BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN
5.1 Faktor-faktor Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat
5.1.1
Faktor Komunikasi Faktor komunikasi yaitu suatu proses penyampaian informasi dari pejabat
atau instansi tertentu yang secara hierarkis berkedudukan lebih tinggi, kepada pejabat atau instansi tertentu untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan informasi yang diberikan yang dilihat dari aspek transmisi atau pengiriman berita, aspek kejelasan dan konsistensi. Komunikasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan. dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dengan aparat pelaksana di tingkat kecamatan belum lancar karena terkendala oleh ketersediaan sarana komunikasi cepat (telepon/faksili) yang belum tersedia disemua kecamatan sehingga informasi/instmksi yang harus disampaikan kecamatan kepada desa/kelurahan yang selanjutoya kepada masyarakat memakan waktu lama, demikian pula sebaliknya, Hal ini juga mengakibatkan banyak masyarakat yang belum tahu tentang prosedur, syarat, waktu dan biaya pembuatan KTPKK, Seperti tidak lengkapnya syarat-syarat yang hams dipenuhi untuk pembuatan Kartu Tanda Pcnduduk atau Kartu Kcluarga 5.1.2
Faktor Sumber daya Sumber daya yaitu sarana yang digunakan dalam implementasi, ha1 ini
dilihat dari aspek stafYpersoni1, inforrnasi dan fasilitas. Sumber daya dari aparat yang melayani masih belum sepenuhnya baik karena seharusnya sebagai aparat yang melayani, taat sepenuhnya kepada Prosedur Tetap (protap) yang tclah ada, namun kenyataannya masih menunda-nunda penyelesaian pembuatan KTP. Disisi lain kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa personil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Rarat masih kurang jumlahnya dibandingkan dengan masyarakat yang harus dilayani, schingga terjadinya pcnumpukan berkas permohonan KTP dan KK yang pada akhiiya mcmbutuhkan waktu penyelesaikan yang cukup lama.
5.1.3
Faktor Sikap Yaitu sikap dari para pelaksana dalam melayani masyarakat, dilihat dari
aspek pembagian tugas dan aspek insentif. Sikap yang ditunjukkan oleh petugas yang ada di Kecamatan maupun di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat menunjukkan sikap yang kurang aspiratif dan proaktif kepada masyarakat yang membutuhkan administrasi kependudukan. Disisi lain kualitas personil dalam bidang administrasi kepcndudukan masih kurang. I-Ial tersebut ditunjukkan dengan sering terjadinya kesalahan-kesalahan dalam menetapakan, nama, 'anggal lahir dan nomor registrasi kependudukan 5.1.4
Faktor Struktur Birokrasi Faktor struktxr bhkrasi merupakan tatanan organisasi yang mengatur
teniang pedoman kerja dan penjabaran wilayah tanggung jawab bagi pelaksana, dilihat dari aspek prosedur standar operasi dan pembagian wilayah tanggung ,jawab. Struktur birokrasi untuk Pelayanan Publik Administmi Kependudukan (pembuatan KTP) di Kabupaten Lapung Barat cukup panjang karena prosesnya mulai dari pemohon rnengisi foml F1.01 lalu ke Kecamatan dan seterusnya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan sebaliknya, sehingga proses untuk penyelesaian pembuatan KTP memakan waktu yang cukup lama seperli pada Gambar 7,
F br
Mcngis~Form F1.O1 yang ditandatangani Pcratin
bF b
-Penandatanganan /L Proses Cetak Blaakn oloh Kadis \r Operator
Loket Pendistribusian Gambar : 7. Alur Pelayanan KTP dan KK Sumber : Disdukcapil Kabupaten Lampung Barat
RegisterPengambilan Blanko KTP dan KK
Pcndaftaran
5.2 Prosedur Pendaftaran Administrasi Kependudukau dan Catatan Sipil Prosedur pembuatan KTP dan KK yaitu rnasyatakat mendatangi kantor Kepala Desa atau kantor Kelurahan untuk mengisi Forrnulir F.1 .O1 yang berisi identitas seluruh anggota keluarga, lalu diketahui oleh Kepala Desa dimana alamat masyarakat tersebut berada. Selanjutnya Fomulir tersebut dibawa oleh yang bersangkutan ke kantor Camat untuk diketahui oleh Camat, setelah dari kecarnatan baru dibawa kc kantor Dinas Kependudukan d m Catalan sipil Kabupaten untuk di registrasi. Biaya pembuatannya atau dengan istilah pengganti ongkos cetak belanko adalah Rp 5.000;-. Setelah diregistrasi dan membayar ongkos cetak blanko tersebut lalu oleh petugasloperator diterbitkan KTP/KK yang ditandatangani oleh Kepala Dina. Kependudukan dan Catalan Sipil untuk kemudian baru diserahkan kepada masyarakat yang meminta pelayanan. Proses pembuatan KTP dan KK
membutuhkan waktu kurang lebih empat sampai
dengan tujuh hari. Lamanya waktu penyelesaian disebabkan oleh beberapa pertnasalahan dianiaranya adalah terbatasnya jumlah personil. Komposisi personil yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupalen Lampung Barat meliputi golongan IV ada empat orang, golongan 111 ada 11 orang, golongan I1 ada tiga orang, TIlLS ada 12 orang, schingga jwnlahnya ada 30 orang. Operator yang melayani hanya 8 orang, sedangkan idealnya 1 orang operator melayani 1 kecamatan sehingga rnasih kekunngan 9 orang operalor lagi.
Bcrikut ini
komposisi pcnduduk Lampung Barat yang terbagi dalam bebcrapa Kecamatan berdasarkan Jwnlah Jiwa, Jumlah KK dan Wajib K'TP seperli dalam Tabel 9 :
Tabel 9. NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9. 10. 1 1.
12. 13. 14. 15. 16. 17.
