BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN
5.1 Keadaan Hutan di Kabupaten Ciamis Wilayah Kabupaten Ciamis memiliki potensi alam yang cukup besar. Disamping sektor pertanian dan pariwisata, juga memiliki sumber daya hutan yang sangat potencial untuk kesejahteraan masyarakat. Potensi ini perlu dikelola dan dikembangkan dengan sebaik-baiknya berdasarkan prinsip-prinsip kelestariannya, sehingga dapat diperoleh manfaat yang berkelanjutan. Potensi hutan dan lahan dengan karakteristik geografisnya yang ada di wilayah Kabupaten Ciamis juga sangat memungkinkan menjadi andalan dan penopang tumbuhnya perekonomian masyarakat, dan bahkan tidak mustahil primadona pembangunan dapat dimunculkan melalui keberhasilan pembangunan kehutanan. Hutan di wilayah Kabupaten Ciamis berdasarkan status kepemilikannya terdiri dari hutan negara dan hutan rakyat. Sedangkan menurut fungsinya terdiri dari hutan lindung, hutan produksi, cagar alam, suaka margasatwa dan kawasan wisata alam. Kawasan hutan negara di Kabupaten Ciamis 14,32 % dari luas wilayah 244.479 Ha sedangkan hutan rakyat 9,74 % dengan perincian sebagai berikut : No
Status Hutan
1 Hutan negara
Luas hutan (ha)
Luas hutan terhadap luas wilayah kabupaten (%)
35.007,08
14,32
a. Perum Perhutani
28.893,13
11,82
- Hutan produksi
10.297,83
4,21
- Hutan produksi terbatas
18.595,30
7,61
b. BKSDA
6.114,75
2,50
2 Hutan rakyat
23.806,44
9,74
58.813,52
24,06
JUMLAH
Keterangan : Luas wilayah Kabupaten Ciamis = 244.479 Ha
26 Perkembangan produksi kayu di Kabupaten Ciamis dapat dilihat pada Tabel 5 : Tabel 5. Produksi kayu Kabupaten Ciamis ( M3 ) Produksi kayu
2003
Tahun ( M3) 2005
2004
2006
2007
A. Hutan negara 1 Albazia 2 Mahoni 3 Jati 4 Pinus 5 Rimba Campur
-
-
13,310
2.532,307
8.803,030
5.349,982
7.583,269
2.452,680
28.953,042
40.257,128
32.787,262
57.711,580
46.911,418
311,800
2.265,290
3.016,790
1.613,750
12.934,670
-
-
96,570 -
-
-
-
7 Rasamala
-
-
-
-
31.893,719
51.338,758
41.154,034
-
71,150
6 Damar
Jumlah A
-
588,876
67.568,625
794,100 150,670 63.243,538
B. Hutan rakyat 1 Albazia 2 Mahoni 3 Jati 4 Pinus 5 Rimba Campur Jumlah B
50.339,935 113.956,487 42.470,148
76.959,332
16.047,116
21.343,034
2.020,936
972,909 788,481
173.900,674 221,584.347 159.802,688 82.217,896 25,426.932
99,240.981 22,702.269
949.811,000 939.165,000 44,248.303
102,853.174
92.645,546 20.575,524 4.170,412 53.973,326
110.878,135 214.020,243 1.205.929,570 939.165,000 331.167,496
Sumber : KPH dan Dinas Kehutanan Kabupaten Ciamis
Selain potensi diatas, Kabupaten Ciamis juga memiliki potensi lain untuk pengembangan aneka usaha kehutanan yang dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti persuteraan alam, lebah madu, pengembangan komoditas bambu dan jasa lingkungan.
