas Wilayah Adat Ciptagelar Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan batas wilayah adat Kasepuhan Ciptagelar adalah: 1. Wangsit yang diterima oleh ketua adat. 2. Kebijaksanaan ketua adat. 3. Pola perpindahan pusat pemerintahan Kasepuhan Ciptagelar. 4. Proses penandaan batas di lapangan melalui acara adat. 5. Pola persebaran lokasi kampung yang termasuk kedalam Kasepuhan Ciptagelar Wilayah adat tersebut dibatasi oleh: -
batas terluar dari Kasepuhan Ciptagelar yang berada didalam TNGHS berupa hutan,
-
batas terluar Kasepuhan Ciptagelar yang berada diluar TNGHS dapat berupa hutan ataupun lahan garapan. Aturan-aturan yang terdapat dalam proses penentuan batas wilayah adat
diantaranya adalah : 1. Batas antara pemukiman dengan hutan, tidak ditandai secara khusus, namun sebagian besar masyarakat adat mengetahui batas antara pemukiman dengan hutan. 2. Batas antara lahan garapan dengan hutan, terlihat dari sisi terluar dari lahan garapan.
63
3. Batas antar hutan, ditandai dengan adanya pohon tertentu, arca, batu ataupun situs. Aturan dan tata cara tersebut merupakan bagian dari hukum adat Kasepuhan Ciptagelar dan selalu dilaksanakan hingga kini. Sebagaimana teori mengenai hukum adat, tata cara dan aturan tersebut harus ditaati dan memiliki sanksi berupa sanksi sosial. Tata cara dan aturan adat dalam penentuan batas wilayah Kasepuhan Ciptagelar, lebih mengedepankan aspek magis dan kepercayaan kepada pemimpin.
5.1.2 Keuntungan dan Kerugian Tata Cara Adat Dalam Penentuan Batas Wilayah Adat Dengan digunakannya tata cara adat dalam penentuan batas wilayah Kasepuhan Ciptagelar, maka kekuatan hukum dari batas wilayah tersebut kurang begitu kuat. Selain itu, objek dari titik batas yang digunakan masih memiliki peluang untuk bergeser karena kurang permanen. Hal ini dapat menyebabkan permasalahan antara masyarakat adat dan pihak non-adat. Tetapi, dengan adanya aturan dan tata cara tersebut, wilayah hutan menjadi terjaga kelestariannya. Hal ini disebabkan oleh adanya aturan pembagian wilayah hutan yang dilakukan oleh Kasepuhan Ciptagelar. Selain itu, ketaatan masyarakat Kasepuhan Ciptagelar terhadap aturan adat, dapat menghindarkan terjadinya pembukaan lahan secara liar oleh masyarakat. Hal ini dapat mendukung terhadap proses pelestarian alam di wilayah TNGHS.
5.1.3 Status Batas Wilayah Ciptagelar Dalam Hukum Nasional Konfllik antara pihak adat dengan pihak TNGHS seharusnya tidak terjadi apabila pemerintah konsisten dalam melaksanakan isi dari undang-undang. Di dalam Undang-Undang No. 41 tahun 1999 pasal 4 ayat 3 tertulis “Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”. Penjelasan mengenai isi dari pasal tersebut seharusnya dijelaskan lebih
64
lanjut sehingga terdapat batasan yang pasti dari kalimat “tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”. Ciptagelar merupakan salah satu daerah adat yang diakui keberadaannya oleh pemerintah. Ciptagelar berada di dalam taman nasional, undang-undang yang berlaku adalah undang-undang kehutanan. Di dalam Undang-Undang No. 41 tahun 1999, hak masyarakat adat diakui keberadaannya. Meskipun begitu, undang-undang yang lainnya pun tetap menjadi acuan bagi status Ciptagelar dalam hukum nasional. Sebagai daerah adat, hukum adat Ciptagelar diakui keberadaannya dalam perundangundangan nasional, tetapi hal itu baru sebatas Undang-Undang. Belum ada Peraturan Pemerintah ataupun Perda yang mengatur dan melindungi hukum adat dan wilayah Kasepuhan Ciptagelar. Selain itu, masih belum ada penetapan batas wilayah Ciptagelar yang jelas berdasarkan hukum nasional. Dengan dibuatnya Peraturan Pemerintah ataupun Perda, status hukum dari wilayah Kasepuhan Ciptagelar akan lebih jelas, sehingga proses pelestarian lingkungan di TNGHS akan lebih dilindungi keberadaannya oleh hukum.
5.2 Saran Setelah didapatkan kesimpulan, maka akan didapatkan suatu saran yang berkaitan dengan hasil penelitian ini. Dari hasil penelitian yang didapatkan, penulis menyarankan beberapa hal yang terbagi menjadi dua bagian yang terdiri dari saran yang berkaitan dengan penentuan batas wilayah adat berdasarkan hukum adat (Bab 5.2.1) dan saran yang berkaitan dengan status hukum wilayah adat dalam hukum nasional (Bab 5.2.2).