Komposisi penduduk berdasarkan Jumlah Jiwa, Jumlah KK dan Wajib KTP ----
Kecamatan Gedung Surian Sumber Jaya Way Tenong Sekincau Suoh Belalau Batu Bmk Balik Bukit Sukau Lemong Pesisir Utara Karya Penggawa Pesisir Tengah Pesisir Selatan Ngambur Benekunat ~engkunatBelimbing Jumlah
Jumlah Jiwa
Jumlah KK
13.560 37.422 39.194 35.064 44.113 36.160 12.259 3 1.497 25.770 14.580 9.024 13.181 3 1.323 20.23 1 17.621 8.049 21.675 410.723
3.447 10.348 9.792 9.869 8.743 9.952 3.576 8.519 5.181 3.057 2.258 3.057 6.386 5.155 4.20 1 1.960 4.597 100.602
Wajib KTP 9.832 27.145 28.358 26.025 32.454 27.440 8.865 21.967 18.575 9.137 6.348 9,137 22.01 1 13.819 12.293 5.530 14.874 295.210
Sumber : Disdukcapi1,2007
Kondisi geografis yang berbukit dan pegunungan serta masyarakat yang dilayani tersebar diberbagai Kecamatan dan Desal Pekon menimbulkan pertnasalahan tersendiri. Masyarakat yang akan membuat KTP dan KK atau administrasi penduduk lainnya menempuh pejalanan puluhan kilometer serta biaya pejalanan yang cukup mahal. Kabupatcn Lampung Barat mcmiliki 17 Kecamatan dan 206 DesaKelwahan dengan kondisi geografi yang terdiri dari wilayah pantai
h i
wilayah pegunungan, tentu akan berpengaruh dalam
memberikan ~ i a y a n a nkepada masyarakat. Kesadaran masyarakat yang masih rendah serta mobililas penduduk yang tinggi. Pada saat musim panen (lcopi, padi) mereka akan tinggal dan menetap di Kabupaten Lampung Barat, namun pada saat paccklik mcreka akan pulang ke mmahnya yang berada di luar Kabupaten Lampung Barat. Pada saat dilakukan pendataan penduduk oleh Pemerintah Daerah bisa saja mcreka niasih bcrada di luar Kabupaten Lampung Barat. Hal ini akan berakibat pada hasil pendataan yang dilakukan menjadi tidak valid. Kondisi ini akan berakibat pada tataran kebijakan yang diambil. Bcrikut ini jarak tempuh, waktu yang dibutuhkan clan ongkos yang hams dikeluarkari oleh masyankat dala~nmeminta pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Tabel 10.
Tabel 10. Jarak Ibukota Kecamatan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipi!, Waktu Tempuh dan Ongkos Kendaran Umum Jarak Ibukota Ongkos Kecamatan Wakh~ Kendaraan NO. Kecamatan Dengan Disdukcapil Tempuh Umum (Km)
I.
Lemong 2. Bengkunzt 3. Sekincau 4. Bengkunat Belimbing 5. Ngambur 6. Way Tenong 7. Pesisir Tengah 8. BaIik Bukit 9. Sumber Jaya 10. Suoh 1 1 . Rat11 Rrak 12. Belalau 13. Sukau 14. Gedung Surian 15. Karya Penggawa 16. Pesisir Selatan 17. Pesisir Utara Surnber: Disdukcapil,2007
90 125 55 150 100 70 32 3 70 50 15
20 15 90 35 60 5
(Rp)
2,5 jam 2,5 jam 1 jam 3 jam 2 jam 1,s jam 45 mnt IS mnt 3 jam 3 jam 25 mnt 30 mnt 20 mnt 2,5 jam 1jam 1,5 jam 1.5 . .iam
30.000 40.000 20.000 50.000 30.000 25.000 15.000 2.500 30.000 150.000 10.000 15.000 7.500 60.000 17.500 30.000 35.000
Berlakunya UU No.3212004 tejadi pembahan fungsi dan peran institusi kecamatan dalam pemerintahan daerah, hal tersebut disebabkan sejumlah faktor struktural. Faktor-faktor tersebut antara lain: semakin kuatnya otonomi daerah (kabupaten) dan otonomi desa; pelimpahan sebagian wewenang Bupatilwalikota unluk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kendala struktural tersebut membatasi mang lingkup kelembagaan kecamatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kondisi yang terjadi di Kabupaten Lampung Baral menunjukan bahwa dengan dipusatkannya pelayanan pendaftaran penduduk dan catatan sipil di ibukota Kabupatcn rnaka peran kecamatan dalam umsan pendafiaran penduduk dan catatan sipil menjadi terbatas. Berdasarkan peran kelembagaan kecamatan terdapat enam ienis kegiatan yaitu : 1. Pusat pelayanan ijin terbatas dan kependudukan,
2. I'usat manaiemen krisis, konservasi bencana alam dan sosial,
3. Pusat pengendalian keamanan dan ketertiban, 4. Keletnbagaat~simpul pembangunan spasial kewilayahan,
5. Kelembagaan simpul jejaring kcjasama dan pemeberadayaan, dan
6. Kele~nbagaanpenyelacas antar dcsa ( Nasdian 2008).
Sebagai akibat dari keterbatasan kompetensi Sumber Daya Manusia meliputi: terbatasnya jumlah personil, terbatasnya sarana dan p r a s v a pcnunjang, jarak aksesibilitas masyankat dengan kantor pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyebabkan waktu yang dibutuhkan untuk penyelcsaian KTP dan KK semakin lama. Kondisi tersebut menimbulkan dampak pada output jumlah KTP clan KK yang terselesaikan. Jumlah penduduk yang telah merniliki KTP dan KK selama tahun 2007 sebanyak 44.133 KTP dan 14.515 f(K, pada tahun 2008 sebanyak 42.123 KTP d m 16.504 KK. Tabel 11 data
jumlah penduduk yang telah memiliki KTP dan KK bcrdaszkan kecamatan di Kabupaten Lampung Barat. Tabel 11. Penduduk yang telah memiliki KTP dan KK Tahun 2007-2008 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Kecamatan Lemong Bcngkunat Sckincau Bengkunat Beiimbing Ngambur Way Tenong Pesisir ~ e n g a h Balik Bukit Sumber Jaya Suoh Batu Brak Belalau Sukau Gedung Surian Karya Penggawa Pesisir Selatan Pesisir Utara
2008
2007
KTP 1022 902 720 907 876 2680 2041 4970 5273 2761 2339 3315 3920 3420 4970 1905 2112
KK 714 654 603 168 481 1101 817 1354 1423 992 745 891 854 1028 1334 527 829
KTP 1450 2588 3286 2560 1608 3556 2969 3468 3685 2480 1606 2688 2709 1460 1700 2650 1660
KK 515 876 1350 821 678 1210 1276 1340 1125 1100 725 1255 1100 865 692 96 1 617
Hasil wawancara dengan stakeholder, masyarakat berharap agar pelayanan pendaftaran penduduk dan catatan sipil dapat dilaksanakan di kecamatan saja, sehingga masyarakat tidak perlu datang ke Kabupaten hanya untuk membuat sebuah KTP. Sebagaimana terlihat pada Tabel 10, ongkos yang diperlukan jika masyarakat akan mcmbuat KTI'1K.K dcngan kisaran Rp 2.500,- sampai dengan.
