BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1 Hubungan Kemitraan Antara Perum Perhutani KPH Bogor dengan UKM Kerajinan Kayu 5.1.1 Program Kemitraan Usaha Kecil Menengah Perum Perhutani sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengemban tugas sosial untuk turut serta dalam meningkatkan kondisi ekonomi, sosial masyarakat dan lingkungan selain tugas utama untuk memperoleh laba perusahaan. Bedasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1983, pemerintah mengamanatkan BUMN untuk turut serta membantu pengembangan usaha kecil. Pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang mandiri, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, serta pemerataan pendapatan. Pengembangan usaha kecil tersebut diantaranya dilakukan melalui bentuk kemitraan, baik dalam bentuk antar perorangan maupun badan usaha koperasi. Sebagai tindak lanjut dari PP Nomor 3 tahun 1983 tersebut dan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat, terbit Keputusan Menteri BUMN tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL). Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) adalah salah satu wujud tanggung jawab sosial Perum Perhutani yang merupakan program kemitraan dengan tujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan kondisi ekonomi, sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya dengan sasaran utama berupa peningkatan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari penyisihan laba BUMN maksimal 2%. Bentuk implementasi program PKBL berupa bantuan pinjaman modal usaha atau modal kerja dan bantuan hibah (program bina lingkungan) kepada Mitra Binaan yang utamanya yang diberikan kepada desa atau masyarakat desa yang telah melakukan kerjasama PHBM dengan Perum Perhutani, masyarakat desa sekitar hutan, usaha perorangan (pengrajin dan petani), koperasi, dan lain-lain masyarakat yang sudah mempunyai usaha dan berada di dalam kawasan hutan atau masuk wilayah BKPH
dan masyarakat yang berada di luar kawasan hutan seperti masyarakat perkotaan yang sudah memiliki usaha. Program Kemitraan yang dilaksanakan oleh Perum Perhutani KPH Bogor, yaitu : pemberian pinjaman modal usaha kepada Mitra Binaan baik perorangan, koperasi karyawan, koperasi non karyawan, Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang diprioritaskan kepada mitra yang mempunyai jenis usaha yang berkaitan dengan kehutanan dan telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun serta mempunyai prospek usaha untuk dikembangkan. Jangka waktu pinjaman 3 tahun dengan bunga maksimal 12 % per tahun dengan sistim perhitungan bunga efektif. Hubungan kemitraan antara Perum Perhutani KPH Bogor dengan Usaha Kecil Menengah (UKM) di bidang kerajinan kayu telah dilaksanakan sejak program PUKK berlangsung. Mitra Binaan KPH Bogor tersebut sangat terbatas untuk usaha kecil kerajinan yang menggunakan bahan baku kayu. UKM di bidang kerajinan kayu yang telah menjadi mitra binaan KPH Bogor sampai dengan saat ini sebanyak 2 usaha, yaitu : UKM Cheklie Art dan UKM kulit kayu Barokah. UKM Cheklie Art yang menggunakan kayu sebagai bahan bakunya ini merupakan usaha yang telah berbadan hukum (CV), sedangkan UKM Barokah merupakan usaha perorangan. UKM Barokah menggunakan bahan baku kulit kayu akasia yang diproduksi Perum Perhutani KPH Bogor pada wilayah tempat memproduksi kerajinan di BKPH Parung Panjang. Alasan dan tujuan dilakukannya kemitraan oleh KPH Bogor bedasarkan Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 384/Kpts/Dir/2006 tentang Pedoman Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan adalah untuk memberdayakan dan meningkatkan usaha kecil masyarakat dan usaha kecil milik pihak yang berkepentingan (stakeholder) agar lebih tangguh dan mandiri. Sedangkan bagi pengusaha kecil kerajinan, yang mendasari untuk melakukan kemitraan adalah agar usahanya dapat terus berkembang dengan bantuan dana pinjaman serta ingin diikutsertakan pada pameran-pameran yang ada melalui Perum Perhutani sehingga diharapkan akan meningkatkan pendapatan atas usaha yang telah dijalani. Latar Belakang pengusaha besar (Perum Perhutani) untuk bermitra dengan pengusaha kecil karena adanya imbauan pemerintah tentang kemitraan
pengusaha besar dengan pengusaha kecil atau pengrajin yang direalisasikan melalui Undang-Undang Perindustrian Nomor 5 tahun 1981 dan SK Menteri Keuangan Nomor 316 Tahun 1994. Selain adanya imbauan bisnis (ekonomi), adanya tanggung jawab sosial berupa kepedulian dari pengusaha besar untuk memajukan dan mengembangkan masyarakat sekitar. Adapun latar belakang pengusaha kecil bermitra dengan pengusaha besar, yaitu : selain berkewajiban untuk bermitra dengan pengusaha besar, adanya jaminan pasar yang pasti karena adanya bantuan dalam hal pembinaan, permodalan dan pemasaran, sehingga kerjasama dengan pengusaha besar akan lebih menguntungkan. 5.1.2 Pemilihan Calon Mitra Binaan KPH Bogor 5.1.2.1 Kriteria Calon Mitra Binaan Mitra Binaan adalah usaha kecil yang mendapat pinjaman dan pembinaan dari program kemitraan Perum Perhutani KPH Bogor. Untuk menjadi Mitra Binaan dalam Program Kemitraan, terdapat persyaratan oleh Perum Perhutani KPH Bogor yang harus dipenuhi calon mitra. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995, Perum Perhutani menetapkan kriteria usaha kecil yang dapat ikut serta dalam program kemitraan adalah sebagai berikut : 1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) 3. Milik Warga Negara Indonesia 4. Berbentuk usaha orang, perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi. 5. Kegiatan usaha dari mitra binaan program kemitraan diprioritaskan pada bidang yang bersangkut paut dengan Perhutanan. 6. Usaha berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar. 7. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun serta mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan.
Dari kriteria - kriteria tersebut, selanjutnya terdapat penetapan calon mitra dengan sesuai prosedur yang berlaku dalam kontrak yang akan dilakukan. Hal ini menguntungkan perusahaan karena memiliki informasi lebih dulu dan jaminan mengenai latar belakang serta identitas para pemilik usaha kerajinan mitranya. Sehingga pihak KPH Bogor yang bertindak sebagai principal dapat mengurangi resiko salah memilih mitra binaan (agent) karena memiliki cukup informasi mengenai agent yang akan melakukan kontrak melalui penetapan kriteria tersebut. 5.1.2.2 Prosedur Calon Mitra dalam Berkontrak Untuk melakukan kerjasama dalam program kemitraan dengan KPH Bogor, terdapat prosedur yang harus diikuti oleh calon Mitra Binaan hingga tercapainya kesepakatan dalam kontrak. Prosedur tersebut pada awal akan dilakukan kemitraan, maka calon Mitra Binaan diharuskan mengajukan proposal pinjaman modal kepada KPH Bogor sesuai formulir yang disediakan untuk dinilai kelayakan usahanya, selanjutnya akan direkomendasikan oleh Asper atau KBKPH dan KRPH wilayah setempat untuk diajukan ke Administratur atau KKPH Bogor melalui Staf bagian PKBL untuk mendapatkan persetujuan. Adanya rekomendasi memperlihatkan bahwa pihak Perum Perhutani memiliki informasi yang cukup mengenai calon mitranya sehingga dapat meminimalkan resiko salah pilih mitra. Dalam proposal yang diajukan memuat data-data sebagai berikut (Lampiran 2) : 1. Nama dan alamat unit usaha calon mitra 2. Nama dan alamat pemilik / pengurus unit usaha 3. Bukti identitas diri pemilik / pengurus 4. Jenis Bidang Usaha 5. Ijin Usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang (jika ada) 6. Perkembangan arus kinerja usaha (arus kas, perhitungan pendapatan atau beban dan neraca ataupun data yang menunjukan keadaan keuangan serta hasil usaha) 7. Rencana usaha dan kebutuhan dana Setelah dibuat berita acara penilaian proposal dan pengesahan dari Kepala Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten, maka dibuat Perjanjian Pinjaman Modal Program Kemitraan antara KKPH Bogor (Sebagai Pihak Kesatu)
dengan Mitra Binaan (Sebagai Pihak Kedua) yang disertai Surat Pernyataan Bersedia Memberikan Agunan, Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Angsuran, dan Surat Kuasa Menjual Agunan. Dalam Perjanjian Pinjaman Modal tersebut memuat hal-hal antara lain sebagai berikut : 1. Nama dan alamat kedua belah pihak 2. Obyek perjanjian berupa jumlah pinjaman yang diberikan oleh Perum Perhutani KPH Bogor kepada Mitra Binaan untuk keperluan modal usaha Mitra Binaan 3. Jangka waktu pinjaman maksimum 36 bulan (3 tahun) 4. Besarnya bunga pinjaman Besarnya bunga pinjaman maksimal 12% (dua belas persen) per tahun dengan sistim bunga efektif. Tingkat bunga yang ditetapkan bersifat regresif proporsional yaitu semakin besar jumlah pinjaman semakin besar pula tingkat bunga yang dikenakan. 5. Pencairan pinjaman dilakukan dalam bentuk cek bank yang ditunjuk Perum Perhutani KPH Bogor atau dalam bentuk uang kas. Setelah Perjanjian Pinjaman Modal di tandatangani oleh kedua belah pihak serta saksi dari masing-masing pihak, maka dilakukan penyerahan dana pinjaman Program Kemitraan yang dilakukan di Kantor Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bogor oleh Administratur atau KKPH Bogor kepada Mitra Binaan PKBL. Penandatanganan Perjanjian Pinjaman Modal ini disaksikan oleh Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor, KBKPH dan seorang saksi dari calon Mitra Binaan serta jajaran pejabat KPH Bogor yang terkait dengan kegiatan penyerahan dana pinjaman tersebut. Sebelum Perjanjian Pinjaman Modal ditandatangani kedua belah pihak, terlebih dahulu pihak Perum Perhutani KPH Bogor membacakan dan menjelaskan pasal-pasal yang tertuang dalam perjanjian tersebut. Penyerahan dana pinjaman PKBL KPH Bogor menggunakan cek bank yang ditunjuk atau dalam bentuk uang kas. Untuk membekali pengetahuan Mitra Binaan dalam memanfaatkan dana pinjaman tersebut, pada acara penyerahan pinjaman disampaikan materi tentang
Manajemen Keuangan dan Koperasi secara sederhana oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor.
