Bab V Kesimpulan dan Saran A. Kesimpulan Berdasarkan
hasil
penelitian
yang
telah
dilakukan berkenaan dengan pelaksanaan MBS di Gugud Ki Hajar Dewantoro, peneliti menyimpulkan dengan
merujuk
pada
rumusan
masalah
sebagai
berikut: 1. Pelaksanaan MBS Secara umum ketiga sekolah telah melaksanakan MBS. Berdasarkan prinsip Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipsi Masyarakat, MBS belum dilaksanakan dengan efektif. Pada prinsip transparansi manajemen, sekolah belum memiliki dokumen perencanaan seperti program
jangaka
pendek,
menengah,
danjangka
panjang, media informasi bagi masyarakat belum terlibat dalam perencanaan program sekolah. Pada Prinsip
Akuntabilits
efektif,
dimana
telah
sekolah
pertanggungjawaban
berjalan telah
dengan
memiliki
dokumen
penyelenggaraan
pelaporan
hasil
penyelenggaraan
mengambil
langkah-langkah
pelaksanaan
program
masyarakat
belum
sebagai
sekolah.
sekolah,
sekolah, tindak
Prinsip
dilaksanakan
cukup
dan lanjut
partisipasi
cukup
efektif.
Partisipasi masyarakat masih terbatas pada bantuan yang bersifat fisik, sedangkan bantuan yang berupa jasa (pemikiran, keterampilan, finansial, dan moral) 124
belum
berjalan
dengan
baik.
Masyarakat
melalui
komite telah memberikan kritik/saran kepada sekolah, dan adanya kepedulian stakeholders terhadap upaya sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah. 2. Hambatan Pelaksanaan MBS Hambatan yang terjadi dibedakan menjadi dua yaitu hambatan yang bersifat teknis, dan non teknis. Hambatan
teknis
seperti
masih
terjadi
beberapa
pelanggaraan terhadap perundangan yang berlaku. Ini terjadi
pada
SDN
Kategori
III.
Pada
prinsip
transparansi masih terdapat sikap keengganan sekolah terhadap
publik
sebagaimana
terjadi
pada
SDN
Kategori I dan SDN Kategori III. Sedangkan hambatan non teknis antara lain a). Kurangnya pengetahuan kepala sekolah, pendidik, dan komite dalam menyusun KTSP;
b).
Kurangnya
komunikasi
antara
sekolah
dengan komite sekolah sehingga keterlibatan komite terbatas serta jauhnya jarak tempun pendidik dari rumah ke sekolah. Hal ini terjadi di SDN Kategori III; c). Adanya
perda
melibatkan
yang
membatasi
masyarakat
sekolah
berperanserta
untuk
terhadap
penyelenggaraan sekolah secara maksimal yaitu dengan adanya larangan bagi sekolah negeri untuk menarik sumbangan pengembangan institusi. Hal ini dialami oleh SDN Kategori I dan SDN Kategori III.
125
3. Kinerja Pendidik Pelaksanaan MBS berdampak pada kinerja pendidik
dan
peningkatan
mutu
sekolah.
Kinerja
Pendidik tergolong pada kategori sangat baik pada SDN Kategori I dan SDN Kategori II dan kategori baik pada SDN Kategori III. Kondisi ini mencerminkan secara kelompok telah mencapai sasaran organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan oleh organisasi.
B. Implikasi Tujuan umum MBS adalah untuk meningkatkan kinerja sekolah. Meningkatnnya kinerja sekolah akan dapat
meningkatkan
keyakinan
dan
kepercayaan
publik terhadap penyelenggaraan sekolah serta dapat membangun suatu team work yang solid bagi kemajuan sekolah. Oleh karena itu, aspek-aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sangat perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak dalam usaha menciptakan sekolah yang bersih dan wibawa, menghindari terjadinya penyimpangan dan pelanggaran perundangan. Temuan
pelaksanaan MBS di SDN Kategori II
menunjukkan hasil kerja team work yang solid dengan diraihnya beberapa kejuaraan baik tingkat kecamatan dan kabupaten. Meskipun sebagai sekolah imbas, ternyata
mampu
meningkatkan
keyakinan
dan
kepercayaan publik terhadap sekolah. Hal ini pula 126
Komite
Sekolah
sebagai
mampu
melaksanakan
perannya
Advisory Agency (pemberi pertimbangan);
Supporting Agency (Pendukung) baik yang berwujud finansial,
pemikiran
maupun
tenaga
dalam
penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; Controlling Agency (Pengontrol) dalam transparansi dan akuntabilitas penyelengaraan pendidikan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan; dan Mediator. Untuk itu, usaha untuk mempertahankan kondisi tersebut mutlak diperlukan. Begitu pula pada SDN Kategori I, meskipun
masih
belum
mampu
mewujudkan
transparansi dengan baik. Temuan di SDN Kategori III menunjukkan bahwa betapa
pentingnya
transparansi
dan
akuntabilitas
dalam rangka memperoleh dukungan publik terhadap penyelenggaraan sekolah. Kuatnya dukungan publik akan
meningkatkan
peranserta
masyarakat
dalam
usaha mewujudkan tujuan sekolah.
