BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1
Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut : 1. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan penggunaan lahan yang terjadi di kawasan pertambakan berdasarkan hasil analisis skoring berupa kuisioner antara lain adalah : faktor fungsi jalan, tingkat pendapatan, nilai lahan, pertumbuhan penduduk, tingkat urbanisasi dan ketersediaan air. 2. Arahan pengendalian perubahan penggunaan yang dirumuskan menggunakan analisis triangulasi yang didasarkan pada faktor-faktor yang menyebabkan perubahan penggunaan lahan pertambakan menjadi permukiman. Perumusan arahan pengendalian didapatkan dari hasil elaborasi antara kondisi eksisting di lapangan, referensi arahan pengendalian di wilayah lain serta tinjauan teori/kebijakan yang terkait. Rumusan arahan pengendalian perubahan lahan di kawasan pertambakan Kecamatan Benowo, Surabaya Barat adalah sebagai berikut : a. Faktor Fungsi Jalan Untuk jaringan jalan di kawasan pertambakan Kecamatan Benowo tidak diizinkan adanya pengembangan kegiatan selain kegiatan pertambakan. Terutama perubahan fungsi lahan pertambakan menjadi kawasan permukiman sebagai jenis kegiatan yang akan dikendalikan agar tidak meluas. Untuk jaringan jalan di kawasan pertambakan Kecamatan Benowo, hanya mendukung 139
140
kegiatan pertambakan sebagai kegiatan yang akan dipertahankan. Untuk kawasan pertambakan tidak diizinkan adanya penambahan jaringan jalan baru serta sanksi yang tegas untuk penambahan jaringan jalan baru oleh swadaya masyarakat karena akan mendorong kegiatan permukiman. Untuk jaringan jalan di sekitar Jalan utama Pakal-Kandangan-Benowo, diberlakukan mekanisme perizinan yang ketat terhadap pembangunan di sepanjang jalan utama ini terkait dengan penambahan jaringan jalan baru. Untuk jaringan jalan di sekitar jalan utama Pakal-Kandangan-Benowo, dilakukan zoning regulasi terkait dengan pengaturan kegiatan apa saja yang diperbolehkan untuk dikembangkan di sepanjang jalan ini. Hal ini terkait dengan letak kawasan yang akan dikembangkan serta jumlah kebutuhan masyarakat akan jenis kegiatan yang akan dikembangkan. Penerapan insentif berupa keringanan pajak bagi penduduk untuk penggunaan lahan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dalam hal ini yaitu kegiatan pertambakan. Keringanan pajak diberikan agar tidak ada petambak terutama petambak dengan ekonomi menengah-kebawah, yang melakukan perubahan lahan tambak akibat tingginya pajak. Penambahan infrastruktur di sekitar jalan pertambakan (baik listrik, telepon, air) hanya sebagai infrastruktur pendukung kegiatan
141
pertambakan, bukan jenis infrastruktur yang merangsang kegiatan permukiman. Sosialisasi kepada masyarakat terhadap pengendalian kawasan pertambakan terhadap arahan rencana tata ruang yang berlaku terkait dengan pengembangan kegiatan baik di sepanjang jalan utama maupun di kawasan pertambakan. Pengenaan sanksi yang tegas dan berkekuatan hukum bagi pelaku perubahan fungsi lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang baik berupa sanksi administratif, pidana maupun perdata yang diawali oleh terlebih dahulu dengan peringatan/teguran kepada pelaku perubahan lahan tambak. Sampai dengan penertiban serta pembongkaran apabila mekanisme diatas tidak dapat dilakukan.
b. Faktor Pertumbuhan Penduduk Sosialisasi program-program kesehatan sebagai penghambat peningkatan jumlah kelahiran di kawasan pertambakan dan menekan angka kematian. Melakukan zoning regulasi untuk menentukan kawasan yang dapat dijadikan menjadi kawasan permukiman dan disosialisasikan kepada masyarakat. Mendorong peran aktif masyarakat dengan sosialisasi serta melibatkan masyarakat melalui tindakan pengawasan pemanfaatan lahan di kawasan tambak Kecamatan Benowo. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan keterlibatan dengan melakukan sosialisasi
142
kepada masyarakat umum dan swasta mengenai urgensi pemanfaatan lahan yang sesuai dengan arahan pemanfaatannya. Peningkatan pengawasan dan pengetatan ijin seperti penerapan ketentuan kegiatan perdagangan dan permukiman yang dibangun di sekitar lingkungan, sebagai jenis kegiatan yang akan dikendalikan, pertambakan harus mendapat persetujuan Kelurahan, RT, RW, dan warga sekitar lokasi. Pengenaan sanksi dan pengawasan terhadap perkembangan kegiatan yang tidak sesuai peruntukkannya menurut Rencana Tata Ruang yang berlaku.