5.1.2.3 Penetapan Calon Mitra Binaan Kemitraan yang dilakukan KPH Bogor diawali dengan pemilihan usahausaha yang memilki kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Setelah proposal diajukan oleh calon mitra, maka KPH Bogor melakukan penilaian terhadap proposal pinjaman dana tersebut dengan menganalisa kelayakan usahanya. Untuk menilai prospek usaha tersebut, dalam proposal memuat data-data keadaan keuangan usaha, antara lain : nilai asset, volume penjualan, besar keuntungan, tenaga kerja, kesanggupan mengangsur pinjaman modal, serta rencana pengembangan usaha atas dana pinjaman yang diberikan. Dari data-data tersebut pihak KPH Bogor dapat menganalisa usaha calon mitra sebagai bahan penilaian atas kelayakan usahanya, dengan membuat Berita Acara Penilaian Proposal yang menganalisa usaha dari aspek pasar, aspek produksi, aspek modal, dan kinerja usaha sehingga didapat bahwa usaha tersebut memiliki prospek yang baik atau tidak serta dihasilkan besar pinjaman yang dapat diberikan (Lampiran 3). Selanjutnya Berita Acara Penilaian Proposal Calon Mitra Binaan PKBL yang memenuhi syarat dicatat dalam daftar sebagai Calon Mitra Binaan PKBL Perum Perhutani KPH Bogor yang akan diusulkan ke Kantor Unit untuk mendapatkan pengesahan. Pinjaman yang diberikan KPH Bogor pada UKM Cheklie Art sebesar sebelas juta rupiah yang akan dipergunakan sebagai modal usaha kerajinan. Pinjaman tersebut diberikan setelah dinilai kelayakan usahanya. Terhadap pinjaman tersebut, UKM Cheklie Art berkewajiban membayar bunga setengah persen dari sisa pinjaman. Penetapan tingkat bunga pinjaman tersebut ditetapkan sesuai dengan kesepakatan dan aturan yang berlaku pada tahun dijalankan kontrak tersebut. Pengembalian pinjaman dilakukan dengan membayar angsuran sesuai dengan jumlah dan jadwal angsuran pinjaman yang telah ditetapkan bersama. UKM Cheklie Art harus membayar lunas atas pinjaman pada bulan Oktober 2007, terhitung mulai perjanjian kerjasama ditandatangani sejak bulan Oktober 2004, yang berarti bahwa masa pengembalian pinjaman yang disepakati yaitu 30 bulan
dengan tenggang waktu 6 bulan atau sama dengan 3 tahun. Kesepakatan perjanjian pinjaman modal UKM Cheklie Art dengan KPH Bogor tercantum pada Surat Perjanjian Kerjasama yang terdapat pada Lampiran 4. 5.1.3
Hak dan Kewajiban Pihak-Pihak yang Bermitra Dalam menjalankan kontrak, terdapat aturan secara tertulis yang
merupakan hal-hal yang harus dipenuhi pihak-pihak yang bermitra sebagai hak dan kewajiban. Dari pedoman PKBL dan pasal-pasal yang terdapat dalam Perjanjian Pinjaman Modal dapat diidentifikasi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi masing-masing pihak yang bermitra. Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam menjalankan program kemitraan Perum Perhutani KPH Bogor disajikan pada Tabel 2. Tabel 2 Hak dan Kewajiban UKM Kerajinan Kayu Mitra Binaan dan KPH Bogor Keterangan
Hak
UKM Mitra Binaan
a. Mendapatkan pinjaman modal dari Perum perhutani b. Mendapatkan bantuan hibah
Perum Perhutani KPH Bogor
a. Mengadakan perjanjian pinjaman modal Program Kemitraan b. Menerima angsuran
Kewajiban a. Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati b. Menyelenggarakan pencatatan/pembukuan dengan tertib c. Membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati d. Mematuhi sanksi hukum yang berlaku e. Menyampaikan laporan perkembangan usaha setiap triwulan kepada Perum Perhutani a. Menyalurkan pinjaman dan melaksanakan hibah b. Melakukan monitoring terhadap perkembangan usaha mitra binaan
Keterangan
Hak c. pengembalian pinjaman sesuai dengan kesepakatan
Kewajiban c. Memberikan pelatihan manajerial serta bimbingan teknis dan pemeriksaan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan mutu hasil d. Melakukan evaluasi dan seleksi atas kelayakan usaha dan menetapkan calon Mitra Binaan secara langsung
Sumber : Pedoman PKBL Perum Perhutani, 2006.
