BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan untuk mengkonsumsi LPG 3Kg, pengetahuan konsumen tentang harga eceran resmi serta pengetahuan bahwa LPG 3Kg adalah bahan bakar bersubsidi. Berdasarkan analisis data dan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1) Hasil survey menunjukkan bahwa mayoritas publik tidak tahu bahwa sebenarnya pemerintah mensubsidi bahan bakar serta harga eceran resmi LPG 3Kg tersebut. Hampir 96% responden tidak mengetahui harga eceran resmi LPG bersubsidi. Responden membeli LPG 3Kg diatas harga eceran resmi yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu sebesar Rp 12.750/tabung. 2) Hampir 70% dari 2899 responden merupakan konsumen LPG bersubsidi dan 50,87% dari seluruh konsumen tersebut merupakan kalangan strata ekonomi menengah keatas. Dengan demikian pemberian subsidi terhadap produk LPG tidak tepat sasaran dan dinikmati oleh kalangan yang tidak tepat secara ekonomi. 3) Lebih kurang 97% responden tidak mengetahui harga sebenarnya produk LPG jika tidak disubsidi pemerintah yaitu Rp 38.000/tabung. Ketidak-tahuan masyarakat terhadap harga sebenarnya dari LPG bersubsidi akan menyebabkan penolakan yang besar terhadap rencana pengurangan subsidi untuk mengurangi 1
disparitas harga antara LPG bersubsidi dan non-subsidi yang direncanakan pada tahun 2015. Masyarakat akan beranggapan bahwa pemerintah menaikkan harga LPG bukan mengurangi subsidi untuk menjaga kesehatan fiskal. 4) Hubungan antara pendapatan (income) terhadap konsumsi LPG bersubsidi positif dan signifikan sehingga, Semakin tinggi income maka semakin tinggi probabilitas masyarakat untuk mengkonsumsi LPG bersubsidi. Hal ini berarti untuk setiap unit peningkatan pada income, peluang dari konsumsi LPG besubsidi meningkat sebesar 0,6%. Hal ini bertentangan dengan ketepatan sasaran penggunaan LPG bersubsidi yang ditujukan kepada penduduk dengan income rendah. Temuan ini dapat dimanfaatkan sebagai alasan pemerintah untuk menetapkan kebijakan penghapusan subsidi LPG serta melaksanakan kebijakan alokasi yang lebih efisien, bertarget dan tepat sasaran. 5) Hubungan antara tingkat pendidikan terhadap konsumsi LPG bersubsidi positif dan signifikan sehingga, Semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi probabilitas masyarakat untuk mengkonsumsi LPG bersubsidi. Hal ini mengambarkan bahwa konsumen berpendidikan rasional dalam mengkonsumsi LPG. Keputusan mengkonsumsi LPG bersubsidi lebih menguntungkan daripada mengkonsumsi LPG non-subsidi. 6) Warga perkotaan lebih cenderung untuk mengkonsumsi LPG bersubsidi sebesar (0,331) dibandingkan warga yang berdomisili di pedesaanaan. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pemerintah menaikkan harga LPG bersubsidi, maka masyarakat yang tinggal di kota akan akan terdampak 33% lebih besar dibanding masyarakat yang tinggal di desa. Hasil penelitian ini menunjukkan
2
bahwa peruntukan realokasi anggaran penggurangan subsidi untuk masyarakat miskin di perkotaan harus 30% lebih besar daripada penduduk di pedesaan. 7) Hasil estimasi pengetahuan harga eceran resmi LPG bersubsidi menunjukkan bahwa tingkat pendididikan yang lebih tinggi, menjadi laki-laki, dari usia yang lebih tua dan tinggal di daerah pedesaan meningkatkan probabilitas menjawab harga eceran resmi LPG bersubsidi dengan benar. Responden yang tinggal di Sumatera, cenderung tidak mengetahui harga resmi LPG bersubsidi (-0,019) daripada responden di Jawa & Bali. 8) Untuk hasil estimasi pengetahuan individu bahwa LPG 3Kg disubsidi oleh pemerintah. Masyarakat di kota cenderung lebih mengetahui bahwa LPG 3 Kg disubsidi oleh pemerintah daripada warga di pedesaan sebesar 2%. Tidak ada perbedaan meningkatnya pendidikan responden yang berdomisili di desa dibandingkan penduduk yang berdomisili di perkotaan dalam pengetahuan bahwa LPG 3 Kg disubsidi oleh pemerintah. 9) Responden yang tinggal di pulau Sumatera kurang mengetahui bahwa LPG 3 Kg disubsidi oleh pemerintah dibandingkan dengan responden di Jawa dan Bali sebesar 2,4%. Namun, semakin tinggi pendidikan responden di Sumatera, meningkatkan pemahaman tentang hal ini sebesar 0,5%. Sedangkan responden di Kalimantan cenderung lebih mengetahui bahwa LPG 3Kg disubsidi 8,3% daripada responden di Jawa & Bali. Semakin tinggi tingkat pendidikan Responden di Kalimantan semakin kurang mengetahui bahwa disubsidi oleh pemerintah 0,3%.
3
LPG 3Kg
5.2 Saran 1) Penelitian mengenai LPG bersubsidi dan kekeliruan tentang penerapan subsidi pada barang konsumsi belum banyak dilakukan. Padahal ketepatan sasaran subsidi sangat penting untuk di teliti karena setiap tahun anggaran subsidi semakin meningkat dan semakin membebani APBN. Peningkatan anggaran subsidi ini terjadi karena permintaan bahan bakar fosil memiliki tren positif. Sedemikian pentingnya penelitian terkait subsidi diharapkan penelitian ini bisa mendorong dilakukannya penelitian sejenis untuk memperkuat hasil yang telah diperoleh oleh peneliti. 2) Data survei yang digunakan dalam penelitian ini hanya tersedia satu periode (satu tahun) sehingga analisis yang dapat dilakukan hanya bisa memotret kondisi konsumen LPG bersubsidi dalam satu waktu. Hal ini akan lebih menarik jika seandainya di kemudian hari tersedia data untuk tahun lainnya, sehingga memungkinkan untuk melakukan analisis data panel. Pengunaan data panel diharapkan semakin lebih baik dalam menjelaskan konsumen LPG bersubsidi antar waktu. 3) Peneliti selanjutnya diharapkan untuk meneliti kemungkinan perpindahan konsumen ke bahan bakar alternatif lainya, kemungkinan konsumen berpindah dari pengguna LPG non-subsidi menjadi pengguna LPG bersubsidi akibat tingginya disparitas harga. Selanjutnya juga meneliti berapa harga yang bersedia dibayar konsumen LPG bersubsidi jika seandainya ada pengurangan subsidi serta pilihan penghapusan subsidi oleh masyarakat dalam satu kali kebijakan atau secara bertahap.
4
4) Ketidak-tahuan publik mengenai bahan bakar fosil disubsidi oleh pemerintah tidak boleh diabaikan. Ketidak-tahuan publik tersebut akan mengarah kepada perlawanan dan demonstrasi untuk menolak setiap kebijakan penghapusan subsidi bahan bakar fosil yang pada akhirnya meningkatkan harga bahan bakar bersubsidi tersebut.
5