27 Dalam pelaksanaan pembangunan hutan dan kehutanan di Kabupaten Ciamis, terdapat beberapa pihak (stakeholders) yang keberadaannya sangat penting untuk turut berperan aktif dalam upaya mensukseskan pembangunan hutan dan kehutanan di Kabupaten Ciamis : 1. Dinas Kehutanan sebagai pelaksana kewenangan bidang kehutanan. 2. Perum Perhutani Ciamis yang mengelola Hutan Produksi, Hutan Lindung dan Taman Wisata Alam. 3. BKSDA Jabar II yang merupakan unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam bertanggung jawab atas Kawasan Konservasi (Cagar Alam Darat dan Laut, Suaka Marga Satwa Gunung Sawal). 4. Loka Penelitian dan Pengembangan Hutan Monsoon melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang hutan rakyat dan hutan kemasyarakatan untuk wilayah Jawa dan Madura. 5. Stasiun Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Lapangan dari Balai Pengelolaan DAS CimanukCitanduy, yang mengelola lahan-lahan kritis menjadi lahan produktif baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. 6. Diluar instansi resmi terdapat Asosiasi Pengusaha Kayu Rakyat, para pemilik hutan rakyat (Kelompok Tani Hutan Rakyat) berjumlah 983 kelompok, Kelompok Tani Hutan PHBM berjumlah 85 kelompok, Paguyuban Rimbawan Ciamis dan LSM yang peduli Lingkungan sebanyak 2 kelompok 5.2 Kontribusi Sektor Kehutanan Kabupaten Ciamis Kontribusi sektor kehutanan di Kabupaten Ciamis secara garis besar dapat dikelompokan menjadi 5 sub sektor yaitu : a) Hasil hutan kayu yang terdiri dari retribusi pelayanan tata usaha hasil hutan milik dan leges ijin pelayanan tata usaha hasil hutan milik, b) Hasil hutan non kayu yang terdiri dari Pajak Pengusahaan Sarang Burung Walet,
28 c) Jasa Rekreasi yang terdiri dari Usaha yang memperlihatkan/ menikmati keindahan alam dari Perhutani dan BKSDA, d) Ijin gangguan yang terdiri dari Retribusi ijin gangguan Industri hasil hutan dan retribusi ijin gangguan sarang burung walet, dan e) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan bidang kehutanan. Sedangkan kontribusi sektor kehutanan di tingkat regional dan nasional di Kabupaten Ciamis dikelompokkan menjadi 2 sub sektor yaitu : a) Regional terdiri dari Bagi Hasil Pajak / Bukan Hasil Pajak serta bagi hasil retribusi peredaran hasil hutan, dan b) Nasional terdiri dari Bagi Hasil Provisi Sumber Daya Hutan.
Tabel 6 Kontribusi sektor kehutanan kabupaten Ciamis Jenis/macam kontribusi
Tahun X Rp 1000 2004 2005
2003
2006
2007
Jumlah
Rata-rata
I. Kehutanan Kabupaten 1 2 3 4 5
Retribusi pelayanan tata usaha hasil hutan milik Leges ijin pelayanan tata usaha hasil hutan milik Pajak pengusahaan sarang burung walet Usaha yang memperlihatkan /menikmati keindahan alam ( Perhutani) Usaha yang memperlihatkan /menikmati keindahan alam ( BKSDA)
6 Retribusi ijin gangguan indusri hasil hutan Retribusi ijin gangguan sarang burung walet Pendapatan denda atas keterlambatan 8 pelaksanaan pekerjaan bidang kehutanan 7
Jumlah I
331.079,31
170.708,11
-
-
-
501.787,42
100.357,48
-
2.460,00
11.220,50
12.147,00
-
25.827,50
5.165,50
100.364,62
93.661,40
60.794,65
39.867,77
14.515,50
309.203,92
61.840,78
98.684,62
91.882,20
57.031,45
38.012,57
53.002,05
338.612,87
67.722,57
1.680,00
1.779,20
3.763,20
1.855,20
-
9.077,60
1.815,52
-
30.938,48
33.321,06
55.302,23
-
119.561,77
23.912,35
-
-
84,00
69,20
-
153,20
30,64
-
-
-
-
5.100,41
5.100,41
1.020,08
391.429,38 166.214,85 147.253,96
72.617,96
1.309.324,69
261.864,94
113.000,06
467.591,54
384.420,04
1.009.713,57
201.942,71
639.457,08
490.425,91 742.267,81 202.229,55
881.152,63
2.955.532,99
591.106,60
639.457,08
603.425,97 786.969,74 669.821,09 1.265.572,68 3.965.246,56