Dalam kemitraan, tugas penting yang diemban perusahaan atau KPH Bogor adalah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan pengusaha kecil khususnya dalam pemberian pinjaman modal, sumberdaya manusia, pemasaran dan teknologi maupun bidang produksi. Sedangkan tugas utama pengusaha kecil yang juga sebagai kewajibannya adalah memanfaatkan kesempatan pembinaan dan pengembangan tersebut semaksimal mungkin untuk memperkuat dirinya, sehingga dapat tumbuh menjadi pengusaha kuat dan mandiri. Komitmen yang kuat serta kesiapan diantara pihak-pihak yang bermitra sangat dibutuhkan dalam bermitra sehingga kerjasama yang dilakukan berjalan efektif. Usaha pihak agent dapat berkembang serta mengalami peningkatan, yang berarti bahwa dalam kemitraan yang dijalankan, pihak agent dapat menerima dan mengadaptasi nilainilai baru dalam berusaha atas pembinaan yang diberikan, antara lain : perluasan wawasan, kreatifitas, berani mengambil resiko, etos kerja, kemampuan manajerial, berwawasan kedepan dan bekerja atas dasar perencanaan. Karena secara tidak langsung, dengan pemberian pinjaman modal serta bantuan lain yang diberikan perusahaan menjadikan agent (UKM kerajinan mitra) memiliki sebuah beban positif atau tanggung jawab terhadap perkembangan usahanya untuk lebih ditingkatkan. Dalam hubungan kontraktual, tidak dipungkiri ketidaksepadanan informasi (assymetric information) akan selalu muncul. Jika seseorang yang memiliki kepentingan (principal) mendelegasikan suatu tanggung jawab kepada pihak lain (agent), dimana pada saat itu terjadi ketidaksempurnaan informasi, maka ada kemungkinan agent melepaskan tanggung jawabnya tanpa sepengetahuan
principal, sehingga dapat terjadi penyalahgunaan sumber daya oleh agent. Sebaliknya, pada kasus tertentu principal dapat berlaku semena-mena terhadap agent dengan kekuasaan dan kontrolnya atas sumber daya tertentu. Hubungan kemitraan yang dilakukan KPH Bogor dengan UKM kerajinan mitra binaanya terlihat berlangsung dengan adanya aturan main formal secara tertulis, seperti adanya perjanjian tertulis dalam akta Perjanjian Pinjaman Modal. Suatu perjanjian formal sangat diperlukan yang memuat hak, kewajiban dan aturan main dari kedua belah pihak secara jelas dan tegas, sehingga hal dalam kepastian hukum juga dapat terjamin. Walaupun adanya ikatan formal tidak dapat menjamin keberlangsungan kegiatan kemitraan berjalan dengan baik, namun hal tersebut dapat menjadi pedoman untuk pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, adanya hak dan kewajiban dalam suatu kontrak dapat menentukan secara jelas tanggungjawab kedua belah pihak sekaligus imbalannya, lama kesepakatan, penyelesaian perselisihan dan sebagainya, sehingga resiko ingkar janji (moral hazard) yang dapat menimbulkan ketidakadilan dalam pelaksanaan kemitraan dapat dihindari. 5.2
Implementasi Kemitraan Antara Perum Perhutani KPH Bogor dengan UKM Kerajinan Kayu Mitra Binaan
5.2.1 Implementasi Hak dan Kewajiban KPH Bogor Dalam melaksanakan program kemitraan, dilakukan penyuluhan terlebih dahulu kepada calon Mitra Binaan tentang PKBL dengan segala sesuatunya yang berhubungan dengan pelaksanaan PKBL tersebut, antara lain : penetapan kriteria calon mitra, persyaratan untuk bermitra, pengajuan proposal, pembuatan Perjanjian Pinjaman Modal, penyaluran dana pinjaman, dan lain sebagainya. Dalam pembuatan surat Perjanjian Kerjasama atau Perjanjian Pinjaman Modal penting untuk dilakukan agar UKM Mitra Binaan melaksanakan kegiatan usaha dalam koridornya dan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Perjanjian Pinjaman Modal adalah salah satu bentuk kesepakatan yang dilakukan antara kedua belah pihak dengan secara tertulis di kertas dan bermaterai cukup serta diketahui oleh saksi dari kedua belah pihak serta dari instansi lain yang terkait. Dalam Perjanjian Perjanjian Modal memuat kesepakatan-kesepakatan yang terdiri atas pasal-pasal, antara lain : pasal mengenai jenis dan jangka waktu
pinjaman modal, pencairan pinjaman modal, pembayaran kembali dana pinjaman, sanksi, pelaksanaan pembinaan, penghentian pinjaman, agunan, dan lainnya seperti yang tercantum pada Lampiran 4. Selain itu, untuk menjamin pembayaran kembali jumlah pinjaman secara tertib sebagaimana mestinya, terhadap UKM Mitra Binaan diberlakukan agunan berupa dokumen kepemilikan yang sah atas agunan yang diberikan oleh pihak penerima pinjaman atau pemilik agunan kepada pihak Perum Perhutani KPH Bogor. Agunan adalah barang jaminan yang dititipkan oleh Mitra Binaan dan atau Pemilik Agunan kepada Perum Perhutani KPH Bogor untuk menjamin pembayaran kembali jumlah pinjaman secara tertib. Sedangkan Pemilik Agunan adalah pihak yang berdasarkan dokumen agunan diakui sebagai pemilik yang sah atas agunan dan berhak menjaminkan agunan untuk menjamin pemenuhan kewajiban Mitra Binaan terhadap pinjaman modal yang diterimanya. Dalam agunan dan pembayaran kembali dana pinjaman disertai dengan Surat Kuasa Khusus Menjual Agunan (Lampiran 5), Surat Pernyataan Bersedia Memberikan Agunan (Lampiran 6 dan 7), dan Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Angsuran beserta bunganya dimana surat-surat pernyataan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Pinjaman Modal dan telah ditandatangani oleh pihak penerima pinjaman (Mitra Binaan). UKM kerajinan kayu Cheklie Art pada Perjanjian Pinjaman Modal menyerahkan agunan kepada pihak KPH Bogor berupa Counter Cheklie Art yang ditempatkan pada perusahaan mitra lain selain Perum Perhutani, yaitu : Sarinah dan Nazwa Art. Atas jaminan tersebut, selanjutnya dibuatkan Surat Pernyataan atau Surat Kuasa Menjual yang menyatakan kesediaan pihak UKM Cheklie Art untuk memberikan agunan tersebut yang besarnya sesuai dengan jumlah pinjamannya. Pemilik Agunan atau pihak UKM Cheklie Art dapat mengambil kembali dokumen agunan yang diserahkan kepada Perum Perhutani KPH Bogor dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Pemilik Agunan dinyatakan telah melunasi pinjaman oleh Perum Perhutani KPH Bogor. Adanya jaminan atau agunan ini dalam penyaluran dana pinjaman modal kerja pada Mitra Binaan dapat memunculkan perhatian dari para pengusaha kecil atas kewajibannya untuk mengangsur pinjaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun pada UKM
Barokah, kontrak yang dibuat ditangani oleh LSM yang membantu UKM tersebut untuk bermitra dengan KPH Bogor. Penyaluran dana pinjaman program kemitraan dilakukan setelah penandatanganan Perjanjian Pinjaman Modal oleh kedua belah pihak yang bermitra. Perguliran dana Program Kemitraan dari tahun ke tahun tergantung dari perolehan laba atau keuntungan yang diperoleh Perum Perhutani. Sehingga meski perencanaan besar tetap harus menunggu jatah atau alokasi dana dari Direksi, dimana penyalurannya dilakukan setahun sekali pada bulan Desember. Adapun Dana Program Kemitraan dengan sumber, sebagai berikut : a. Penyisihan laba setelah pajak sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 2% (dua persen) (Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang PKBL). b. Hasil bunga pinjaman, bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban administrasi bank. c. Besarnya alokasi dana Program kemitraan yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak dan telah ditetapkan oleh Menteri. d. Apabila
dilakukan
perubahan
alokasi
dana
wilayah
binaan
harus
mendapatkan persetujuan Menteri. Dana Program Kemitraan yang diberikan selain dalam bentuk pinjaman modal, bisa juga berbentuk pinjaman khusus dan hibah. Pinjaman Khusus digunakan untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan. Perjanjian pinjaman dilaksanakan 3 (tiga) pihak, yaitu : Perum Perhutani, Mitra Binaan, dan rekanan usaha Mitra Binaan dengan kondisi yang ditetapkan oleh Perum Perhutani. Sedangkan hibah hanya dapat diberikan kepada Mitra Binaan, besarnya maksimal 20 % dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan dan diberikan pada 3 jenis kegiatan, dalam bentuk pembinaan manajerial, pembinaan tehnik produksi dan pembinaan pemasaran.