Rp 150.000,-. Belum lagi waktu atau jarak tempuh yang diperlukan sehingga menyebabkan biaya pelayanan menjadi lebih mahal. Kondisi ini menyebabkan waktu yang diperlukan dalam pelayanan penerbitan KTPKK akan semakin lama dengan kisaran empat sampai dengan tujuh hari. Sebagaimana terlihat juga dalam tabel 9 di atas jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP sebanyak 295.210 orang, baru terlayani sebanyak 86.256 (29%). Sedangkanjumlah Kepala Keluarga sebanyak 100.602 Keluarga, baru terlayani sebanyak 31.019 KK (30%). Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan Disdukcapil belum berjalan dengan baik. Dcngan tersedianya data penduduk yang valid, tentu akan sangat membantu Pemerintah Daerah untuk mendukung pembangunan bagi sektor-sektor lain seperti : Data mata pilih uniuk Pemily data penerima jamkcsmas, data penduduk miskin, data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hal in bisa terjadi jika Pcmerintah Daerah mcmpunyai database yang baik. Mcrujuk Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Admiistrasi Kependudukan disebutkan bahwa inslansi pelaksana yang mcnangani urusan admi~~tI'aSi kependudukan adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, oleh karena itu Pemcrintah Kabupaten Larnpung Barat melaksanakan umsan tersebut sesuai dengan amanat undang-undang tersebut di atas yaitu dipusatkan di Disdukcapil. Dalam pclaksanaannya lentu mengalami pennasalahan, karena selama ini masyarakat yang akan rncmbuat KTPIKK cukup datang kc kecamatan saja tidak perlu kc kabupaten, narnun setclah adanya UU No. 23. Tahun 2006 masyarakat menajadi lebih sulit untuk rnendapatkan pelayanan. Kalau dilihat dari perspektif otonomi daerah, pclayanan kcpada masyarakat itu harus mcnjadi lcbih dekat, rentang kendali semakin pendek biaya rnurah dan cepat. Namun di sisi lain pcmbahan yang tennaktub &lam undang-undang tersebut malah scbaliknya. Sebelum undang-undang itu ada, pcnerbitan KTP cukup di kecamatan saja, lalu setelah ada undang-undang ilu pelayanan hams dilakukarl di Disdukcapil. l'uiuatl dari UU No. 23 tahun 2006 itu antara lain adalah : agar dapat tcrciptanya data kcpcridudukan secara nasional, mcmbcrikan perlindungan hak sipil penduduk, menyedian data penduduk yang mcnycdiakan mjukan dasar bagi sektor lain dalam penyeienggaraan
sctiap
kegiataii
pemcrintahan,
pembangunan
dan
kemasyarakatan. Tujuan tersebut cukup baik untuk mendukung pembangunan di daerah.
5.3 Identifikasi dan Deskripsi Faktor Internal (Kekuatan dan Kelemahan) Setelah dilakukan kajian terhadap berbagai aspek terhadap. pelayanan kependudukan dan catatan sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Lampung Barat diperoleh beberapa f&or internal yang meliputi kekuatan dan kelemahan :
5.3.1
Kekuatan
1. Landasan Hukum, adalah kekuatan berupa payung hukum berupa UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 lentang Administrasi Kependudukan.
2. S W u r Kelembagaan merupakan kekuatan yang bersumber faktor internal bcrupa susunan dan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Catan Sipil yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.
3. Etos Kerja dan Iklim Kerja yang Kondusif adalah suatu sikap mendasar terhadap diri, serta merupakan aspek evaluatif yang bersifat menilai pada pegawai Disdukcapil. 4. Biaya Pelayanan Murah, merupakan bentuk pengeluaran berupa uang yang
dikeluarkan oleh masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan.
5. Meningkatnya kebutuhan administrasi kependudukan, seiring dengan perlambahan jumlah penduduk lokal maupun pendatang yang berakibat pada peningkatan kebutuhan masyarakat akan administrasi kependudukan dan catatan sipil. 6. Adanya Sistem Adminstrasi Kependudukan, merupakan sistcm yang di.jalankan saat ini dan merupakan prosedur baku dalam melakukan kegiatan pendaftaran kependudukan dan catatan sipil. 7. Pemanfaatan Teknologi Infoimasi, merupakan tindakan memanfaatkan sarana
dan prasarana elektronik untuk melakukan pendaftarm kependudukan secara
5.3.2
Kelcmahan
1. Terbatasnya sarana dan prasarana, mempakan kelemahan yang bersumber dari intern Disdukcapil berupa sarana dan prasarana penunjang dalam melakukan kegiatan pendaftarm kependudukan dan catatan sipil.
2. Kemampuan sumber daya manusia yang terbatas, kelemahan juga terjadi pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat berupa tingkat kemampuan maupun keahlian yang dimiliki.
3. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia khususnya bagian pelayanan kependudukan clan catatan sipil tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang dilayani, 4. Terbatasnya anggaran, juga merupakan kelemahan yang bersumber dari internal Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
5. Belum optimalnya pemanfaatan sarana komputer yang tersedia, sarana komputer yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal disebabkan terbatasnya operator komputer merupakan kelemahan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
6. Belum optimalnya koordinasi dengan unit keja, kejasama antara instansi terkait seperti kecamatan, desa juga mempakan kelemahan yang bersumber dari internal Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 5.4 Idcntifikasi dan Desluipsi Faktor Eksternrl (Pcluang dan Ancaman) 5.4.1
Pcluang
1. Kebijakan Pemerintah, berkaitan dengan pendaftarm kependudukan dan catatan sipil saat ini pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administmi Kependudukan
2. Memperkuat kelembagaan kecamatan, peluang yang paling mendasar adalah difungsikan kembali lembaga kecamatan untuk melakukan pendaftaran kepcrtdudukan dan catatan sipil diwilayah kejanya. Mengingat 17 kecamatan di Kabupaten Lampung Barat dilihat dari karakteristik wilayah mempakan
peluang untuk mendorong pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil. 3. Membangun jaringan Teknologi Infomasi, seiring dengan kemajuan zaman
dan teknologi membangun jaringan teknologi mempakan langkah yang tepat untuk mengefisienkan pelayanan administrasi kependudukan.
4. Meningkatnya Kesadaran masyarakat, bentuk peluagg dari faktor internal adalah menyadarkan masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan melalui sosialisasi perda maupun peratwan perundang-undangan lainnya.
5. Kebutuhan administrasi kependudukan masyarakat, seiring meningkatnya mobilisasi penduduk antar wilayah dan bertambahnya jumlah penduduk mempakan peluang bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk meningkatkan pelayanan adrninistrasi kependudukan.
6. Meningkatkan kcjasama antar Lembaga, peluang yang dapat dimanfaatkan adalah melakukan kerjasama antar lembaga baik lembaga setingkat maupun lernbaga dibawahnya
7. Pertumbuhan ekonomi yang baik, dengan membaiknya taraf hidup masyarakat akan berakibat pada perminiaan administrasi kependudukan semakin tinggi.
1. Jarak / aksesibilitas penduduk, kendala yang dihadapi masyarakat saat ini adalah jarak dan aksesbilitas untuk melakukan pengumsan administrasi kependudukan. 2. Kurangnya Kesadaran masyarakat, faktor ekstemal lainnya adalah kurangnya
kesadaran masyarakat sebagai akibat kurangnya sosialisasi Peraturan Perundang-undangan maupun
Peraturan
Daerah
tentang
administrasi
kependudukan.
