BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan Melalui pembahasan dari Bab I sampai dengan pembahasan Bab IV dan sejumlah 5 (lima) pertanyaan yang dilampirkan pada rumusan masalah, maka kami dapat memberikan kesimpulan bahwa: 1. Dasar yang mendorong Pemerintah melalui BPH Migas dalam melakukan perubahan strategi bisnis BBM dari sistem monopoli kesistem pasar bebas dipicu oleh semakin tingginya tingkat persaingan global dan semakin menipisnya cadangan minyak nasional. Dengan berlandaskan pada UU No.22 tahun 2001. Sebagai bagian dari perwujudan UU No.22 tahun 2001 Pemerintah mengimplementasikan 3 (tiga) komponen strategi baru yaitu : -
Strategi Pemerintah di era Pasar Monopoli
-
Strategi Pemerintah di era tarnsisi menuju pasar bebas
-
Strategi Pemerintah di masa pasar bebas
2. Dasar dalam pembentukan Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) setelah keluarnya UU No.22 Tahun 2001 dan peranannya adalah : -
UU No.22 tahun 2001
-
Peraturan Pemerintah No.31 tahun 2003
-
Peraturan Pemerintah No.36 tahun 2004
-
Peraturan Pemerintah No.67 tahun 2002
-
Peraturan Pemerintah No.1 tahun 2006
-
Beberapa keputusan Presiden yang dilansir di hal 48
-
Beberapa keputusan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral
-
BPH Migas memiliki peran dalam melakukan pengawasan, inspeksi, penetapan
sangsi, penetapan wilayah, volume penyediaan dan
pendistribusian BBM serta memberikan usulan kepada Menteri untuk menggunakan cadangan bahan bakar minyak nasional apabila terjadi kelangkaan distribusi BBM. 3. Strategi bisnis BBM yang akan diterapkan untuk dapat menghadapi sistem pasar bebas adalah : -
Mempersiapkan akses ke seluruh saluran distribusi
-
Meningkatkan kemampuan ekonomis Pertamina melalui optimalisasi kilang – kilang minyak yang dimiliki sehingga mampu melayani lebih dari 80% kebutuhan domestik.
4. Yang menjadi kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats) kebijakan pemerintah melalui BPH Migas sesuai dengan UU No.22 tahun 2001 adalah : -
Kekuatan (Strengths) yaitu dapat mendorong para pemain untuk meningkatkan mutu dan kualitas BBM serta menjadikannya badan regulasi yang transparan dan akuntabel.
-
Kelemahan (Weakness) yaitu belum jelasnya pemberlakuan sangsi bagi pemegang Public Service Obligation (PSO), ketidaksiapan sumber daya yang dimiliki serta keterbatasan anggaran dalam mengimplementasikan
kebijakan – kebijakan di sektor hilir. -
Peluang (Opportunity) yaitu menjadikan Pertamina menjadi perusahaan yang lebih profesional, membuka peluang investasi di sektor hilir dan tingginya tingkat kewenangan yang dimiliki oleh BPH Migas.
-
Ancaman (Threats) yaitu apabila dilihat dari faktor geografis dimana Indonesia memiliki banyak kepulauan akan menimbulkan tingkat kesulitan yang cukup besar dalam pendistribusian keseluruh wilayah. Disamping itu pola pikir masyarakat (Mind Set) yang terbiasa dimanjakan dengan pola subsidi menciptakan kodependensi yang cukup lama sehingga sulit untuk menyesuaikan dengan kebijakan yang pro pada mekanisme pasar. Posisi strategis yang diperankan oleh BPH migas akan menimbulkan kesenjangan terhadap instansi lainnya apabila BPH Migas tidak hati dan bijaksana dalam menerapkan kebijakan.
5. Strategi bisnis hilir BBM PT Pertamina di Indonesia dalam menghadapi era pasar bebas adalah : -
Memaksimalkan pangsa pasar BBM dalam negeri yang ada pada saat ini.
-
Mengembangkan kompetensi inti dalam infrastruktur distribusi
-
Meningkatkan usaha integrasi vertikal antara pengolahan dan pemasaran BBM.
-
Melakukan aliansi atau joint venture dengan perusahaan yang berkemampuan tinggi dalam bisnis BBM.
-
Divestasi aset ”non core” yang tidak menguntungkan.
