BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. KESIMPULAN Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan oleh penulis terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah atas aset tetap pada Komunikasi dan Informatika adalah belum semua standar akuntansi pemerintah atas aset tetap diterapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dari hasil analisis yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa terdapat praktek perlakuan akuntansi aset tetap yang telah sesuai dan belum sesuai dengan PSAP Nomor 7.
Perlakuan pengakuan,
penilaian, penyajian dan pengungkapan aset tetap pada Kementerian Komunikasi dan Informatika telah sesuai dengan PSAP Nomor 7, namun kebijakan tentang penghapusan
aset tetap
yang dilakukan oleh
Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak sejalan/ belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Hal-hal yang ditemukan dalam analisis yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Pengakuan dan penilaian aset tetap yang yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika telah sesuai dengan ketentuan PSAP Nomor 7. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengakui aset tetap pada saat manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal dibuktikan dengan dokumen sumber yang sah. Kementerian 52
Komunikasi dan Informatika telah menerapkan prinsip historical cost dalam melakukan penilaian terhadap aset tetap. 2. Penyajian
aset
tetap
dalam neraca
pada
Kementerian
Komunikasi dan Informatika telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Aset tetap disajikan di neraca sebesar nilai
perolehan
dengan
menyandingkan
dengan
nilai
penyusutannya. Perhitungan penyusutan pada Kementerian Komunikasi dan Informatika telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam PSAP Nomor 7 maupun peraturan yang terkait dengan penyusutan aset tetap pada entitas pemerintah. Namun demikian masih terdapat kesalahan penggolongan klasifikasi aset tetap yang mengakibatkan adanya potensi under value/over value akumulasi penyusutan aset tetap yang akan mengakibatkan pula under value/over value nilai buku aset tetap. 3. Pengungkapan aset tetap telah memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan dalam PSAP Nomor 7. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mencantumkan informasi-informasi antara lain tentang kebijakan akuntansi untuk aset tetap, mutasi aset tetap, informasi penyusutan, penyandingan realisasi penambahan aset dengan belanja modal, dan pengungkapan informasi penting lainnya antara lain aset yang masih dalam proses hukum dan proses pengelolaan BMN.
53
4. Penerapan pencatatan mekanisme penghapusan aset tetap pada Kementerian Komunikasi dan Informatika berupa peralatan mesin yang telah dihentikan penggunaannya sesuai dengan ketentuan dalam PSAP Nomor 7. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan reklasifikasi aset tetap ke dalam aset lainnya terhadap aset tetap yang rusak berat sebelum dilakukan penghapusan. Mekanisme dan tatacara usulan penghapusan aset tetap telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tata
Cara
Pelaksanaan
Penggunaan,
Pemanfaatan,
Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara. 5. Terdapat kebijakan penghapusan terhadap barang hilang yang tidak sejalan dengan standar akuntansi pemerintah. Sebagaian besar aset yang hilang masing tercatat dalam neraca dengan klasifikasi aset tetap, hal ini tidak sesuai dengan PSAP Nomor 7,
mengingat pemerintah tidak dapat memperoleh manfaat
ekonomi dari aset tersebut, sehingga aset tetap yang hilang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap. Dampak dari peristiwa di atas adalah adanya over value nilai aset tetap dalam neraca. Proses penghapusan aset tetap yang harus menunggu sampai dengan lunasnya piutang Tuntutan Ganti Rugi menimbulkan double counting pencatatan atas objek akuntansi
yang
sama.
54
Kementerian
Komunikasi
dan
Informatika mengakui adanya piutang Tuntutan Ganti Rugi atas hilangnya aset tetap dalam neraca namun disisi lain aset tetap tersebut tetap dicatat dalam neraca. Dari hasil analisis dapat disimpulkan pula bahwa kebijakan akuntansi atas aset tetap dapat berjalan dengan baik apabila di dukung oleh penatausahaan aset yang baik. Ketertiban pencatatan aset akan berdampak pada kurang validnya data aset dalam neraca. B. SARAN Berdasarkan kesimpulan sebagaimana dikemukakan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut: 1. Perlunya peningkatan pemahaman para pengelola aset tetap pada terhadap standar akuntansi pemerintah sehingga dalam proses pengakuan, pencatatan, penghentian dan pengungkapan aset tetap sehingga kesalahan dalam pengakuan, pencatatan, penghentian dan pengungkapan aset tetap dapat diminimalisir. 2. Perlunya peningkatan ketertiban dalam penatausahaan aset tetap mengingat penerapan akuntansi aset tetap hanya dapat berjalan dengan bila didukung dengan penatausahaan aset yang tertib. 3. Penerapan kebijakan penatausahaan aset tetap pada entitas pemerintah harus diselaraskan dengan ketentuan dalam standar akuntansi pemerintah.
55
56