3. Biaya administrasi kependudukan, merupakan faktor anciunan yang berkaitan langsung dengan kondisi ekonomi masyarakat,
4. Kondisi geografi Kabupaten Liunpung Barat mempakan wilayah yang sebagian besar bukit dan pegunungan karakteristik wilayah yang demikian merupakan hambatan bagi masyarakat untuk melakukan pengurusan administrasi kependudukan.
5. Sarana transportasi, minimnya sarana transportasi dan kondisi ekonomi masyarakat merupakan hambatan masyarakat untuk melakukan pengumsan administrasi kepcndudukan. 6. Mobilitas penduduk, perpindahan penduduk baik yang datang maupun keluar dari
Kabupaten Lampung Barat merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kegiatan pendaftaran kependudukan dan catatan sipil. 5.5 Analisis SWOT
Analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pelayanan P e n d a h Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat secara ringkas ditunjukkan pada Gambar 8 : Kekuafan :
I
1. Landasan Hukum 2. Struktur Kelembagaan 3. Btos Kerja dan Iklim Kerja yang Kondusif 4. Biaya Pelayanan Murah 5. Meningkatnya kebutuhan administmi kependudukan 6. Adanya Sistem Adminstrasi Kepcnduduan 7. Pemanfaatan Teknologi Informasi Peluang 1. Kebijakan l'emerintah 2. Memperkuat kkelembagtm kecmatan 3. Membangunjaringan Telcnologi Informasi 4. Meningkatnya Kesadaran rnasyarakat 5. Kebutuhan administrasi kependudukan masyarakat 6. Meningkatkan kerjasama antar Lembaga 7. Pertumbuhan ckonomi yang baik Gambar 8.
I Kelemahan: I 1. Terbatasnya Sarana dan Prasarana
I
2. ~ e m a m ~ Sumber kn Daya Manusia
yang terbatas 3. Terbatasnyajumlah SDM 4. Tcrbatasnya Anggaratl 5. Relum optirnalnya pernanfmtan sarana komputer yang tersedia. 6. Belum optimalnya Koordinasi dengan unit kerja
I1
Ancaman 1 . Jarak / akscsbilitas penduduk 2. Kurangnya Kesadaran masyarakat
3. Biaya administrasi kependudukan 4. Kondisi geografi 5. Sarana transportasi
I
6. Mobilitas pcnduduk
Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat.
Kekuatan merupakan suatu kompetensi yang digunakan untuk dapat menangani peluang dan ancaman yang dilladapi oleh suatu organisasi (Rangkuti 1997). Keberhasilan Kabupaten Lampung Barat ini tidak terlepas dari kekuatankekuatan yang dimiliki lernbaga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kekuatan-kekuatan dalam pelaksanaan kegiatan peiayanan Penduduk dan Catatan
Sipil ini antara lain sudah ada landasan hukum yang jelas, struktur kelembagaan yang menggambarkan kewenangan masing-masing jabatan, etos kerja dan iklim kerja yang kondusif, biaya pelayanan yang diberikan murah, meningkatnya kebutuhan
administrasi kependudukan dari
masyarakat,
adanya sistem
administrasi kependudukan dan pemanfaatan teknologi untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan catatan sipil. Disamping kekuatan yang cukup menonjol, ada beberapa kelemahan utama dalam kegiatan pelayanan pendaftaran kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Lampung Barat. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain terbatasnya sarana dan prasarana, kemampuan sumber daya manusia yang terbatas, terbatasnya jumlah SDM, terbatasnya Anggaran, belum optimalnya pemanfaatan sarana komputer yang tersedia dan belum optimalnya koordinasi dengan unit kerja. Peluang merupakan salah satu unsur eksternal yang berpotensi menguntungkan apabila mampu memanfaatkan pcluang tersebut (Tripomo, 2005). Peluang untuk meningkatkan pelayanan pendaftaran kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten I.ampung Barat ini antara lain, adanya kebijakan pemerintah Kabupaten Lampung Barat, memperkuat kelembagaan kecamatan, membangun ,jaringan teknologi Informasi, meningkablya kesadaran masyarakat, kebutuhan administrasi kependudukan masyarakat meningkat, meningkatkan kerjasama antar lembaga kabupaten dan pertumbuhan ekonomi yang baik. Ancaman yang datang dari luar akan sangat berpotensi menimbulkan kesulitan atau kerugian bagi suatu organisasi (Tripomo, 2005). Ancaman terhadap pelayanan pendaftaran kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Lampung Barat antara lain , setelah pelayanan pendaliaran kependudukan dan catatan sipil dipusatkan di Kabupaten jarak / aksesibilitas penduduk cukup jauh, kurangnya kesadaran masyarakat, biaya adnlinistrasi kependudukan men.jadi tinggi, kondisi geogmfi, sarana transportasi dan mobilitas penduduk dari luar daerah Kabupaten Lampung Barat. Selain itu pcningkatan jumlah masyarakat yang membutuhkan pelayanan kependudukan dan catatan sipil lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat baik dari segi
sistem, sarana maupun kuantitas personel pegawai. Sehingga penduduk yang tidak terlayani cenderung meningkat. Kemudian Kabupaten Lampung Barat m e ~ p a k a n dacrah yang mempunyai karakteristik wilayah yang berbukit dan pegunungan. Kondisi ini mengakibatkan terdapat banyak sekali wilayah-wilayah yang sulit dijangkau yang berdampak masyarakat menjadi enggan dan malas untuk mengurus administrasi kependudukan dan catatan sipil di Ibukota Kabupaten. Setiap karakteristik wilayah setiap program tcntu membutuhkan biaya yang sangat tinggi dalam mencapai keberhasilannya. Hasil analisis SWOT disajikan pada Tabel 12 berikut : Tabel 12. Analisis Matrik Ekslernal Faktors Analysis (EFA)Pelayanan Pendafiaran Penduduk dan Catatan Sipil Di Kabupaten Lampung Barat Key External FaMors
a. Peluang (Opportunities) - Kebijakan Pemerintah - Memperkuat kelembagaan kecamatan Mernbangun jaringan Teknologi Infonnasi - Meningkatnya Kesadaran masyarakat - Kebutuhan administrasi kependudukan rnasyarakat Mcningkatkan kerjasama antar Ixmbaga - Pertumbuhan ekonorni m a i k Total b. Ancaman (Threats) - Jarak I aksesbilitas pcnduduk - Kurangoya Kesadaran masyarakat - Biaya administrasi kependudukan - Kondisi geografi - Sarana transportasi - -. -- - Mobilitas pcnduduk 'Total
-
Weight
Rating
Score
0,14 0,19 0,14
3 4 4
0,11
2
0,14 0,14 0,14 1,OO
3 3 3
0,42 0,76 0,56 0,22 0,42 0,42 0,42 3,22
0,22
3 2 1 3 3 2
0,14
0,06 0,22 0,22 0,14 1,00
0,63 0,28 0,06 0,63 0,63 0,2S 2,60
Tabel 13. Analisis Matrik Internal Faldors Analysis (IFA) Pelayanan Pendaftaran Pendudnk dan Catatan Sipil Di Kahrrpnten Lampung Barat Key Internal Faktors a. Kekuatan (Strengths)
- Landasan Hukum - S t ~ k t uKelembagaan r
- Etos Kelja dan Iklim Kej a yang Kondusif
- Biaya Pelayanan Mut?ih
Weight
Rating
Score
0,16 0,16 0,11 0,15
3 3
