BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan 1. Pengeluaran rutin dan modal mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka pada tahun 1995-2012. Kenaikan pengeluaran
rutin
dan
modal
pemerintah
menyebabkan
tingkat
pengangguran terbuka menjadi berkurang. Nilai koefisien paramater masing-masing pengeluaran ini bersifat inelastis, dimana persentase penurunan dalam tingkat pengangguran terbuka lebih kecil daripada persentase peningkatan dalam pengeluaran rutin dan modal. Dengan demikian kinerja pemerintah dalam mengalokasikan pengeluaran tersebut belum baik. 2. Pajak, suku bunga, dan upah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka pada tahun 1995-2012. Kenaikan ketiga variabel tersebut menyebabkan tingkat pengangguran terbuka turut naik. Namun nilai koefisien parameternya bersifat inelastis, dimana persentase kenaikan dalam tingkat pengangguran terbuka lebih kecil daripada persentase kenaikan dalam ketiga variabel tersebut. Hal ini berarti kinerja pemerintah dalam mengelola ketiga variabel itu baik. Kemudian inflasi mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka selama periode tersebut. Nilai koefisien parameter inflasi bersifat inelastis, artinya persentase penurunan dalam
tingkat pengangguran terbuka lebih kecil daripada persentase kenaikan dalam tingkat inflasi, sehingga kinerja pemerintah dalam mengendalikan inflasi belum baik. Krisis moneter 1997/1998 berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka selama periode penelitian (1995-2012). Hal ini disebabkan karena selama periode penelitian terdapat beberapa krisis ekonomi lain sehingga pengaruh krisis moneter menjadi lemah.
5.2. Saran 5.2.1. Untuk Pengambil Kebijakan (Pemerintah Pusat dan Daerah) 1. Pengelolaan anggaran pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran modal yang tepat akan menurunkan tingkat pengangguran
terbuka.
Pengelolaan
ini
berkaitan
dengan
usaha
peningkatan penyerapan anggaran pengeluaran pemerintah di sektor-sektor ekonomi. Oleh sebab itu sebaiknya dilakukan langkah-langkah berikut ini:
Meningkatkan pengawasan dari pemerintah mengenai alokasi dan realisasi dari pengeluaran tersebut.
Mengupayakan pengeluaran pemerintah yang tepat sasaran, seperti mengevaluasi kebijakan subsidi agar mencapai segmen masyarakat yang dituju.
Upaya untuk memerangi korupsi terhadap anggaran pengeluaran pemerintah.
Mengevaluasi penyerapan anggaran pengeluaran pemerintah di masing-masing lembaga dan instansi pemerintah.
2. Pajak merupakan salah satu sumber dana yang digunakan oleh pemerintah untuk
membiayai
pengeluarannya
dalam
menjalankan
proses
pembangunan. Pajak adalah sumber dana mandiri untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jika pemerintah meningkatkan tarif pajak dengan maksud meningkatkan penerimaan maka akan terjadi distorsi yaitu meningkatnya tingkat pengangguran terbuka apabila efek pajak bersifat subtitusi. Oleh karena itu untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak sebaiknya pemerintah mempertimbangkan potensi pajak, bukan dengan menaikkan tarif. Mempertimbangkan potensi pajak berarti mengurangi upaya terjadinya penyimpangan pajak (tax evasion) baik yang bersifat tunggakan pajak maupun penggelapan pajak. Upaya pengurangan tax evasion akan memaksimalkan penerimaan pajak sehingga pemerintah tidak harus meningkatkan tarif pajak untuk meningkatkan pendapatan dalam rangka membiayai pengeluaran pemerintah. 3. Pengeluaran pemerintah yang dibiayai dengan utang akan menyebabkan tingkat suku bunga meningkat, jika nilai suku bunga besar dari mec (marginal efficiency of capital) maka investasi akan turun sehingga tingkat pengangguran terbuka meningkat. Agar nilai mec besar maka diperlukan langkah-langkah berikut ini:
Memperbaiki iklim investasi melalui stabilisasi kondisi politik dan keamanan.
Mempermudah proses investasi melalui pelayanan terpadu satu pintu
Mengendalikan tingkat inflasi agar suku bunga tidak naik untuk mengurangi jumlah uang yang beredar
4. Tingkat upah yang tinggi berdampak pada kenaikan tingkat pengangguran terbuka, karena perusahaan belum mempunyai kemampuan untuk membayar tenaga kerja pada tingkat upah tersebut. Tingkat upah yang rendah mendorong permintaan tenaga kerja sehingga mampu mereduksi jumlah pengangguran. Untuk kasus di Indonesia, kebanyakan tenaga kerja dibayar dengan upah yang rendah sehingga menimbulkan trade off antara penurunan tingkat pengangguran terbuka dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini diperlukan campur tangan pemerintah untuk dapat memberikan insentif agar perusahaan semakin berkembang dan profitnya meningkat,s sehingga bisa mampu membayar tenaga kerja dengan upah yang tinggi (memadai). Selain itu, pemerintah diharapkan turut memberikan insentif terhadap tenaga kerja untuk meningkatkan skill melalui program training dan pelatihan lain. 5. Terdapat trade off antara inflasi dengan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mengacu pada kurva Philip, dimana inflasi yang tinggi akan menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Namun, tingkat inflasi yang tinggi mempunyai dampak pada variabel ekonomi makro lain salah satunya adalah menurunkan daya beli masyarakat. Oleh karena itu upaya
untuk mengendalikan tingkat inflasi yang dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka harus dilakukan dengan hati-hati.
5.2.2. Agenda untuk Penelitian Lanjutan Metode analisis dengan System General Method Moment (GMM) mensyaratkan jumlah cross section yang besar dan time series yang kecil. Ketika penelitian ini menggunakan periode penelitian dari tahun 1995-2014, penggunaan metode analisis System GMM tidak mendapatkan model terbaik karena jumlah time series yaitu 20 tahun mendekati jumlah cross section sebanyak 26 provinsi. Oleh karena itu periode penelitian dikurangi dari tahun 1995 sampai tahun 2012 untuk mendapatkan model terbaik karena menggunakan data level provinsi. Untuk kedepannya penelitian ini bisa dikembangkan dengan menambah periode penelitian dan break down data level provinsi menjadi data level kabupaten untuk meningkatkan jumlah cross section.