C. Saran 1.
Implikasi Teoritik
Implikasi teoritik hasil penelitian ini mendukung teori Fattah (2004), bahwa MBS sebagai suatu pendekatan politik yang bertujuan untuk melakukan redesain terhadap
pengelolaan
sekolah
dengan
memberikan
keleluasaan pada kepala sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja sekolah
yang
mencakup
pendidik,
siswa,
sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat
kepala Kondisi
127
sebagaimana
telah
dilaksanakan
oleh
SDN
Kategori II meskipun sebagai sekolah imbas. MBS secara
nyata
telah
mendorong
partisipasi
stakeholders (intern dan ekstern) secara sinergis mendorong tercapainya peningkatan mutu dengan tercapainya berbagai prestasi sekolah. Hasil yang dicapai SDN Kategori II memperkukuh penelitian Sumantri (2007) bahwa efektivits MBS di SMP 4 dan
SMP
7
transparansi
Magelang
berjalan
ditinjau
cukup
baik,
dari dan
aspek
perolehan
output berupa prestasi akademik dan non akademik. 2.
Implikasi Terapan
a. Untuk Sekolah. Hasil penelitian ini menemukan bahwa indikator prinsip transparansi manajemen, akuntabilitas, dan partisipasi belum dilaksanakan secara maksimal. Keterlibatan stakeholders belum nampak secara nyata pada SDN Kategori I dan III. Sebaiknya
menjadi
komitmen
bersama
antara
sekolah dengan stakeholders secara bersma-sama merencanakan mengakses
program
aspirasi
sekolah
yang
stakeholders.
mampu
Terjalinnya
kerjasa sama antara sekolah dengan stakeholders akan meningkatkan kontribusi baik secara moral, finansial, dan material kepada sekolah. Dalam proses pembelajaran, sekolah masih menggunakan KTSP yang dipergunakan merupakan adopsi dan belum tentu sesuai dengan kondisi sekolah, oleh karena
itu
sangat
bijaksana
apabila
sekolah
berupaya menyusun KTSP sendiri melalui workshop dengan menghadirkan berbagai pihak/akademisi 128
yang
mengusai
transparansi,
kurikulum.
akuntabilitas
Mengingat akan
bahwa
meningkatkan
kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap sekolah,
alangkah
bijaksana
apabila
sekolah
menyediakan media informasi yang memudahkan masyarakat mengetahui penggunaan dana yang diperolah sekolah. b. Bagi Dinas Pendidikan. MBS akan berjalan dengan baik dan lancar jika terjadi sinergi yang baik antara sekolah, Pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu regulasi yang dapat menghambat pelaksanaan MBS seyogyanya segera dicabut untuk memberi peluang
yang
lebih
besar
bagi
masyarakat
berpartisipasi terhadap penyelenggaraan sekolah. Untuk kelancaran pelasanaan MBS dan pemenuhan SPM, seyogyanya diadakan pembinaan lebih intensif untuk mampu
peningkatan
kinerja
meningkatkan
pendidik
kinerja
sehingga
sekolah.
Dalam
rangka pembentukan team work yang solid dan pemenuhan standar pelayanan minimal, dibutuhkan terpenuhinya tenaga pendidik di sekolah. Hal perlu menjadi perhatian khusus bagi Dinas Pendidikan dalam rangka standar pelayanan minimal pendidik. Mengingat angka persentase kinerja pendidik yang belum maksimal, akan lebih bermakna apabila pembinaan
secara
intensif
diarahkan
pada
perencanaan RPP, penyusunan program evaluasi, analisis hasil evaluasi dan program perbaikan dan pengayaan.
129