793.049,31
531.808,54
II. Kehutanan regional dan nasional 1 Bagi hasil retribusi peredaran hasil hutan 2
Bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam provisi sumber daya hutan ( PSDH) Jumlah II Jumlah I dan II
-
44.701,93
1.171.265,62 994.855,36 953.184,59 817.075,05 1.338.190,63 5.274.571,25 1.054.914,25
Sumber: Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis 2007 (diolah)
30 Retribusi Pelayanan Tata Usaha Hasil Hutan Milik di Kabupaten Ciamis diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No 10 tahun 2001. Adapun struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut : 1. Penebangan pohon : a. Jati milik rakyat sebesar
Rp. 4.500/M3
b. Jati milik Perhutani sebesar
Rp. 4.000/M3
c. Mahoni dan kayu rimba lainnya milik rakyat sebesar
Rp. 3.000/M3
d. Mahoni, Pinus dan kayu rimba lainnya milik Perhutani sebesar e. Albizia/sengon, dan sebagainya sebesar
Rp. 3.000/M3 Rp. 1000/ M3
f. Karet, kopi, kakao, kina, kayu manis pala, kemiri dan sejenisnya sebesar
Rp. 2.000/pohon
g. Aren dan Kelapa sebesar
Rp. 250/M
h. Bambu kecil sebesar
Rp. 50/batang
i. Bambu besar sebesar
Rp. 150/batang
2. Pengangkutan Kayu : a. Kayu jati sebesar
Rp. 2.500/M3
b. Kayu mahoni dan kayu rimba lainnya sebesar
Rp. 2.000/M3
c. Kayu albizia dan sejenisnya sebesar
Rp. 2.000/M3
d. Kayu aren dan kelapa sebesar
Rp. 2.000/M
e. Bambu besar sebesar
Rp.
50/batang
f. Bambu kecil sebesar
Rp.
25/batang
g. kayu bakar sebesar
Rp.
150/sm
3. Pengergajian : a. gergaji rantai (chainsaw) sebesar
Rp. 15.000/tahun
b. gergaji materal statis circle/pita besar 42 dan 44 sebesar
Rp. 100.000/tahun
c. gergaji materal statis circle/pita kecil 26-28-36 sebesar
Rp. 50.000/tahun
31 d. gergaji material bergerak pita besar sebesar
Rp. 200.000/tahun
e. gergaji material bergerak pita kecil sebesar
Rp. 100.000/tahun
Berikut realisasi Retribusi Pelayanan Tata Usaha Hasil Hutan Milik di Kabupaten Ciamis dapat dilihat pada Tabel 7 : Tabel .7 Retribusi Pelayanan Tata Usaha Hasil Hutan Milik di Kabupaten Ciamis : Komponen Pendapatan Retribusi pelayanan tata usaha hasil hutan milik
Tahun(Rp) X 1000 2004 2005 2006
2003 331.079,31
170.708,11
-
-
2007 -
Sumber : Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis diolah (2007)
Pada tahun 2005 terdapat perubahan peraturan daerah mengenai Retribusi Pelayanan Tata Usaha Hasil Hutan Milik di Kabupaten Ciamis, dimana untuk setiap pengusaha yang mengelola kayu milik hasil hutan tidak dikenakan biaya retribusi perijinan pengelolaan kayu milik, sehingga tidak memberikan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Ciamis. Di Kabupaten Ciamis kebijakan daerah yang mengatur sistem penyelenggaraan kehutanan khususnya pengembangan hutan rakyat, saat ini hanya ada satu yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No 19 Tahun 2004 tentang produksi dan peredaran kayu rakyat. Sejak adanya perubahan peraturan daerah tersebut, Dinas Kehutanan kabupaten Ciamis hanya memberikan Leges Ijin Pelayanan Tata Usaha Hasil Hutan Milik yang diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No 18 tahun 2005 tentang retribusi cetak tulis (leges) dan perporasi. Burung Walet (Collocalia) merupakan salah satu satwa liar yang dapat dimanfaatkan secara lestari untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap menjamin keberadaan populasinya di alam. Oleh karena itu, agar dapat dimanfaatkan secara lestari untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat tetapi keberadaannya tetap terjamin, maka setiap daerah harus memiliki peraturan mengenai besarnya tarif dari pemanfaatannya sendiri .