c. Faktor Tingkat Urbanisasi Penduduk yang datang dari luar daerah kawasan penelitian diperbolehkan tinggal dengan ketentuan tidak diperkenankan bertempat tinggal di kawasan yang diperuntukkan untuk kawasan pertambakan. Proses perizinan yang ketat oleh RT, RW setempat bagi para pekerja industri di sekitar kawasan penelitian terkait dengan tempat tinggal (kos-kosan, kontrakan dan sebagainya) hanya diperbolehkan di kawasan yang diperuntukkan sebagai permukiman. Insentif berupa keringanan pajak bagi masyarakat yang penggunaan lahannya sesuai dengan Rencana Tata Ruang, dalam hal ini masyarakat yang tidak merubah fungsi tambaknya menjadi tempat tinggal penduduk yang datang.
143
Pajak Bumi dan Bangunan yang tinggi di kawasan pertambakan terutama bangunan permukiman penduduk. Sosialisasi pemerintah kepada masyarakat pendatang dan masyarakat sekitar kawasan pertambakan tentang penyusunan Rencana Tata Ruang terkait dengan arahan pengendalian lahan tambak di Kecamatan Benowo baik arahan rencana sampai sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Pengawasan dan penertiban terhadap penggunaan lahan di kawasan pertambakan oleh pemerintah dengan mengikutsertakan masyarakat sekitar.
d. Faktor Harga Lahan Pada kawasan pertambakan di kecamatan Benowo, dilakukan pengenaan retribusi dan Pajak Bumi dan Bangunan (terkait dengan pajak bangunan sebagai kegiatan yang akan dikendalikan) yang tinggi sebagai upaya melindungi lahan pertambakan dan mencegah berkembangnya perubahan lahan tambak menjadi permukiman di Kecamatan Benowo, Surabaya Barat, Untuk kawasan di sepanjang Jalan Raya Pakal-Kandangan-Benowo, dilakukan zoning regulasi untuk mengatur jenis kegiatan apa yang diperbolehkan untuk dikembangkan. Sehingga dapat menghindari spekulasi harga lahan karena jenis kegiatan yang dapat dikembangkan dibatasi, Untuk kawasan di sepanjang Jalan Raya Pakal-Kandangan-Benowo, pengendalian dengan instrumen perpajakan yaitu dengan
144
pengenaan betterment tax berdasarkan jenis kegiatan yang dilakukan serta potensi kegiatan tersebut terhadap perubahan lahan di kawasan pertambakan, Penerapan mekanisme insentif berupa kebijakan nilai lahan untuk menghindari spekulasi harga lahan terutama untuk kawasan (kelurahan Tambak Osowilangon dan kelurahan Klakah Rejo) dengan peningkatan nilai lahan sedang karena berpotensi memicu terjadinya perubahan lahan. serta diberikan disinsentif berupa pajak progresif pada kawasan yang memiliki nilai lahan tinggi pada kelurahan Sememi dan Kandangan ini sebagai upaya penghambat terjadinya perubahan lahan yang semakin besar, Mekanisme perizinan yang tidak memperbolehkan adanya pembangunan selain kegiatan pertambakan khususnya di kawasan pertambakan. Serta insentif berupa kemudahan ijin bagi petambak dalam upaya untuk mempertahankan kawasan tersebut sebagai kawasan pertambakan, Mekanisme perizinan yang ketat terkait dengan jenis kegiatan yang akan dikembangkan di sepanjang Jalan PakalKandangan-Benowo terutama kegiatan yang mendorong perkembangan permukiman, seperti industri, Sosialisasi terhadap masyarakat terhadap urgensinya pengendalian lahan di kawasan pertambakan di Kecamatan Benowo, Mekanisme penertiban terhadap bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan terutama di kawasan pertambakan.