-
Melakukan modifikasi pada kilang minyak yang ada.
-
Mengoptimalkan kilang minyak dan infrastruktur distribusi BBM.
-
Restrukturisasi perusahaan.
-
Meningkatkan mutu BBM.
-
Menjadikan perusahaan sebagai perusahaan yang mampu menciptakan laba (Profit Center Company).
-
Cost Effectiveness dalam penyediaan dan distribusi BBM.
-
Pengembangan teknologi
Tantangan yang akan dihadapi kedepannya terhadap kebijakan yang diterapkan oleh BPH Migas dan persaingan yang dihadapi Pertamina dalam era pasar bebas harus memenuhi ruang lingkup beberapa komponen dibawah ini:
1. Mengatur dan menetapkan ketersediaan serta distribusi BBM dari Sabang sampai Merauke, sehingga meminimalisir tingkat kelangkaan BBM yang terjadi serta menjaga arus normalisasi pasokannya. 2. Mengatur dan menetapkan cadangan BBM Nasional. Implementasi kebijakan ini diterapkan secara kuantitatif yaitu dengan menghitung skala kebutuhan nasional terhadap volume produksi dalam negeri dalam menentukan kuota BBM. 3. Mengatur dan memanfaatkan fasilitas pengangkutan BBM. Adanya optimalisasi yang mendorong efektifitas dan menciptakan efisiensi yang lebih baik dalam sarana maupun prasarana pendistribusian (Depot, Truk, kapal, maupun pipa
transmisi) sebagai bagian dari kualifikasi dasar (Basic Qualification) untuk memenuhi target produksi nasional.
4. Diperlukan adanya alokasi dana yang relevan untuk mendukung kegiatan operasional agar membuat kebijakan yang diterapkan lebih implementatif. Selain itu, dukungan finansial yang baik akan memperkecil distorsi negatif dari pasar atau pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. 5. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui recruitment yang baik dan adanya pelatihan / pendidikan
secara reguler baik itu di BPH Migas
maupun di Pertamina
5.2. Saran Dalam menghadapi era globalisasi dan meningkatkan daya saing (Core Competencies), Pemerintah melalui BPH Migas sudah seharusnya melakukan beberapa hal dibawah ini: b) Mereduksi kegiatan monopoli yang sampai saat ini masih terjadi pasca keluarnya UU No. 22 Tahun 2001 agar dapat menciptakan stabilitas harga dan pasokan dalam mendukung stabilitas nasional dan sendi perekonomian. c) Membangun basis harga yang transparan sesuai dengan mekanisme pasar untuk mencegah praktik – praktik penyelewengan, penyelundupan BBM (Smugling) dan manipulasi harga. d) Menciptakan iklim investasi yang kondusif agar dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya kedalam negeri tanpa adanya diskriminasi dalam
realisasinya. e) Merasionalisasi secara intensif maupun ekstensif administrasi sektor hilir yang meliputi kontrak kerja dan revitalisasi perundang-undangan sebagai bagian dari proses simplifikasi investor maupun calon investor. f) Membuka peluang terhadap investor untuk berpartisipasi dalam 4 (empat) bidang hilir, yaitu: pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan pemasaran. g) Kedepannya kami menyarankan agar Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap industri migas khususnya sektor hilir dalam aplikasinya, diversifikasi dan legalisasi yang diterapkan melalui BPH Migas. Apabila BPH Migas yang menjalankan
fungsi
regulator
tidak
dapat
ataupun
tidak
mampu
mengimplementasikan beberapa hal diatas maka dalam rangka menerapkan efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh APBN, kami menyarankan agar BPH Migas dengan segala kewenangan dan tugasnya bersedia melebur ke badan pengatur migas (BP Migas) dimana kalau sampai ini terjadi hanya akan ada satu badan regulasi yang memonitor maupun mengawasi jalannya segala aktivitas bisnis dalam ind ustri migas baik disektor hulu maupun sektor hilir, sehingga mengurangi terjadinya disinkronisasi dan disintegrasi dalam menerapkan kebijakan. Saran – saran yang kami berikan tersebut merupakan sarana untuk menciptakan
sistem
dan
tata
kelola
yang
baik
(Good
Corporate
Governance).dalam menjalankan kegiatan bisnis Industri BBM di sektor hilir.