32 Adapun Pajak Pengusahaan sarang burung walet di Kabupaten Ciamis diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No 23 tahun 2005 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No 27 tahun 2001 tentang pajak pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dan sejenisnya. Dinas yang mengelola adalah Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis. Adapun yang menjadi obyek dari pajak ini adalah semua pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dan sejenisnya. Tarif pajak ditetapkan berdasarkan luas bangunan dikali index gangguan dikali tarif (Index gangguan untuk burung wallet ditetapkan bernilai 2) dimana besar tarif pajak yaitu burung walet Rp 5.000,00 dan burung kapinis Rp 500,00 Berikut perkembangan realisasi pajak pengusahaan sarang burung walet di Kabupaten Ciamis lima tahun terahir dapat dilihat pada Tabel 8 : Tabel . 8 Pajak Pengusahaan Sarang Burung Walet Komponen Pendapatan Pajak pengusahaan sarang burung walet
2003 100.364,62
Tahun(Rp) X 1000 2004 2005 2006 93.661,40
60.794,65
39.867,77
2007 14.515,50
Sumber : Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis diolah (2007)
Usaha yang memperlihatkan keindahan alam dari Perhutani dan BKSDA di Kabupaten Ciamis masuk ke dalam pajak daerah yaitu pajak hiburan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No 19 Tahun 2005 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah No 12 Tahun 1998 tentang pajak hiburan. Objek pajak hiburan adalah semua penyelenggara hiburan, dimana subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan sementara wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak dimana tarif pajak hiburan untuk usaha yang memperlihatkan/menikmati keindahan alam adalah 30% dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan selama satu tahun. Berikut perkembangan realisasi pajak hiburan Kabupaten Ciamis yang berasal dari usaha yang memperlihatkan/menikmati keindahan alam lima tahun terahir dapat dilihat pada Tabel 9 :
33 Tabel.9 Usaha yang memperlihatkan/menikmati keindahan alam dari Perhutani dan BKSDA : Komponen Pendapatan Usaha yang memperlihatkan /menikmati keindahan alam ( Perhutani) Usaha yang memperlihatkan /menikmati keindahan alam ( BKSDA)
Tahun (Rp) X 1000 2004 2005 2006
2003
2007
98.684,62
91.882,20
57.031,45
38.012,57
53.002,05
1.680,00
1.779,20
3.763,20
1.855,20
-
Sumber : Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis diolah (2007)
Undang-undang No 33 tahun 2004 pasal 7 menyebutkan bahwa dalam upaya meningkatkan PAD, Daerah dilarang menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi maka berdasarkan surat edaran Menteri Kehutanan No 2 tahun 2006 bahwa Usaha yang Memperlihatkan/Menikmati Keindahan Alam dari BKSDA tidak memberikan sumbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis pada tahun 2007. Retribusi ijin gangguan di Kabupaten Ciamis diatur oleh Peraturan daerah Kabupaten Ciamis No. 20 tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan. Materi kewenangan yang dilimpahkan adalah untuk usaha penggilingan padi dan penggergajian kayu yang berpindah-pindah. Peredaran hasil hutan masuk ke dalam bagi hasil pajak dari provinsi berdasarkan peraturan daerah Provinsi Jawa Barat no 20 tahun 2001. Adapun yang menjadi objek adalah hasil hutan yang masuk, beredar dan keluar dari daerah. Adapun struktur dan besarnya tarif retribusi dapat dilihat pada lampiran.