0,48 0,48 0,22 0,45
2 3
- Meningkatnya kebutuhan adminishi kependudukan - Adanya Sistem Adrninstrasi Kependuduan - Pemanfaatan Teknologi Informasi Total b. Kelemahan (Weaknesses) - Terbatasnya Sarana dan Prasarana - Kemampuan Sumber Daya Manusia yang terbatas - Tetbamsnya jumlah SDM - Terbatasnya Anggaran - Belum optimalnya pemanfaatan sarana komputer yang tersedia - Belum optimalnya Koordinasi dengan unit keja ~otal
0,15 0.11 0,16 1,OO 0,22 0,12 0,12 0,21 0,12 0,21 1.00
0,45 0,22 0,48 2,78
3
2 3
3
2 2 3
2 3
0,66 0,24 0,24 0,63 0,24 0,63 2,64
Tabel 12 dan 13 menmjukkan bahwa skor total untuk kekuatan (strength) sebesar 2,78, skor total untuk kelemahan (Weaknesses) sebesar 2,64, skor untuk peluang (Opportunities) sebesar 3,22 clan skor unluk tantangan (Threats) sebesar 2,60. Dengan cara mengurangkan kelemahan dari kekuatan dan tantangan dari peluang maka diperoleh angka masing-masing sebesar 0,14 dan 0,62. Kondisi demikian menunjukkan bahwa h a i l analisisnya berada pada kuadran pertama
(agpessive) yaitu
strategi pencapaian
tujuan
organisasi
dengan
cara
mengoptimalkan pemanfaatan kekuatan (strength) yang d i i l i k i untuk meraih peluang (opportunity) yang ada secara optimal (Gambar 9).
G Conservative
Agressive
I
Gambar 9. Hasil Analisis SWOT dengan Strategi S-0
5.5.1
Analisis Komponen SWOT
Hasil analisis terhadap Komponen SWOT memperlihatkan nilai bobot masing-masing
komponen
meliputi
kekuatan
(Strengths),
kelemahan
(Weaknesses), Peluang (opportunities), dan ancaman (threats) yang dapat diiihat pada Tabel 14. Tabel 14. NiIai Prioritas Komponen SWOT No
1. 2. 3.
4.
Komponen SWOT
Kekuatan (Strengths) Kelemahan (Weaknesses) Peluaiig ( ~ p p o i . i ~ i i i t i ~ . ~ ) Ancaman (threats)
Nilili 2,78 2,64
3,22 2,60
Berdasarkan Tabel 14 komponen SWOT yang menjadi prioritas utama adalah mengoptimalkan peluang (opportunities) yang ada dengan nilai 3,22 Peluang yang ada adalah memperkuat kelembagaan kecamatan. Memperkuat kelembagaan kecamatan melalui memfungsikan kembali peran kecamatan sebagai agen atau sub pelayanan kabupaten dalam pendaftaran kependudukan dan catatan sipil di wilayah kejanya Masyarakat di wilayah kecamatan apabila mengurus a d m i ~ ~ t m kependudukan Si cukup datang ke kecamatan atas rekomendasi kepala desa, kemudian setelah terkumpul pihak keeamatan merekomendasikan ke Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil Kabupaten untuk diproses. Selain itu, pihak yang dapat dilibatkan dalam pelayanan p e n d a b kependudukan dan catatan sipil adalah lembaga di bawah desa yaitu RTiRW atau masyarakat sendiri, d i i a setiap program pelayanan pendaftaran kependudukan dm catatan sipil dapat menggalang partisipasi RTIRW dan masyarakat. Kejasarna dengan lembaga RTRW dan masyarakat dapat juga diiakukan dengan melakukan penguatan lembaga RTiRW yang merupakan wilayah kantong-kantor yang terdekat dengan masyarakat. Upaya lain adalah penguatan kelembagaan kecan~atanmelalui sistem pendaftarm kependudukan dan catatan sipil secara online. Dimana program ini dapat meningkatkan pelayanan pendaftaran kependudukan dan catatan sipil secara efisien, cepat dan akurat. Prioritas kedua adalah terus membangun kekuatan (Strength) dengan nilai bobot 2,78. Membangun kekualan adalah meningkatkan etos keja dan iklim keja yang kondusif dan berorientasi hasil, melengkapi dan menyempumakan sistem administrasi kependudukan, revisi dan perbaikan d o h e n kependudukan d m catatan sipil, mcmbuat aturan-aturan pendukung berupa pedoman umurn kegiatan program, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk tekis. Selain itu, penanfaatan teknologi informasi yaitu membentuk jaringan komunikasi di Kabupaten Lampung Barat. Diharapkan dengan pemanfaalan teknologi informasi pelayanan pendaftaran kependudukan dan catatan sipil lebih optimal, efisien, cepat dan akurat. Prioritas ketiga adalah mereduksi kelemahan (weaknesses) dengan nilai 2,64. Hal ini perlu diperhalikan karcna kelemahan yang sekalipun nilai kecil akau tetapi dapat mempengaruhi kekuatan yang ada dan akan menyebabkan
ketidakmampuan memanfaatkan peluang yang ada. Kajian ini menemukan bahwa terbatasnya sumber daya manusia yang melayani, terbatasnya anggaran, terbatasnya sarana dan prasarana, kemampuan sumber daya manusia yang terbatas, belum optimalnya penggunaan sarana teknologi informasi dan belum optimalnya koordinasi dengan unit keja termasuk dalam ha1 ini adalah kelembagaan kecamatan dan lembaga desa lainnya yang merupakan ujung tombak paling dekat dengan masyarakat. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia sebagai petugas yang melayani masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan dan catatan sipil merupakan faktor utama kelemahan Dinas Kependudukan dan Catatan sipil. Hal ini sebagai akibat kebi,jakan pemeriniah daerah yang memusatkan pelayanan admiistrasi kependudukan ke ibukota kabupaten yang tidak diimbangi dengan
penarnbahan jumlah personil atau pegawai yang melayani Di sisi lain kelemahan yang ditemukan dalam kajian ini adalah belum optimalnya koordiasi dengan unit keja diantaranya adalah kecamatan dan lembaga-lembaga desa lainnya. Sebagai bukti banyaknya masyarakat yang datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil kabupaten yang menirnbulkan penumpukan berkas dan semakin lamanya waktu yang dibutuhkm untuk menyelesaikan administmi kependudukan dan catatan sipil. Padahal sebclurn
dibcrlakukan pelayanan adminismi
kependudukan dan catatan sipil di Disdukcapil peran kecamatan cukup dominan dan sangat membantu masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan. Prioritas tcrakhir adalah bagaimana menghadapi ancaman (threats) yang memiliki nilai 2,60. Ancaman yang tejadi dalam program pcningkatan pelayanan pendaftaran penduduk dan catatan sipil mcliputi jarak / aksesibilitas penduduk dimana dengan dipuwtkan pelayanan administrasi kependudukan di ibukola kabupaten jarak yang ditempuh oleh penduduk semakin jauh. Kemudian juga menjadi ancaman adalah kondisi geografi, ha1 ini bcrkaitan dengan karaktcristik wilayah Kabupaten Lampung Barat yang sebagian besar adalah pcgunungan yang berdampak pada sulitnya mcncapai ibukota Kabupaten Faktor lain yang mcniadi ancaman
adalah
kurangnya
kesadaran
masyarakat
akan
administrasi
kependudukan, biaya administmi kependudukan, sarana lmnsportasi dan mobilitas penduduk yang semakin tinggi.
