BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1
Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut : 1. Gejala deviasi yang tinggi terjadi pada desa Batujai dan Penujak. Hal ini terjadi dibeberapa spot/titik, yaitu sepanjang jalan utama (desa Batujai) dan juga pada bagian hilir barat desa (desa Penujak). 2. Berdasarkan hasil analisa preferensi dengan analisa skala likert dari pemilik lahan dan pemerintah didapatkan faktor-faktor yang yang mempengaruhi motivasi pemilik lahan dan pemerintah untuk mempertahankan atau merubah peruntukan dan rencana peruntukan lahan pertanian. Faktor-faktornya dapat dilihat sebagai berikut: Motivasi pemilik lahan untuk melepas lahan pertanian : kebutuhan keluarga (skor 5), nilai lahan yang tinggi pada desa tertentu (skor 4). Motivasi pemilik lahan untuk mempertahankan lahan pertanian : harga lahan yang rendah pada desa tertentu (skor 5), unsur tanah warisan (skor 5), ketergantungan terhadapa lahan (skor 5) Motivasi pemerintah untuk merubah rencana peruntukan lahan pertanian : kesejahteraan masyarakat (skor 5), menciptakan lapangan kerja baru (skor 5). Motivasi pemerintah untuk mempertahankan rencana peruntukan lahan pertanian : pengendali lingkungan (skor 5), komuditas andalan daerah (skor 4/5). 123
124 3. Berdasarkan analisa kualitatif yang berpedoman pada teori Zulkaidi, 1999, didapatkan bentuk tipologi perubahan peruntukan lahan pertanian berupa manajemen pengendalian yang dijabarkan dalam bentuk kasus-kasus peruntukan lahan di tiap-tiap desa sesuai dengan teori. Tipologi tersebut adalah: a. Desa Penujak : Dominan pemilik lahan pada desa ini berupaya untuk mempertahankan lahan pertanian mereka. Karena menurut mereka lahan pertanian merupakan sumber ekonomi dan kebutuhan keluarga serta sudah menjadi tanah warisan turun temurun. Namun disisi lain pihak pemerintah berupaya untuk merubah rencana penggunaan lahan, yang bertujuan untuk memenuhi syarat/ketentuan KKOP serta pemenuhan sarana pendukung kegiatan bandara. (kasus tipe 2) b. Desa Batujai : Dominan pemilik lahan pada desa ini berupaya untuk merubah penggunaan lahan pertanian mereka. Karena menurut mereka dengan harga yang tinggi mereka bisa memenuhi segala kebutuhan keluarga mereka (pendidikan dan kebutuhan lainnya seperti ibadah haji), serta mereka juga menggunakan uang tersebut untuk berinvest tanah namun pada daerah yang harga tanahnya masih terbilang murah. Namun disisi lain pihak pemerintah berupaya untuk mempertahankan rencana penggunaan lahan, yang bertujuan untuk memenuhi syarat/ketentuan KKOP serta mempertahankan komuditas andalan daerah (pertanian). (kasus tipe 3) c. Desa Setanggor : Dominan pemilik lahan pada desa ini berupaya untuk mempertahankan lahan pertanian mereka. Karena menurut mereka lahan
125 pertanian merupakan sumber ekonomi dan kebutuhan keluarga serta sudah menjadi tanah warisan turun temurun. Dan disisi lain pihak pemerintah berupaya untuk memepertahankan rencana penggunaan lahan, yang bertujuan mempertahankan komuditas andalan daerah (pertanian). (kasus tipe 4) d. Desa Bondir : Dominan pemilik lahan pada desa ini berupaya untuk merubah penggunaan lahan pertanian mereka. Karena menurut mereka desa mereka mempunyai posisi yang strategis karena jarak dari bandara serta ke pusat kegiatan sangat terjangkau. Sehingga mereka berupaya membangun kegiatan perdaganan dan jasa pada daerah mereka. Dan disisi lain pihak pemerintah juga berupaya untuk merubah rencana penggunaan lahan, yang bertujuan untuk memenuhi sarana penunjang kegiatan ekonomi, karena desa ini telah ditetapkan sebagai DPP (Desa Pusat Pertumbuhan). (kasus tipe 1a) 4. Perumusan arahan pengendalian perubahan penggunaan lahan pertanian ke non-pertnaian di kawasan sekitar Bandara Internasional Lombok menggunakan alat analisis triangulasi, dimana analisis akan dilakukan pada tiap desa yang selanjutnya dijabarkan kembali tipologi kasus yang mempengaruhi perubahannya. Perumusan arahan pengendalian didapatkan dari hasil elaborasi antara referensi dan perspektif pemilik lahan dan pemerintah, tinjauan teori terkait perubahan penggunaan lahan, serta kebijakan yang berlaku. rumusan arahan pengendalian perubahan lahan
