BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan Dan Saran

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan Indikator pembangunan manusia merupakan salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai kualitas pembangunan manusia, ada tiga domain utama yang dinilai pada indeks pembangunan manusia tersebut, yaitu: kesehatan; pendidikan; ekonomi. Ketiga domain tersebut saling berinteraksi dan berinterelasi satu sama lainnya, tanpa kesehatan yang baik, pendidikan tidak mungkin dapat berjalan dengan baik. Tanpa kesehatan dan pendidikan yang baik ekonomi keluarga mustahil dapat membaik, namun sebaliknya pula tanpa ekonomi yang kuat kondisi kesehatan dan pendidikan akan memburuk. Yang jelas bahwa indeks pembangunan manusia, merupakan tolok ukur dari kecerdasan, kesejahteraan dan kemakmuran suatu wilayah. Indeks pembangunan manusia merupakan indikator strategis yang banyak digunakan untuk melihat upaya dan kinerja program pembangunan secara menyeluruh di suatu wilayah. Dalam hal ini IPM dianggap sebagai gambaran dari hasil program pembangunan yang telah dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Demikian juga kemajuan program pembangunan dalam suatu periode dapat diukur dan ditunjukkan oleh besaran IPM pada awal dan akhir periode tersebut. IPM merupakan ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah yang mempunyai dimensi yang sangat luas, karena memperlihatkan kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, intelektualitas dan standar hidup layak. Pada pelaksanaan perencanaan pembangunan, IPM juga berfungsi dalam memberikan tuntunan dalam menentukan prioritas perumusan kebijakan dan penentuan program pembangunan. Hal ini juga merupakan tuntunan dalam mengalokasikan anggaran yang sesuai dengan kebijakan umum yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan dan pengambil keputusan.

IPM Kabupaten Subang Tahun 2015

61


Terlepas dari itu, perlu diingat bahwa IPM bukanlah satu-satunya alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan dalam pembangunan manusia. Karena dimensi pembangunan manusia yang diukur oleh IPM hanya meliputi tiga indikator saja, yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Aspek-aspek lain, seperti kesetaran jender, tingkat partisipasi masyarakat, kesehatan mental dan lainnya. Sehingga evaluasi dalam pembangunan manusia perlu juga melihat indikator-indikator lain, seperti Indeks Pembangunan Jender, Indeks Pemberdayaan Jender, Indeks Kemiskinan Manusia dan Indeks Mutu Hidup sehingga kesimpulan yang didapat akan lebih mendekati fakta sebenarnya. Berdasarkan bahasan sebelumnya, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil uraian dan analisis pada bagian sebelumnya sebagai berikut :  Nilai IPM Kabupaten Subang tahun 2015 adalah sebesar 65,93, angka ini menunjukan bahwa nilai IPM Kabupaten Subang berkategori sedang, masih perlu kerja keras untuk meningkatkannya menuju kategori tinggi.  Untuk memacu indeks kesehatan perlu ditingkatkan pemerataan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dasar beserta tenaga-tenaga kesehatannya, dan bagaimana mengintervensi masalah-masalah kesehatan terutama pada kesehatan ibu, bayi, dan anak.  Bagaimana Pemerintah Kabupaten Subang dapat merealisasikan anggaran pendidikan 20 persen dari APBD termasuk gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, untuk meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan yang murah, meningkatkan kualitas dan mengoptimalkan manajemen pengelolaan pendidikan.  Faktor lain yang mempengaruhi daya beli adalah pendapatan masyarakat. Berbicara masalah pendapatan terbentang sederet permasalahan yang terkait dengan tinggi angka pengangguran, jumlah penduduk miskin, iklim investasi dan