5.5.2
Fnktor-Faktor Komponen (SWOT)
a. Paktor-Faktor Kekuatan (Strengths) Secara b e m t a n hasil analisis terhadap faktor-faktor kekuatan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Lampung Barat yaitu memiliki landasan hukum berupa Peraturan Daerah daa Surat Keputusan Bupati tentang Administrasi Kependudukan, memiliki struktur kelembagaan, etos kej a dan iklim keja yang kondusif, biaya pelayanan yang murah yaitu hanya 5.000 Rupiah, meningkatnya
kebutuhan
admimistrasi
kependudukan
seiring
dengan
tneningkatnya jumlah pcnduduk di Kabupaten Lampung Barat, adanya sistem adminstrasi kependudukan yang m e ~ p a k a nprosedur tetap dan pemanfaatan teknologi Informasi. Tabel 15. Nilai Prioritas Faktor-Faktor Kekuatan (Sfrengths) No 1 2 3 4 5
6 7
Faktor-Faktor Kekuatan Landasan Hukum Struktur Kelembagaan Biaya Pelayanan Murah Adanya Sistcm Adminstrasi Kcpcnduduan Meningkatnya kebutuhan administrasi kependudukan Etos Kej a dan Iklim Kcj a yang Kondusif Pemanfaatan Teknologiformasi
Nilai 0,48 0,48 0,45 0,22 0,45 0,22 0,48
Dcrdasarkan Tabel 15, kckuatan utama pelayanan pcndaftaran penduduk dan catatan sipil di Kabupaten Lampung Barat adalah landasan hukum berupa Undang-undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan daerah, kemudian struktur kelembagaan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mempakan reflcksi tugas dan wcwenarlg dan hnggung jawab masing-masing komponen kelcmbaggan. Selanjutnya biaya yang dibebankan kepada masyarakat untuk mclakukan pengurusan aministrasi kcpendudukan dan catatan sipil hanya sebesar 5.000 rupiah. Kekuatan lain bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam melakukan
pelayanan
administrasi
kepcnduduka~~adalah
mcningkatnya
kebutuhan administrasi kependudukan seiring dengan mobililas pcnduduk d m bertambahnya jumlah
penduduk, kemudian
adanya
sistcm
adminstrasi
kependudukan yang merupakan prosedur baku bagi pelaksanaan administrasi kependudukan di Kabupaten Lampung Barat. b. Faktor-Faktor Kelemahan (Weaknesses)
Hasil analisis terhadap faktor-faktor kelemahan pelayanan pendaftarm penduduk dan catatan sipid di Kabupaten Lampung Barat yang paling dominan meliputi terbatasnya sarana dan prasarana terutama pengolahan data administrasi kependudukan seperti komputerisasi dan data base kependudukan Terbatasnya jumlah anggaran yang tersedia merupakan kelemahan bagi pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Lamp-
Barat dan belum optimalnya koordinasi
dengan unit kej a untuk menanggulangi permasalahan administrasi kependudukan di Kabupaten Lampung Barat, dapat dilihat pada Tabel 16. Tabel 16. Nilai Prioritas Faktor-Faktor Kelemahan (Weaknesses) No 1 2 3 4 5 6
Faktor-Faktor Kelernahan Belum optimalnya Koordinasi dcngan - unit keria ~ e r b a t a s k ~ aa r k dan a Prasarana Terbatasnya Anggaran . Kemampuan Surnber Daya Manusia yang terbalas Terbatasnyajumlah SDM Belum optimalnya pemanfaatan sarana komputer yang tersedia
Nilai 0,63 0,66 0,63 0,24 0,24 0.24
Terbatasnya sarana clan prasarana di hgkungan Kabupaten Lampung Barat dalam upaya menanggulangi permasalahan admi~strasi kependudukan dan eatatan sipil m e r u p h komponen kelemahan utarna karena memiliki bobol tertinggi dengan nilai 0,66. Kondisi ini terliat juga dari sinergitas antara petugas yang satu dcngan pehgas yang Lain dalam rangka pelayanan administrasi kependudukan
dan
catatan
sipil.
Pelaksanaan
pelayanan
administmi
kependudukan dan catatan sipil yang ada selama ini oleh masing-masing bersiiat manual, disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan. Kelemahao hiin pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Lampung Barat adalah terbatasnya anggaran operasional pelayanan dan belum optimalnya koordinasi dengan unit kcja, selqjulnya adalah kemampuan sumber daya manusia, terbatasnya jumlah petugas pelayanan dan
belum optimalnya pemanfaatan sarana komputer yang tersedia di Dinas Kependudukan clan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat dalam upaya pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil. Faktor-Faktor Peluang (opportunities)
c.
