72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai kebijakan penetapan tarif pajak hiburan atas tempat hiburan malam dan karaoke dalam meminimalisir perilaku konsumtif di Kabupaten Sleman, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1.
Dalam pajak hiburan terhadap tempat hiburan malam dan karaoke, obyek pajak adalah jasa penyelenggara hiburan, subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. pajak hiburan adalah merupakan pajak tidak langsung karena konsumen (subjek pajak) merupakan pihak yang membayar (menanggung) pajak, sedangkan penyelenggara/pemilik tempat hiburan (wajib pajak) adalah pihak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan bertugas untuk membayarkan pajak yang di pungut dari konsumen (subjek pajak) yang menggunakan dan menikmati pelayanan dan fasilitas di tempat hiburan yang mereka miliki (objek pajak). Dasar pengenaan pajak hiburan terhadap tempat hiburan malam dan karaoke di Kabupaten Sleman adalah jumlah uang yang diterima atau seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima
73
jasa hiburan dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Dalam pemungutan pajak hiburan atas tempat hiburan malam dan karaoke di Kabupaten Sleman telah ditetapkan tarif pajak hiburan untuk tempat hiburan malam dan karaoke di Kabupaten Sleman di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan yaitu sebesar 45% (empat puluh lima persen). Pajak hiburan terhadap tempat hiburan malam dan karaoke di Kabupaten Sleman menggunakan Self Assessment System, sehingga wajib pajak diberi wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Realisasi pemungutan pajak hiburan di Kabupaten Sleman telah sesuai dengan peraturan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, yaitu sebesar 45% (empat puluh lima persen) dan penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Sleman selalu mencapai target yang ditetapkan serta mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tetapi adanya perubahan kenaikan besaran tarif pajak hiburan terhadap tempat hiburan malam dan karaoke di Kabupaten Sleman tidak mempengaruhi tingkat kunjungan masyarakat dan pertumbuhan tempat-tempat hiburan malam dan karaoke di Kabupaten Sleman. 2.
Dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan terhadap tempat hiburan malam terdapat 3 (tiga) macam kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah selaku petugas pemungut pajak, yaitu: kurang
74
kooperatifnya wajib pajak, kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar Pajak, dan kurangnya pemahaman wajib pajak. selain kendala yang dialami oleh petugas pemungut pajak, terdapat juga 4 (empat) macam kendala yang dihadapi oleh wajib pajak di dalam memenuhi kewajiban untuk membayar pajak, yaitu: tingginya besaran pajak, kekhawatiran para wajib pajak tentang tingkat konsumsi jasa, dasar pengenaan tarif pajak yang membingungkan, serta banyaknya pungutan liar dan kurangnya perlindungan dari pemerintah daerah. 3.
Adanya perubahan dan kenaikan besaran tarif pajak terhadap tempat hiburan malam dan karaoke di Kabupaten Sleman menjadi sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari sebelumnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) tidak berhasil untuk mengurangi kunjungan dan menekan tingkat perilaku konsumtif masyarakat terhadap tempat hiburan malam dan karaoke tetapi justru memberikan efek negatif terhadap para pengusaha dan usaha tempat hiburan malam dan karaoke. Dalam menentukan tarif pajak yang akan dibebankan kepada subjek pajak, pemerintah seharusnya melihat dari berbagi faktor. Besaran tarif pajak yang ditentukan oleh pemerintah tidak boleh membebani masyarakat dan mengganggu perekonomian baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa serta tidak boleh sampai menyebabkan terjadinya ekonomi biaya tinggi
75
B. SARAN Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat membantu dan bermanfaat bagi pelaksanaan pemungutan pajak hiburan terhadap tempat hiburan malam dan karaoke dalam meminimalisir perilaku konsumtif di Kabupaten Sleman : 1.
Pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi, edukasi sekaligus negosiasi tentang besaran tarif pajak hiburan yang akan dibebankan kepada pengusaha tempat hiburan malam dan karaoke agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Para pengusaha juga tidak merasa terbebani dan dirugikan dengan besaran tarif pajak yang berlaku tetapi pemerintah daerah masih dapat memberlakukan besaran tarif pajak yang dirasa cukup dan adil serta dapat mendukung terwujudnya tujuan pemerintah dalam menekan tingkat konsumtif masyarakat.
2.
Pemerintah daerah perlu melakukan perubahan dan pembenahan terhadap aturan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan khusunya tentang dasar pengenaan pajak hiburan. pengelompokan dan pemisahan ulang terhadap jenis tempat hiburan juga perlu dilakukan. Dalam kenyataan tidak semua tempat hiburan menggunakan tiket atau tanda masuk sebagai alat bukti yang sah untuk masuk ke dalam tempat hiburan sehingga dasar pengenaan pajak di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2011
76
tentang Pajak Hiburan tidak dapat diterapkan untuk semua jenis tempat hiburan. 3.
Pemerintah daerah perlu memberikan perlindungan secara maksimal dan meningkatkan pengawasan terhadap pihak yang berhubungan langsung ataupun tidak langsung dengan objek pajak yang dalam hal ini adalah tempat hiburan malam dan karaoke, baik itu wajib pajak, subjek pajak ataupun masyarakat sekitar dari kelompok-kelompok dan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga tidak ada lagi pihak yanng merasa dirugikan karena merasa tidak adanya perlindungan yang nyata yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap masyarakat.