BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1
Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis
mengenai Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung), penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung menerapkan anggaran berbasis kinerja dengan baik yaitu dengan Pengukuran Kinerja, Penghargaan dan Hukuman, Kontrak Kinerja, Kontrol Eksternal dan Internal dan Pertanggungjawaban Manajemen yang di uraikan sebagai berikut: 1) Pengukuran Kinerja Menurut hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, pengujian mengenai anggaran berbasis kinerja dalam hal pengukuran kinerja telah diterapkan dengan baik, dapat diurutkan sebagai berikut: a. DPKAD telah menentukan program dan kegiatan dengan jelas serta membiayai masing-masing program dan kegiatan tersebut. Program yang ditetapkan sebagai pelaksanaan kebijakan organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung. b. DPKAD telah menghasilkan sistem informasi yang memadai untuk penilaian pencapaian kinerja mereka sebagai pertanggungjawaban atas suatu kegiatan. Tingkat informasi dasar yang telah dikembangkan adalah: 1. Ekonomis, masukan yang digunakan sebaik-baiknya. 2. Efisiensi, perbandingan tingkat keluaran dan masukan suatu kegiatan yang digunakan.
79
80
3. Efektivitas, keluaran yang dihasilkan mendukung pencapaian hasil yang ditetapkan. c. Terdapat penilaian kinerja terhadap DPKAD dari pihak eksternal atas bentuk keluaran yang dihasilkan. Pihak eskternal tersebut yaitu dari masyarakat dan stakeholder yang memberikan dana untuk pembangunan daerah. d. Pengukuran kinerja yang strategis (Key Performance Indicators) telah dilaksanakan dengan baik pada DPKAD Mengukur kinerja yang strategis bukan menekankan pada tingkat komperhensif dan birokratis atas kinerja yang disusun tetapi lebih kepada atas kinerja yang dicapai seperti pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan untuk mengukur kinerja yang dicapai. 2) Penghargaan dan Hukuman (Reward and Punishment) Menurut hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, pengujian anggaran berbasis kinerja dalam hal penghargaan dan hukuman telah diterapkan dengan baik, dapat diurutkan sebagai berikut: a. Penerapan insentif atas kinerja yang dicapai telah diterapkan dengan baik oleh DPKAD. Ketika suatu lembaga/unit kerja dapat mencapai target yang ditetapkan, dapat diberikan keleluasaan yang lebih dalam mengelola anggaran yang dialokasikan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Sebaliknya ketika lembaga/unit kerja tidak dapat mencapai kinerja yang di targetkan akan mendapatkan hukuman. b. Penerapan efisiensi (savings) yang dilakukan oleh DPKAD dalam hal alokasi anggaran untuk setiap program dan kegiatan telah diterapkan dengan baik dalam rangka meningkatkan efisiensi atas pelayanan publik telah dilaksanakan dengan baik. c. Adanya penahanan atas penerimaan atau penerimaan yang akan diterima nanti yang diperoleh oleh suatu lembaga telah dilaksanakan dengan baik oleh DPKAD, hal ini dilakukan agar perolehan yang
81
didapat suatu lembaga (lembaga pusat) atas perjanjian yang dilakukan dengan lembaga yang bersangkutan dapat dibagikan hasilnya. 3) Kontrak Kinerja Menurut hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, pengujian anggaran berbasis kinerja dalam hal kontrak kinerja telah diterapkan dengan baik, dapat diurutkan sebagai berikut: a. Penerapan kontrak kinerja pada DPKAD berjalan baik dengan adanya pemahaman tugas yang akan dilaksanakan sebelum menyusun sasaran kerja pegawai yang merupakan kontrak kinerja setiap pegawai terhadap jabatan yang ditempati membuat faktor-faktor yang mendukung sistem kontrak kinerja berjalan baik. b. Adanya kewenangan yang diterapkan dengan baik oleh DPKAD, bagi pihak kementrian negara/lembaga untuk mengelola sumber daya yang ada membuat faktor-faktor yang mendukung sistem kontrak kinerja berjalan baik. 4) Kontrol Eksternal dan Internal Menurut hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, pengujian anggaran berbasis kinerja dalam hal kontrol eksternal dan internal telah diterapkan dengan baik, dapat diurutkan sebagai berikut: a. Adanya pemisahan antara lembaga kontrol dan lembaga pengguna anggaran yang baik pada DPKAD, berfungsi untuk menghindari resiko penyalahgunaan anggaran. b. Adanya kontrol yang baik yang dilakukan oleh DPKAD pada input, output dan outcome, untuk meminimalisir adanya pemborosan anggaran. c. DPKAD melakukan kontrol yang sangat baik, dilakukan sebelum dan sesudah anggaran digunakan untuk menciptakan kontrol yang efektif.
82
5) Pertanggungjawaban Manajemen Menurut hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, pengujian anggaran berbasis kinerja dalam hal pertanggungjawaban manajemen telah diterapkan dengan baik, dapat diurutkan sebagai berikut: a. Adanya kontrol yang baik dilakukan pada output dan outcome oleh DPKAD membuat para pengguna anggaran bertanggung jawab terhadap output baik volume, waktu pengerjaan maupun kualitasnya. b. Para pengguna anggaran diberikan kebebasan untuk melakukan dan mengekspresikan profesionalitas mereka dengan optimal. Manajer pengguna
anggaran
memperoleh
kewenangan
penuh
dalam
merencanakan dan mengelola anggaran mereka. 2. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung menerapkan akuntabilitas kinerja dengan baik. Hal ini terlihat dari masing-masing indikator akuntabilitas finansial yang berada pada kategori baik, terdapat 5 (lima) indikator yaitu : Kesesuaian dengan SAP, Relevan, Andal, Dapat Dibandingkan dan Dapat Dipahami. 3. Penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung dengan besar kontribusi pengaruh yang diberikan sebesar 62,5%, sedangkan 37,5% sisanya merupakan besarnya kontribusi pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti. 5.2
Saran Berdasarkan hasil dari pembahasan, maka saran yang dapat penulis
kemukakan antara lain: 1. Bagi DPKAD Diharapkan dapat meningkatkan penerapan anggaran berbasis kinerja agar mencapai target kinerja yang optimal mengacu kepada kegiatan-kegiatan dan program-program yang di biayai secara jelas termasuk efisiensi dan efektif
83
dalam keluaran yang dihasilkan. Selain itu DPKAD harus berupaya meningkatkan kualitas laporan keuangan yang mengacu pada standar yang ada dengan memberikan pelaksanaan pelatihan dan pembinaan pembukuan dengan basis akuntansi akrual sepenuhnya kepada seluruh pegawai DPKAD agar dapat lebih memahami dan mendalami aturan dalam pengelolaan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. 2. Bagi Peneliti yang Akan Datang a. Kepada peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti topik ini bisa memilih variabel independen yang lain, diantaranya: 1. Penyusunan rencana stratejik 2. Sinkronisasi 3. Penyusunan kerangka acuan 4. Perumusan/penetapan indikator kinerja 5. Pengukuran kinerja 6. Pelaporan kinerja b. Diharapkan penelitian ini mampu menjadi salah satu referensi untuk
penelitian lebih lanjut, sehingga diharapkan peneltian ini akan dilakukan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota/Kabupaten lainnya.