5.2.1.1 Pembinaan KPH Bogor Terhadap UKM Mitra Dalam kemitraan yang dilakukan, selain pemberian pinjaman modal diberikan pembinaan terhadap Mitra Binaan. Pembinaan kepada mitra diberikan
seperti pembinaan dalam hal pemasaran, manajerial, teknik produksi dan pembinaan lainnya baik yang bertujuan untuk meningkatkan usaha Mitra Binaan dan memonitoring penggunaan dana pinjaman. Pelatihan manajerial diberikan kepada mitra binaan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan manajemen mitra binaan dalam rangka mengelola pinjaman modal yang diperolehnya baik dari segi pengelolaan administrasi usaha maupun administrasi keuangannya. Tim pembina KPH Bogor berusaha memberikan pengetahuan dan wawasan kepada mitra binaan dalam berwiraswasta melalui ceramah dan diskusi mengenai Program Kemitraan Perum Perhutani serta aspek manajemen dalam usaha yang dijalani mitra binaan, sehingga dari pelatihan tersebut kontribusi untuk Perum Perhutani KPH Bogor diperkirakan akan mengurangi jumlah tunggakan atau kemacetan realisasi pengembalian angsuran dana pinjaman PKBL dan tujuan awal dari Program Kemitraan sebagai program pendukung dari program-program inti Perum Perhutani untuk menyejahterakan masyarakat dapat lebih maksimal. Dari pelatihan ini pula dapat dapat memberi peluang akan semakin terbukanya jalan untuk membentuk jaringan usaha antar Mitra Binaan Program Kemitraan KPH Bogor sehingga antar Mitra Binaan akan saling membantu mencari peluang guna meningkatkan usahanya. Adapun bantuan teknik produksi diberikan untuk kegiatan yang bersifat melatih, pemberian mesin-mesin, dan cenderung kepada peningkatan teknik produksi usaha mitra binaan. Sedangkan dalam hal pemasaran, pihak KPH Bogor membantu mitra binaannya untuk diikutsertakan pada pameran-pameran yang ada serta untuk meningkatkan pemasaran produk yang dihasilkan. Pembinaan yang diberikan KPH Bogor pada UKM Cheklie Art selain pemberian pinjaman modal, UKM ini diikutsertakan pada pameran-pameran kerajinan setiap tiga sampai empat kali setahun yang difasilitasi oleh KPH Bogor. Adapun pada UKM Barokah, pemilik usaha ini tidak selalu mengikutsertakan usahanya pada pameran-pameran yang ditawarkan dari pihak KPH Bogor. Apabila mengikuti, pemilik UKM mengikutsertakan usahanya melalui LSM yang ada. Adapun hal tersebut dilakukan karena pemilik merasa kualitas produk yang dihasilkan kurang baik dan belum mampu untuk bersaing dengan usaha-usaha
lainnya sehingga kurangnya motivasi untuk mengikuti pameran kerajinan dari pihak KPH Bogor. Kemitraan yang dilakukan UKM Barokah dengan KPH Bogor tidak dalam peminjaman modal. Bedasarkan wawancara dengan pemilik usaha ini, UKM ini lebih memilih menggunakan modal sendiri untuk menjalankan usahanya tersebut karena dirasa memiliki alasan pribadi tertentu, pemilik khawatir tidak bisa mengembalikan pinjaman dana yang diberikan oleh pihak Perum Perhutani KPH Bogor. Akan tetapi pembinaan yang dilakukan KPH Bogor tetap berjalan pada UKM ini dalam hal memfasilitasi alat-alat produksi yang dibutuhkan UKM Barokah.
5.2.1.2 Pelanggaran Kontrak dan Monitoring Adapun pelanggaran kontrak yang sering dilakukan oleh beberapa pihak agent yang menjadi kendala dalam hubungan kemitraan ini berupa ketidaktepatan waktu membayar angsuran pengembalian pinjaman yang telah disepakati. Umumnya hal ini dikarenakan oleh faktor jarak yang jauh antara lokasi Mitra Binaan dengan kantor KPH Bogor, sehingga biasanya angsuran dibayar sekaligus dua sampai tiga bulan oleh Mitra Binaan. Selain itu, pemasaran yang lesu dapat mempengaruhi keterlambatan pembayaran pengembalian pinjaman. Apabila hal ini terjadi pada mitra binaan, pihak KPH Bogor memberikan surat peringatan kepada mitra yang bersangkutan serta meminta surat keterangan mengenai alasan keterlambatan dan kesanggupan untuk membayar angsuran. KPH Bogor melakukan upaya-upaya untuk menghindari pelunasan yang tidak lancar tersebut diantaranya diadakannya pelatihan manajerial agar tingkat realisasi pengembalian pinjaman meningkat serta dilakukan monitoring atas usaha yang dijalankan Mitra Binaan. Persoalan utama dalam pemberian pinjaman adalah adanya kesenjangan informasi (asymmetric information) antara pihak pemberi dan penerima pinjaman. Oleh karena itu, kehadiran unit pengelola program kemitraan sangat diperlukan untuk meminimalisir munculnya perilaku oportunis penerima pinjaman setelah akad ditandatangani (ex post),
mengurangi biaya transaksi dan risiko salah
sasaran penerima kredit (ex ante), dan menjamin kelancaran pengembalian
pinjaman (Nugroho 2010). Dalam hal ini unit pengelola program yaitu bagian PKBL Perum Perhutani KPH Bogor dengan tindakan monitoringnya atas penggunaan dana pinjaman modal. Monitoring dan penagihan dilaksanakan sewaktu - waktu guna memonitor penggunaan pinjaman PKBL dan juga untuk mengurangi tunggakan Mitra Binaan jika terjadi kemacetan. Biasanya, monitoring dilakukan setahun tiga kali dengan pengecekan langsung ke tempat usaha. Pengecekan tersebut dicatat dalam formulir monitoring (Lampiran 8). Selain itu, monitoring juga dilakukan dengan pengecekan atas jadwal angsuran pinjaman yang dibayarkan. Dalam pengecekan tersebut, dinilai kualitas pinjaman dana program kemitraan yang bedasarkan pada ketepatan waktu pembayaran kembali pokok dan bunga pinjaman Mitra Binaan. Sehingga dari hal tersebut dapat diketahui kualitas angsuran pinjamannya dan dapat dilakukan pemulihan pinjaman yang merupakan usaha untuk memperbaiki kualitas pinjaman agar menjadi lebih baik kategorinya. Berikut ini penggolongan kualitas angsuran pinjaman yang ditetapkan Perum Perhutani KPH Bogor, sebagai berikut : 1. Lancar, adalah pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu 2. Kurang lancar, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 1 (satu) hari dan belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui. 3. Diragukan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan belum melampaui 360 (tiga ratus enam puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui. 4.
Macet, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 360 (tiga ratus enam puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui. Terhadap kualitas pinjaman kurang lancar, diragukan dan macet dapat
dilakukan usaha-usaha pemulihan pinjaman dengan cara penjadwalan kembali
(rescheduling) atau penyesuaian persyaratan (reconditioning) apabila memenuhi kriteria, sebagai berikut : 1. Mitra Binaan beritikad baik atau kooperatif terhadap upaya penyelamatan yang akan dilakukan 2. Usaha Mitra Binaan masih berjalan dan mempunyai prospek usaha 3. Mitra Binaan masih mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran. Dalam
hal
tersebut
dilakukan
tindakan
penyesuaian
persyaratan
(reconditioning), tunggakan bunga pinjaman dapat dikapitalisasi menjadi pokok pinjaman atau dihapuskan tunggakan beban bunganya dan beban bunga selanjutnya, dimana tindakan penyesuaian persyaratan (reconditioning) dilakukan setelah adanya tindakan penjadwalan kembali (rescheduling). Dengan adanya monitoring, pelanggaran pada kontrak dapat dicegah dan perusahaan tidak hanya sekedar menjalankan misi sosial atau imbauan dari pemerintah tetapi perusahaan dapat terus mengontrol dan melihat dinamika usaha mitra binaanya yang dijalankan untuk menjadi lebih baik. Dalam pengembalian pinjaman, UKM Cheklie Art disiplin dalam membayar angsuran sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Selama tiga tahun, UKM Cheklie Art membayar angsuran pengembalian pinjaman sebesar sebelas juta rupiah dengan bunga setengah persen dari sisa pinjaman. Terlihat dalam ketepatan pembayaran ini tegasnya aturan-aturan yang tercantum dalam perjanjian sehingga menguatkan perjanjian yang selama ini dibuat dan juga adanya jaminan dari pihak peminjam apabila tidak dapat mengembalikan utang tersebut yang menjadikan UKM Mitra Binaan lebih bertanggung jawab atas pinjaman dana dari KPH Bogor.