Secara b e m t a n h a i l analisis terhadap faktor-faktor peluang untuk peningkatan pelayan'an adminislrasi kependudukan dan catatan sipil dalam penanggulangan pernasalahan administrasi kependudukan menunjukkan bahwa peluang memperkuat kelembagaan kecamatan dengan nilai bobot 0,76, membangun jaringan teknologi informasi dengan bobot 0,56, kebijakan pemerintah bekaitan administrasi kependudukan dcngan nilai bobot 0,42, pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Lampung Barat juga merupakan faktor peluang dengan skor 0,42. Hasil analisis krhadap faktor-faktor peluang ini dapat d i l i t pada Tabel 17. Tabel 17. Nilai Prioritas Faklor-Faktor Peluang (Opporfunities)
No 1 2 3 4
5 6
7
FaMor-Falctor Peluang Memperkuat kelembagaan kecamatan Kcbijakan Pemerintah Meningkatkan kerjasama antar Lcmbaga Meiilbaigun jaringan Teknologi 2ifornlasi Kebutuhan administrasi kependudukan masyarakat Pcrtumbuhan ckonomi yang baik Meningkalnya Kcsadaran masyarakat
Nilri 0,76 0,42 0,42 0,56 0,42 0,42 0,19
Faktor pclwng utama yang merupakan peluang unluk dapat mcningkatkm pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Lampung Baral adalah mernperkuat kelembagaan kecamakm dan membangun jaringan teknologi informasi. Peluang tersebut didasarkan pada kondisi geografis Kabupaten Lampung Barat, dimaila Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu kabupaten yang memiliki 17 kecamatan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Barat dan karaklcristik wilayah bcrupa pcgunungan dan perbukitan, memfungsikan kembali lembaga kecamatan merupakan prioritas untuk menanggulangi permasalahan pelayanan adn~inistrasi kependudukan. Kebijakan pemerintah daerah juga merupakan faktor peluang yang dapat digali
untuk menanggulangi pernasalahan administrasi kependudukan dan catatan sipil dengan kebijakan pemerintah daerah yang pro aktif terhadap masalah kependudukan sedikit banyak dapat mengatasi pernasalahan kependudukan di Kabupaten Lampung Barat. Peluang ketiga adalah mcningkatkan kerjasama antara lembaga terkait temasuk kecamatan, kelurahantdesa bahkan lembaga-lembaga RT/RW yang merupakan komponen yang paling terdekat dengan masyarakat sehingga dcngan kejasama antar lembaga yang harmonis biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh masyarakat unluk mengurus adrninistrasi kependudukan dapat ditekan seminimal mungkin, tentunya perlunya pengawasan dari pihak-pihak terkait terutama masyarakat scndiri. d.
Paktor-Faktor Ancaman (Tltreats) Faktor-faktor ancarnan yang akan mereduksi kemampuan pclayanan
administrasi kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Lampung Barat meliputi jarak/aksesibilitas penduduk dengan skor 0,63, ha1 ini sebagai akibat dipusatkannya pelayanan administrasi kependudukan clan catatan sipil di Ibukota Kabupaten, yang kedua adalah kondisi geografi Kabupaten Kabupaten Lampung Barat dengan karakteristik wilayah sebagian besar pegunungan dan perbukitan merupakan ancaman bagi pclayanan administrasi kependudukan. Hasil analisis terhadap faktor ancaman ini ditunjukkan pada Tabel 18. Tabel 18. Nilai Prioritas Faktor-Faktor Ancaman (Threats) -.. . . .- - ---No -~ n c a & n - -- -. --Faktor-Paktor I Jarak / aksesbilitas penduduk 2 Kondisi geografi 3 Sarana transportasi 4 Mobilitas penduduk 5 Kwangnya Kesadaran masyarakat 6 Biaya administmi kependudukan
-
Nilai 0,153 0,63 0,63 0,28 0,28 0,06
Faktor sarana transportasi juga merupakan ancaman, ha1 bcrkaitan dcngan minimnya sarana transportasi yang menghubungkan berbagai kecamatan di Kabupatcn Lan~pungBarat. Selanjutnya adalah mobilitas penduduk dengan skor 0,28, mobilitas penduduk ini meliputi perpindahan pendudukan dari luar maupun
yang dari wilayah Kabupaten Lampung Barat juga m e ~ p a k a nancaman bagi pelayanan administrasi kependudukan karena sebagian besar pelayanan kepcndudukan masih manual dan belum tersedianya database yang akurat. 5.5.3
Prioritas Strategi
Matrik SWOT merupakan matriks matching tool yang membantu untuk mengembangkan empat tipe strategi untuk pcnyempumaan strategi baru pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Lampung Barat, yaitu strategi SO, WO, ST dan WT. Strategi SO adalah mengglinakan kekuatan internal Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat untuk meraih peluang-peluang yang ada diluar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat. Strategi WO adalah memperkeeil kelemahankelemahan internal Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, dengan mcmanfaatkan peluang-peluang eksternal. Strategi ST adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupatcn Larnpung Barat berusaha untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman-ancaman eksternal. Tenkhir, stratcgi WT adalah merupakan taktik untuk bertahan dengan cara mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman. Strategi SO adalah dengan menggunakan kckuatan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupatcn Lampung Barat untuk mcngeksploitasi peluang yang tersedia. Strategi SO ini mcliputi mcningkatkan jumlah program pclayanan administrasi kepcndudukan berbasis memperkuat kelernbagaan keeamatan sekaligus tcrus mcndorong parlisipasi masyarakat. Hal ini berkaitan dengan upaya melakukan penguatan kelembagaan kecamatan dcngan memberikan wcwenang clan kepercayaan kepada pihak kecainatan untuk rnenentukan kcputusan dan menyelesaikan pcrmasalahan pclayanan administrasi kependudukan sendiri tentunya dalam koridor peraturan dan pen~ndang-undanganYang demikian dapal di sebut sebagai hakekat pcmbangunan partisipatif dan sceara teoritis ha1 ini di.jclaskan dengan perldapat Nugroho daLl Dahuri 2004 baliwa lernbaga di tingkat lokallah yang mampu untuk memccahkan masalah di wilayah tcrsebut karena faktor kcdekatan letak dan ak~esibilitasn~a, inasyankat sebagai peiaku umtm pembangunan, maka untuk kegiatan perencanaan, masyarakat scndiri yang
terhimpun dalam lembaga forum lintas pelaku setempat yang layak dan mampu untuk merumuskan kcgiatan pembangunan yang cocok di wilayahnya. Tabel 19.
Matrik S W O T untuk Memfomulasikan Stmtegi Baru Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Larnpung Barat.
-t
Kekuatan (Strmgihs) 1. Landasan Hukum 2. Struktur Kelembagaan 3. Biaya Pelayanan M d 4. Adanya Sistem Adminstrasi Kependuduan 5. Meningkatnya kebutuhan admiiistrasi kependudukan 6. Etos Kerja dan lklim Kej a yang Kondusif 7. Pemanfaatan Teknolozi lnfonnasi . .. ~~..... . . .
?e!uang (~pporlrmi~i&T S t r ~ t eSO i
1. Mem~erkuat kelembagaan kecamatan 2. Kebijakan Pemerintah 3. Meningkatkan kerjasama antar Lembaga 4. Membangun jaringan Teknologi lnformasi 5. Kabuhlhan adminismi kependudukan masyarakat 6. Pertumbuhan ekonomi ynng baik 7. Meningkatnya Kesadaran masyamkat Ancaman (Threat$) 1. J m k / aksesbilitas penduduk 2. Kondisi geografi 3. Sarana mnsportasi 4. Mobilitas penduduk 5. Kurangnya Kesadaran masyamkat 6. Biaya administrasi kependudukan
Kelemahan (Weaknesses) 1. Terbatasnva Sarana dan ~rasarana' 2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang terbatas 3. Terbatasnya jumlah SDM 4. Terbatasnya Angaran 5. Belum optimalnya pemanfaatan sarana komputer yang tersedia 6. Belum ootimalnva ~ o..o r d m..&..~.~ den& i unit kerja ., .... . . . .. . ..