Provisi Sumber Daya Hutan masuk ke dalam penerimaan negara bukan pajak sedangkan peredaran hasil hutan masuk ke dalam bagi hasil pajak dari provinsi yang berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Besar PSDH yang dikeluarkan KPH Ciamis dan yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dapat dilihat pada tabel 10:
34 Tabel 10. Perbandingan PSDH yang diterima Pemda dan PSDH yang dikeluarkan KPH Ciamis( X Rp 1000)
Tahun 2003 2004 2005 2006 2007
PSDH yang dikeluarkan KPH Ciamis 1.796.380 2.041.983 1.464.511 2.635.957 5.708.512
PSDH yang diterima Pemda (Rp) 639.457,08 490.425,91 742.267,81 202.229,55 881.152,63
Persentasi PSDH yang diterima Pemda dan PSDH yang dikeluarkan KPH Ciamis 35,60 24,02 50,68 7,67 15,44
Sumber : PSDH yang diterima Pemda dari Data Pendapatan Kabupaten Ciamis dan PSDH yang dikeluarkan KPH Ciamis dari Data kewajiban KPH terhadap Negara
Dari data di atas terdapat perbedaan yang cukup besar antara PSDH yang dikeluarkan KPH Ciamis dengan PSDH yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis. Provisi Sumber Daya Hutan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis hanya sebagian kecil saja dari PSDH yang dikeluarkan KPH Ciamis, yaitu dalam 5 tahun rata-rata sebesar 26,68 saja total PSDH yang dikeluarkan KPH Ciamis, yang masingmasing pada tahun 2003, 2004, 2005, 2006 dan 2007 hanya sebesar 35,60%, 24,02%, 50,68%, 7,67% dan 15,44%. Khusus penerimaan negara dari Sumber Daya Alam diatur dalam UU No 33 tahun 2004 pasal 14 dan 15, yaitu bahwa penerimaan negara dari SDA sektor kehutanan, sektor pertambangan umum dan sektor perikanan dibagi dengan imbangan 20% untuk pusat dan 80% untuk daerah. Penerimaan negara dari SDA sektor kehutanan terdiri dari penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Bagian Daerah dari penerimaan negara PSDH dibagi dengan perincian 16% untuk Daerah Propinsi yang bersangkutan, 32% untuk Daerah Kabupaten/Kota Penghasil, dan 32% dibagi dengan porsi yang sama besar untuk semua Daerah Kabupaten/Kota lainnya dalam propinsi yang bersangkutan. Lebih lanjut lagi dalam Peraturan Pemerintah RI No 104 tahun 2000 pasal 9 ayat 1 dan 2. Berdasarkan perhitungan menurut Undang-undang 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No 104 tahun 2000, PSDH yang seharusnya diterima oleh Pemerintah Daerah dapat dilihat dalam tabel 10 dan 11
35 Tabel.11 Perhitungan Berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah tahun 2000 ( X Rp 1000)
Tahun 2003
PSDH yang dikeluarkan KPH Ciamis(Rp) 1.796.380 2.041.983 1.464.511 2.635.957
2004 2005 2006 2007
5.708.512
Pusat (20%) (Rp)
Propinsi (16%) (Rp)
Kabupaten penghasil (32%) (Rp)
Kab.lain dalam Propinsi (32%) (Rp)
359275,98 408396,50 292902,24
287420,79 326717,20 234321,79
574841,58 653434,40 468643,59
574841,58 653434,40 468643,59
527191,31 1141702,35
421753,05 913361,88
843506,10 843506,10 1826723,76 1826723,76
Sumber : KPH Ciamis
Tabel 12 Perbandingan PSDH yang diterima oleh Pemda dengan PSDH yang seharusnya diterima Pemda ( X RP 1000) Tahun
PSDH yang diterima Pemda (Rp)
PSDH yang seharusnya diterima Pemda (Rp)
Persentase PSDH yang diterima dan PSDH yang seharusnya diterima Pemda (Rp) 2003 639.457,08 574.841,58 111,24 2004 490.425,91 653.434,40 75,05 2005 742.267,81 468.643,59 158,39 2006 202.229,55 843.506,10 23,97 2007 881.152,63 1.826.723,76 48,24 Dari Tabel 12 dapat dilihat bahwa PSDH yang seharusnya diterima Pemerintah
Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2003 dan 2005 lebih besar daripada yang seharusnya sedangkan pada Tahun 2004, 2006 dan 2007 jauh lebih kecil daripada yang seharusnya, hal ini menunjukan bahwa Undang-Undang No 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No 104 tahun 2000 belum sepenuhnya dilaksanakan. Terlihat bahwa Otonomi Daerah dilakukan tidak sepenuh hati, terkesan setengahsetengah sehingga terjadi tarik menarik kewenangan antara pusat dan daerah sehingga untuk terjadinya konflik antar pelaku kewenangan cukup besar, salah satunya seperti yang terjadi di atas dalam pembagian dana perimbangan yang masih tidak sesuai dengan Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah serta Peraturan Pemerintah RI No 104 tahun 2000.