5.2.1.3 Manfaat Kemitraan bagi KPH Bogor Perum Perhutani KPH Bogor sebagai suatu unit manajemen yang memiliki tugas untuk melakukan pengusahaan hutan di wilayah kerjanya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diarahkan untuk memperoleh manfaat sumber daya hutan dengan memperhatikan aspek kelestariannya yaitu melalui kelola produksi, kelola sosial dan kelola lingkungan. Dengan adanya usaha-usaha kelola sosial dari
kegiatan kemitraan tersebut, menjadikan tekanan terhadap hutan berkurang yang sesuai dengan visi dan misi yg diemban KPH Bogor. Sistem kemitraan bukan hanya memberikan dampak positif dengan saling menguntungkan antara kedua belah pihak, namun juga memberikan dampak sosial yang cukup tinggi. Manfaat sosial dengan sistem kemitraan yang dijalalani KPH Bogor selama ini yang dirasakan secara langsung adalah bukan hanya meningkatnya hubungan kerjasama kontrak tetapi juga hubungan tali silaturahmi dengan UKM mitra binaanya. Seperti yang dijalani UKM Cheklie Art saat ini, meskipun tidak ada lagi perjanjian modal yang dilakukan, hubungan dengan pihak KPH Bogor tetap berjalan yang didasarkan pada ikatan silaturahmi. Pembinaan terhadap UKM ini masih tetap dilakukan dalam penyertaan pameran kerajinan dan pengecekan usaha pun tetap dilakukan sewaktu-waktu guna memonitor keberadaan usaha tersebut. Tentunya dari kemitraan yang dijalankan ini memunculkan peluang besar untuk dapat meningkatkan pendapatan usaha kecil mitra, meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil, meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, dan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan.
5.2.2
Implementasi Hubungan Kemitraan Menurut UKM Mitra Binaan
5.2.2.1 UKM Kerajinan Kulit Kayu Barokah Perum Perhutani KPH Bogor melakukan hubungan kemitraan dengan Usaha Kecil Menengah (UKM) di bidang kerajinan kayu diawali dari kegiatan pengamanan produksi yaitu pemanfaatan kulit kayu secara ilegal atas hutan di wilayah kerja KPH Bogor, sehingga dengan adanya pengrajin yang dapat memanfaatkan kulit kayu (limbah) tersebut, tekanan terhadap pemanfaatan kulit kayu ilegal semakin berkurang dan KPH Bogor dapat mengarahkan pengrajin untuk kulit kayu tersebut dioptimalisasikan salah satunya dengan cara memberikan pelatihan kerajinan pemanfaatan limbah kulit kayu akasia. UKM Barokah yang menggunakan kulit kayu akasia sebagai bahan baku untuk produknya telah bermitra dengan pihak KPH Bogor sejak tahun 2007. Hubungan yang dilakukan tanpa adanya perjanjian pinjaman modal. Pemilik usaha ini menggunakan modal sendiri untuk menjalankan usahanya karena faktor ketidaksiapan UKM ini untuk melakukan kontrak peminjaman modal. Dalam
pengurusan kontrak kemitraan dengan KPH Bogor, UKM ini cenderung menyerahkan kegiatan kerjasama yang dilakukan pada LSM yang membantu kerjasama UKM ini dengan pihak KPH Bogor. Adapun sumber informasi tentang adanya program kemitraan usaha kecil KPH Bogor pada awalnya didapat dari LSM yang membantu kegiatan kemitraan tersebut. Pembinaan yang diberikan KPH Bogor pada UKM Barokah antara lain berupa bantuan alat-alat produksi. Tiap tahunnya Perhutani memfasilitasi alat-alat produksi yang dibutuhkan. Dengan bantuan alat-alat produksi yang diberikan KPH Bogor, UKM ini dapat merasakan manfaat kemitraan secara langsung khususnya untuk perkembangan usahanya yaitu stok barang produksi menjadi meningkat dengan kondisi alat yang lebih baik. Selain itu, pihak KPH Bogor memfasilitasi UKM ini untuk mengikuti pameran-pameran kerajinan yang ada. Bedasarkan hasil wawancara yang dilakukan, tujuan pemilik UKM Barokah mendirikan usahanya yaitu selain memenuhi kebutuhan ekonomi pribadi, juga untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar dengan membuka lapangan kerja baru sehingga dapat mengurangi pengangguran masyarakat. Adapun tujuan dilakukannya kemitraan dengan pihak KPH Bogor agar mendapatkan bantuan berupa pembinaan yang dapat meningkatkan usahanya agar lebih berkembang. Sejauh ini, UKM ini tidak merasakan kendala yang besar dalam bermitra dengan KPH Bogor. UKM ini hanya menjalankan haknya untuk menerima bantuan dari KPH Bogor atas kegiatan usaha yang dijalankan. Untuk pembukuan usahanya, diwakili oleh LSM yang menangani kerjasama tersebut apabila sewaktu-waktu ada monitoring yang dilakukan KPH Bogor terhadap UKM Barokah.
5.2.2.2 UKM Kerajinan Kayu Cheklie Art UKM Cheklie Art telah menjalin kemitraan dengan KPH Bogor sejak tahun 2004 sampai saat ini. KPH Bogor memberikan bantuan pada UKM ini berupa dana pinjaman modal sebesar sebelas juta rupiah dengan bunga setengah persen dari sisa pinjaman. Adapun pembinaan yang diberikan berupa pembinaan pemasaran, sesuai dengan tujuan awal UKM ini menjalin kemitraan dengan KPH Bogor, dimana UKM Cheklie Art diikutsertakan pada pameran-pameran kerajinan yang ditawarkan oleh pihak KPH Bogor sebagai fasilitator. Karena dengan
diikutsertakan pada pameran, UKM ini dapat memperluas pemasarannya dalam hal promosi serta memberikan peluang untuk membuat jaringan usaha atau bermitra dengan perusahaan lain, dan juga dapat meminimkan biaya pemasaran, karena untuk mendirikan stand sendiri pada suatu pameran yang ada memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga dengan diikutsertakannya UKM Cheklie Art pada suatu pameran kerajinan dirasa sangat membantu bagi peningkatan UKM tersebut. Adapun sumber informasi tentang adanya kemitraan KPH Bogor dengan usaha kecil didapat dari Surat Keputusan Pemerintah yang mengharuskan BUMN untuk bermitra dengan usaha kecil dari penyisihan laba BUMN sebesar 1-3%. Tujuan UKM Cheklie Art didirikan untuk memenuhi kebutuhan hidup, membuka lapangan kerja baru serta membantu perekonomian masyarakat lemah. Adapun tujuan dilakukannya kemitraan ini untuk meningkatkan usahanya agar lebih berkembang. Dengan kemitraan yang telah terjalin, UKM ini dapat merasakan manfaatnya atas bantuan-bantuan yang diberikan pihak KPH Bogor antara lain : meningkatkan keuntungan atas pinjaman modal yang diberikan, menambah relasi dalam berbisnis, dan dapat memperluas pemasaran yang menjadi nilai tambah tersendiri bagi UKM Cheklie Art. Dalam kemitraan yang dilakukan, tidak ditemui kendala selama kegiatan kemitraan ini dilakukan. UKM Cheklie Art menjalankan hak dari KPH Bogor untuk menerima pembinaan serta pinjaman modal yang diberikan. Untuk memenuhi
kewajibannya,
pemilik
UKM
ini
termotivasi
untuk
terus
mengembangkan dan meningkatkan usahanya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Selain membuat pembukuan atas usahanya, ketepatan pembayaran angsuran pengembalian pinjaman sangat diperhatikan oleh pemilik UKM ini sesuai dengan perjanjiannya, karena pemilik UKM tidak ingin hubungan yang selama ini terjalin dengan baik menjadi bermasalah dan juga untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan perusahaan. Sehingga terlihat bahwa UKM Cheklie Art memiliki kesiapan untuk melakukan kemitraan dengan menjalankan hak dan kewajibannya dengan rasa tanggung jawab sesuai dengan kontrak yang disepakati.
