BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Sebagai satu-satunya organisasi internasional yang diberi mandat untuk memberi perlindungan dan mencari solusi jangka panjang bagi pengungsi, UNHCR berperan penting dalam penanganan pengungsi Timor Timur di Indonesia. Dalam menangani pengungsi Timor Timur di Indonesia, UNHCR telah menempuh upaya-upaya khususnya: a. Mengupayakan pemberian suaka kepada para pengungsi dan menjamin bahwa mereka diberikan rasa aman dan dilindungi dari pemulangan paksa ke negara dimana mereka memiliki kekhawatiran akan persekusi. b. Menjamin bahwa para pengungsi diperlakukan sesuai dengan standar yang diakui secara internasional dan memperoleh status hukum yang memadai termasuk, sejauh memungkinkan, hak-hak ekonomi dan sosial yang sama dengan warga negara di negara mereka mendapat suaka. c. Memfasilitasi pemulangan pengungsi ke daerah asal mereka di Timor Leste, mencari lokasi baru bagi para pengungsi, mendirikan pemukiman sementara di lokasi baru, meningkatkan taraf hidup para
83
84
pengungsi di pemukiman pengungsi serta membantu mempertemukan anak yang terpisah dari orang tua mereka pasca-referendum. UNHCR telah banyak membantu persoalan dasar para pengungsi Timor Timur yang mengungsi ke wilayah Indonesia. d. Mengupayakan keselamatan fisik pengungsi, pencari suaka, dan returnee, khususnya keselamatan mereka dari serangan militer dan tindak kekerasan lainnya. e. Memperjuangkan reunifikasi keluarga-keluarga pengungsi. f. Mendorong pemerintah Indonesia untuk memberlakukan konvensi dan upaya regional dan internasional yang berkaitan dengan pengungsi, returnee, dan orang-orang yang terusir, serta menjamin bahwa standar yang ditetapkan benar-benar dilaksanakan secara efektif. Dalam hal ini, UNHCR telah mendorong implementasi dan sosialisasi Konvensi Tahun 1951 mengenai Status Pengungsi dan protokol tambahannya, baik melalui seruan maupun saran-saran kepada Pemerintah Indonesia, termasuk mengadakan berbagai pelatihan kepada Kepolisian Indonesia dan staf imigrasi mengenai hukum pengungsi internasional dan hak asasi manusia dan manajemen kedaruratan. 2. Perlindungan terhadap pengungsi wajib diberikan, baik oleh negara tujuan pengungsi maupun negara yang menjadi persinggahan (transit) sebelum para pengungsi sampai pada negara yang mereka tuju, mengingat kondisi
84
85
para pengungsi yang sangat riskan akan pelanggaran HAM karena sering melakukan perjalanannya dengan persiapan yang kurang baik. 3. Beberapa hal yang mendukung upaya UNHCR dalam menangani pengungsi Timor Timur di Indonesia adalah kesediaan Pemerintah Indonesia untuk membantu para pengungsi dan bekerja sama dengan UNHCR. Selain itu, kerja sama dengan badan-badan PBB lainnya, organisasi-organisasi internasional, LSM-LSM, dan pihak-pihak lain yang bersedia membantu dan bekerja sama dengan UNHCR. 4. Walaupun
demikian,
terdapat
pula
faktor-faktor
yang
menjadi
penghambat di antaranya adalah belum diratifikasinya Konvensi Pengungsi tahun 1951 mengenai Status Pengungsi, yang merupakan satusatunya kerangka hukum yang melindungi hak pengungsi, oleh pemerintah Indonesia. Hal ini menyebabkan penanganan pengungsi masih bersifat konvensional. Selain itu, UNHCR sangat bergantung kepada pendonornya dalam hal keuangan agar dapat tetap beroperasi. B. Saran Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut: 1. Dalam mendukung kinerja UNHCR di Indonesia, sudah waktunya pemerintah meratifikasi konvensi maupun protokol yang berkaitan dengan masalah pengungsi. 2. UNHCR dan Pemerintah Indonesia harus mengantisipasi perkembangan dunia yang telah berubah seiring dengan berubahnya motivasi untuk
85
86
mencari keuntungan dimana para pengungsi (refugee) ataupun pencari suaka telah dijadikan barang dagangan oleh suatu sindikasi secara internasional dan global. Untuk mensinergikan aksi dengan dinamisme internasional yang kian kompleks, UNHCR dan Pemerintah Indonesia seharusnya menyerukan atau memprakarsai dunia internasional agar membuat suatu konvensi terhadap masalah ini seiring berubahnya kriteria penyebab munculnya para pengungsi dan pencari suaka tersebut. 3. Sejumlah langkah nyata perlu segera dilakukan kepada para pengungsi Timor Timur yang memilih untuk tetap tinggal di Indonesia dan masih tinggal di kamp-kamp pengungsian. Kesulitan hidup dan kesabaran mereka selama dua belas tahun sejak pasca-referendum perlu dijawab dengan langkah konkrit. Misalnya dengan pemulihan ekonomi mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui, antara lain program pembangunan jalan raya, transmigrasi lokal, asistensi keterampilan, dan bantuan alat dan modal usaha bagi para pengungsi.
86