36 5.3Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis Struktur dan Komposisi Pelaksanaan otonomi daerah sebagai implementasi Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah akan sangat bergantung bagaimana daerah mendayagunakan sumber daya dan dana yang menjadi potensi daerah itu sendiri. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD. Pada pasal 15 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.105 tahun 2000, dikatakan bahwa struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari : 1. Pendapatan Daerah, yang dirinci menurut kelompok dan jenis pendapatan. Kelompok pendapatan meliputi PAD, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Jenis pendapatan misalnya Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokais Khusus. 2. Belanja Daerah, yang dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Belanja menurut organisasi adalah suatu kesatuan pengguna anggaran seperti DPRD dan sekretariat DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, serta Dinas Daerah dan lembaga, misalnya pendidikan, kesehatan, dan fungsi-fungsi lain. Jenis belanja, yaitu seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja model/pembangunan. 3. Pembiayaan, yang dirinci menurut sumber pembiayaan. Sumber-sumber pembiayaan yang merupakan Penerimaan Daerah antara lain seperti sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi, serta penerimaan dari penjualan aset Daerah yang dipisahkan. Sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran antara lain seperti pembayaran hutang pokok. Sumber-sumber pendapatan daerah sebagai mesin utama dalam upaya penghimpunan dana yang berguna baik untuk membiayai pelaksanaan pemerintah, kegiatan kemasyarakatan maupun kegiatan pembangunan di daerah. Agar sumber-sumber pendapatan daerah dapat digali secara optimal maka perlu dilakukan upaya yang sungguh-sungguh dan dipersiapkan dengan baik
37 Pemerintah Kabupaten Ciamis mempunyai perhatian yang cukup besar dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Hal ini tertuang dalam kebijaksanaan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah dalam mencapai visi Kabupaten Ciamis yaitu ”Dengan Iman dan Taqwa Ciamis Terdepan dalam Agribisnis dan Pariwisata di Priangan Timur Tahun 2009” Undang-undang No.32 tahun 2004 pasal 157 menyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari : 1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu : a. Hasil pajak daerah b. Hasil retribusi daerah c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. 2. Dana Perimbangan 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pos-pos yang ada di Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis pada tahun anggaran 2003 sampai dengan 2007 dapat dilihat di bawah ini : 1. Pendapatan Asli Daerah 1.1 Pajak Daerah Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Pajak Parkir Pajak Sarang Burung Walet Pajak Televisi 1.2 Retribusi Daerah Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP
38 Retribusi Penggantian Cetak Catatan Sipil Retribusi Pelayanan Pasar Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Jasa Usaha Terminal Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olah Raga Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Retribusi Ijin Gangguan Retribusi Ijin dan Bongkar Reklame Retribusi Ijin Usaha Industri Perdagangan, Gudang dan WDP Retribusi Leges dan Perporasi Retribusi Pelayanan Tata Usaha Hasil Hutan Milik 1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Lembaga Keuangan Daerah yang Dipisahkan Bagian Laba Dari Perusahaan Milik Daerah Bagian Laba Dari Lembaga Keuangan Daerah Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Investasi Kepada Pihak Ketiga 1.4 Lain-lain PAD yang Sah Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Penerimaan Jasa Giro Sumbangan Pihak ketiga Penerimaan Iuran Pertambangan Pendapatan Bunga Deposito Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Pendapatan Denda Retribusi Pendapatan dari Pengembalian Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Pendapatan Dari penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Pendapatan dari Angsuran / Cicilan Rumah Pendapatan Lain-Lain
39 2. Dana Perimbangan 2.1 Bagi Hasil Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) BPHTB Kabupaten Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Termasuk PPh Pasal 21) Bagian PBB Dari Pemerintah Pusat (65%) Insentif PBB Bagian Pusat (35%) BPHTB Pusat 2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Bagi Hasil Dari Iuran Eksploitasi/Royalti Pungutan Pengusaha Perikanan Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Alam 2.3 Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum (DAU) 2.4 Dana Alokasi Khusus DAK Bidang Transformasi/Prasarana Jalan DAK Bidang Perairan/Irigasi DAK Bidang Kesehatan DAK Bidang Pendidikan DAK Bidang Lingkungan Hidup DAK Bidang Air Bersih Pendidikan dan Binamarga DAK Bidang Perikanan DAK Bidang Pertanian 3. Lain-lain Pendapatan yang Sah Pendapatan Hibah Dana Darurat Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah.