5.2.3
Kinerja Hubungan Kemitraan Bedasarkan implementasi yang telah dilakukan KPH Bogor maupun UKM
mitra pada kontrak yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa hubungan kemitraan yang terjalin antara KPH Bogor dengan UKM kerajinan kayu mitra telah dilaksanakan dengan baik karena dari kedua belah pihak yang bermitra menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dan kedua UKM dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Bedasarkan wawancara yang dilakukan,
pada UKM Cheklie Art
penerimaan dari hasil penjualan yang diperoleh pada tahun sebelum dijalankan kontrak sebesar 50 sampai 60 juta rupiah per bulannya. Sedangkan pada saat ini penerimaan yang diperoleh hingga 80 juta rupiah per bulannya. Adapun jumlah produksi sebelum dijalankannya kontrak sebesar 1000 unit dan semakin berkembang saat ini mencapai 8400 unit tiap tahunnya. Besarnya omset dari hasil penjualan meningkat dari 30 juta rupiah menjadi 50 juta rupiah perbulannya, dan untuk aset sebelum tahun kontrak sebesar 20 juta rupiah, sedangkan saat ini semakin berkembang mencapai 120 juta rupiah karena ada penambahan mesinmesin baru serta kendaraan. Sedangkan pada tenaga kerja, pada awal dilakukannya usaha berjumlah
30 pegawai,
sedangkan saat ini menurun
berjumlah 13 orang. Hal ini karena UKM ini menyesuaikan keadaan ekonomi yang terjadi untuk keefektifan usaha yang dijalankannya.
Sedangkan
perkembangan usaha pada UKM Barokah terlihat dengan jumlah unit produksi yang dikeluarkan sebelum kontrak sebesar 1000 unit sedangkan saat ini meningkat hingga 3000 unit per bulan. Dapat diketahui dari kemitraan yang dijalankan dapat mengalami peningkatan usaha pada mitra binaan KPH Bogor, tentunya hal ini didasari juga usaha yang dilakukan UKM mitra untuk memanfaatkan kesempatan pembinaan sebaik mungkin yang diberikan perusahaan serta usaha lainnya diluar kemitraan yang dijalani. Sehingga dapat dikatakan kemitraan yang dilakukan berjalan dengan efektif walaupun efisiensi kemitraan tidak dapat dicapai seutuhnya karena pada kemitraan ini KPH Bogor mengeluarkan biaya transaksi yang besar dibandingkan pinjaman modal yang diberikan maka input yang dikeluarkan cenderung tidak sebanding dengan output yang dihasilkan.
Adanya kesadaran UKM kerajinan Mitra Binaan untuk memenuhi hak dan kewajibannya disebabkan adanya aturan-aturan yang jelas yang tercantum pada surat Perjanjian
Pinjaman Modal dan pengawasan melalui monitoring
perusahaan. Adanya hak dan kewajiban dalam suatu kontrak dapat menentukan secara jelas tanggungjawab kedua belah pihak, lama kesepakatan, penyelesaian perselisihan, sanksi atas pelanggaran, sehingga resiko dalam hubungan kemitraan yang dilakukan UKM kerajinan kayu mitra dengan Perum Perhutani KPH Bogor dapat diminimalkan, karena pada kondisi sebelum kontrak dibuat (ex ante), terdapat kriteria serta persyaratan dalam pemilihan calon mitra (agent) sehingga pihak KPH Bogor (principal) dapat mengurangi resiko salah memilih mitra binaan (agent) karena memiliki cukup informasi mengenai agent yang akan melakukan kontrak. Untuk kondisi setelah kontrak disepakati (ex post), resiko agent ingkar janji (moral hazard) dapat dihindari karena adanya suatu perjanjian formal secara tertulis yang yang memuat hak, kewajiban dan aturan main dari kedua belah pihak secara jelas dan tegas yang menjadikan agent lebih bertanggungjawab menjalankan hak dan kewajibannya. 5.3 Analisis Pendapatan UKM Kerajinan Kayu Mitra Binaan Manfaat kemitraan bagi UKM kerajinan mitra dapat dianalisis dari manfaat ekonomi berupa pendapatan. Pendapatan tersebut diperoleh dari analisis usaha kerajinan UKM mitra. Pendapatan usaha kerajinan merupakan keuntungan yang didapat dari hasil penjualan produksinya. Besarnya keuntungan ini tergantung dari total penjualan dikurangi oleh biaya yang dikeluarkan untuk berproduksi. Besarnya pendapatan yang diperoleh UKM Cheklie Art dan UKM Barokah per tahunnya masing-masing dapat dilihat pada Tabel 3 dan Tabel 4.
Tabel 3 Analisis usaha kerajinan kayu Cheklie Art URAIAN Jumlah Harga satuan (Rp/satuan) I.BIAYA a. Biaya Tetap Gaji pekerja 13 orang Pajak Penyusutan Alat Total
Nilai (Rp/tahun)
122.400.000 720.000 1.740.000 124.860.000
URAIAN a. Biaya Variabel Bahan Baku -Jati -Mahoni Listrik Total Total Biaya II. PENERIMAAN Jumlah Produksi Harga Jual Total Penerimaan III. PENDAPATAN
Jumlah
Harga satuan (Rp/satuan)
Nilai (Rp/tahun)
3 m3/bulan 3 m3/bulan
4.500.000 2.400.000
162.000.000 86.400.000 5.400.000 253.800.000 378.660.000
8400 unit/tahun 115.000 966.000.000 587.340.000
Tabel 4 Analisis usaha kerajinan kulit kayu Barokah URAIAN
Jumlah
Harga satuan (Rp/satuan)
I.BIAYA a. Biaya Tetap Gaji pekerja Pajak Total
15 orang
500.000
90.000.000 250.000 90.250.000
100 ikat/bulan 2 truk 50 kg 5 orang
600 400.000 500 6000
720.000 9.600.000 300.000 8.640.000 2.400.000 21.660.000 111.910.000
b.Biaya Variabel Bahan Baku Kulit kayu Biaya angkut Paku kayu Upah makan pekerja Listrik Total Total Biaya II. PENERIMAAN Jumlah Produksi Harga Jual Total Penerimaan
Nilai (Rp/tahun)
36000 unit/tahun 6500 234.000.000
(Jumlah produksi x harga)
III. PENDAPATAN
122.090.000
Bedasarkan hasil perhitungan yang diperoleh yang disajikan pada Tabel 3 dan Tabel 4, UKM Cheklie Art memperoleh pendapatan per tahun dari usaha yang dijalankannya sebesar Rp. 587.340.000 dan UKM Barokah sebesar Rp. 122.090.000 per tahun. Pendapatan ini merupakan keuntungan yang didapat dari
hasil penjualan produksinya dikurangi seluruh biaya produksi. Besarnya pendapatan tersebut sesuai pula dengan besarnya biaya produksi yang dikeluarkan. Biaya produksi tersebut merupakan total biaya dari penjumlahan biaya tetap dan biaya variabel yang disesuaikan dengan kondisi usaha kerajinan. Pada UKM Cheklie Art, total biaya produksi yang dikeluarkan sebesar Rp. 378.660.000 tiap tahun. Biaya yang dikeluarkan meliputi : biaya tetap dan biaya variabel. Total biaya tersebut dipengaruhi oleh biaya variabel yang tinggi untuk perolehan bahan baku sebesar Rp. 248.400.000 dengan kebutuhan bahan baku kayu jati dan mahoni masing-masing sebesar 3 m3 per bulannya. Pengadaan bahan baku tersebut didapatkan dan dibeli sendiri oleh pemilik usaha melalui kerjasama dengan Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah pada KPH wilayah Kendal yang bahan bakunya berasal dari daerah Pekalongan dan Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Adapun biaya lainnya yang dikeluarkan yaitu : gaji pekerja, listrik, pajak, dan penyusutan alat yang digunakan untuk berproduksi. Setiap tahunnya, pemilik usaha mengeluarkan biaya sebesar Rp. 122.400.000 untuk membayar gaji pekerja sebanyak 13 orang. Gaji tersebut dibayarkan sesuai dengan tingkat keahlian tenaga kerja. Untuk tenaga ahli, upah yang dibayar per harinya sebesar Rp. 50.000, dimana tenaga ahli tersebut berjumlah 4 orang. Sedangkan untuk tenaga pembantu sebesar Rp. 35000 dengan pekerja berjumlah 3 orang dan sisanya diberi upah Rp. 20.000 per hari. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang penting dalam peningkatan suatu usaha. Penggunaan sumberdaya manusia yang berkualitas akan dapat mendorong pengembangan serta peningkatan suatu usaha terhadap pendapatan. Selain gaji pekerja, terdapat biaya penyusutan alat yang akhirnya akan mempengaruhi pula pada nilai pendapatan. Biaya penyusutan alat yang digunakan UKM ini selama berproduksi dibebankan kedalam biaya tetap, dimana biaya ini akan selalu dikeluarkan walau tidak berproduksi. Pembebanan biaya penyusutan alat ini menggunakan metode garis lurus berupa harga beli dikurangi dengan nilai sisa dibagi dengan umur ekonomis dari alat tersebut. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pemilik usaha Cheklie Art, diasumsikan nilai sisa alat yang digunakan sebesar Rp. 40.000 dengan taksiran umur ekonomis selama 4
tahun. Dengan harga beli alat produksi sebesar Rp. 7.000.000, maka biaya yang harus dikeluarkan untuk penyusutan alat sebesar Rp. 1.740.000. Penerimaan yang diperoleh UKM Cheklie Art didapat dari hasil penjualan produknya sebesar Rp. 966.000.000 setiap tahunnya. Nilai ini dapat dikatakan tinggi karena usaha kerajinan ini dapat menjual sebanyak 700 produk per bulannya atau 8400 produk per tahun dengan harga jual yang berkisar antara Rp. 50.000 sampai dengan satu juta rupiah. Sehingga dari penerimaan tersebut diperoleh nilai pendapatan sebesar Rp. 587.340.000 setelah dikurangi total biaya yang dikeluarkan. Dalam perhitungan penerimaan, diasumsikan harga jual untuk produk per unitnya rata-rata sebesar Rp.115.000. Sedangkan
