BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, antara lain: 1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara umum telah melaksanakan amanat Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan untuk menyajikan informasi pendapatan dan belanja secara akrual sebagai suplemen dari laporan keuangan tahun anggaran 2009. Namun berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat beberapa akun yang perlu disajikan dalam informasi pendapatan dan belanja secara akrual, yaitu: a. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat Tahun Anggaran yang Lalu (TAYL) sebesar Rp 65.463.750,00 akan menambah saldo realisasi Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL secara kas. b. Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Tahun Anggaran yang Lalu sebesar Rp 14.550.500,00 akan menambah saldo realisasi Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL secara kas.
58
59
c. Belanja Langganan Daya dan Jasa sebesar Rp 49.627.133,00 akan mengurangi saldo realisasi Belanja Langganan Daya dan Jasa secara kas. Dengan adanya penambahan dan pengurangan saldo realisasi beberapa akun di atas, maka informasi pendapatan dan belanja secara akrual untuk Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2009 akan disajikan sebagai berikut : a) Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat Tahun Anggaran yang Lalu mengalami penyesuaian tambah sebesar Rp65.463.750,00; b) Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Tahun Anggaran yang Lalu mengalami penyesuaian tambah sebesar Rp14.550.500,00; c) Belanja Pegawai Pokok PNS mengalami penyesuaian tambah sebesar Rp26.141.600,00; d) Belanja Langganan Daya dan Jasa mengalami penyesuaian tambah sebesar Rp41.756.706 dan penyesuaian kurang sebesar Rp49.627.133 2. Dengan disajikannya informasi pendapatan dan belanja secara akrual, Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2009 lebih dapat menyajikan informasi mengenai posisi keuangan
Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
yang
sesungguhnya dibandingkan dengan disajikannya informasi pendapatan dan belanja secara akrual. Disamping itu juga lebih dapat menunjukkan akuntabilitas atas pengelolaan seluruh aktiva dan kewajiban yang diakui
60
dalam
Laporan
Keuangan
Kementerian
Koordinator
Bidang
Perekonomian Tahun Anggaran 2009. 3. Ketentuan untuk menyajikan informasi pendapatan dan belanja pemerintah secara akrual pada Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga Tahun 2009 merupakan salah satu langkah pemerintah dalam melaksanakan strategi penerapan akuntansi berbasis akrual yang akan dilaksanakan secara bertahap terhitung mulai tahun 2009 hingga selanjutnya akan diimplementasikan sepenuhnya paling lambat pada tahun 2015. Peralihan ini tentu akan memungkinkan timbulnya kesulitan dalam penerapannya serta menuntut waktu untuk memahaminya. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga mengalami beberapa permasalahan dalam menyajikan informasi pendapatan dan belanja akrual pada tahun pertama peralihan ini, yaitu dalam hal peraturan perundangan, kapasitas Sumber Daya Manusia dan sistem informasi yang belum mendukung penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual penuh. 4. Selama belum tersedia Sistem Informasi yang mengakomodasi pelaksanaan akuntansi berbasis akrual dari Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bisa berinisiatif untuk memodifikasi Sistem Informasi yang ada sekarang untuk keperluan tersebut. Jika langkah tersebut dipandang tidak efisien dan berbiaya besar, Kemenko Perekonomian bisa menyusun suatu Standard Operating Procedure (SOP) untuk mempermudah pengidentifikasian informasi
61
akrual yang akan disajikan. Contoh SOP yang bisa diterapkan adalah sebagai berikut: a) Merekam daftar hasil pemeriksaan Inspektorat yang memberikan potensi Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja dan memutakhirkan data tersebut setiap kali telah dilakukan pembayaran oleh wajib setor. Dengan cara demikian, piutang akan terekam dengan baik. b) Memisahkan berkas-berkas pembayaran pada bulan Desember yang menyertakan SKTJM atau Jaminan Bank sehingga mudah mendeteksi adanya Belanja Dibayar di Muka ketika terjadi wanprestasi atau penyelesaian pekerjaan yang melebihi tanggal pelaporan keuangan. c) Melakukan
koordinasi
dengan
Bagian
Rumah
Tangga
dan
Perlengkapan sebagai pengelola tagihan Belanja Langganan Daya dan Jasa yang hampir pasti akan menimbulkan Belanja yang Masih Harus Dibayar yang wajib dilaporkan. B. Saran Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini, antara lain : 1.
Informasi pendapatan dan belanja akrual hendaknya disajikan dengan lebih teliti berdasarkan penelaahan yang lebih mendalam terhadap masing-masing akun, sehingga lebih mencerminkan informasi yang akurat tentang pendapatan dan belanja yang terjadi selama tahun anggaran 2009. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pedoman pelaksanaan akuntansi pemerintahan berbasis akrual sudah semakin jelas,
62
sehingga Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diharapkan dapat mengimplementasikan pengelolaan dan pelaporan keuangan berbasis akrual pada masa yang akan datang sesuai peraturan tersebut. 2. Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaan maupun Komite Standar Akuntansi Pemerintah perlu mengadakan sosialisasi maupun pelatihan yang berkesinambungan oleh stafnya bagi para pegawai pengelola keuangan untuk membantu menyempurnakan keahlian maupun keterampilan teknis terkait dengan penerapan basis akrual dan segera menerbitkan aturan-aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Sistem yang dilaksanakan dengan basis kas menuju akrual saat ini juga perlu disempurnakan sehingga dapat mengakomodasi amanat Undang-Undang untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah berbasis akrual. 3. Infrastruktur-infrastruktur pendukung penerapan SAP berbasis akrual perlu untuk segera dipenuhi untuk untuk pengimplementasian akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Selain itu, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri sebagai pembuat kebijakan implementasi basis akrual pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah hendaknya cukup bijak dalam menetapkan
kebijakan
penerapan
SAP
berbasis
akrual
dengan
mempertimbangkan kondisi pengelolaan keuangan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang ada saat ini. 4. Biro
Umum
dan
Inspektorat
Kementerian Koordinator
Bidang
Perekonomian diharapkan dapat memba suatu sanksi atau konsekuensi
63
ketika suatu temuan berupa keharusan untuk mengembalikan kelebihan belanja tidak segera ditindaklanjuti oleh pegawai yang bersangkutan. Salah satu sanksi yang bias diterapkan adalah penurunan nilai pada rapor kinerja atau penundaan kenaikan pangkat.