62


rendahnya tingkat pendidikan. Pendek kata indikator daya beli tidak tunggal karena sangat tergantung kepada kondisi perekonomian makro, sehingga indikator daya beli relatif sulit untuk diintervensi. Sedangkan kondisi komponen IPM per kecamatan diperlihatkan dengan kondisi sebagai berikut:  Dari berbagai komponen, IPM Kecamatan Subang mencapai (73,56), kecamatan Tanjungsiang (70,60) dan Kecamatan Purwadadi (69,42) menempati urutan teratas IPM tahun 2015. Sedangkan Urutan IPM terendah ditempati oleh Kecamatan Cikaum dan Kecamatan Legonkulon yang masing-masing memiliki IPM (59,09) dan (59,85).  Angka Harapan Hidup (AHHo)

menurut kecamatan, yang tertinggi adalah

Kecamatan Pamanukan (73,68 tahun), diikuti oleh Kecamatan Subang (73,65 tahun). Angka Harapan Hidup terendah adalah Kecamatan Compreng (68,42 tahun.  Harapan lama sekolah tertinggi adalah Kecamatan Cisalak (13.31), Pagaden (12,67), dan Kecamatan Subang (12,64), sedangkan yang kecamatan dengan harapan lama sekolah terendah Kecamatan Blanakan (9,75).  Rata-rata lama Sekolah tertinggi ditempati oleh Kecamatan Subang (8,60 tahun), Kecamatan Kasomalang dan Purwadadi masing masing (8,18 tahun). Sedangkan kecamatan dengan rata-rata lama sekolah terendah adalah Kecamatan Blanakan (5,01 tahun)  Kecamatan dengan daya beli tertinggi adalah Kecamatan Cibogo ( Rp.11.998,47 ribu) dan yang terendah adalah Kecamatan Legonkulon (Rp.7.090,87 ribu).


63


5.2

Saran Sebagus dan sebesar apapun program pembangunan manusia dilaksanakan

bila tanpa melibatkan partisipasi masyarakat maka hasilnya tidak akan optimal dan program kegiatan akan meredup dengan sendirinya tanpa ada kelanjutan gegap gempita hanya dipermulaannya saja. Masyarakat Kabupaten Subang mempunyai budaya kebersamaan yang kuat melalui kebiasan hidup bergotong-royong, apabila kebergotongroyongan diterapkan kedalam konsep akselerasi IPM maka pembangunan manusia hasilnya akan lebih optimal. Berdasarkan gambaran pembangunan manusia di Kabupaten Subang, perencanaan pembangunan diharapkan dapat memperbaiki kualitas dari determinan variabel setiap komponen IPM sehingga target dan sasaran yang ingin dicapai lebih fokus dan tetap sasaran. Beberapa hal yang disarankan untuk dilakukan dengan pertimbangan upaya yang telah dilakukan dan hasil yang dicapai serta kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut: 1) Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat beberapa langkah yang perlu dipertimbangkan guna mendongkrak determinan variabel angka harapan hidup, dengan menekan kasus kematian bayi, dan ibu, menurunkan angka kesakitan serta menghilangkan kasus kekurangan gizi pada balita melalui: pemberdayaan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat serta sadar gizi; mempermudah akses masyarakat

terhadap

pelayanan

kesehatan,

terutama

keluarga

miskin;

meningkatkan pembiayaan kesehatan melalui APBD untuk menjamin pembiayaan kesehatan rakyat miskin; memperluas pelayan kesehatan sampai kepelosok melalui sistem monitoring dan informasi kesehatan untuk menangani secara cepat pada saat terjadi kasus-kasus yang mengancam kesehatan masyarakat. 2) Realisasi anggaran pendidikan 20 persen termasuk gaji guru dan biaya pendidikan kedinasan dari APBD bila benar-benar terwujud, seyogyanya difokuskan kepada


64


tiga permasalahan mendasar yaitu belum meratanya pelayanan pendidikan, masih rendahnya kualitas, dan belum optimal pengelolaan pendidikan. 3) Daya beli masyarakat secara mendasar dipengaruhi oleh pendapatan rumahtangga. Relatif masih rendahnya kualitas hidup masyarakat di pedesaan perlu langkah terobosan untuk membuka peluang pertumbuhan ekonomi di pedesaan yang dapat memperbaiki dan meningkatkan pendapatan rumahtangga. Membuka lapangan usaha pertanian, memberdayakan industri kecil dan mendorong para investor, khususnya dari kalangan swasta, untuk turut berperan serta pada proses pembangunan pada daerah-daerah yang kurang berkembang merupakan hal yang perlu dilakukan.


65

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Recommend Documents