BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan Berdasarkan uraian pembahasan dalam penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah : 1. Isu yang dikembangkan dalam tahap perumusan masalah dari kebijakan Border Pass ini belum menyentuh pada pemenuhan kepentingan masyarakat sekitar perbatasan, terutama dalam hal pembangunan dasar untuk pemenuhan kebutuhan pokok karena isu yang dibahas dalam perumusan masalah, penyusunan agenda mengenai masalah di wilayah perbatasan antara kedua negara ini hanya terfokus pada masalah keamanan wilayah perbatasan dan masalah kondisi masyarakat sekitar perbatasan dan seharusnya lebih melihat juga kepada aspek ekonomi, kesejahteraan dan lingkungan hidup dan lain sebagainya di wilayah perbatasan kedua negara ini. Disamping itu alternatif dan penetapan kebijakan Border Pass dinilai kurang efektif karena belum ada dukungan sarana dan prasarana seperti yang tercantum dalam nota kespakatan/MoU tersebut. 2. Working Group on Border Issues antara Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste dan Pemerintah Republik Indonesia memilih alternatif kebijakan dalam membangun instrumen kebijakan bersama yang mengatur lintas batas tradisional masyarakat sekitar perbatasan dalam bentuk Border Pass ini 148
149
merupakan pemilihan yang alternatif akan tetapi kebijakan border pass ini hanya bertujuan untuk meminimalisasi konflik sosial, politik dan budaya serta kepentingan kerja sama kedua negara dengan demikian kebijakan ini belum menjawab pencegahan illegal border crossing dan memajukan kesejahteraan masyarakat kedua negara, untuk menunjang keberhasilan kebijakan border pass ini Working Group on Border Issues perlu membuat sebuah derivat kebijakan yang mengatur khusus tentang badan pengelolaan perbatasan bersama agar dapat menampung segala aspek pembangunan. 3. Formulasi kebijakan perbatasan antara Republik Demokratik Timor Leste dan Republik Indonesia memerlukan pendekatan dan penanganan yang khusus. Hal ini disebabkan karena semua bentuk kegiatan atau aktifitas yang ada didaerah perbatasan apabila tidak dikelola dengan baik akan mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, ditingkat regional maupun internasional, Bila dilihat dari konsep riil terhadap MoU yang disepakati
border pass ini nampaknya lanjutan dari JBC (Join Border
Comitte) antara (United Nations Transitional Administration in East Timor) UNTAET – RI dalam upaya rekonsiliasi antara kedua negara yang sempat konflik di masa lalu sehingga kedua pemerintah perlu meninjau kembali kekuatan hukumnya jangan sampai MoU ini potensial menjadi permasalahan perbatasan di kemudian hari, karena Persamaan
budaya dan ikatan
kekeluargaan antarwarga desa yang terdapat di kedua sisi perbatasan, dapat menyebabkan klaim terhadap hak-hak tradisional, dapat berkembang menjadi masalah yang lebih kompleks.
150
4. Masalah pengelolaan perbatasan tidak terlepas dari perkembangan lingkungan strategis baik internasional maupun regional
sehingga Pemerintah kedua
negara perlu melibatkan masyarakat atau kelompok kepentingan yang dipandang sebagai stokeholders pemerintah dalam setiap perumusan kebijakan agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang diinginkan dengan demikian paradigma dan pandangan yang selama ini memandang dan memperlakukan wilayah perbatasan sebagai daerah belakang (periphery areas) menjadi daerah depan (frontier areas). Dengan paradigma baru tersebut diharapkan daerah perbatasan mendapat kesempatan prioritas dalam pembangunan dan di segala bidang dan lebih
mengembangkan produk hukum, peraturan perundang-
undangan mengenai problematika daerah perbatasan serta perjanjian kerja sama perbatasan antara Republik Demokratik Timor Leste dengan Republik Indonesia dalam menangani kejahatan lintas negara (transborder crimes) seperti smugling (penyelundupan), human trafficking dan teroris (terrorism).
5.2 Saran Dari hasil pembahasan penelitian ini, dapat diajukan beberapa saran yang diharapkan bermanfaat bagi pemerintah kedua negara secara khusus pemerintah Timor Leste dalam penanganan kawasan perbatasan serta bagi
para peneliti
berikutnya. 1.2.1 Saran Teoritis 1. Bagi para peneliti berikutnya khususnya dikalangan akademisi terutama dalam melakukan penelitian yang ada kaitannya dengan kebijakan-
151
kebijakan tentang perbatasan Republik Indonesia dan Timor Leste agar dapat mengembangkannya lebih jauh untuk memperoleh gambaran yang lebih luas lagi mengenai implementasi dan evaluasi kebijakan perbatasan kedua negara ini.
1.2.2
Saran Praktis
1. Perlu kiranya Pemerintah Timor Leste menyusun derivat kebijakan atau undang-undang tentang Perbatasan Negara yang mencakup pengertian wilayah perbatasan negara, penetapan batas-batas fisik perbatasan negara, pembangunan
daerah perbatasan kedua negara guna memperkecil
kesenjangan yang terjadi di daerah perbatasan. 2. Perlu kiranya Pemerintah Timor Leste dan Pemerintah Indonesia menyusun visi bersama mengenai daerah perbatasan negara. Dengan adanya penyusunan visi bersama ini diharapkan kedua negara yang terkait dalam pengelolaan perbatasan berada dalam satu kerangka pikir yang sama, berpijak pada dasar yang sama, melangkah ke arah tujuan dan kepentingan bersama. 3. Melibatkan peran sektor swasta dalam pembangunan wilayah perbatasan. Peran serta swasta dapat dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, telekomunikasi, angkutan massal dan lain sebagainya. Di samping itu, eksploitasi sumber daya alam seperti mineral, hutan, kelautan yang terarah dan berkesinambungan juga dapat mengikutsertakan sektor swasta.
152