Adapun struktur dan komposisi pendapatan dari daerah Ciamis dapat dilihat pada tabel 13 : Tabel 13 Struktur dan Komposisi Pendapatan dari Daerah Kabupaten Ciamis Komponen Pendapatan
Pendapatan (Rp) X 1000 2005 2006
2003
2004
Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah
5.916.039,47 15.621.835,25
4.975.907,97 15.810.011,80
5.065.796,12 15.527.873,60
5.190.330,74 20.620.493,88
5.477.835,88 23.394.010,04
572.355,30 5.746.744,14
478.942,43 11.103.209,09
793.078,72 4.201.650,24
848.227,22 9.548.894,64
1.094.446,14 24.354.795,21
Pendapatan Asli Daerah Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
27.856.974,09
32.368.071,33
25.588.398,68
36.207.946,47
54.321.087,27
35.867.522,91
36.655.400,16
36.439.785,14
43.305.670,17
52.343.451,46
Dana Alokasi Umum
438.200.000,00 409.150.000,00 432.351.996,00
708.553.000,00
775.730.000,00
Dana Alokasi Khusus Dana Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Dari Propinsi
2007
9.100.000,00
9.250.000,00
-
52.900.000,00
73.344.000,00
25.892.078,12
30.309.197,03
37.797.773,33
57.758.360,34
-
Bagian Dana Perimbangan Bantuan Dana Kontinjensi/Penyeimbang dari Pemerintah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
509.059.601,02 485.364.597,20 506.589.554,47
862.517.030,51
901.417.451,46
41.013.614,10
32.641.250,00
25.057.000,00
145.347.930,00
97.052.011,13
41.013.614,10
32.641.250,00
25.057.000,00
145.347.930,00
97.052.011,13
Total Pendapatan Daerah
577.930.189,21 550.373.918,52 577.234.953,15
1.044.072.906,98
1.052.790.549,86
Sumber: Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis 2007 (diolah)
41 Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa pendapatan daerah Kabupaten Ciamis meningkat tiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena setiap komponen pendapatan mengalami kenaikan, kenaikan terbesar diperoleh dari dana alokasi umum mengalami kenaikan 177,03 %, dana alokasi khusus mengalami kenaikan 805,98 % dan bantuan dana kontinjensi/penyeimbang dari pemerintah mengalami kenaikan 236,63 % untuk periode 2003-2007.
5.4 Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis Pada tahun anggaran 2003 sampai dengan 2007, pendapatan yang diperoleh dari sektor kehutanan berasal dari Usaha yang memperlihatkan/ menikmati keindahan alam dari Perhutani dan BKSDA serta Pajak Sarang Burung Walet yang termasuk ke dalam Pajak Daerah, Retribusi ijin gangguan Industri hasil hutan (tahun 2004-2006), retribusi ijin gangguan sarang burung walet (tahun 2005-2006), leges ijin pelayanan tata usaha hasil hutan milik (tahun 2004-2005) dan pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan bidang kehutanan (tahun 2007) yang termasuk ke dalam Retribusi Daerah, dan Bagi Hasil Provisi Sumber Daya Hutan yang termasuk Bagi Hasil Pajak / Bukan Hasil Pajak serta bagi hasil retribusi peredaran hasil hutan yang termasuk dana bagi hasil retribusi dari propinsi : Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis dapat dilihat pada tabel 14 :
50
Tabel.14 Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun ( X Rp 1000) Kontribusi
Jumlah 2003
2004
2005
2006
Rata-rata per tahun
2007
Kehutanan Kabupaten
531.808,54
391.429,38
166.214,85
147.253,96
72.617,96
1.309.324,69
261.864,94
Kehutanan regional dan nasional
639.457,08
603.425,97
786.969,74
669.821,09
1.265.572,68
3.965.246,56
793.049,31
1.171.265,62
994.855,36
953.184,59
817.075,05
1.338.190,63
5.274.571,25
1.054.914,25
27.856.974,09
32.368.071,33
25.588.398,68
36.207.946,47
54.321.087,27
176.342.477,84
35.268.495,57
Dana Perimbangan
509.059.601,02