S t ~ t e gW i O
~~
~
1. Menerbitkan Peratumn 1. Meninekatkanimenambah daerah tentang pelayanan s a m a dan prasarana adminismi kependudukan penunjang. oleh kecamatan. 2. Melaksanakan diklat 2. Menyusun admiiistrasi administasi kependudukan. 3. Menambah personil bagian kependudkan dengan pelayanan adminismi memanfaatkan TI. 3. Meningkatkan k o o r d i i i kependudukan. dan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait termasuk Kecamatan, Kelurahanfisa dan RTRW
biaya administpsi kependudukan. 2. Mclakukan sesialisasi UU dan Perda tentang Kependudukan. 3. Melakukan pendataan kembali penduduk
Stratcgi WT I. Menambah jumlah anggaran 2. Meningkatkan pe!ayana!! dengan rnelibatkan partisipasi masyarakat bidang kependudukan 3. Memanhtkan teknologi informasi yang tersedia.
Berdasarkan Matrik SWOT tersebut strategi SO adalah menerbitkan peraturan daerah tentang pelayanan administrasi kependudukan oleh kecamatan, menyusun
administrasi
kependudukan
dengan
memanfaatkan
TI
dan
meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait tcrmasuk Kecamatan, Kclurahan/Desa dan RTRW.
Strategi WO meliputi meningkatkantmenambah sarana dan prasarana penunjang pelayanan administmi kependudukan seperti komputer, blanko-blanko dan sarana penunjang lainnya. Melaksanakan diklat administasi kependudukan, bagi pegawai yang belum memilki keahlian dalam administrasi kependudukan diberi pendidikan dan latihan secara berkesinambungan. Menambah personil bagian
pelayanan
administrasi
kependudukan,
dengan
kondisi
Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil yang memiliki pegawai yang tcrbatas strategi yang perlu dilakukan adalah menambah personil bagian pelayanan admiiistasi kepcndudukan, mengingat perbandingan jumlah masyarakat yang melakukan pengumsan administrasi kependudukan tens meningkat tidak sebanding dengan .jumlah pegawai yang cenderung tidak bertarnbah atau tetap. Strategi ST meliputi upaya-upaya untuk menekan atau menurunkan biaya administmi kependudukan misalnya yang saat ini masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan harus mengeluarkan biaya sebesar 5.000,Rupiah mcnjadi 4.000,- Rupiah atau bila mungkin tidak dipungut biaya, ha1 ini diharapkan masyarakat lebih termotivasi untuk mengum
administrasi
kepcndudukar~Strategi selm.iutnya adalah melakukan sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Daerah tentang Adminstrasi Kependudukan. Ilal ini dimaksudkan
agar supaya masyarakat
semakin sadar akan
pentingnya ad~ninistrasi
kependudukan. Strategi ketiga adalah melakukan pendataan kembali penduduk,
oufpuf yang diharapkan dari program pendataan ken~bali pcnduduk dapat diperolch data yang akurat tentang masyarakat yang wajib KTP dan KK sehingga diketahui penduduk yang sudah memiliki KTP maupun KK lnaupun penduduk yang belum memiliki. Strategi Wr adalah menambah jumlah anggaran schingga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Lanlpung Barat. Strategi kedua adalah meningkatkan pelayanan dcngan melibatkan partisipasi masyarakat bidang kependudukan, melalui kejasama dengan letnbaga Rukun Telangga dan Rukun Warm ha1 ini dirnaksudkan agar masyarakat lebih proaktif untuk mcngurus administrasi kependudukan. Strategi ke tiga adalah mcmanfaatkan teknologi informasi yang tersedia, nielalui pciididikan keahlian dan kursus operator dengan demikian perangkat komputer yang tersedia
saat ini dapat dimanfaatkan secara optimal. Hasil analisis terhadap keempat kelompok (SO. WO, ST, dan WT) yang terdiri dari 12 strategi ditunjukkan pada Tabel 20. Tabel 20. No
I. 2.
3. 4.
5. 6. 7. 8.
9. lo. 11. 12.
Nilai Prioritas Strategi Bani Pelayanan Administrasi Kependudukan di Ikbupaten ~ a m ~ u n g ~ a r a t . Strategi Nilai Menerbitkan Perahuan daerah tentan% pelayanan administrasi 1.24 kependudukan oleh kecamatan. (o1-<j Meningkatkan koordinasi dan kejasama dengan lembaga-lembaga terkait termasuk Kecamatan, KelurahanlDesa dan RTIRW (03-S3 Menyusun administrasi kependudukan dengan memanfaatkan TI. (OdST) Meningkatkanlmenambah sarana dan prasarana penunjang.(05-W3) Melaksanakan diklat administasi kependudukan (4-W,) Melakukan sosialisasi W dan Perda tentang Kependudukan (TrSa) Melakukan pendataan kembali penduduk (T,-S,) Menambah personil bagian pelayanan administrasi kependudukan. (02-
w.-.+> ,
Meningkatkan pelayanan dengan melibatkan partisipasi masyarakat bidang kependudukan (TI-W3) Menambah jumlah anggaran (TcW4) Memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia (T,W,) Menekan/menurunkan biaya administrasi kependudukan (T6-S3)
0,87
0,91 0,69 0,50
Berdasarkan Tabel 20, prioritas utama strategi yang perlu diterapkan adalah Strategi SO menghasilkan bahwa untuk menanggulangi permasalahan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil adalah menerbitkan peraturan daerah tentang pelayanan administrasi kependudukan oleh kecamatan dengan nilai 1,24. Diikuti strategi menyusun administrasi kependudukan dengai memanfaatkan teknologi informasi dzngan nilai 1,04, menambah personil bagian pelayanan administrasi kependudukan sebesar 1,02 dan menambah jumlah anggaran pelayanan sebesar 0,91. Meningkatkan koordiiasi dan kejasama dengan lembaga-lembaga terkait termasuk Kecamatan, Kelurahaflesa dan RTIRW nilai 0,90. Selanjutnya meningkatkan pelayanan dengan melibatkan partisipasi masyarakat bidang kependudukan dengan nilai sebesar 0,87. Melakukan pendataan kembali penduduk dengan nilai sebesar 0,85, melakukan sosialisasi UU dan Perda tentang Kependudukan sebesar 0,76 Memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia sebesar 0,69, Meningkatkanf~nenambah sarana dan prasarana
70 penunjang sebesar 0,66. M e n e k a n / m e n d a n biaya administrasi kependudukan sebesar 0,50 dan terakhir melaksanakan diklat administasi kependudukan dengan nilai sebesar 0,46.