145
e. Faktor Tingkat Pendapatan Pada kelurahan Sememi dan Kandangan dilakukan penertiban kawasan permukiman liar yang didalam Rencana Tata Ruang diperuntukkan sebagai kawasan pertambakan. Hal ini dilakukan untuk memperbesar produksi diperlukan perluasan lahan. Berdasarkan data produksi diatas, maka dapat dilakukan suatu kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan tingkat pendapatan petambak seperti Panen Raya Ikan setiap kegiatan panen ikan yang dilakukan. Untuk lokasi panen raya dapat dilakukan secara bergiliran di keempat kelurahan di Kecamatan Benowo. Pengadaan infrastruktur pendukung pertambakan seperti generator pompa massal. Hal ini dengan tujuan agar petambak dengan ekonomi menengah kebawah dapat berhemat dan tidak kalah bersaing dengan pemilik tambak besar. Pengadaan kendaraan angkutan produksi massal untuk mengangkut hasil perikanan ke pasarpasar. Insentif berupa keringan pajak penghasilan untuk para petambak di kawasan tambak Kecamatan Benowo sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan masyarakat petambak dengan penyuluhan terhadap pengembangan industri pengolahan hasil perikanan di kawasan tambak Benowo yang saat ini diarahkan sebagai suplai bahan baku mentah. Sehingga diharapkan mampu menjadi penyuplai bahan setengah jadi maupun jadi. Industri olahan yang dimaksud yaitu industri skala menengah kebawah dan
146
f.
lokasinya di lahan kosong yang diperuntukkan sebagai kawasan industri. Menyederhanakan mekanisme perijinan pengadaan tambak. Faktor Ketersediaan Air Kerjasama pemerintah dengan PDAM terkait dengan arahan pengendalian lahan pertambakan sehingga tidak diizinkan adanya sambungan air bersih di kawasan tambak ini yang dapat memicu pertumbuhan permukiman sebagai kegiatan yang akan dikendalikan. Untuk kawasan di sepanjang jalan PakalKandangan-Benowo, dilakukan zoning regulasi terkait dengan kawasan permukiman yang diizinkan. Sehingga dapat dikontrol faktor ketersediaan air terhadap permukiman. Penertiban dan sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi baik pidana maupun perdata. Penerapan mekanisme disinsentif berupa syarat teknis yang lebih ketat harus dipenuhi oleh pelaku perubahan penggunaan lahan serta tidak diprioritaskan dalam pengadaan dan pembangunan utilitas air terutama yang menunjang kegiatan permukiman sebagai jenis kegiatan yang ingin dikendalikan.
147
5.2
Saran Berdasarkan hasil temuan-temuan yang didapatkan dari penelitian ini, maka dapat diberikan saran agar arahan pengendalian perubahan lahan yang dirumuskan dapat berjalan secara efektif antara lain dengan cara : 1. Perlu adanya sosialisasi mengenai arahan pengendalian lahan pertambakan kepada masyarakat disekitar kawasan penelitian. Sehingga dalam implementasinya dapat dibantu dan diawasi oleh masyarakat di sekitar kawasan penelitian. 2. Seiring kebutuhan kota akan lahan permukiman, maka arahan pengendalian ini dapat masih dipakai selama acuan perumusan arahan ini, arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya terhadap Kawasan Pertambakan di Kecamatan Benowo, masih berlaku. 5.3
Saran Studi Lanjutan Berdasarkan hasil analisis yang didapatkan dalam penelitian ini maka dapat direkomendasikan studi lanjutan, sebagai berikut : 1. Studi mengenai analisa daya dukung lingkungan dalam hal potensi kemampuan tanah dapat dikaji lebih lanjut. 2. Studi eksplorasi perubahan intensitas pemanfaatan lahan dan perubahan teknis massa bangunan dapat dijadikan studi lanjutan. 3. Studi mengenai analisis dampak perubahan penggunaan lahan secara fisik, ekonomi, dan sosial dapat dikaji lebih lanjut. 4. Studi upaya pengaturan perubahan penggunaan lahan berdasarkan ketentuan jenis kegiatan komersial yang diperbolehkan untuk berkembang, kegiatan yang dilarang, dan kegiatan yang
148 berkembang dengan syarat-syarat tertentu dapat dijadikan studi lanjutan. “Halaman sengaja dikosongkan”