penerimaan
pada
UKM
Barokah
diperoleh
sebesar
Rp.234.000.000 dengan jumlah produksinya per tahun sebanyak 36000 unit dengan asumsi harga jual per unitnya rata-rata sebesar Rp.6500. Nilai penerimaan ini tidak jauh dari total biaya yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp.111.910.000. Total biaya tersebut meliputi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap yang dikeluarkan terdiri atas gaji pekerja dan pajak, dimana pada gaji pekerja, pembayaran upah disesuaikan dengan jumlah produk yang dapat dihasilkan pekerja per harinya. Pembayaran upah tersebut disesuaikan pula dengan tingkatan produk. Besarnya upah per unit bedasarkan tingkatan produknya ditunjukkan pada Tabel 5. Tabel 5 Nilai upah per unit bedasarkan tingkatan produk Tipe Produk Kerajinan Harga Jual Produk Upah per unit (Rp/unit) Kulit Kayu (Rp/unit) Produk A 2000 500 Produk B 4000 1000 Produk C 9000 2000 Produk D 12000 4000 Produk E 15000 5000 Keterangan : Produk A : pot bunga ukuran kecil Produk B : pot bunga ukuran sedang Produk C : tempat tisu single Produk D : Tempat tisu double Produk E : Pot bunga ukuran besar Untuk tipe produk A dengan harga jual Rp. 2000, tiap unitnya yang dihasilkan diupahi sebesar Rp. 500. Untuk tipe produk B dengan harga jual
Rp. 4000, per unitnya diupahi Rp. 1000. Pada tipe produk C dengan harga jual Rp. 9000, upahnya Rp. 2000 per unitnya. Dan untuk tipe produk D dan E dengan harga masing-masing Rp. 12000 dan Rp. 15000, tiap unit yang dihasilkan dikenakan upah masing-masing Rp. 4000 dan Rp. 5000. Diasumsikan rata-rata setiap harinya pekerja dapat menghasilkan 40 buah/unit tiap tingkatan produk kerajinan. Sehingga gaji yang dibayarkan per bulannya sebesar Rp. 500.000 per orang atau Rp. 90.000.000 per tahunnya untuk seluruh tenaga kerja sebanyak 15 orang. Jumlah biaya untuk gaji tersebut sangat mempengaruhi besarnya total biaya yang dikeluarkan karena memiliki nilai tertinggi. Pada biaya variabel, komponen biaya yang dikeluarkan yaitu untuk pembelian bahan baku beserta biaya angkutnya, penambahan alat pendukung paku kayu per bulan serta upah makan pekerja. Bahan baku yang digunakan berupa kulit kayu akasia yang merupakan kayu produksi Perum Perhutani KPH Bogor pada wilayah BKPH Parung Panjang. Kulit kayu tersebut dibeli sendiri oleh pemilik usaha ini setelah kayu-kayu tersebut terjual pada orang lain. Per ikatnya, kulit kayu tersebut dihargai Rp. 600 dengan kebutuhan per bulannya 100 ikat. Biaya angkut yang dikeluarkan per bulan sebesar Rp. 800.000 untuk 2 truk dengan per truknya terdiri atas 50 ikat kulit kayu. Tiap truk dikenakan biaya sebesar Rp. 400.000. Adapun untuk biaya upah makan pekerja sebesar Rp. 6000 per orang tiap harinya. Jumlah pekerja tersebut hanya untuk 5 orang pekerja, karena sisa pekerja lainnya bekerja sendiri-sendiri di tempat masing-masing, sehingga pengeluaran untuk upah makan dapat diminimalkan. Jumlah biaya yang dikeluarkan ini cukup besar per tahunnya bahkan melebihi biaya bahan baku sebesar Rp. 8.640.000. Untuk tenaga kerja, pemilik usaha sangat memperhatikan sumberdaya manusia yang dimiliki pekerja karena bagi usaha di bidang kerajinan peranan tenaga kerja dapat dikatakan sangat dominan karena sifat usahanya cenderung menggunakan tenaga kerja yang cukup banyak dengan karakter mengandalkan keterampilan kerajinan tangan, dengan teknologi sederhana dan modal yang relatif kecil. Sehingga membutuhkan keahlian dari pekerjaan manusia yang tidak sedikit atau bahkan tidak bisa digantikan oleh mesin. Atas hal tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan ekonomi usaha kerajinan kulit kayu yang dijalankan.
Dari total biaya yang dikeluarkan oleh UKM ini, didapatkan pendapatan per tahunnya sebesar Rp. 122.090.000. Nilai pendapatan ini jauh lebih rendah dengan pendapatan yang diterima UKM Cheklie Art, karena usaha kerajinan kulit kayu ini memasarkan produknya dengan harga jual yang rendah, sehingga memiliki nilai penerimaan yang rendah dan tidak jauh dari total biaya yang dikeluarkan. Dari nilai pendapatan yang diperoleh kedua UKM mitra binaan, mengindikasikan bahwa usaha tersebut mampu menutup keseluruhan pengeluaran dengan penerimaan yang diperoleh dan menghasilkan keuntungan. 5.4
Biaya Transaksi Adanya hubungan kemitraan antara Perum Perhutani KPH Bogor dengan
UKM kerajinan kayu tidak terlepas dari biaya transaksi yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak, berupa biaya-biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam rangka menegakkan hak-hak dan kewajiban yang telah ditentukan dalam kontrak yang berlaku. Biaya transaksi muncul ketika individu-individu mengadakan pertukaran hak-haknya dan saling ingin menegakan hak ekslusif yang dimilikinya. Menurut Ostrom et al. (1993), diacu dalam Nugroho (2003), biaya transaksi meliputi biaya informasi, biaya koordinasi dan biaya strategi. Biaya informasi (information cost) adalah biaya-biaya yang diperlukan untuk mencari dan mengorganisasi data, sedangkan biaya koordinasi (coordination costs) adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk waktu, modal, dan personal yang diinvestasikan dalam negosiasi, pengawasan, dan penegakan kesepakatan diantara pelaku. Adapun biaya-biaya yang dikeluarkan sebagai akibat informasi, kekuasaan dan sumberdaya lainnya yang tidak sepadan diantara pelaku merupakan biaya strategi (strategic cost). Kuperan et al. (1998) biaya transaksi adalah biaya memperoleh informasi, biaya untuk membangun posisi tawar dan biaya menegakan keputusan yang telah dibuat. Bedasarkan asumsi-asumsi tersebut, penggolongan biaya transaksi dalam hubungan kemitraan ini, meliputi : biaya rekrutment, biaya pembuatan kontrak dan biaya untuk menegakan kontrak. Biaya rekrutment yaitu biaya yang ditimbulkan untuk memperoleh informasi mengenai kegiatan atau kontrak yang akan dilakukan. Biaya pembuatan kontrak atau biaya negosiasi merupakan biaya yang diperlukan untuk menerima suatu kontrak dengan pihak lain atas suatu transaksi. Sedangkan biaya menegakan
kontrak adalah biaya monitoring yang merupakan biaya yang ditimbulkan karena adanya kegiatan untuk mengawasi pihak lain atau pelaporan atas pelaksanaan kontrak yang dijalani. Pada pihak KPH Bogor, komponen biaya transaksi pada rekrutmen calon mitra, meliputi : biaya fotokopi bahan proposal, biaya survei tempat usaha calon mitra dan biaya rapat. Sedangkan pada biaya pembuatan kontrak yaitu : biaya fotokopi bahan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK), materai serta akta notaris. Adapun biaya untuk menegakan kontrak adalah biaya monitoring. Sedangkan biaya transaksi yang dikeluarkan oleh UKM mitra binaan adalah biaya rekrutment berupa biaya untuk bermitra, seperti : biaya transportasi ke kantor KPH Bogor dan fotokopi persyaratan untuk bermitra. Selanjutnya biaya pembuatan kontrak, yaitu biaya untuk mengurus kontrak yang hanya terdiri dari biaya transportasi. Biaya menegakan kontrak yaitu biaya pelaporan atas kerjasama seperti biaya fotokopi data perkembangan usaha, dan biaya transportasi. Komponen biaya-biaya tersebut menyesuaikan pada estimasi biaya transaksi yang dikeluarkan oleh kedua pihak. Berikut dapat dilihat pada Tabel 6 dan Tabel 7 besarnya biaya transaksi yang dikeluarkan oleh pihak Perum Perhutani KPH Bogor dalam menjalankan program kemitraan dengan UKM kerajinan Cheklie Art dan Barokah. Tabel 6 Biaya Transaksi Perum Perhutani KPH Bogor No. Komponen Biaya Transaksi I
II
III
Biaya Rekrutment a. Fotokopi bahan proposal b. Survei usaha calon mitra c. Biaya rapat ( fotokopi bahan rapat dan konsumsi) Total Biaya Pembuatan Kontrak a. Fotokopi bahan SPK b. Materai c. Akte Notaris Total Biaya Menegakan Kontrak a. Monitoring Total Total Biaya Transaksi
Besarnya Biaya Transaksi (Rp/kontrak) 15.000 1.250.000 105.000 1.370.000 25.000 60.000 800.000 885.000 2.250.000 2.250.000 4.505.000
Tabel 7 Biaya Transaksi UKM Kerajinan Kayu Mitra Binaan No.