485.364.597,20
506.589.554,47
862.517.030,51
901.417.451,46
3.264.948.234,65
652.989.646,93
Pendapatan Daerah
577.930.189,21
550.373.918,52
577.234.953,15
1.044.072.906,98
1.052.790.549,86
3.802.402.517,71
760.480.503,54
Sektor Kehutanan
Pendapatan Asli Daerah
43 Tabel.15 Persentasi sektor kehutanan terhadap pendapatan daerah Tahun / (%) Kontribusi 2003 Persentase kehutanan kabupaten terhadap PAD Persentase kehutanan regional dan nasional terhadap Dana Perimbangan Persentase sektor kehutanan terhadap Pendapatan Daerah
2004
2005
2006
Jumlah
Rata-rata per tahun
2007
1,91
1,21
0,65
0,41
0,13
4,31
0,86
0,13
0,12
0,16
0,08
0,14
0,62
0,12
0,20
0,18
0,17
0,08
0,13
0,75
0,15
Kontribusi sektor kehutanan terhadap PAD Kabupaten Ciamis mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Kontribusi yang masih tergolong kecil tersebut disebabkan karena berbagai faktor terkait, antara lain terjadinya perubahan peraturan daerah yang mengatur tentang tata usaha hutan milik, dimana setelah Tahun 2005 tidak memungut retribusi pelayanan tata usaha hasil hutan milik , kontribusinya menurun drastis (0.65%) dan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (1.21%). Begitu pun pada tahun 2007 kontribusinya kembali mengalami penurunan karena Pemerintah Daerah hanya menerima penerimaan dari usaha yang memperlihatkan/menikmati keindahan alam (Perhutani), pajak pengusahaan sarang burung wallet dan pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan bidang kehutanan saja. Kontribusi sektor kehutanan terhadap dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten Ciamis dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2006 mengalami penurunan 2 kali lipat dari sebelumnya ( 0.16 menjadi 0.08 ), hal ini disebabkan karena pada tahun 2006 Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis mendapat Dana Bagi Hasil dari PSDH yang sangat sedikit hanya 23,97 dari yang seharusnya ( lihat tabel 12 Perbandingan PSDH yang diterima oleh Pemda dengan PSDH yang seharusnya diterima Pemda ). Sektor kehutanan memberikan kontribusi yang masih tergolong kecil terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis, yaitu hanya berkisar 0,08-0,20 % saja. Masih kecilnya angka kontribusi ini disebabkan karena nilai hutan yang belum diperhitungkan
44 sepenuhnya. Nilai hutan yang sudah diperhitungkan di Kabupaten Ciamis hanyalah dari hasil hutan kayu, hasil hutan non kayu (dalam hal ini sarang burung walet), dan jasa rekreasi (nilai ekonomis), sedangkan nilai non ekonomis seperti nilai ekologis dan sosialnya masih belum dimasukkan. Untuk melihat perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Ciamis dan Pendapatan sektor kehutanan tiap tahunnya dibandingkan dengan kontribusi sektor kehutanan terhadap pendapatan daerah dapat dilihat pada Gambar 2 dan gambar 3 : 1200,00
Pendapatan (Rp)
1000,00 800,00
Total Pendapatan Daerah (x Rp 1.000.000.000)
600,00
Sektor kehutanan (x Rp 10.000.000)
400,00 200,00 0,00 2003
2004
2005
2006
2007
Tahun
Gambar 1 Pendapatan daerah dan pendapatan sektor kehutanan
45
2,50 Persentase pendapatan sektor kehutanan kabupaten terhadap PAD
2,00
1,50
1,00
Persentase pendapatan sektor kehutanan regional dan nasional terhadap Dana Perimbangan
c
Persentase pendapatan sektor kehutanan terhadap Pendapatan Daerah
0,50
2003
2004
2005
2006
2007
Tahun
Gambar 2 Kontribusi sektor kehutanan Pendapatan dari sektor kehutanan tiap tahunnya mengalami peningkatan tetapi dari segi kontribusinya relatif menurun. Hal ini disebabkan karena pendapatan daerah dari sektor lain meningkat.
