BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan Dan Saran

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan Indikator pembangunan manusia merupakan salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai kualitas pembangunan manusia, ada tiga domain utama yang dinilai pada indeks pembangunan manusia tersebut, yaitu: kesehatan; pendidikan; ekonomi. Ketiga domain tersebut saling berinteraksi dan berinterelasi satu sama lainnya, tanpa kesehatan yang baik, pendidikan tidak mungkin dapat berjalan dengan baik, tanpa kesehatan dan pendidikan yang baik ekonomi keluarga mustahil dapat membaik, namun sebaliknya pula tanpa ekonomi yang kuat kondisi kesehatan dan

pendidikan

akan

memburuk.

Yang

jelas

bahwa

indeks

pembangunan manusia, merupakan tolok ukur dari kecerdasan, kesejahteraan dan kemakmuran suatu wilayah. Indeks pembangunan manusia merupakan indikator strategis yang banyak digunakan untuk melihat upaya dan kinerja program pembangunan secara menyeluruh di suatu wilayah. Dalam hal ini IPM dianggap sebagai gambaran dari hasil program pembangunan yang telah

dilakukan

beberapa

tahun

sebelumnya.

Demikian

juga

kemajuan program pembangunan dalam suatu periode dapat diukur dan ditunjukkan oleh besaran IPM pada awal dan akhir periode tersebut. IPM merupakan ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah yang mempunyai dimensi yang sangat luas, karena memperlihatkan kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, intelektualitas dan standar hidup layak.

IPM Kabupaten Subang Tahun 2011

57


Pada pelaksanaan perencanaan pembangunan, IPM juga berfungsi dalam memberikan tuntunan dalam menentukan prioritas perumusan kebijakan dan penentuan program pembangunan. Hal ini juga merupakan tuntunan dalam mengalokasikan anggaran yang sesuai dengan kebijakan umum yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan dan pengambil keputusan. Terlepas dari itu perlu diingat bahwa IPM bukanlah satu-satunya alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan dalam pembangunan manusia. Karena dimensi pembangunan manusia yang diukur oleh IPM hanya meliputi tiga indikator saja, yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Aspek-aspek lain seperti kesetaran jender, tingkat partisipasi masyarakat, kesehatan mental dan lainnya. Sehingga evaluasi dalam pembangunan manusia perlu juga melihat indikator-indikator lain, seperti Indeks Pembangunan Jender, Indeks Pemberdayaan Jender, Indeks Kemiskinan Manusia dan Indeks Mutu Hidup sehingga kesimpulan yang didapat akan lebih mendekati fakta sebenarnya. Berdasarkan

bahasan

sebelumnya,

nampak

bahwa

pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Subang telah menunjukan

perubahan

yang

positif.

Krisis

memang

belum

sepenuhnya berakhir, Terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil uraian dan analisis pada bagian sebelumnya adalah sebagai berikut : 

Nilai IPM Kabupaten Subang tahun 2011 adalah sebesar 71,42, angka ini menunjukan walaupun agak lambat IPM Kabupaten Subang terus mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya.


58




Untuk memacu indeks kesehatan perlu ditingkatkan pemerataan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dasar beserta tenagatenaga kesehatannya, dan bagaimana mengintervensi masalahmasalah kesehatan terutama pada kesehatan ibu, bayi, dan anak.



Begaimana Pemerintah Kabupaten Subang dapat merealisasikan anggaran pendidikan 20 persen dari APBD termasuk gaji pendidik dan

biaya

pendidikan

kedinasan,

untuk

meningkatkan

pemerataan pelayanan pendidikan yang murah, meningkatkan kualitas

dan

mengoptimalkan

manajemen

pengelolaan

pendidikan. 

Faktor lain yang mempengaruhi daya beli adalah pendapatan masyarakat. Berbicara masalah pendapatan terbentang sederet permasalahan yang terkait dengan tinggi angka pengangguran, jumlah penduduk miskin, iklim investasi dan rendahnya tingkat pendidikan. Pendek kata indikator daya beli tidak tunggal karena sangat tergantung kepada kondisi perekonomian makro, sehingga indikator daya beli relatif sulit untuk diintervensi.