Komponen Biaya Transaksi
I
Biaya Rekrutmen a. Fotokopi Persyaratan b. Transportasi ke kantor KPH Bogor Total Biaya Pembuatan Kontrak a. Transportasi ke kantor KPH Bogor Total Biaya Menegakan Kontrak a. Fotokopi data perkembangan usaha b. Transportasi Total Total Biaya Transaksi
II
III
Biaya Transaksi (Rp/kontrak) UKM Cheklie Art 1000 18.000 19.000 36.000 36.000 1000 54.000 55.000 110.000
Bedasarkan tabel biaya transaksi, terlihat bahwa minimnya biaya transaksi yang dikeluarkan pihak KPH Bogor maupun UKM Kerajinan mitra binaan. Biaya transaksi tersebut relatif kecil karena tidak banyak bagian-bagian dalam komponen kegiatan yang mengeluarkan biaya transaksi. Estimasi biaya transaksi yang dikeluarkan pihak KPH Bogor dalam melakukan kontrak program kemitraan dengan UKM kerajinan kayu mitra binaan sebesar Rp.4.505.000, dimana biaya transaksi terbesar terdapat pada komponen biaya untuk menegakan kontrak sebesar Rp.2.250.000. Komponen biaya yang tinggi ini disebabkan adanya monitoring yang dilakukan setiap tiga kali dalam setahun. Monitoring yang dilakukan melalui pengecekan langsung ke tempat usaha dengan 1 tim survei sebanyak 2 orang dan dengan biaya perjalanan per orang sebesar Rp.125.000. Dari total biaya transaksi yang dikeluarkan perusahaan tersebut dapat diketahui nilai biaya transaksi tersebut dapat dikatakan tinggi dari pinjaman yang diberikan KPH Bogor terhadap UKM Cheklie Art sebesar Rp. 11.000.000, karena hampir mencapai 50% dari pinjaman sehingga pengorbanan ekonomi yang dikeluarkan perusahaan menjadi lebih besar yang menjadikan hubungan kemitraan yang dilakukan kurang efisien. Sedangkan estimasi biaya transaksi yang dikeluarkan oleh UKM mitra binaan seluruhnya berjumlah Rp.110.000 dalam sekali kontrak yang dilakukan. Biaya transaksi ini relatif kecil karena dalam perekrutan dan pembuatan kontrak semua bahan keperluan telah dipersiapkan oleh pihak KPH Bogor sehingga pihak
UKM hanya mengeluarkan biaya fotokopi untuk persyaratan berkontrak serta biaya transportasi yang dikeluarkan untuk mengurusi kontrak dan pelaporan usaha. Sehingga terlihat bahwa pihak Perhutani lebih aktif dalam menjalankan kemitraan. Komponen biaya transaksi tertinggi diperoleh pada estimasi biaya transportasi ke kantor KPH Bogor, dimana hal tersebut dapat dipengaruhi oleh lokasi atau jarak tempuh antara tempat usaha mitra binaan dengan kantor KPH Bogor. Semakin jauh jarak tempuh maka kemungkinan biaya transaksi yang dikeluarkan akan semakin besar. Pada UKM Barokah, dapat diketahui dari tabel bahwa UKM ini tidak mengeluarkan biaya transportasi. Hal ini dikarenakan dalam pengurusan kontrak serta penegakannya diwakili oleh LSM yang membantu kegiatan kemitraan ini. Mengacu pada pengertian biaya transaksi menurut Ostrom et al. (1993), komponen biaya transportasi ini termasuk dalam biaya koordinasi, dimana pada prinsipnya semua kegiatan membutuhkan biaya koordinasi, yaitu : negoisasi, pengawasan, dan penegakan kesepakatan agar kegiatan yang dijalani dapat terlaksana dengan baik. Dari besarnya estimasi biaya transaksi yang ditimbulkan atas kontrak yang dilakukan ini, biaya transaksi yang dikeluarkan agent relatif kecil dibandingkan hasil pendapatan tiap tahunnya yang diperoleh sehingga agent atau mitra tidak terlalu mempermasalahkan biaya yang mereka keluarkan tersebut. Besarnya biaya transaksi dapat dipengaruhi oleh adanya ketidaksepadanan informasi (assymetric information) yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini. Asymetric information terdapat dalam setiap hubungan transaksional dan cenderung opportunis, dimana perilaku opportunis digambarkan sebagai perilaku yang berusaha mencapai keinginan dengan segala cara bahkan dengan cara ilegal sekalipun. Assymetric Information muncul karena umumnya pihak agent menguasai informasi tentang keragaan (work effort) yang ada pada dirinya, sedangkan informasi tentang keragaan agent yang dimiliki oleh principal sangat terbatas. Contohnya dari dua pihak yang melakukan kontrak, salah satu pihak (principal) kesulitan untuk mengakses informasi tentang partner kontrak (reputasi, track record), kualitas property rights yang akan dipindahkan, termasuk di dalamnya kerangka kontrak, pengawasan dan penegakan aturan kontrak. Ketika
informasi yang ada terlalu sering berubah, maka akan muncul kecenderungan terjadinya ketidaksepadanan informasi (asymmetric information). Suatu kemitraan dapat dikatakan berhasil apabila biaya transaksi yang dikeluarkan antara principal-agent rendah. Biaya transaksi dapat terjadi karena adanya ketidaksepadanan informasi antara pihak-pihak yang terlibat. Situasi biaya transaksi tinggi yang terjadi akan membuka peluang timbulnya moral hazard atau perilaku ingkar janji dari pihak agent. Jika situasi ini berlangsung terus, maka kegiatan kemitraan yang dilakukan tidak akan berjalan efektif, dapat disebabkan karena adanya penyimpangan dalam melaksanakan hak dan kewajiban atas kontrak yang disepakati. Biaya transaksi dalam pelaksanaan kemitraan berperan penting karena menentukan tingkat efisiensi suatu hubungan antar pelaku ekonomi di pasar (North 1991, diacu dalam Priyono 2004) termasuk pula hubungan antara UKM kerajinan Mitra Binaan dengan KPH Bogor.