126 pertanian ke non pertanian di Kawasan sekitar Bandara Internaional Lombok adalah sebagai berikut: a. Desa Penujak : (1) Memperketat status dan ketentuan perizinan. Melalui penjelasan ketentuan IMB, Building Coverage, GSB dll. Hal ini di upayakan agar para pemilik lahan mengerti dan dapat mematuhi ketentuan yang berlaku terhadap peruntukan lahan pada desa ini. (2) Pencabutan izin peruntukan lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Hal ini merupakan upaya peringatan kepada pemilik lahan terhadap ketidaksesuaian peruntukan lahan mereka. (3) Pemberian pajak berlipat. Pajak berlipat ditetapkan kepada pemilik lahan yang ingin merubah peruntukan lahannya sesuai dengan keinginan mereka. (4) Pemberian subsidi terhadap lahan pertanian, sehingga meningkatkan minat masyarakat untuk mengelola lahan pertanian mereka. (5) Memberikan sangsi pidana kepada pihak yang dianggap telah melanggar ketentuan yang telah diberlakukan. b. Desa Batujai : (1) Menolak permohonan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan. Sebagai upaya memperketat perizinan pemanfaatan lahan. (2) Pemberian sangsi perdata bagi pemilik lahan sebagai upaya peringatan, serta sangsi pidana bagi para pemilik lahan yang telah mengabaikan peringatan yang telah dikeluarkan dan mencabut izin pemanfaatan lahannya. (3) Membatasi kegiatan komersial yang timbul akibat adanya pembangunan by pass (warung-warung kecil). (4) Pembebasan pajak lahan pertanian, agar masyarakat lebih tertarik menggarap lahan pertanian mereka.
127 c. Desa Setanggor : (1) Memantau dan membatasi kegiatan komersial yang dapat timbul akibat efek dari BIL. Sehingga tidak terjadi perluasan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukan yang ada. (2) Menghapuskan pajak lahan sawah sehingga akan dapat meningkatkan nilai rent pada sawah tersebut, dan dapat menarik minat masyarakat untuk memanfaatkan lahannya dalam bidang pertanian. (3) Memberikan subsisdi terhadap lahan pertanian sebagai upaya pemerintah dalam mendukung kegiatan pertanian yang ada. d. Desa Bondir : (1) Membatasi kegiatan komersial, hal ini merupakan upaya mencegah menjamurnya kegiatan komersial disepanjang jalan utama, yang dapat menimbulkan keramaian. (2) Pemberian pajak tinggi terhadap lahan kosong. Hal ini merupakan upaya untuk mengurangi adanya lahan kosong yang dapat memungkinkan seseorang untuk membangunnya menjadi komersial. (3) Membebaskan pajak lahan pertanian. Sebagai upaya meningkatkan minta petani untuk menggarap sawahnya. (4) Memberikan subsidi lahan pertanian. Sebagai upaya mendukung kegiatan pertanian oleh pemerintah. 5.2
Rekomendasi Berdasarkan hasil temuan-temuan yang didapatkan dari penelitian ini, maka dapat diberikan rekomendasi agar arahan pengendalian perubahan lahan yang dirumuskan dapat berjalan secara efektif antara lain dengan cara : 1. Perlu dilakukan pengendalian perubahan penggunaan lahan yang sifatnya menyeluruh dengan partisipasi dari keseluruhan stakeholders baik itu pihak
128
2.
5.3
pemerintah, masyarakat maupun swasta mengingat perubahan lahan yang tidak terkendali tidak hanya dilakukan dari beberapa stakeholders saja. Peningkatan konsistensi dari berbagai stakeholders terkait untuk mewujudkan pengendalian perubahan penggunaan lahan yang menyeluruh terhadap kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.
Rekomendasi Studi Lanjutan Berdasarkan hasil analisis yang didapatkan dalam penelitian ini maka dapat direkomendasikan studi lanjutan, sebagai berikut : 1. Studi eksplorasi perubahan intensitas pemanfaatan lahan dan perubahan teknis massa bangunan dapat dijadikan studi lanjutan. 2. Studi upaya pengaturan perubahan penggunaan lahan berdasarkan ketentuan jenis kegiatan komersial yang diperbolehkan untuk berkembang, kegiatan yang dilarang, dan kegiatan yang berkembang dengan syarat-syarat tertentu dapat dijadikan studi lanjutan.