5.2.1 Penentuan Batas Wilayah Adat Berdasarkan Hukum Adat 1. Perlu adanya penelitian lebih jauh mengenai batas-batas wilayah adat di Ciptagelar, terutama mengenai pendefinisian wilayah hutan yang terletak didalam atau diluar wilayah adat, sebagai pertimbangan bagi pemerintah dalam mengeluarkan kebijaksanaan dalam pembangunan. Selain itu, pendefinisian
65
letak hutan pada wilayah adat perlu juga mengikutsertakan peran geodesi dalam proses pertimbangan tersebut. 2. Sebagian wilayah Kasepuhan Ciptagelar berada di dalam taman nasional. Dengan adanya perbedaan pengakuan luas dan batas wilayah adat antara pihak adat dengan TNGHS, menimbulkan konflik yang dapat mengganggu stabilitas lingkungan TNGHS. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu penyelesaian melalui diskusi antara pihak TNGHS dengan pihak adat, sehingga didapatkan solusi bersama yang tidak merugikan salah satu pihak guna mengurangi konflik yang terjadi dan sebagai acuan dalam pembuatan Perda Adat Kasepuhan Ciptagelar. 3. Sebagai warisan budaya, perlu dilakukan proses perlindungan dan pelestarian adat Kasepuhan Ciptagelar oleh pemerintah, karena wilayah Ciptagelar yang berada di dalam TNGHS semakin lama semakin terpengaruh oleh budaya luar serta perkembangan penduduk. Dengan lunturnya kebudayaan Ciptagelar, dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya penurunan tingkat pelestarian lingkungan yang akan berpengaruh kepada ekosistem TNGHS.
5.2.2 Batas Wilayah Adat Dalam Hukum Nasional 1. Perlunya Peraturan Daerah mengenai batas wilayah-wilayah adat di Propinsi Jawa Barat, termasuk untuk Kasepuhan Ciptagelar. Saat ini telah ada beberapa Perda mengenai adat di beberapa daerah yaitu di Kampar, Kutai dan Baduy. Isi dari perda-perda tersebut terutama memuat mengenai hal-hal teknis dari hukum adat, contohnya mengenai batas wilayah adat. Selain itu, di dalam Perda tersebut tercantum penjelasan lebih lanjut mengenai adat di daerahnya masingmasing serta pernyataan perlindungan wilayah adat oleh pemerintah daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu juga dibuat perda adat Kasepuhan Ciptagelar yang didalamnya memuat hal-hal mengenai penetapan batas wilayah adat Ciptagelar, agar status wilayah adat Kasepuhan Ciptagelar serta tata cara penentuannya lebih kuat di mata hukum. Selain itu, dengan adanya Perda Adat Kasepuhan Ciptagelar, akan mendukung terhadap proses pelestarian lingkungan,
66
budaya serta adat dari wilayah Kasepuhan Ciptagelar. Untuk membuat suatu Peraturan Daerah, perlu memperhatikan tatanan hukum yang ada. Dalam Tap MPR No. 20 disebutkan bahwa tatanan perundang-undangan sesuai tingkatannya adalah : (a) Undang-Undang (b) Peraturan Pemerintah (c) Peraturan Daerah Dengan demikian, untuk membuat suatu perda harus terlebih dahulu dibuat peraturan pemerintah. Sedangkan saat ini belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai adat secara keseluruhan. Oleh karena itu, solusi tepat yang harus dilakukan adalah dengan membuat Peraturan Pemerintah mengenai adat, agar pembuatan Perda dapat mengacu kepada Peraturan Pemerintah tersebut. 2. Penambahan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penguasaan dan pemanfaatan tanah, salah satunya UUPA, sebagai konsideran dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, baik pada tingkat undang-undang maupun pada tingkatan yang lebih rendah. Taman Nasional merupakan wilayah yang dilindungi oleh pemerintah. Sebagian besar dari wilayah taman nasional, terdiri dari hutan. Oleh karena itu, undang-undang yang seharusnya berlaku di dalam taman nasional adalah Undang-Undang Kehutanan. Tetapi, bukan berarti Undang-Undang Kehutanan menjadi satu-satunya undang-undang acuan dalam pembuatan PP dan Perda. Undang-undang lain yang mengatur mengenai hukum adat harus tetap menjadi acuan bagi pembuatan PP dan Perda, sehingga isi dari PP dan Perda tersebut akan lebih banyak mencakup hal-hal yang berkaitan dengan wilayah adat daerah tersebut. 3. Diperbaikinya peran pemerintah dalam pelaksanaan isi dari undang-undang, terutama UU Kehutanan yang di dalamnya terdapat beberapa pasal mengenai adat. Dengan diperbaikinya peran pemerintah, maka hukum di dalam wilayah TNGHS dan Kasepuhan Ciptagelar akan lebih terkontrol. Dan akan mengurangi konflik yang terdapat dalam wilayah tersebut.
67