Sedangkan kondisi komponen IPM per kecamatan diperlihatkan dengan kondisi sebagai berikut: 

Dari berbagai komponen, IPM Kecamatan Subang mencapai (75,76), kecamatan Pamanukan (74,35) dan Kecamatan Kalijati (74,08) menempati urutan teratas IPM tahun 2011. Sedangkan Urutan IPM terendah ditempati oleh Kecamatan Compreng ( 68, 58) dan Kecamatan Pusakajaya (69,59).


59




Angka Harapan Hidup (AHHo) menurut kecamatan, yang tertinggi adalah

Kecamatan

Jalancagak

(70,38

tahun),

diikuti

oleh

Kecamatan Pagaden (70,33 tahun). Angka Harapan Hidup terendah

Kecamatan

Pusakanagara

(65,54

tahun)

dan

Kecamatan Pusakajaya ( 65,78 tahun). 

Kecamatan dengan penduduk buta hurup terbanyak adalah Kecamatan Compreng ( 16,94 persen), Pusakajaya (12,95 persen), sedangkan

yang

terendah

penduduk

buta

hurup

adalah

kecamatan Pamanukan ( 0.09) persen. 

Rata-rata lama Sekolah tertinggi ditempati oleh Kecamatan Subang (8,41 tahun), Kecamatan Ciasem (8,17 tahun). Sedangkan kecamatan dengan rata-rata lama sekolah terendah adalah Kecamatan Legonkulon (6,12 tahun)



Kecamatan dengan daya beli tertinggi adalah Kecamatan Subang ( Rp.665.470) dan yang terendah adalah Kecamatan Pusakajaya (Rp.627.050).

5.2

Saran Sebagus

dan

sebesar

apapun

program

pembangunan

manusia dilaksanakan bila tanpa melibatkan partisipasi masyarakat maka hasilnya tidak akan optimal dan program kegiatan akan meredup dengan sendirinya tanpa ada kelanjutan gegap gempita hanya

dipermulaannya

saja.

Masyarakat

Kabupaten

Subang

mempunyai budaya kebersamaan yang kuat melalui kebiasan hidup bergotong-royong,

apabila


kebergotongroyongan

diterapkan

60


kedalam konsep akselerasi IPM maka pembangunan manusia hasilnya akan lebih optimal. Berdasarkan gambaran pembangunan manusia di Kabupaten Subang,

perencanaan

pembangunan

diharapkan

dapat

memperbaiki kualitas dari determinan variabel setiap komponen IPM sehingga target dan sasaran yang ingin dicapai lebih fokus dan tetap sasaran. Beberapa hal yang disarankan untuk dilakukan dengan pertimbangan upaya yang telah dilakukan dan hasil yang dicapai serta kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut: 1) Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat beberapa langkah

yang

perlu

dipertimbangkan

guna

mendongkrak

determinan variabel angka harapan hidup, dengan menekan kasus kematian bayi, dan ibu, menurunkan angka kesakitan serta menghilangkan kasus kekurangan gizi pada balita melalui: pemberdayaan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat serta sadar gizi; mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, terutama keluarga miskin; meningkatkan pembiayaan kesehatan melalui APBD untuk menjamin pembiayaan kesehatan rakyat miskin; memperluas pelayan kesehatan sampai kepelosok melalui

sistem

monitoring

dan

informasi

kesehatan

untuk

menangani secara cepat pada saat terjadi kasus-kasus yang mengancam kesehatan masyarakat. 2) Realisasi anggaran pendidikan 20 persen termasuk gaji guru dan biaya pendidikan kedinasan dari APBD bila benar-benar terwujud, seyogyanya difokuskan kepada tiga permasalahan mendasar yaitu belum meratanya pelayanan pendidikan, masih rendahnya kualitas, dan belum optomal pengelolaan pendidikan.


61


3) Daya

beli

masyarakat

secara

mendasar

dipengaruhi

oleh

pendapatan rumahtangga, relatif masih rendahnya kualitas hidup masyarakat di pedesaan perlu langkah terobosan untuk membuka peluang

pertumbuhan

ekonomi

di

pedesaan

yang

dapat

memperbaiki dan meningkatkan pendapatan rumahtangga. Membuka lapangan usaha pertanian, memberdayakan industri kecil dan mendorong para investor, khususnya dari kalangan swasta, untuk turut berperan serta pada proses pembangunan pada daerah-daerah yang kurang berkembang merupakan hal yang perlu dilakukan.


62

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Recommend Documents